Ditemukan 2725 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : trias trail tria total tegal trian torial trizal trikal
Pengadilan DILMIL II 08 JAKARTA Pidana Khusus Narkotika dan Psikotropika
Putus : 05-05-2014 — Upload : 06-05-2014
Putusan DILMIL II 08 JAKARTA Nomor 40-K/PM II-08/AD/II/2014
Tanggal 5 Mei 2014 — ANDRI PRABOWO, Serda
61 — 22
  • Bahwa pada dasarnya Sistem Peradilan Pidana yang diterapkan oleh Majelis Hakim bersifatIntegreted Criminal Justice System dengan lebih mengedepankan adanya fair trial, due process of law danasas presumption of Innoncence.
Pengadilan PN PONTIANAK Perdata
Register : 21-09-2015 — Putus : 20-09-2016 — Upload : 16-01-2018
Putusan PN PONTIANAK Nomor 112/Pdt.G/2015/PN Ptk
Tanggal 20 September 2016 — PT. SANSOL NUSANTARA INDONESIA Diwakili Oleh TUAN JEONG JAEUK lawan 1. TIAN HARTONO 2. Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Lelang Negara Jakarta 3. PT. BANK MANDIRI PERSERO TBK
123 — 20
  • membantah dan menyangkalnya, maka menurutketentuan Pasal 283 RBg yo Pasal 1865 KUHPerdata yang menganut asasActori in cumbit probation atau asas Negatif wettelijk bewijsleer, MajelisHakim menerapkan beban pembuktian secara berimbang yaitu : kepadaPenggugat dibebankan untuk membuktikan kebenaran dalildalil gugatannya,sedangkan kepada Tergugat dibebani pula untuk membuktikan dalildalilbantahannya agar dapat diujudkan dan diterapbkan beban pembuktian secaraproporsional dengan memperhatikan prinsip fair trial
Pengadilan PT JAMBI Perdata
Register : 26-05-2020 — Putus : 25-06-2020 — Upload : 25-06-2020
Putusan PT JAMBI Nomor 57/PDT/2020/PT JMB
Tanggal 25 Juni 2020 — Pembanding/Tergugat I : Madaniyah
Pembanding/Tergugat II : Ratnasari
Pembanding/Tergugat III : Isnawardhani
Pembanding/Tergugat IV : Dra. Emi Variati
Pembanding/Tergugat V : Evi Rabiatul Adawiyah
Pembanding/Tergugat VI : Ahma Asnaini
Pembanding/Tergugat VII : Rizka Nelia Pumita
Terbanding/Penggugat : Hendy Alias Aciang
Turut Terbanding/Tergugat VIII : Kantor Pertanahan Kota Jambi
92 — 57
  • sampaidengan halaman 47 tidak pernah mepertimbangkan kenapaTerbanding /Penggugat selama ini menguasai objek sengketa tidakpernah mengajukan permohonan penegasan hak kepada BadanPertanahan Nasional Jambi , apa sebabnya Majelis Hakim PengadilanNegeri Jambi tidak mempertimbangkannya pada hal Majelis HakimPengadilan Negeri Jambi mensahkan surat P1, P2 yang diajukanTerbanding/Penggugat mempunyai kekuatan Hukum , dengan demikianpertimbangan hukum majelis hakim Pengadilan Negeri Jambi melanggarazaz Fair Trial
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Badan Hukum
Register : 04-10-2017 — Putus : 04-12-2017 — Upload : 22-12-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 491 K/TUN/2017
Tanggal 4 Desember 2017 — H. MOHAMAD ARIS, SH., DK VS I. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI., II. PIMPINAN PUSAT PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN (DPP PPP);
149 — 83 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Jalannya prosespemeriksaan persidangan harus benarbenar mencerminkan fair trial(peradilan yang jujur dan adil)";Asas Audi Et alteram Partem, Halaman 72: "Pemeriksaan persidanganharus mendengar kedua belah pihak secara seimbang Pengadilanatau. majelis yang memimpin pemeriksaan persidangan, wajibuntuk memberi kesempatan yang sama (to give the same opportunityto each party) untuk mengajukan pembelaan kepentingan masingmasing, sesuai dengan acuan berikut:Mendapat kesempatan untuk mengajukan pembelaan
