bagianlain tubuh korban;Bahwa akibat penikaman yang dilakukan oleh ANDI SUDIRMANPARENGRENGI Alias SUDIR bersamasama Terdakwa ANDI ASRULAlias ACCUL Alias AAN dan SUDIRMAN Alias ACO (DPO), korban IWANmeninggal dunia karena menderitaluka tusuk benda tajam;Bahwa akibat penikaman yang dilakukan oleh Terdakwa, korban IWANmeninggal dunia karena menderitaluka tusuk benda tajam :e 1 (satu) pada dada kanan dengan ukuran 1,6cm X 0, 5cm, dan ;Halaman 4 dari 21 halaman Putusan No. 35/Pid/2017/PT.Mkse 1 (satu) luka interval

bagian dada sebelah kanan atau setidaktidakn ya pada bagianlain tubuh korban; Bahwa akibat penikaman yang dilakukan oleh ANDI SUDIRMANPARENGRENGI Alias SUDIR bersamasama Terdakwa ANDI ASRULAlias ACCUL Alias AAN dan SUDIRMAN Alias ACO (DPO), korban IWANmeninggal dunia karena menderitaluka tusuk benda tajam; Bahwa akibat penikaman yang dilakukan oleh Terdakwa, korban IWANmeninggal dunia karena menderitaluka tusuk benda tajam :e 1 (satu) pada dada kanan dengan ukuran 1,6cm X 0, 5cm, dan;e 1 (satu) luka interval

lain tubuh korban;Bahwa akibat penikaman yang dilakukan oleh ANDI SUDIRMANPARENGRENGI Alias SUDIR bersamasama Terdakwa ANDI ASRULAlias ACCUL Alias AAN dan SUDIRMAN Alias ACO (DPO), korban IWANmeninggal dunia karena menderitaluka tusuk benda tajam;Bahwa akibat penikaman yang dilakukan oleh Terdakwa, korban IWANmeninggal dunia karena menderitaluka tusuk benda tajam :e 1 (satu) pada dada kanan dengan ukuran 1,6cm X 0, 5cm, dan;Halaman 11 dari 21 halaman Putusan No. 35/Pid/2017/PT.Mkse 1 (satu) luka interval

para saksi didepanpersidangan yang dihadirkan oleh Para Pemohon ditemukan fakta hukum bahwaperkawinan yang dilakukan oleh Pemohon (PEMOHON) dengan Pemohon Il(PEMOHON) pada tanggal 28 Oktober 2012 telah memenuhi rukun dan syaratperkawinan, baik syarat formil maupun syarat materil perkawinan sebagaimanayang di tentukan dalam pasal 14 KHI ;Menimbang, bahwa demikian pula sah dapatnya seorang anak di Isbatkanbaik kepada Bapaknya maupun lbunya yang ditentukan oleh jumhur ulama yangmengharuskan adanya Interval

waktu 6 bulan dari tanggal lIjab kabul sampaidengan tanggal lahir anak tersebut, juga telah terpenuhi karena kurang lebihadanya Interval waktu 1 tahun ;Menimbang, bahwa pasal 55 UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974menyatakan bahwa masalah Asal Usul seorang anak hanya dapat dibuktikandengan Akta Kelahiran yang otentik yang di lakukan oleh pejabat yang berwenang;Menimbang, bahwa sementara di sisi lain sebagaimana ditentukan di dalamUndangUndang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan anak paling tidakada

didepanpersidangan yang dihadirkan oleh Para Pemohon ditemukan fakta hukum bahwaperkawinan yang dilakukan oleh Pemohon (XXXX binti XXXX) dengan PemohonI (XXXX binti XXXX) pada tanggal 11 Juli 2003 telah memenuhi rukun dan syaratperkawinan, baik syarat formil maupun syarat materil perkawinan sebagaimanayang di tentukan dalam pasal 14 KHI ;Menimbang, bahwa demikian pula sah dapatnya seorang anak di Isbatkanbaik kepada Bapaknya maupun lbunya yang ditentukan oleh jumhur ulama yangmengharuskan adanya Interval

