Ditemukan 2438 data
1.DEWI AULIA ASVINA
2.ARI ADE BRAM MANALU, SH
Terdakwa:
Ericson Mangara Sitorus, A. Md. Alias Econ
15 — 10
Md Alias Econ tersebut di atas, tidak terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Korupsi sebagaimana dalam dakwaan Primeir Penuntut Umum;
- Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan Primair Penuntut Umum;
- Menyatakan Terdakwa tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana dalam dakwaan subsideir;
- Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana
84 — 23
menunjukkankecakapan dan kemampuan dimana Terdakwa dalam keadaan keberadaannyasecara obyektif mempunyai fisik dan psichis yang sehat dan memadai dan tidakterbukti adanya halangan untuk tidak mempertanggung jawabkan perbuatannyasecara hukum baik itu alasan pemaaf maupun alasan pembenar, makaTerdakwaadalah pribadi yang dapat dimintai pertanggung jawaban selaku Terdakwa atasperbuatan pidana yang didakwakan kepada terdakwa.Menimbang, bahwa oleh karena itu unsure setiap orang sebagaimanatertuang dalam dakwaan primeir
1.AGUS YULIANA I.S., S.H., M.H.
2.MOHAMMAD HAMIDUN NOOR, SH
3.JANANG MULA ANDRI RONU, S.H
4.DEDI FRANKY, SH
5.FIRMAN HADI SAPUTRA SH
6.CAKRA YUDA PAMUNGKAS, SH.,MH
Terdakwa:
GUNADIE Als. GUNAI Als. BAPAK GALIS BIN JUNI DUHUNG
147 — 72
Pasal 55 ayat (1) ke1 KUHP;Menimbang, bahwa oleh karena bentuk dan susunan surat Dakwaan Penuntut Umumtersebut adalah subsidairitas, maka dalam praktek peradilan pidana, khususnya terkait denganHalaman 115 dari 156 Putusan Nomor 7/Pid.SusTPK/2021/PN PIkpembuktian dakwaan seperti dimaksud terlebin dahulu Majelis membuktikan dakwaan Primair,apabila dakwaan Primeir telah terbukti, maka dakwaan selanjutnya tidak akan dibuktikan lagi.Demikian sebaliknya, apabila dakwaan primair tidak terbukti, barulah
YUDHI SAPUTRA, SH
Terdakwa:
M. YUSUF A, S.Pd Bin ADIYAN
136 — 54
SusTPK/2018/PN Bnamelanggar dakwaan Penuntut Umum dan oleh karenanya haruslah dibebaskan,untuk itu. majelis tidak sependapat dengan Pembelaan Penasehat HukumTerdakwa tersebut karena menurut majelis hakim sesuai dengan faktafaktapersidangan, Terdakwa telah terbukti melanggar dakwaan Primeir PenuntutUmum dan oleh karenanya harus lah dipertanggungjawabkan secara hukumMenimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidakmenemukan halhal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana,baik sebagai
79 — 15
UndangUndang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun2001 tentang Perubahan Atas UndangUndang Republik IndonesiaNomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak PidanaKorupsi Jo.Pasal 55 ayat (1) ke1 KUHPidana;Menimbang, bahwa bentuk dan susunan surat Dakwaan Penuntut Umumtersebut adalah subsidairitas, maka oleh karena itu, dalam praktek peradilanpidana, khususnya terkait dengan pembuktian terhadap bentuk dakwaansubsidaritas, ada kewajiban untuk terlebih dahulu membuktikan dakwaanPrimair, apabila dakwaan Primeir
71 — 21
SaAAanAAaaa Menimbang, bahwa demikian juga selama pemeriksaan perkara dalampersidangan berlangsung ternyata tidak ditemukan adanya alasan pemaaf danpembenar didalam diri Terdakwa, sehingga secara hukum Terdakwa mampubertanggung jawab atau mampu mempertanggungjawabkan atas perbuatannyayang didakwakan kepadanya.Menimbang, bahwa oleh karena itu unsure setiap orang sebagaimanatertuang dalam dakwaan primeir Jaksa Penuntut Umum dinyatakan Terbuktisecara sah dan meyakinkan.