Pengadilan PT AMBON Pidana Khusus Korupsi
Register : 09-06-2017 — Putus : 16-06-2017 — Upload : 28-11-2017
Putusan PT AMBON Nomor 12/PID.SUS-TPK/2017/PT AMB
Tanggal 16 Juni 2017 — HEINTJE ABRAHAM TOISUTA
190 — 326
  • SANAKY, tanggal 31 Desember 2014,171).1 (satu) Jepitan Rekening (Trial Balance) Bank Maluku, tanggal 04-04-2016,172).1 (satu) Jilid fotocopy Laporan Tingkat Kesehatan PT.Bank Maluku Malut semester II Desember 2015, Nomor: DIR/224, tanggal 29 Januari 2016,173).1 (satu) Jilid fotocopy Laporan Tingkat Kesehatan PT.Bank Maluku Malut semester I Juni 2015, Nomor: DIR/1383, tanggal 31 Juni 2015,174).1 (satu) Bundel Laporan Tingkat Kesehatan PT.Bank Maluku Malut semester II Desember
    SANAKY, tanggal 31 Desember 2014,170) 1 (satu) Jepitan Rekening (Trial Balance) Bank Maluku,tanggal 04042016,171) 1 (satu) Jilid fotocopy Laporan Tingkat Kesehatan PT.BankMaluku Malut semester Il Desember 2015, Nomor:DIR/224, tanggal 29 Januari 2016,172) 1 (satu) Jilid fotocopy Laporan Tingkat Kesehatan PT.BankMaluku Malut semester Juni 2015, Nomor: DIR/1383,tanggal 31 Juni 2015,173) 1 (satu) Bundel Laporan Tingkat Kesehatan PT.Bank MalukuMalut semester Il Desember 2014,174) 1 (satu) Jilid fotocopy
    SANAKY, tanggal 31 Desember 2014,171).1 (satu) Jepitan Rekening (Trial Balance) Bank Maluku,tanggal 04042016,172).1 (satu) Jilid fotocopy Laporan Tingkat Kesehatan PT.BankMaluku Malut semester Ill Desember 2015, Nomor:DIR/224, tanggal 29 Januari 2016,173).1 (satu) Jilid fotocopy Laporan Tingkat Kesehatan PT.BankMaluku Malut semester Juni 2015, Nomor: DIR/1383,tanggal 31 Juni 2015,Halaman 196 dari 242 Putusan Nomor 12/PID.SUSTPK/2017/PT AMB174).1 (satu) Bundel Laporan Tingkat Kesehatan PT.Bank MalukuMalut
Pengadilan PN AMBON Pidana Khusus Korupsi
Register : 06-02-2013 — Putus : 06-01-2016 — Upload : 11-03-2016
Putusan PN AMBON Nomor 23/Pid.SUS/TPK /2015/PN.Amb
Tanggal 6 Januari 2016 — WILLIAM BOTHMIR, S.Ap
92 — 32
  • yang secara nyata melakukan perbuatanpidana sesuai dengan yang didakwakan kepadanya oleh Penuntut Umum, karenadalam konteks Criminal Justice Sistim tegaknya pelaksanaan peradilan ( lawenforcement) dalam hukum pidana guna mencari kebenaran materiel( ultimate truth ) dengan asas praduga tidak bersalah (presumption ofinnocence ) yang haruslah dilakukan menurut hukum ( due to process of law )guna menjamin terselenggaranya suatu peradilan yang dilakukan secara jujurdan adil ( to ensures a fair and just trial
Pengadilan PN PALANGKARAYA Pidana Khusus Korupsi
Register : 06-05-2014 — Putus : 18-08-2014 — Upload : 15-10-2014
Putusan PN PALANGKARAYA Nomor 34/Pid.Sus-TPK/2014/PN Plk
Tanggal 18 Agustus 2014 — LIEM WAN HING, ST
54 — 30
  • tambahan ;4.3.6 Kawat Pengikat (bendrat) ;e Harus berukuran minimal 1 mm seperti yang disyaratkan dalam NIBab3.7;4.3.7 Air;e Air harus bersih dan jernih sesuai persyaratan dalam NI2 Bab 3.6 ;e Sebelum air untuk pengecoran beton dipergunakan harus terlebih dahuludiperiksa pada laboratorium PAM/PDAM setempat yang disetujuipengawas dan biaya sepenuhnya ditanggung oleh kontraktor ; Kontraktorharus menyediakan air atas biaya sendiri ;4.4 Pelaksanaan ;Sebelum dilaksanakan, kontraktor harus mengadakan trial
