Ditemukan 3977 data
Pembanding/Tergugat II : RIDWANSYAH Diwakili Oleh : Arifiantoni Bin Ridwanysah
Terbanding/Penggugat : GUSMAN
Terbanding/Turut Tergugat : Kepala Kantor Agraria dan Tata Ruang, Badan Pertanahan Nasional Kab Kaur.ATR.BPN
121 — 68
Tidak Melangar AsasAsas Umum Pemerintahan Yang Baik(AUPB);f. Sertipikat Hak Atas Tanah dimaksud dan memiliki kekuatan hukummengikat.Halaman 18 dari 29 hal. Put. Nomor 21/PDT/ 2020/PT BGL.3. Menetapkan bahwa TURUT TERGUGAT tidak melakukan perbuatanmelawan hukum.4. Menghukum PENGGUGAT untuk membayar biaya perkara.ll.
27 — 20 — Berkekuatan Hukum Tetap
No. 107/ Wonokromo (bukti Tl) atas nama Mbok BIDOyang merupakan satusatunya bukti tertulis tentang kepemilikan tanahsengketa yang kemudian juga telah diperkuat dengan Bukti T2 berupaSurat IPEDA atas tanah sengketa atas nama Mbok BIDO dan diperkuatlagi dengan keterangan saksisaksi, terlebihlebih lagi Judex Facti jugamengesampingkan faktafakta yang terungkap di persidangan, makadalam hal ini Judex Facti telah melangar Azas Objektifitas dan azashakim harus mendengar keterangan dari kedua belah Pihak
YULI WIDIOWATI, SH.
Terdakwa:
HENDRI RUDIAWAN Bin ARIFIN
522 — 569
Menimbang, bahwa dengan demikian terdakwa telah melakukan usahapenambangan pengolahan batu menjadi batu split dan abu tanpa dilengkapidengan IUP, IPR maupun IUPK, maka oleh karena itu unsur ini telahterpenuhi.Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangan tersebut,ternyata perbuatan terdakwa telah memenuhi seluruh unsurunsur daridakwaan Kesatu sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa terdakwatelah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana yangdidakwakan kepadanya, yaitu melangar
68 — 62 — Berkekuatan Hukum Tetap
Menyatakan Tergugat Rekonvensi melangar UndangUndang No. 13 Tahun2003 Tentang Ketenagakerjaan;DALAM PROVISI1. Mengabulkan permohonan Putusan Provisi Penggugat Rekonvensi untukseluruhnya;2.
30 — 3
Zulfikar Isdadi alias Papa Agam ;an= Menimbang, bahwa berdasarkan faktafakta yang terungkap dalampersidangan sebagaimana diuraikan diatas, maka Majelis Hakim sampai padapembuktian mengenai unsurunsur tindak pidana yang didakwakan kepadaTerdakwa, apakah Terdakwa dapat dipersalahkan melakukan tindak pidanasebagaimana didakwakan penuntut umum; ano= Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan kedepan persidangan oleh penuntutumum dengan dakwaan subsidaritas yaitu primair melanggar pasal 374 KUHP,subsidair melangar
38 — 61 — Berkekuatan Hukum Tetap
Bahwa berdasarkan dalildalil sebagaimana pada nomor 2, Pemohon Kasasijuga sangat keberatan dengan pertimbangan Judex Facti dalam halaman 38yang menyatakan :"Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka majelismemutuskan bahwa Pemutusan hubungan kerja yang dilakukan olehTergugat terhadap Penggugat melalui Surat Keputusan Nomor 539/350/KEP/2009 tanggal 12 Agustus 2009 adalah tidak sah dan melangar undangundang tentang ketenagakerjaan ".Bahwa Keputusan Pemohon Kasasi I/Tergugat Nomor
1.Ida Bagus Lok Abiana
2.Ida Ayu Ratih Candra Dewi
Tergugat:
2.I Made Sudira
3.Ida Ayu Sri Marthini , S.H., M.Kn
4.Ni Wayan Netri
Turut Tergugat:
Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Badung
899 — 322
Bahwa oleh kaena Akta tersebut dibuat oleh Pejabat yangberwenang yaitu Tergugat II dan dibuat tanpa ada melangar PeraturanPerundangundangan, maka Akta tersebut merupakan akta autentik.Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalil gugatan Para penggugatpoin 6 karena dalil gugatan Para Penggugat poin 6 adalah dalil yangtidak benar, salah, keliru dan tidak beralasan hukum, adapun alasanalasan hukum Tergugat menolak dalil dalil tersebut adalah bahwa :dalam pasal 5 Akta pengakuan hutang yang memakai jaminan