waktu 6 bulan dari tanggal lIjab kabul sampaidengan tanggal lahir anak tersebut, juga telah terpenuhi karena kurang lebihadanya Interval waktu 1 tahun ;Menimbang, bahwa pasal 55 UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974menyatakan bahwa masalah Asal Usul seorang anak hanya dapat dibuktikandengan Akta Kelahiran yang otentik yang di lakukan oleh pejabat yang berwenang;Menimbang, bahwa sementara di sisi lain sebagaimana ditentukan di dalamUndangUndang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan anak paling tidakada

saksi didepanpersidangan yang dihadirkan oleh Para Pemohon ditemukan fakta hukumbahwa perkawinan yang dilakukan oleh Pemohon (XXXX) dengan Pemohon II(XXXX binti XXXX) pada tanggal 30 Oktober 2012 telah memenuhi rukun dansyarat perkawinan, baik syarat formil maupun syarat materil perkawinansebagaimana yang di tentukan dalam pasal 14 KHI ;Menimbang, bahwa demikian pula sah dapatnya seorang anak diIsbatkan baik kepada Bapaknya maupun Ibunya yang ditentukan oleh jumhurulama yang mengharuskan adanya Interval

waktu 6 bulan dari tanggal Ijabkabul sampai dengan tanggal lahir anak tersebut, juga telah terpenuhi karenakurang lebih adanya Interval waktu 1 tahun ;Menimbang, bahwa pasal 55 UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974menyatakan bahwa masalah Asal Usul seorang anak hanya dapat dibuktikandengan Akta Kelahiran yang otentik yang di lakukan oleh pejabat yangberwenang;Halaman 7 dari 9 halamanMenimbang, bahwa sementara di sisi lain sebagaimana ditentukan didalam UndangUndang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan

di depanpersidangan yang di hadirkan oleh Para Pemohon di temukan fakta hukumbahwa perkawinan yang di lakukan oleh Pemohon (XXXX ) dengan Pemohon II(XXXX binti XXXX) pada tanggal 01 April 2008 telah memenuhi rukun dan syaratperkawinan, baik syarat formil maupun syarat materil perkawinan sebagaimanayang di tentukan dalam pasal 14 KHI ;Menimbang, bahwa demikian pula syah dapatnya seorang anak diIsbatkan baik kepada Bapaknya maupun lbunya yang di tentukan oleh jumhurulama yang mengharuskan adanya Interval

waktu 6 bulan dari tanggal Ijab kabulsampai dengan tanggal lahir anak tersebut, juga telah terpenuhi karena kuranglebih adanya Interval waktu 1 tahun ;Menimbang, bahwa pasal 55 UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974menyatakan bahwa masalah Asal Usul seorang anak hanya dapat dibuktikandengan Akta Kelahiran yang otentik yang di lakukan oleh pejabat yangberwenang ;Menimbang, bahwa sementara disisi lain sebagaimana ditentukan didalamUndang Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan anak palingtidak ada

Bahwa sekira pukul 23.30 WIB rombongan berhenti di daerahCipeundeuy Ciemas untuk istirahat karena di tempat tersebut sudahmenunggu 3 (tiga) orang teman Saksi8 yang tidak diketahui identitasnyaoleh Terdakwa, sekira setengah jam kemudian melanjutkan lagiperjalanan namun sesuai arahan Terdakwa masingmasing kendaraanberangkat sendirisendiri dengan interval waktu sekira setengah jamdengan maksud agar tidak mencurigakan, kendaraan Elf pertama yangmengangkut orang asing atau para imigran gelap yang dikawal

olehSaksi4 berangkat sekira pukul 24.30 WIB, selanjutnya diikuti olehkendaraan lainnya yang dikawal oleh Terdakwa, Saksi5, Saksi6 danSaksi7 dengan interval waktu sekira setengah jam.j.

dikawal oleh Saksi4 berangkat sekirapukul 24.30 WIB, selanjutnya diikuti oleh kendaraan lainnya yang dikawaloleh Terdakwa, Saksi5, Saksi6 dan Saksi7 dengan interval waktu sekirasetengah jam.9.