    Kontraktorharus menyediakan air atas biaya sendiri ;4.4 Pelaksanaan ;Sebelum dilaksanakan, kontraktor harus mengadakan trial test atau mixed designyang dapat membuktikan bahwa mutu beton yang diisyaratkan dapat tercapai ;Dari hasil test tersebut ditentukan oleh pengawas Deviasi Standart yang akandigunakan untuk menilai mutu adukan beton selama pelaksanaan ;4.4.1 Pengecoran Beton ;Pengecoran beton dapat dilaksanakan setelah Kontraktor mendapat izintertulis dari pengawas ;Permohonan izin rencana pengecoran
Pengadilan PT JAKARTA Perdata
Register : 04-02-2019 — Putus : 06-05-2019 — Upload : 27-09-2019
Putusan PT JAKARTA Nomor 76/PDT/2019/PT DKI
Tanggal 6 Mei 2019 — Pembanding/Penggugat I : Muhamad Rasid
Pembanding/Penggugat II : Faisal Arsyad
Pembanding/Penggugat III : Demus Ndoen
Pembanding/Penggugat IV : Sem Pamise
Pembanding/Penggugat V : Ricky Ndun
Pembanding/Penggugat VI : Randy Mugelo
Pembanding/Penggugat VII : Supri Yadin Bala
Pembanding/Penggugat VIII : Muktar Weni
Pembanding/Penggugat IX : Syarifudin Ari Hasan Min
Pembanding/Penggugat X : Choky Aditia
Pembanding/Penggugat XI : Hairun Valdo
Pembanding/Penggugat XII : Ako Lani
Pembanding/Penggugat XIII : Jhon Ndollu
Pembanding/Penggugat XIV : Migel Henuk
Pembanding/Penggugat XV : Genjol Baco
Pembanding/Penggugat XVI : Mini Marhom
Pembanding/Penggugat XVII : Mustafa Mustafa
Pembanding/Penggugat XVIII : Jumadin Idris Min
Pembanding/Penggugat XIX : Muyir Alamin
Pembanding/Penggugat XX : Bragi Ndun
Pembanding/Penggugat XXI : Thomas Adu
Pembanding/Penggugat XXII : Luis Limbe
Pembanding/Penggugat XXIII : Reja Ndun
Pembanding/Penggugat XXIV : Jefri Ndo
170 — 107
  • sistim peradilan pidanaAustralia;Halaman 39 dari 115 putusan nomor 76/PDT/2019/PT.DKI17.18.19.Sepanjang 20082011 Polisi Federal Australia, Kantor Direktur Penuntut UmumFederal dan Departemen Kejaksaan Agung telah melakukan tindakantindakandan praktekpraktek yang mengarah kepada pelanggaran hakhak dasar ; tidaksaja hakhak yang diakui dibawah hukum HAM tetapi dalam beberapa kasusjuga pelanggaran terhadap hakhak yang diakui dalam common law seperti hakatas peradilan yang adil dan jujur (right to a fair trial
Pengadilan PN MEDAN Pidana Khusus
Register : 27-05-2021 — Putus : 05-07-2021 — Upload : 29-07-2021
Putusan PN MEDAN Nomor 27/Pid.Pra/2021/PN Mdn
Tanggal 5 Juli 2021 — Pemohon:
SAUT TARULITUA SIMAMORA,
Termohon:
1.KAPOLRI Cq. KAPOLDASU Cq. DIREKTUR RESERSE KRIMINAL KHUSUS KEPOLISIAN DAERAH SUMATERA UTARA
2.KEJAGUNG R.I. Cq. KEPALA KEJAKSAAN TINGGI SUMATERA UTARA,
101 — 21
  • Pangaribuan berpendapat, bahwa lembaga praperadilanyang terdapat di dalam UndangUndang Republik Indonesia Nomor 8Tahun 1981 tentang Hukum Acara pidana (Lembaran Negara RepublikIndonesia Nomor 3029) identik dengan lembaga pre trial yang terdapatdi Amerika Serikat yang menerapkan prinsip Habeas Corpus. PrinsipHabeas Corpus pada dasarnya menghendaki pemerintah menjaminhak kemerdekaan seseorang di dalam masyarakat yang beradab;4.