39 — 29
dan menjadi bagian dalam putusan ini;Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkanapakah berdasarkan faktafakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakantelah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengandakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikanfaktafakta hukum tersebut diatas tidak sependapat dengan Tuntutan Jaksa PenuntutUmum yang menuntut terdakwa dengan Dakwaan melangar
130 — 60
telah melakukanperubahan terhadap surat gugatannya dalam persidangan pada pokoknyayaitu : Tergugat Fallen Manuhuruapon karena masih dibawah umursehingga dalam hal ini kepentingan hukumnya diwakili ibuKandungnya Nicolina Tambayong;13 Tergugat Andry Manuhuruapon karena masih dibawah umursehingga dalam hal ini kepentingan hukumnya diwakili ibukandungnya Nicolina Tambayong;Menimbang, bahwa mencermati perubahan gugatan, baikpenambahan dan/vatau pengurangannya dalam posita gugatan tersebut,ternyata tidak melangar
175 — 86
mendapatkan kepastiansebagaimana yang dijaminkan oleh Tergugat melalui debt collectornya ;10.Bahwa bentuk mempersulit proses penyelesaian tunggakan angsuran11Penggugat yaitu Tergugat tidak menginginkan Penggugat untuk membayartunggakan selama Tiga (8) bulan tersebut namun justru Tergugat mewajibkanPenggugat melakukan pelunasan secara keseluruhan yang mana hal ini tidaktertuang dalam kesepakatan baik secara lisan maupun secara tertulis antaraPenggugat dan Tergugat dan hal ini sangatsangat jelas melangar
62 — 47 — Berkekuatan Hukum Tetap
Rp1.360.000.000, (satu milyar tiga ratus enam puluh juta rupiah) danharus dibayarkan selambatlambatnya 7 (tujuh) hari setelah diputusnyaperkara ini secara tunai seketika dan sekaligus;16.Bahwa digugatnya para Turut Tergugat dalam perkara a quo adalah karenabersamasama dan atas perintah Tergugat dan Tergugatll, melakukanperbuatan melawan hukum dengan melakukan pengerusakan dan memagarrumah tanah dan bangunan milik Penggugat, sehingga atas perbuatan yangtelah dilakukan para Turut Tergugat adalah jelas telah melangar
Zaldi Akri, SH
Terdakwa:
HENDRA LESMONO Bin SUMARNO
46 — 5
Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang Undang RepublikIndonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;ATAU:KEDUA: Pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang Undang RepublikIndonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;Menimbang, bahwa karena Terdakwa didakwa dengan dakwaanalternatif, maka Majelis Hakim akan langsung memilih untuk membuktikanDakwaan Kedua dari Penuntut Umum berdasarkan faktafakta di persidangan;Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dalamDakwaan Kedua melangar
48 — 4
merupakan satu kesatuan dengan putusan ini, maka sampailahMajelis Hakim pada pertimbangan yuridis apakah Para Terdakwa dapat dipersalahkan dandipidana menurut pasalpasal yang didakwakan Penuntut Umum dalam dakwaannya,karena Para Terdakwa baru dapat dipersalahkan dan dijatuhi pidana bilamana perbuatanPara Terdakwa telah memenuhi semua unsur dari pasal yang didakwakan;Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengandakwaan yang berbentuk subsidiaritas, yaitu Para Terdakwa didakwa melangar
132 — 98 — Berkekuatan Hukum Tetap
