ARI BUDIONO ;Menimbang, bahwa faktafakta selebihnya akan ditentukan bersamaandengan pembahasan atau pertimbangan unsurunsur pasal dalam dakwaanPenuntut Umum ;Menimbang, bahwa tidak ada salahnya kiranya Majelis Hakimmengemukakan mengenai sistem peradilan pidana yang diterapkan oleh MajelisHakim ;Menimbang, bahwa pada dasarnya sistem peradilan pidana yang diterapkanoleh Majelis Hakim bersifat Integreted Criminal Justice System dengan lebih78mengedepankan adanya fair trial, due process of law dan asas

LAISA MULIATI ;Menimbang, bahwa faktafakta selebihnya akan ditentukan bersamaandengan pembahasan atau pertimbangan unsurunsur pasal dalam dakwaanPenuntut Umum ;Menimbang, bahwa tidak ada salahnya kiranya Majelis Hakimmengemukakan mengenai sistem peradilan pidana yang diterapkan oleh MajelisHakim ;Menimbang, bahwa pada dasarnya sistem peradilan pidana yang diterapkanoleh Majelis Hakim bersifat Integreted Criminal Justice System dengan lebihmengedepankan adanya fair trial, due process of law dan asas

INDO TAKWA SARANA JL Pulau Sumba Nomor 10 K Banggai Periode : 01 Januari 2012 s/d 10 Maret 2016 8 (delapan) lembar surat FUNCTIONAL TEST & TRIAL RUN REPORT dari PT. MEDTEK Tetap terlampir dalam berkas perkara;7. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam dua tingkat peradilan dan ditingkat banding sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

INDOTAKWA SARANA JL Pulau Sumba Nomor 10 KBanggai Periode : 01 Januari 2012 s/d 10 Maret 20163. 8 (delapan) lembar surat FUNCTIONAL TEST & Halaman 52 dari 88 Putusan Nomor 19/Pid.SusTPK/2016/PT PAL5: TRIAL RUN REPORT dari PT.

benar dalam putusannya olehkarenanya tidak perlu dipertimbangkan lagi dan harus dikesampingkan.Bahwa atas dasar tersebut maka terlihat jelas bahwa Judex Facti justrutidak memperhatikan memori banding yang telah diajukan secara saholeh Pemohon Kasasi (Pembanding Il/Tergugat IV), karenakenyataannya dalam memori banding telah disebutkan faktafaktahukum baru yang terjadi dalam proses persidangan a quo;Bahwa pertimbangan Judex Facti yang mengesampingkan memoribanding dirasa melanggar rasa Keadilan (fair trial

pembuktian untuk membuktikan dalilbantahannya tersebut ;Menimbang, bahwa dapat disimpulkan ketentuan beban pembuktian tersebutmenganut asas actori in cumbit probation sehingga Majelis Hakim membebankan kepadaPenggugat untuk membuktikan kebenaran dalildalil gugatannya, sedangkan KuasaTergugat A1 dan A2 sampai dengan Tergugat B dibebani pula untuk membuktikan dalildalil bantahannya, dengan maksud agar dapat diwujudkan dan ditetapkan bebanpembuktian secara proporsional dengan memperhatikan prinsip fair trial

Judex Facti dalampertimbangan dan putusannya sama sekali tidak memeriksadan mempertimbangkan alasanalasan dan dasardasar hukummaupun alat bukti yang diajukan oleh Terbanding/ PenggugatKonvensi/Tergugat Rekonvensi, sekarang Pemohon Kasasi.Hal ini memperlihatkan bahwa Judex Facti telah menyimpangiasas yang menjamin aspek prosedural utamanya menyangkutasas impartiality dan fair trial.

Namun Tergugat sebaliknyamelakukan penafsiran sendiri yang menyimpang dari Putusan Kasasiaquo yang tentu saja ini tidak dapat dibenarkan oleh hukum karenamelanggar prinsipprinsip peradilan yang fair (fair trial) dan merugikanhakhak hukum Penggugat;Add.b. Terjadi Pelanggaran Hukum Oleh Tergugat Atas Peraturan MahkamahAgung Republik Indonesia No. 5 Tahun 2014 Tentang PidanaTambahan Uang Pengganti Dalam Tindak Pidana Korupsi;4.