Pengadilan PN AMBON Pidana Khusus Korupsi
Register : 19-12-2012 — Putus : 30-07-2013 — Upload : 17-10-2013
Putusan PN AMBON Nomor 65/Pid.TIPIKOR/2012/PN.AB
Tanggal 30 Juli 2013 — ACHER LA BETO
94 — 40
  • secara nyatamelakukan perbuatan pidana sesuai dengan yang didakwakan kepadanya oleh Penuntut Umum,karena dalam konteks Criminal Justice Sistim tegaknya pelaksanaan peradilan ( lawenforcement ) dalam hukum pidana guna mencari kebenaran materiel ( ultimate truth ) denganasas praduga tidak bersalah (presumption of innocence ) yang haruslah dilakukanmenurut hukum ( due to process of law ) guna menjamin terselenggaranya suatu peradilanyang dilakukan secara jujur dan adil (to ensures a fair and just trial
Pengadilan PN AMBON Pidana Khusus Korupsi
Register : 12-09-2012 — Putus : 26-04-2013 — Upload : 21-08-2013
Putusan PN AMBON Nomor 39/PID.TIPIKOR/2012/PN.AB
Tanggal 26 April 2013 — MOKSIN POLHAUPESSY, ST Tempat lahir : Sirisori Islam Umur/tgl.lahir : 47 Tahun / 27 Juli 1964. Jenis Kelamin : Laki-Laki. Kebangsaan : Indonesia Tempat tinggal : BTN Manusela Blok C. Nomor 5 Kebun Cengkeh Ambon A g a m a : Islam Pekerjaaan : Wiraswasta Pendidikan : S1 (Sarjana Teknik) Terdakwa II Nama Lengkap : WALGITO, ST Tempat lahir : Purworejo Umur/tgl.lahir : 55 Tahun / 28 Mei 1956. Jenis Kelamin : Laki-Laki. Kebangsaan : Indonesia Tempat tinggal : Perumahan Pondok Permai RT.005/RW.05 Desa Hative Kecil A g a m a : Islam Pekerjaaan : Wiraswasta Pendidikan : S1 (Sarjana Teknik)
165 — 175
  • yang secara nyata melakukan perbuatan pidana sesuai dengan yangdidakwakan kepadanya oleh Penuntut Umum, karena dalam konteks Criminal JusticeSistim tegaknya pelaksanaan peradilan (law enforcement) dalam hukum pidana gunamencari kebenaran materiel (u/timate truth) dengan asas praduga tidak bersalah(presumption of innocence) yang haruslah dilakukan menurut hukum (due toprocess of law) guna menjamin terselenggaranya suatu peradilan yang dilakukan99secara jujur dan adil (to ensures a fair and just trial
Pengadilan PN JAKARTA PUSAT Perdata Khusus
Register : 10-03-2021 — Putus : 28-07-2021 — Upload : 03-08-2021
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 159/Pdt.Sus-Parpol/2021/PN Jkt.Pst
Tanggal 28 Juli 2021 — Penggugat melawan Tergugat
325 — 166
  • Bahwa namun demikian, Tergugat justru mengesampingkankeberadaan dan fungsi Mahkamah Partai sebagaimana diatur dalamAD/ART PDI Perjuangan dan Pasal 32 UndangUndang Nomor 2 Tahun2011 tentang Perubahan atas UndangUndang Nomor 2 Tahun 2008termaksud, dan karena merasa sebagai orang hebat dan orangberpengaruh, secara melawan hukum dan dengan secara arogan Tergugatjustru melakukan trial by the press, dengan menyampaikan keluhan dangerakan perlawanannya kepada media atau pers, sehingga menempatkanpers menjadi
Pengadilan PTUN JAKARTA TUN
Register : 17-04-2020 — Putus : 23-07-2020 — Upload : 28-07-2020
Putusan PTUN JAKARTA Nomor 82/G/2020/PTUN.JKT
Tanggal 23 Juli 2020 — Penggugat:
Dra. EVI NOVIDA GINTING MANIK, MSP
Tergugat:
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
2693 — 3544
  • If open justice keeps thejudge on trial, then as Kitto observes, that judge is never so muchon trial as when he or she is delivering judgment.