SURJADI JASIN, SH tidak mengembalikan uang milik saksi ANDREW PURNOMO.Kemudian saksi ANDREW PURNOMO melalu Kuasanya yaitu saksi MAS PUTRA ZENNO JANUARSYAH, SH sekitar bulan Desember 2019 mengajukan permohonan dengan bersurat kepada Kepala Badan Pengelola Pendapatan DaerahKota Cimahi untuk memberikan informasi apakah dalam interval waktu 20172019telah dilakukan pembayaran Biaya Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan(BPHTB) oleh terdakwa H.

Kartika Inti Sejati dengan saksi NELSON GUNAWAN atas 22(dua puluh dua) sertifikat Hak Milik dan ternyata benar bahwa dalam data penerimaan setoran pembayaran BPHTB Bappenda Kota Cimahi interval Tahun 2017 s.dTahun 2019 tidak ada pembayaran BPHTB atas nama PT Kartika Inti Sejati sebagai wajib pajak/ penerima Hak Atas Tanah sebagaiman Surat Tanggapan Permohonan Informasi dari Bappenda Kota Cimahi Nomor 005/275/Bid PP, tanggal 23 Januari 2020.Akibat perbuatan terdakwa H.

,dan pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama dalam masalah ini diambil alihsebagai bahan pertimbangan Majelis Hakim tingkat banding dalam memutus perkaraini ;Menimbang, bahwa gugatan Penggugat / Pembanding berikutnya adalahtentang Hak Bersama, dimana Penggugat / Pembanding mendalilkan bahwa HartaBersama yang diperoleh selama dalam interval waktu perkawinan antara Penggugat/Pembanding dengan Tergugat / Terbanding adalah :1.

No. 12/Pdt.G/2009/PTA Sby.cangkir,. selanjutnya disebut sebagai obyek sengketa III, untuk inidipertimbangkan sebagaimana tersebut dibawah ini sebagai berikut :Menimbang, bahwa setelah diteliti ternyata bahwa memang betul harta hartaobyek sengketa tersebut diperoleh selama dalam interval waktu perkawinan antaraPenggugat / Pembanding dengan Tergugat / Terbanding, sehingga sampai disinisecara normatif harta harta obyek sengketa tersebut adalah merupakan HartaBersama antara Penggungat / Pembanding dengan

saksi di depanpersidangan yang di hadirkan oleh Para Pemohon di temukan fakta hukum bahwaperkawinan yang di lakukan oleh Pemohon (PEMOHON ) dengan Pemohon II(PEMOHON ) pada tanggal 28 Juni 2011 telah memenuhi rukun dan syaratperkawinan, baik syarat formil maupun syarat materil perkawinan sebagaimanayang di tentukan dalam pasal 14 KHI ;Menimbang, bahwa demikian pula syah dapatnya seorang anak di Isbatkanbaik kepada Bapaknya maupun Ibunya yang di tentukan oleh jumhur ulama yangmengharuskan adanya Interval

waktu 6 bulan dari tanggal lIjab kabul sampaidengan tanggal lahir anak tersebut, juga telah terpenuhi karena kurang lebihadanya Interval waktu 1 tahun ;Menimbang, bahwa pasal 55 UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974menyatakan bahwa masalah Asal Usul seorang anak hanya dapat dibuktikandengan Akta Kelahiran yang otentik yang di lakukan oleh pejabat yang berwenang;Menimbang, bahwa sementara disisi lain sebagaimana ditentukan didalamUndang Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan anak paling tidakada