Bahwa menyangkut dalil Pembanding yang tentang Perilaku Hakim, hal initidak ada sangkut pautnya dengan para Terbanding (malahan Pembandingsendiri mengakui telah bertemu dengan salah satu anggota Majelis Hakimagar dapat dibantu dalam perkara a quo, tindakan Pembanding ini sangatbertentangan dengan asas keadilan/fair trial), dari pengamatan paraTerbanding tindakan Majelis Hakim dalam menangani perkara a quosangat professional dan berintegritas, malahan banyak kemudahan yangdiberikan oleh Majelis Hakim

Bahwa pada dasamya Sistem Peradilan Pidana yang diterapkan oleh Majelis Hakim bersifat IntegretedCriminal Justice System dengan lebih mengedepankan adanya fair trial, due process oflaw dan asas presumptionof Innoncence.

secara nyata melakukan perbuatan pidana sesuai denganyang didakwakan kepadanya oleh Penuntut Umum , karena dalam konteksCriminal Justice Sistim tegaknya pelaksanaan peradilan ( law enforcement) dalam hukum pidana guna mencari kebenaran materiel ( ultimate truth )dengan asas praduga tidak bersalah (presumption of innocence )53yang haruslah dilakukan menurut hukum ( due to process of law ) gunamenjamin terselenggaranya suatu peradilan yang dilakukan secara jujur dan adil (to ensures a fair and just trial

Bank Pembangunan Daerah Maluku tanggal 14 Februari 2011;

Bank Pembangunan Daerah Maluku tanggal 14 Februari 2011.12. 1 (satu) jepitan foto copy Trial Balance tanggal 14 Desember 201113. 1 (satu) jepitan foto copy Surat PT. Bank Maluku nomor : DIR/093 tanggal19 Januari 2012 Perihal Realisasi penerbitan obligasi Bank Maluku tahun2011.14. 1 (satu) jepitan foto copy Surat Bank Indonesia No. 13/12/DPB1/APBU/Abtanggal 15 Maret 2011 kepada PT. Bank Pembangunan Daerah MalukuPerihal Rencana Penerbitan Obligasi.15. 1 (satu) jepitan foto copy Surat PT.

Bank Pembangunan Daerah Malukutanggal 14 Februari 2011.1 (satu) jepitan foto copy Trial Balance tanggal 14 Desember 20111 (satu) jepitan foto copy Surat PT. Bank Maluku nomor : DIR/093tanggal 19 Januari 2012 Perihal Realisasi penerbitan obligasi BankMaluku tahun 2011.1 (satu) jepitan foto copy Surat Bank Indonesia No.13/12/DPB1/APBU/Ab tanggal 15 Maret 2011 kepada PT. BankPembangunan Daerah Maluku Perihal Rencana PenerbitanObligasi.1 (satu) jepitan foto copy Surat PT.

BankPembangunan Daerah Maluku tanggal 14 Februari 2011;12.1 (satu) jepitan foto copy Trial Balance tanggal 14 Desember 2011;13.1 (satu) jepitan foto copy Surat PT. Bank Maluku nomor : DIR/O93 tanggal 19 Januari2012 Perihal Realisasi penerbitan obligasi Bank Maluku tahun 20114;Halaman 339 dari 349 halaman Putusan Nomor 6/Pid.SusTPK/202 aor 14.1 (satu) jepitan foto copy Surat Bank Indonesia No. 13/12/DPB1/APBU/Ab tanggal 15Maret 2011 kepada PT.

BankPembangunan Daerah Maluku tanggal 14 Februari 2011;12.1 (satu) jepitan foto copy Trial Balance tanggal 14 Desember 2011;13.1 (satu) jepitan foto copy Surat PT. Bank Maluku nomor : DIR/093 tanggal 19 Januari2012 Perihal Realisasi penerbitan obligasi Bank Maiuku tahun 2011;14.1 (satu) jepitan foto copy Surat Bank Indonesia No. 13/12/DPB1/APBU/Ab tanggal 15Maret 2011 kepada PT. Bank Pembangunan Daerah Maluku Perihal RencanaPenerbitan Obligasi;15. 1 (satu) jepitan foto copy Surat PT.