Bahwa Judex Facti Tingkat Banding nyatanyata telah melangar Hukum Tata UsahaNegara dan UU Kekuasaan Kehakiman Nomor 48 Tahun 2009.1.Bahwa Judex Facti Tingkat Pertama dalam halaman 13, alinea kedua, PutusanPengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta menyatakan pertimbangan yangantara lainnya sebagai berikut:.., tentang keabsahan perjanjian bersama tersebut dan permasalahan hukumyang terkait dengan Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara(PKP2B) antara Penggugat/Terbanding dengan Tergugat
REVIANA MUTIARA INDAH, SH
Terdakwa:
JAMARIFIN LUMBAN TOBING Als PAK JUNI
46 — 57
yang setimpal denganperbuatan dan kesalahannya sebagai wujud pertanggung jawaban yuridisnya,sebab selama persidangan berlangsung Majelis Hakim tidak ada menemukanalasan pemaaf maupun alasan pembenar bagi diri Terdakwa untuk menghilangkanmaupun menghapuskan pemidanaan dimaksud sebagaimana diatur dalam Pasal44 s/d Pasal 52 KUHP;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangan tersebut diatas, ternyata dapat dibuktikan semua unsurunsur dari perbuatan pidana yangdirumuskan dalam dakwaan tunggal melangar
118 — 49
Milik Nomor 3452/Desa Sungai Raya yang telah dipecahmenjadi 56 sertipikat termasuk objek perkara aquo (Setipikat Hak MilikNomor 40942/ Desa Sungai Raya sampai dengan Sertipikat Hak MilikNomor 40953/Desa Sungai Raya) ditempuh berdasarkan ketentuanundangundang dan peraturan yang berlaku sebagaimana PeraturanPutusan No.06/G/2015/PTUN.PTK Hal. 29 dari 82 halPemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, makatidak benar tuduhan Penggugat yang mendalilkan dalam gugatannyabahwa Tergugat telah melangar
50 — 16
tersebutyang dikirim oleh Polsek Melak Polres Kutai Barat berupa sample serbukkristal berwarna bening termasuk dalam Golongan Narkotika bukantanaman jenis Shabushabu karena mengandung zat methamphetamine;e Bahwa ahli menerangkan obat tersebut biasa digunakan dalam duniakesehatan, dan obat tersebut tidak bisa beredar bebas di pasaran bebas,dan apabila ada orang lain yang telah memiliki obat tersebut tanpakuasanya atau hak, resep dokter dan atau bukan dalam tahappengobatan, maka orang tersebut telah melangar
303 — 22
lagi batasdengan tanah milik Haji abdullah Peno, dan;Sertifikat Hak Milik Nomor : 99, Kelurahan Kota Raja,Kecamatan Ende Selatan, Kabupaten Ende, tanggal 18Juli 2002, luas 1.321 M atas nama ISHAK RANGA DJA,batas bagian selatan sudah berubah, bukan lagi batasdengan tanah Komplek Peternakan Dati II Ende =;Dengan demikian merugikan kepentingan Penggugat ;11Bahwa Penggugat merasa dirugikan oleh tindakan Tergugat yangtelah menerbitkan sertifikat tidak sesuai prosedur, danbertindak sewenang wenang telah melangar
96 — 10
dikategorikan sebagai perbuatan pidanasebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum;Menimbang, bahwa Para Terdakwa tersebut telah diajukan kedepanpersidangan dengan dakwaan yang berbentuk alternatif yaitu Kesatu melanggarPasal 170 ayat (1) KUHPidana atau Kedua melanggar Pasal 406 ayat (1) ke 1KUHPidana;Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa di dakwa oleh PenuntutUmum dengan dakwaan Alternatif maka Majelis Hakim akanmempertimbangkan dakwaan yang sesuai dengan fakta hukum di persidanganyaitu dakwaan Kesatu melangar
65 — 18
Adanya hubungan kausalitas antara perbuatan dan kerugian itu; eoneennne= Menimbang, bahwa pada mulanya perbuatan melawan hukum diartikanhanya sematamata perbuatan yang melawan atau melangar pasalpasal darihukum tertulis saja. Tetapi sejak tanggal 31 Januari 1919 dalam putusan HogeRaad perbuatan melawan hukum mengalami perluasan makna yaitu mencakupsalah satu dari perbuatanperbuatan sebagai berikut;a.