didepanpersidangan yang dihadirkan oleh Para Pemohon ditemukan fakta hukum bahwaperkawinan yang dilakukan oleh Pemohon (XXXX bin XXXX) dengan Pemohon II(XXXX binti XXXX) pada tanggal 15 Juni 2012 telah memenuhi rukun dan syaratperkawinan, baik syarat formil maupun syarat materil perkawinan sebagaimanayang di tentukan dalam pasal 14 KHI ;Menimbang, bahwa demikian pula sah dapatnya seorang anak di Isbatkanbaik kepada Bapaknya maupun lbunya yang ditentukan oleh jumhur ulama yangmengharuskan adanya Interval

waktu 6 bulan dari tanggal lIjab kabul sampaidengan tanggal lahir anak tersebut, juga telah terpenuhi karena kurang lebihadanya Interval waktu 1 tahun ;Menimbang, bahwa pasal 55 UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974menyatakan bahwa masalah Asal Usul seorang anak hanya dapat dibuktikandengan Akta Kelahiran yang otentik yang di lakukan oleh pejabat yang berwenang;Menimbang, bahwa sementara di sisi lain sebagaimana ditentukan di dalamUndangUndang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan anak paling tidakada

diberhentikan tidak dengan hormat sebagaiPegawai Negeri Sipil karena :a. melanggar Sumpah/Janji Pegawai Negeri Sipil,Sumpah/JanjiJabatan Negeri atau Peraturan Disiplin Pegawai NegenSipil; ataub. dihukum penjara, berdasarkan keputusan Pengadilan yang sudahmempunyaikekuatan hukum yang tetap, karena dengan sengajamelakukan suatu tindak pidana kejahatan yang diancam denganpidana penjara setinggitingginya 4 (empat) tahun, atau diancamdengan pidana yang lebih berat;Menimbang, bahwa oleh karena adanya interval

tidakmemberhentikan tidak dengan hormat Terbanding/Penggugat;Menimbang, bahwa berdasarkan surat bukti P 2 Pembanding/Tergugatmemilih alternatif memberhentikan tidak dengan hormatTerbanding/Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil denganmengeluarkan objek sengketa buktiP 2, terhadap pilihan tersebut merupakanwewenang penuh dari pihak Pembanding/Tergu gat;Menimbang, bahwa ketentuan di Pasal 8 hurufb Peraturan PemerintahNomor 32 Tahun 1979 Tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil tidakmemuat norma yang mengatur interval

waktu antara adanya PutusanPengadilan yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap denganditerbitkannya keputusan pemberhentian tidak dengan hormat sebagaiPegawai Negeri Sipil, dengan tidak diaturnya interval waktu maka tidak adapelanggaran terhadap asas kecermatan waktu, dengan demikian pertimbanganhukum oleh Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang dalamPutusan Nomor : 12/G/2017/PTUN.

Bahwa dalam interval waktu dari tanggal Akta Perdamaian iniditandatangani sampai dengan tanggal 31 Januari 2010,apabila bidang tanah SHM No. 65/Kayuwatu (objek jual beli)tidak digugat oleh pihak manapun di Pengadilan NegeriManado dan / atau Peradilan Tata Usaha Negara Manado;b.

Bahwa apabila dalam interval waktu tersebut, ternyata bidangtanah SHM No. 65/Kayuwatu (objek jual beli) digugat olehpihak manapun di Pengadilan Negeri Manado dan / atauPeradilan Tata Usaha Negara Manado, maka pihak keduadapat menunda melakukan pembayaran tahap ketiga danatas penundaan pembayaran tersebut, pihak keduadibebaskan dari denda keterlambatan sebagaimana yangdimaksud pada butir 2.2.6 diatas;4.