108 — 21
UndangUndangRepublik Indonesia Nomor Nomor 20 Tahun 2001 tentang PerubahanAtas UndangUndang Republik Indonesia Nomor 31 tahun 1999tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo.Pasal 55 ayat (1)ke1 KUHPidana;Menimbang, bahwa bentuk dan susunan surat Dakwaan Penuntut Umumtersebut adalah subsidairitas, maka oleh karena itu, dalam praktek peradilanpidana, khususnya terkait dengan pembuktian terhadap bentuk dakwaansubsidaritas, ada kewajiban untuk terlebih dahulu membuktikan dakwaanPrimair, apabila dakwaan Primeir
1.K.Z. TOMY APRIANTO, SH
2.KIKI INDRAWAN, ST, SH
3.ANDEP SETIAWAN SH
4.FERRY, SH
Terdakwa:
YEFRI AGNETIUS DEDDY BIN JERDY ALOYSIUS MASRAN
157 — 21
Pasal 18 Ayat (1),(2),(3) UndangUndang RepublikIndonesia Nomor Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan AtasUndangUndang Republik Indonesia Nomor 31 tahun 1999 tentangPemberantasan Tindak Pidana Korupsi;Menimbang, bahwa bentuk dan susunan surat Dakwaan Penuntut Umumtersebut adalah subsidairitas, maka oleh karena itu, dalam praktek peradilanpidana, khususnya terkait dengan pembuktian terhadap bentuk dakwaansubsidaritas, ada kewajiban untuk terlebin dahulu membuktikan dakwaanPrimair, apabila dakwaan Primeir
75 — 23
bersamasama saksi Deddy Kurniadi, A.Pi,(dalam Kedudukan sebagai PPK), dan saksi Hartono Herlambang (yang telahdisidang dan diputus dalam perkara terpisah) melakukan Tindak Pidana Korupsidalam proyek Rehabilitasi Jeti Cangkol Kota Cirebon T.A 2012, yangmengakibatkan kerugian Negara sebesaar Rp. 202.568.068,29 (dua ratus dua jutalima ratus enam puluh delapan ribu enam puluh delapan rupiah, dua puluhsembilan sen);Menimbang, bahwa oleh karena itu unsure setiap orang sebagaimana tertuangdalam dakwaan primeir
32 — 15
tidak meliputi atas diri Terdakwa namun apakahTerdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakankepadanya akan dibuktikan dengan unsureunsur selanjutnya;Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsure dari pasal 2 tidakterpenuhi maka Terdakwa haruslah dinyatakan tidak terbukti secara sah danmeyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalamdakwaan alternative kesatu sehingga Terdakwa haruslah dibebaskan daridakwaan tersebut ;Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Primeir
Terbanding/Terdakwa : BUDI WINATA
181 — 91
., yang dimintakan banding tersebut;
MENGADILI SENDIRI
Menyatakan Terdakwa BUDI WINATA tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Korupsi bersama-sama secara berlanjut sebagaimana dakwaan Primair;
Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan primeir tersebut;
Menyatakan Terdakwa BUDI WINATA telah terbukti secara sah dan menyekinkan bersalah melakukan tindak pidana Korupsi bersama-sama secara berlanjut sebagaimana
119 — 25
Patih sudah meninggal dunia ;Dengan demikian batasbatas Objek Perkara yang dikemukakan Penggugatadalah Keliru dan Tidak Sempurna ;Bahwa Para Penggugat dalam gugatannya hal.8 point.g dan dalam primeir hal.12point.1617 mengatakan Tergugat A.1 dan A.2 bersama atas nama Tergugat A.3(CV. JAYA SEPAKAT ), menjadikan Sertifikat Objek perkara sebagai jaminanhutang ;Bahwa kebenarannya adalah Tergugat A.2 tidaklah termasuk selaku Pengurus dariTergugat A.3 ( CV.