Pengadilan DILMIL I 03 PADANG Pidana Militer
Register : 03-11-2010 — Putus : 19-01-2011 — Upload : 11-10-2011
Putusan DILMIL I 03 PADANG Nomor 113- K/PM-I-03/AD/XI/2010
Tanggal 19 Januari 2011 — Praka Budi Pitoyo
131 — 41
  • Bahwa pada dasarnya Sistem Peradilan Pidanayang diterapkan oleh Majelis Hakim bersifatIntegreted Criminal Justice System denganlebih mengedepankan adanya fair trial, dueMenimbangMenimbangMenimbang7Sprocess of law dan asas presumption ofInnocence.Oleh karena itu dengan titik tolakdemikian maka di satu sisi dalam penerapanperadilan pidana terhadap Terdakwa, Majelistelah menerapkan ketentuan sesuai' peraturanhukum yang berlaku, tegas, adil, jujur danmenerapkan keseimbangan kepentingan' terhadapkomponen
Pengadilan PN AMBON Pidana Khusus Korupsi
Register : 19-12-2012 — Putus : 23-07-2013 — Upload : 17-10-2013
Putusan PN AMBON Nomor 66/PID.TIPIKOR/2012/PN.AB
Tanggal 23 Juli 2013 — HUSIN LA BIRU.
95 — 44
  • secara nyata melakukanperbuatan pidana sesuai dengan yang didakwakan kepadanya oleh Penuntut Umum, karenadalam konteks Criminal Justice Sistim tegaknya pelaksanaan peradilan ( law enforcement )dalam hukum pidana guna mencari kebenaran materiel ( ultimate truth ) dengan asas pradugatidak bersalah (presumption of innocence ) yang haruslah dilakukan menurut hukum( due to process of law ) guna menjamin terselenggaranya suatu peradilan yang dilakukansecara jujur dan adil (to ensures a fair and just trial
Pengadilan PN LUBUK PAKAM Perdata Tanah
Register : 15-03-2016 — Putus : 05-01-2017 — Upload : 26-10-2018
Putusan PN LUBUK PAKAM Nomor 35/Pdt.G/2016/PN Lbp
Tanggal 5 Januari 2017 — Melawan 1. P.T. Perkebunan Nusantara-II, yang berkerkedudukan di Jalan Tanjung Morawa, Kecamatan Tanjung Morawa, Kabupaten Deli Serdang. selanjutnya disebut dengan----------------------------------------------------------------------------TERGUGAT - I ; 2. PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA, Cq. PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, Cq. KEMENTRIAN AGRARIA dan TATA RUANG/BADAN PERTANAHAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA, C.q. KANTOR WILAYAH BADAN PERTANAHAN NASIONAL SUMATERA UTARA, C.q. KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN DELI SERDANG, yang berkedudukan di Lubuk Pakam, Jalan Karya Utama, Kabupaten Deli Serdang, selanjutnya disebut dengan -----------------------------------------------------------------------------TERGUGAT II ;
238 — 96
  • membantah keras seluruh dalil gugatan paraPenggugat, kecuali apa yang Tergugat terangkan dan akui secara tegas dibawall INI, 2 22+ 12 oon nnn nnn noe nnn nnn nnn ne nen ee cn nee nee nen nnn ene enel.03.Bahwa ma'af Tergugat sama sekali tidak kenal dengan paraPenggugat. ono nnn nnn nnn nnn nnn nnn nnn nnn nen enn ene cen nennone Bahwa oleh sebab itu Tergugat mohon perhatian/pertimbangan MajelisHakimagar memerintahkan para Penggugat in persoon untuk hadir di persidanganini guna terpenuhi prinsip fair trial
Pengadilan PN JAKARTA SELATAN
Register : 24-02-2011 — Putus : 07-02-2012 — Upload : 24-07-2014
Putusan PN JAKARTA SELATAN Nomor 114/Pdt.G/2011/PN.Jkt.Sel.