Bahwa dalam interval waktu dari tanggal akta Perdamaian iniditandatangani sampai dengan tanggal 31 Januari 2010, apabilabidang SHM No. 65/Kayuwatu (objek Jual Beli) tidak digugat olehpihak manapun di Pengadilan Negeri Manado dan/atau PeradilanTata Usaha Negara Manado;Bahwa sebelum tanggal 31 Januari 2010 sebagai batas waktu pembayarantahap ketiga sebesar Rp700.000.000,00 (tujuh ratus juta rupiah) tersebutyang seharusnya dari Penggugat kepada Tergugat dan II sudah ada pihakketiga yang mengajukan yaitu

Bahwa Pemohon Kasasi berpendapat kiranya Majelis Hakim Kasasi akansependapat bahwa sesuai Akta Perdamaian tanggal 4 Nopember 2009halaman 2 angka 2.2 huruf a pembayaran tahap ketiga sebesar Rp700.000.000,00 (tujuh ratus juta rupiah) selambatlambatnya tanggal 31Januari 2010 dengan syarat bahwa dalam interval waktu dari tanggal aktaPerdamaian ini ditandatangani sampai dengan tanggal 31 Januari 2010,apabila bidang SHM No. 65/Kayuwatu (objek Jual Beli) tidak digugat olehpihak manapun di Pengadilan Negeri

(tujuh belas juta rupiah) pada tanggal 2 Agustus 2011, jadiantara pelaporan dan pelunasan terdapat interval waktuselama 6 (enam) bulan;Bahwa pada kenyataannya Judex Facti justru mempertimbangkanfaktafakta yang tidak jadi persoalan dalam pokok perkara atautidak berhubungan dengan unsur tindak pidana (delictsbestanddelen) sebagaimana tercantum dalam Surat Dakwaanyang dijadikan dasar dalam memeriksa perkara, hal ini dapatdilihat dari pertimbangan Judex Facti pada butir 1.1 dan butir 1.2tersebut di atas

meminta ijin saksiSoleh serta uang hasil penjualan kayu tidak diberikankepada saksi Soleh sebagaimana perjanjian terbaru,selanjutnya dijadikan alasan saksi Soleh untuk melaporkankejadian tersebut kepada pihak yang berwajib pada bulanPebruari 2011;e Bahwa kalau perbuatan Terdakwa tidak dilaporkan kepadapihak yang berwajib tidak akan terjadi pembayarankekurangan penjualan kayu sebesar Rp. 17.000.000, (tujuhbelas juta rupiah) pada tanggal 2 Agustus 2011, jadi antarapelaporan dan pelunasan terdapat interval

yang dijadikan dasardalam memeriksa perkara, hal ini dapat dilinat dari pertimbangan JudexFacti pada butir 2.1 dan butir 2.2 tersebut di atas yang berisi bahwaseolaholah uang penjualan kayu telah dibayar sebesar Rp. 2.620.000,(dua juta enam ratus dua puluh ribu rupiah) dan kekurangannyasebesar Rp. 17.000.000, (tujuh belas juta rupiah) dilunasi pada tanggal2 Agustus 2011, atau setelah Terdakwa Noor Hartoyo Bin RaguRochman dilaporkan kepada pihak yang berwajib atas perbuatannyatersebut di atas dan interval

disertaipertimbangan yang diperoleh dari fakta hukum atau keadaan yangmemberatkan Terdakwa, dengan demikian seharusnya pertimbanganputusan Majelis Hakim Tingkat Pertama berisi bahwa seolaholah uangpenjualan kayu telah dibayar sebesar Rp. 2.620.000, dankekurangannya sebesar Rp.17.000.000, dilunasi pada tanggal 2Agustus 2011, setelah Terdakwa tidak segera membayar kekuranganuang penjualan atau dengan perkataan lain setelan Terdakwadilaporkan kepada pihak yang berwajib atas perbuatannya tersebut diatas dan interval

di depanpersidangan yang di hadirkan oleh Para Pemohon di temukan fakta hukum bahwaperkawinan yang di lakukan oleh Pemohon (XXXX ) dengan Pemohon Il (XXXXbinti XXXX ) pada tanggal 20 April 2001 telah memenuhi rukun dan syaratperkawinan, baik syarat formil maupun syarat materil perkawinan sebagaimanayang di tentukan dalam pasal 14 KHI ;Menimbang, bahwa demikian pula syah dapatnya seorang anak di Isbatkanbaik kepada Bapaknya maupun Ibunya yang di tentukan oleh jumhur ulama yangmengharuskan adanya Interval