136 — 22
Pasal 18 UndangUndangRepublik Indonesia Nomor Nomor 20 Tahun 2001 tentang PerubahanAtas UndangUndang Republik Indonesia Nomor 31 tahun 1999tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;Menimbang, bahwa bentuk dan susunan surat Dakwaan Penuntut Umumdalam dakwaan Kesatu tersebut adalah subsidairitas, maka oleh karena itu,dalam praktek peradilan pidana, knususnya terkait dengan pembuktian terhadapbentuk dakwaan subsidaritas, ada kewajiban untuk terlebin dahulu membuktikandakwaan Primair, apabila dakwaan Primeir
52 — 17
UndangUndang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentangPerubahan Atas UndangUndang Republik Indonesia Nomor 31tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo.Pasal55 ayat (1) ke1 KUHPidana;Menimbang, bahwa bentuk dan susunan surat Dakwaan Penuntut Umumtersebut adalah subsidairitas, maka oleh karena itu, dalam praktek peradilanpidana, khususnya terkait dengan pembuktian terhadap bentuk dakwaansubsidaritas, ada kewajiban untuk terlebih dahulu membuktikan dakwaanPrimair, apabila dakwaan Primeir
94 — 36
TpgMenimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusunsecara Subsidiaritas, maka Majelis Hakim Tipikor akan mempertimbangkandakwaan Primair terlebin dahulu, dan apabila dakwaan Primeir tersebut telahterbukti secara sah dan meyakinkan maka dakwaan lainnya tidak perludipertimbangkan lagi, dan sebaliknya apabila dakwaan Primair tidak terbuktimaka Majelis Hakim Tipikor akan mempertimbangkan dakwaan Subsidair dariPenuntut Umum;Menimbang, bahwa dalam dakwaan Primair Penuntut Umummendakwa Terdakwa
57 — 19
UndangUndang Republik Indonesia Nomor Nomor 20 Tahun2001 tentang Perubahan Atas UndangUndang Republik Indonesia Nomor 31tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo.Pasal 55 ayat (1)ke1 KUHPidana;Menimbang, bahwa bentuk dan susunan surat Dakwaan Penuntut Umumtersebut adalah subsidairitas, maka oleh karena itu, dalam praktek peradilanpidana, khususnya terkait dengan pembuktian terhadap bentuk dakwaansubsidaritas, ada kewajiban untuk terlebih dahulu membuktikan dakwaanPrimair, apabila dakwaan Primeir
69 — 24
UndangUndang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2001tentang Perubahan Atas UndangUndang Republik Indonesia Nomor31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo.Pasal 55 ayat (1) ke1 KUHPidana;Menimbang, bahwa bentuk dan susunan surat Dakwaan Penuntut Umumtersebut adalah subsidairitas, maka oleh karena itu, dalam praktek peradilanpidana, khususnya terkait dengan pembuktian terhadap bentuk dakwaansubsidaritas, ada kewajiban untuk terlebih dahulu membuktikan dakwaanPrimair, apabila dakwaan Primeir
86 — 18
pasal 2 ayat (1) jo pasal 18 Undang Undang No.31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang No. 20 Tahun 2001 jo pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP;Subsidair: melanggar pasal 3 jo pasal 18 Undang Undang No. 31Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang undang No. 20 Tahun 2001 jo pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP.Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusunsecara Subsidiaritas, maka Majelis Hakim Tipikor akan mempertimbangkandakwaan Primair terlebin dahulu, dan apabila dakwaan Primeir
59 — 16
UndangUndang Republik Indonesia Nomor Nomor20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas UndangUndang RepublikIndonesia Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan TindakPidana Korupsi Jo.Pasal 55 ayat (1) ke1 KUHPidana;Menimbang, bahwa bentuk dan susunan surat Dakwaan Penuntut Umumtersebut adalah subsidairitas, maka oleh karena itu, dalam praktek peradilanpidana, khususnya terkait dengan pembuktian terhadap bentuk dakwaansubsidaritas, ada kewajiban untuk terlebih dahulu membuktikan dakwaanPrimair, apabila dakwaan Primeir
59 — 26
Pasal 18 ayat (1), (2)dan (3) UndangUndang Republik Indonesia Nomor Nomor 20 Tahun2001 tentang Perubahan Atas UndangUndang Republik IndonesiaNomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak PidanaKorupsi;Menimbang, bahwa bentuk dan susunan surat Dakwaan Penuntut Umumtersebut adalah subsidairitas, maka oleh karena itu, dalam praktek peradilanpidana, khususnya terkait dengan pembuktian terhadap bentuk dakwaansubsidaritas, ada kewajiban untuk terlebih dahulu membuktikan dakwaanPrimair, apabila dakwaan Primeir