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam perkara ini Majelis Hakim hanyaakan mempertimbangkan buktibukti yang mempunyai relevansi dengan perkaraini dan buktibukti lain yang dipandang tidak ada relevansinya dengan perkaraini tidak akan dipertimbangkan dan dikesampingkan ;Menimbang, bahwa dalam prinsip pembuktian, siapa yang mendalilkanmaka ia wajib untuk membuktikan dan dalam perkara a quo gugatan ParaPenggugat telah disangkal oleh Tergugat dan turut Tergugat ;Menimbang, bahwa dengan mengingat asas fair trial

Trial Balance 2009 s/d 2012; 35. Asli 1 (satu) lembar surat kepada Bank BRI tanggal 12 April 2012 perihal Standing Instruction Tagihan 6 s/d 31 Maret 2012, Standing Instruction Pembayaran PT. SMP No. 041/SI-II-SMP/IV/2012; 36. Asli 1 (satu) bundle Voucher No. 041/BRI-Rp/VIII/2 tanggal 27 Agustus 2012; 37. Asli 1 (satu) bundle Voucher No. 006/BRI-USD/V/2 tanggal 29 Mei 2012; 38. Asli 1 (satu) bundle Voucher No. 006/BRI-USD/VI/ tanggal 28 Juni 2012; 38.

SMP antara lain:Balance Sheet 2009 s/d 2012;a Proffit Loss 2009 s/d 2012;b General Ledger 2009 s/d 2011;c General Ledeger 2012;d Trial Balance 2009 s/d 2012;35.36.37.38.39.40.41.42.43.Asli 1 (satu) lembar surat kepada Bank BRI tanggal 12 April 2012 perihal Standing InstructionTagihan 6 s/d 31 Maret 2012, Standing Instruction Pembayaran PT.

SMP antara lain:Balance Sheet 2009 s/d 2012;a Proffit Loss 2009 s/d 2012;b General Ledger 2009 s/d 2011;c General Ledeger 2012;d Trial Balance 2009 s/d 2012;Asli 1 (satu) lembar surat kepada Bank BRI tanggal 12 April 2012 perihal Standing Instruction Tagihan6 s/d 31 Maret 2012, Standing Instruction Pembayaran PT. SMP No. 041/SIIISMP/IV/2012;Asli 1 (satu) bundle Voucher No. 041/BRIRp/VIII/2 tanggal 27 Agustus 2012;Asli 1 (satu) bundle Voucher No. 006/BRIUSD/V/2 tanggal 29 Mei 2012; 38.

Bank Pembangunan Daerah Maluku tanggal 14 Februari 2011;

Bank Pembangunan Daerah Maluku tanggal 14 Februari 2011.12. 1 (satu) jepitan foto copy Trial Balance tanggal 14 Desember 201113. 1 (satu) jepitan foto copy Surat PT. Bank Maluku nomor : DIR/093 tanggal19 Januari 2012 Perihal Realisasi penerbitan obligasi Bank Maluku tahun2011.14. 1 (satu) jepitan foto copy Surat Bank Indonesia No. 13/12/DPB1/APBU/Abtanggal 15 Maret 2011 kepada PT. Bank Pembangunan Daerah MalukuPerihal Rencana Penerbitan Obligasi.15. 1 (satu) jepitan foto copy Surat PT.

Bank Pembangunan Daerah Malukutanggal 14 Februari 2011.1 (satu) jepitan foto copy Trial Balance tanggal 14 Desember 20111 (satu) jepitan foto copy Surat PT. Bank Maluku nomor : DIR/093tanggal 19 Januari 2012 Perihal Realisasi penerbitan obligasi BankMaluku tahun 2011.1 (satu) jepitan foto copy Surat Bank Indonesia No.13/12/DPB1/APBU/Ab tanggal 15 Maret 2011 kepada PT. BankPembangunan Daerah Maluku Perihal Rencana PenerbitanObligasi.1 (satu) jepitan foto copy Surat PT.

BankPembangunan Daerah Maluku tanggal 14 Februari 2011;12.1 (satu) jepitan foto copy Trial Balance tanggal 14 Desember 2011;13.1 (satu) jepitan foto copy Surat PT. Bank Maluku nomor : DIR/O93 tanggal 19 Januari2012 Perihal Realisasi penerbitan obligasi Bank Maluku tahun 20114;Halaman 339 dari 349 halaman Putusan Nomor 6/Pid.SusTPK/202 aor 14.1 (satu) jepitan foto copy Surat Bank Indonesia No. 13/12/DPB1/APBU/Ab tanggal 15Maret 2011 kepada PT.