waktu 6 bulan dari tanggal lIjab kabul sampaidengan tanggal lahir anak tersebut, juga telah terpenuhi karena kurang lebihadanya Interval waktu 1 tahun ;Menimbang, bahwa pasal 55 UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974menyatakan bahwa masalah Asal Usul seorang anak hanya dapat dibuktikandengan Akta Kelahiran yang otentik yang di lakukan oleh pejabat yang berwenang;Menimbang, bahwa sementara di sisi lain sebagaimana ditentukan di dalamUndangUndang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan anak paling tidakada

satumiliar tujuh ratus dua puluh sembilan juta enam ratus delapanpuluh ribu empat ratus tujuh Rupiah koma dua puluh sen), akantetapi hanya dibayarkan sebesar Rp1.100.000.000,00 (satumiliar seratus juta Rupiah) tanpa komplain ataupun protes dariTergugat;Tergugat telah kehilangan hak/kewenangannya untuk menuntutpelaksanaan Perjanjian secara kaku dari Penggugat (termasukpelaksanaan kewajiban pengosongan objek Perjanjianberdasarkan prinsip rechtsverwerking), karena Tergugat telahmengabaikan jangka waktu (interval

Bahwa Tergugat telah kehilangan hak/kewenangannya untukmenuntut pelaksanaan Perjanjian secara kaku dari Penggugat(termasuk pelaksanaan kewajiban pengosongan objek Perjanjianberdasarkan pprinsip rechtsverwerking, karena Tergugat telahmengabaikan jangka waktu (interval) penyampaian SuratsuratPeringatan yang ditetapkan dalam Perjanjian;20.

Judex Facti tidak mempertimbangkan fakta bahwa jangka waktu (interval)pemberian surat peringatan telah melanggar ketentuan dalam Perjanjiana quo;Mekanisme (termasuk jangka waktu/interval) pemberian surat peringatansurat peringatan tersebut diatur dalam Pasal 6 ayat (1), (2) dan (3)Perjanjian. Melalui buktibukti T/PR7, bukti P3a dan bukti P3b, TermohonKasasi secara nyata telah mengabaikan interval waktu pemberian suratperingatan yang ditentukan dalam Perjanjian.

Apabila orang yangtidak menjalankan haknya untuk mengajukan somasi secara tepat waktu,maka itu adalah kesalahan sendiri, karena waktunya menjadi terlampaui;Dengan sikap diam tersebut, yaitu dengan memberikan surat peringatandengan tidak tepat waktu, maka Judex Facti Pengadilan Negeri JakartaSelatan sepatutnya menyatakan bahwa Termohon Kasasi telahmengabaikan jangka waktu (interval) penyampaian suratsurat peringatandan oleh karenanya Termohon Kasasi kehilangan haknya untuk menuntutpelaksanaan Perjanjian

dan ayat(5) Perjanjian telah secara diamdiam dikesampingkan oleh TermohonKasasi;11.Selain bukti P3b tersebut memuat frasa yang menunjukkan adanyakesepakatan diamdiam dari Termohon Kasasi bahwa Perjanjian masih tetapberlaku terlepas dari keterlambatan pembayaran oleh Pemohon Kasasi, danpengesampingan diamdiam terhadap Pasal 6 ayat (4) dan ayat (5)Perjanjian oleh Termohon Kasasi, Termohon Kasasi juga telah melalaikankewajibannya sendiri untuk memberikan surat peringatan sesuai denganjangka waktu (interval

sebagai pertimbangan dan pendapat sendiri, sehingga Putusantingkat pertama yang menolak gugatan tentang Mutah dan nafkah Iddah harusdikuatkan (vide putusan hal.18 s.d. 21);Tentang Nafkah Lampau;Menimbang, bahwa atas dasar hal hal yang telah dipertimbangkan olehMajelis Hakim tingkat pertama Majelis Banding menyetujui sepenuhnya danmengambil alin sebagai pertimbangan dan pendapat sendiri,sepanjangmengenai dikabulkannya gugatan Penggugat sebagian, akan tetapi MajelisBanding tidak sependapat tentang interval