Tanggal 7 Februari 2012 —
150 — 89
  • Pihak PT Asian Agri Group menilaitindakan tersebut melawan hukum, penghinaan dan bersifatpenghakiman (trial by the press).Dalam kasus tersebut diatas, dalam salah satu pertimbangannyahakim menyatakan bahwa:Menurut Pasal 1919 KUH Perdata dan praktek peradilan/yurisprudensi selama ini tidak mensyaratkan adanya putusan pidanayang telah mempunyai kekuatan hukum tetap terlebih dulu.D. GUGATAN PENGGUGAT MERUPAKAN GUGATAN PERBUATANMELAWAN HUKUM YANG MASUK DALAM KOMPETENSI ABSOLUTHal 90 dari 129 Hal.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Hak Uji Materiil
Register : 01-09-2020 — Putus : 15-12-2020 — Upload : 08-07-2021
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 58 P/HUM/2020
Tanggal 15 Desember 2020 — PT. KRAKATAU POSCO vs PRESIDEN RI;
389 — 259 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Berdasarkan halhal di atas telah terbukti dan tidak terbantahkandalildalil Pemohon dalam Butir C7 Permohonan a quo merupakandalil yang mengadaada, penuh dengan sesat tafsir, sekaligusmerupakan upaya trial and error dalam memaknai Pasal 20 dengankorelasi yuridisnya terhadap Pasal 50 UndangUndang Nomor5/1999 yang jelas merupakan pengecualian pemberlakuan dalamUndangUndang Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat;7.
Pengadilan PN PANGKAL PINANG Pidana Umum
Register : 15-12-2017 — Putus : 12-04-2018 — Upload : 10-03-2022
Putusan PN PANGKAL PINANG Nomor 383/Pid.Sus/2017/PN Pgp
Tanggal 12 April 2018 — Penuntut Umum:
HENDRI ARIFIN, S.H.
Terdakwa:
MODESTUS BUNTAR GUNAWAN
128 — 13
  • Penambangan Bijih Timah Lepas Pantai di Perairan Laut Pasir Padi;
  • 1 (Satu) Lembar Fotocopy Surat Komisi Penilai AMDAL Nomor: 14/Kom-AMDAL/BLHD/2016, tanggal 2 Mei 2016 perihal Penyampaian Hasil Verifikasi Perbaikan dan Penggandaan Dokumen Adendum ANDAL, RKL-RPL Final;
  • 3 (Tiga) Lembar Fotocopy Surat Persetujuan Kegiatan Kapal di Pelabuhan Nomor: KL.203/I/10/KSOP.PKBLM-16, tanggal 15 Januari 2016 perihal Persetujuan Bergerak di dalam DLKR/DLKP dan Kawasan (untuk melakukan Sea Trial
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus
Putus : 11-12-2017 — Upload : 03-07-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 192 PK/PID.SUS/2017
Tanggal 11 Desember 2017 — REGINALDO BOM FIM alias EGNALD OM IM alias PAULO MEDEIROS;
165 — 116 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • RI Nomor 1274 K/2014 telah memuatsuatu kekeliruan yang nyata, sehingga sudah selayaknya apabilaMajelis Hakim Peninjauan Kembali menerima pengajuan PK ini,untuk kemudian membatalkan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor1274 K/2014 dan menguatkan Putusan PN Tangerang Nomor2030/2013:Atau, apabila Majelis Hakim Peninjauan Kembali memerlukan untukdilakukan pemeriksaan ulang secara materiil atas buktibukti yangada, dengan ini Pemohon PK menyatakan bersedia untukmelakukan hal tersebut, guna terciptanya fair trial