BankPembangunan Daerah Maluku tanggal 14 Februari 2011;12.1 (satu) jepitan foto copy Trial Balance tanggal 14 Desember 2011;13.1 (satu) jepitan foto copy Surat PT. Bank Maluku nomor : DIR/093 tanggal 19 Januari2012 Perihal Realisasi penerbitan obligasi Bank Maiuku tahun 2011;14.1 (satu) jepitan foto copy Surat Bank Indonesia No. 13/12/DPB1/APBU/Ab tanggal 15Maret 2011 kepada PT. Bank Pembangunan Daerah Maluku Perihal RencanaPenerbitan Obligasi;15. 1 (satu) jepitan foto copy Surat PT.

tidak mempertimbangkan buktibukti yang diajukan Pemohon Kasasidalam memberikan pertimbangan.Bahwa berdasarkan pertimbangan hukum putusan Pengadilan Militer UtamaNomor 5K/PMU/BDG/AL/III/2016 tanggal 8 Juni 2016 terlihat jelas JudexFacti tidak memeriksa seluruh perkara dan hanya mempertimbangkan buktibukti dan dalil yang diajukan dalam Surat Dakwaan Oditur Militer Tinggi IIJakarta Nomor : Sdak/34/XII/2015 tertanggal 22 Desember 2015, sehinggadengan demikian Judex Facti tidak menerapkan prinsip fair trial

Bahwa pada dasarnya Sistem Peradilan Pidanayang diterapkan oleh Majelis Hakim bersifatIntegreted Criminal Justice System denganlebih mengedepankan adanya fair trial, dueprocess of law dan asas presumption ofInnocence.Oleh karena itu) dengan titik tolak demikianmaka di satu sisi dalam penerapan peradilanpidana terhadap Terdakwa, Majelis telahmenerapkan ketentuan sesuai peraturan hukumyang berlaku, tegas, adil, jujur danmenerapkan keseimbangan kepentingan' terhadapkomponen dalam proses peradilan pidana

Pekerjaan Body KapalPerlengkaan Navigasi & KomunikasiPerlengkapan KeselamatanPerlengkapan TambatPekerjaan PermesinanPerlengkapan GeladakSteering & sistem & Stern ArrangementMesin KapaloP N Po FP SNBiaya Percobaan (Sea Trial) Kapal Ikan 5 GT10.

Pekerjaan Body KapalPerlengkaan Navigasi & KomunikasiPerlengkapan KeselamatanPerlengkapan TambatPekerjaan PermesinanPerlengkapan GeladakSteering & sistem & Stern ArrangementMesin Kapaloon oa FW NDBiaya Percobaan (Sea Trial) Kapal Ikan 5 GT10.

Pasal 4 Permenkes No.749a/Menkes/Per/XIV1989 tentangRekam Medis, menyebutkan :Rekam Medis harus segeraHalaman 22 dari 83 halamandibuat dan dilengkapiseluruhnya setelah pasien menerimapelayanan;12.Bahwa Rekam Medis begitu pentingnya dalam proses pemeriksaandan pembuktian agar terungkap kebenaran dalildalil maupun faktafakta pada persidangan, sehingga terselenggaranya fair trial sejakawal hingga Majelis Hakim memutus perkara ini.

NamunTergugat sebaliknya melakukan penafsiran sendiri yang menyimpangdari Putusan Kasasi aquo yang tentu saja ini tidak dapat dibenarkan olehhukum karena melanggar prinsipprinsip peradilan yang fair (fair trial) danmerugikan hakhak hukum Penggugat;Add.b. Terjadi Pelanggaran Hukum Oleh Tergugat Atas Peraturan MahkamahAgung Republik Indonesia No. 5 Tahun 2014 Tentang Pidana TambahanUang Pengganti Dalam Tindak Pidana Korupsi;Hal. 33 dari 84 halaman, Pts.Perk.No.79/Pdt.G.2016/PN.Jkt. Pst.4.

orang yang secaranyata melakukan perbuatan pidana sesuai dengan yang didakwakankepadanya oleh Penuntut Umum , karena dalam konteks Criminal JusticeSistim tegaknya pelaksanaan peradilan (law enforcement) dalam hukumpidana guna mencari kebenaran materiel (ultimate truth) dengan asas praduga tidak bersalah (presumption of innocence) yang haruslahdilakukan menurut hukum (due to process of law ) guna menjaminterselenggaranya suatu peradilan yang dilakukan secara jujur dan adil(to ensures a fair and just trial