sesuatu yang dapat dituntut atau diajukan gugatan adalah kondisiatau halhal yang terjadi atau hakhak yang terabaikan sebelum perkaraterdaftar, dengan sistim pembuktian dalam bentuk historical yaitu pembuktiantentang sesuatu kejadian/keadaan sebelum perkara tedaftar;Menimbang, bahwa berdasar pada pertimbangan di atas, maka gugatanPenggugat dapat dikabulkan sebagian dengan nominal sebagaimana telahdipertimbangkan Majelis Hakim tingkat pertama yaitu sebesar Rp1.000.000,00(satu juta rupiah) dengan interval

Bahwa dalam interval waktu dari tanggal Akta Perdamaian iniditandatangani sampai dengan tanggal 31 Januari 2010,apabila bidang tanah SHM No. 65/Kayuwatu (objek jual belli)tidak digugat oleh pihak manapun di Pengadilan NegeriManado dan / atau Peradian Tata Usaha Negara Manado;b.

Bahwa apabila dalam interval waktu tersebut, ternyata bidangtanah SHM No. 65/Kayuwatu (objek jual beli) digugat olehpihak manapun di Pengadilan Negeri Manado dan / atauPeradilan Tata Usaha Negara Manado, maka pihak kedua dapatmenunda melakukan pembayaran tahap ketiga dan ataspenundaan pembayaran tersebut, pihak kedua dibebaskan daridenda keterlambatan sebagamana yang dimaksud pada butir2.2.b diatas;4.

Pembayaran tahap pertama sebesar Rp.2.100.000.000, (Dua milyarseratus juta rupiah) dilakukan setelah ditanda tangani Akta Jual Belipada tanggal 5 November 2009, sedangkan Pembayaran TahapKedua sejumlah Rp.300.000.000, (tiga ratus juta rupiah) akandibayarkan............ 26 Dudxdibayarkan pada tanggal 11 November 2009;Pembayaran tahan ketiga sebesar Rp. 700.000.000, (tujuh ratus jutarupiah) dilakukan selambatlambatnya tanggal 31 Januari 2010,dengan syaratsyarat sebagaiberikut :a.Bahwa dalam interval

beli) tidak digugatoleh pihak manapun di Pengadilan Negeri Manado dan/atauPeradian Tata Usaha Negara Manado;Bahwa apabila sampai dengan tanggal 31 Januari 2010 tersebut,pihak kedua belum melakukan pembayaran tahap ketigadimaksud, sedangkan syarat pembayaran sebagamana padabutir a diatas telah terpenuhi, maka terhadap kelalaian dan/atauketerlambatan tersebut, pihak kedua dikenakan dendaketerlambatan setiap bulannya sebesar Rp.17.500.000, (tujuhbelas juta Ima ratus ribu rupiah);Bahwa apabila dalam interval

Bahwa dalam interval waktu dari tanggal Akta Perdamaian iniditandatangani sampai dengan tanggal 31 Januari 2010, apabila bidangtanah SHM No.65/Kayuwatu (objek jual beli) tidak digugat oleh pihakmanapun di Pengadilan Negeri Manado dan/atau Peradian Tata UsahaNegara Manado;Bahwa sebelum tanggal 31 Januari 2010 sebagai batas waktupembayaran tahap ketiga sebesar Rp.700.000.000, (tujuh ratus juta rupiah)tersebut yang seharusnya dari Penggugat kepada Tergugat I dan II sudah adapihak ketiga yang mengajukan

Menetapkan agar Para Terdakwa masingmasing membayarbiaya perkara sebesar Rp. 2.000, (dua ribu rupiah).Telah mendengar pembelaan dari Penasihat Hukum ParaTerdakwa tertanggal 17 Januari 2012 yang pada akhir uraiannyamemohon agar para Terdakwa dijatuhi hukuman yang seringanriingannya dengan alasan : Bahwa oleh karena ada interval waktu selama 20 menitantara kedatangan Terdakwa II dengan Terdakwa ke rumahkorban ketika terjadi pemukulan, maka seharusnya yangterbukti dalam persidangan adalah Pasal 351

Menimbang, bahwa sebagaimana pertimbangan Majelisdalam unsur ketiga nyata Para Terdakwa telah terbukti melakukankekerasan terhadap korban dengan cara Para Terdakwa memukulkorban di arah tengkuk dan perut korban.Menimbang, bahwa fakta di atas menunjukkan meskipunkedatangan Terdakwa dan Terdakwa II tidak bersamaan, akantetapi saat kekerasan dilakukan oleh para Terdakwa tersebutdalam jangka waktu atau interval waktu yang bersamaan yakniketika Terdakwa memukul tengkuk korban, keadaan korbansedang digandeng

atau dipegang tangannya oleh Terdakwa danbegitu pula ketika Terdakwa Il memukul rusuk/perut korban,Terdakwa juga sedang memukul tengkuk korban, dengandemikian nyata kekerasan yang dilakukan oleh dua orangTerdakwa tersebut dilakukan dalam interval waktu yangbersamaan.Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis tidaksepedapat dengan penasihat hukum Terdakwa yang menyatakanoleh karena ada interval waktu) selama 20 menit antarakedatangan Terdakwa I dengan Terdakwa ke rumah korban ketikaterjadi pemukulan

sebagaiberikutTentang surat gugatan, yaitu hal kadaluwarsanya suratgugatanbahwa mencermati surat gugatan bertanggal 31 Maret2011 dan terdaftar dengan register perkara No.27/PHI.G/2011/PHI.Gtlo, yang dihubungkan dengan suratpemutusan hubungan kerja No: 001 SPHKNPI/05/09,bertanggal 4 Mei 2009, maka tempus terjadinya suratpemutusan hubungan kerja No. 001 SPHKNPI/05/09, bertanggal4 Mei 2009 dengan surat gugatan bertanggal 31 Maret 2011dan terdaftar dengan register perkara No.27/PHI.G/2011/PHI.Gtlo, maka interval

dalam Pasal 159 dan Pasal171 Undang Undang No. 13 Tahun 2003 tentangKetenagakerjaan, dapat diajukan hanya dalam tenggangwaktu 1 (satu) tahun sejak diterimanya ataudiberitahukannya keputusan dari pihak pengusaha3bahwa dengan surat gugatan bertanggal 31 Maret 2011dan terdaftar dengan register perkara No.27/PHI.G/2001/PHI.Gtlo, yang dihubungkan dengan suratpemutusan hubungan kerja No: 001 SPHKNPI/05/09,bertanggal 31 Maret 2011 dan terdaftar dengan registerperkara No. 27/PHI.G/2011/ PHI.Gtlo, maka interval

dengan Pemohon Il(PEMOHON Il) tahun 1986 telah memenuhi rukun syarat perkawinan, baik syaratformil ataupun syarat material perkawinan sebagaimana yang dicatatkan dalampasal 14 KHI;Menimbang, bahwa demikian pula syah dapatnya seorang anak di isbatkankepada bapaknya maupun ibunya yang ditentukan oleh hukum ulama yangmengharuskan adanya interval waktu 6 bulan di tanggal ijabkabul seperti dengantanggal lahir anak tersebut, juga telah terpenuhi perkawinan Pemohon danPemohon II dengan tanggal lahir anak

tersebut 1 tahun interval waktunya ;Menimbang, bahwa Pasal 55 UndangUndang Nomer 1 tahun 1974menyatakan bahwa masalah asal usul seorang anak hampir dapat dibuktikandengan Akta kelahiran yang otentik yang dilakukan oleh Pejabat yang berwenang;Menimbang, bahwa sementara disisi lain sebagian ditentukan di dalamUndangUndang Nomer 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak paling tidak ada16 macam hak anak yang harus dilindungi baik oleh Negara pemerintah masyarakat9maupun oleh orang tua terutama dalam