Bukti P15Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata CaraPenyelesaian Gugatan Sederhana;berupa fotocopy Pasal 1328 KUH Perdata;berupa fotocopy Surat Perjanjian Pindah Tangan AngsuranMobil;berupa fotocopy Artikel Hukum Online tertanggal 23 Mei2014 berjudul "Bolehkah Legal Office MewakiliPerusahaan di Pengadilan;berupa fotocopy Buku Pedoman Tekhnis Administrasi danTekhnis Peradilan Hal. 53 bagian F point d;Terhadap seluruh alat bukti Surat tersebut diatas, yaitu bukti P1 s/d P15 telah dibubuhi meterai

perubahan yang mendasar dengan adanya perubahan keempat PeraturanPresiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah adalahdiaturnya ketentuan pengadaan secara elektronik dan menyederhanakan prosespengadaan secara elektronik ; Bahwa dalam pelaksanaan ETendering dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut: Tidak diperlukan jaminan penawaran, tidak perlu sanggah kualifikasi, apabilapenawaran yang masuk kurang dari 3 peserta, pemilihan penyedia dilanjutkandengan dilakukan negoisasi tekhnis

Anggaran DinasKesehatan Pulang Pisau dengan Terdakwa Dana untuk kegiatan SemenisasiHalaman Puskesmas adalah sebesar Rp. 300.000.000,(Tiga ratus juta rupiah);bahwa dasar saksi untuk melakukan pemeriksaan kelokasi Proyek SemenisasiHalaman Puskesmas Sebangau Kuala adalah Kontrak, RAB dan spesifikasi feknisdengan methode Kuantitas yaitu langsung melakukan pengukuran dilapanganuntuk ukuran panjang, lebar, tinggi dan melihat material yang dipakai kemudiandicocokkan dengan kontrak, RAB dan Spesifikasi tekhnis

setahu saksi CV.EKA WIJAYA dengan Direktur YUDEALBERT,ST telahmenandatangani Kontrak dengan saksi SUBAGIYO,SKM selaku Pengguna Anggaransekaligus PLT.Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Pulang Pisau atas pekerjaanSemenisasi Halaman Puskesmas Sebangau Kuala tersebut dengan uraian kuantitas danharga dan tidak pernah dilakukan addendum atas kontrak tersebut;bahwa setahu saksi kegiatan tersebut dilaksanakan oleh Terdakwa YUDEALBERT,STtapi saksi tidak mengerti atas teknis pekerjaan karena saksi bukan orang tekhnis

SUBAGIJO,SKM,M.Kes selaku Plt.Kepala DinasKesehatan Kabupaten Pulang Pisau;* Pejabat Pelaksana Tekhnis Kegiatan (PPTK)....DR. JAMIL MUSLIM,MM* Pejabat Penatausahaan Keuangan ....... MIMIWATI;* Bendahara Pengeluaran................... MARUF KURKHI4.

juni 2020 yang ditujukan kepada Kepala BiroPengadaan Barang Jasa Sektetariat Daerah Aceh (Turut Tergugat I) agarditetapbkan tender kegiatan WKSBM (Prasmanan) Kabupaten Langsasebagai Tender Gagal (vide bukti T, TT 3 dan bukti TT II 4);Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 9 Peraturan Presiden Nomor16 Tahun 2018 tentang pengadaan barang dan jasa KPA/PA (PenggunaAnggran) mempunyai tugas dan wewenang salah satunya huru k yangHalaman 37 dari 41 Putusan Nomor 104/PDT/2020/PT BNAmenyatakan menetapkan tim tekhnis

Arsindo Cipta Mandiri, HIDAYATULLAH selakupejabat pelaksana tehnis Kegiatan (PPTK) berdasarkan Keputusan Kepala Dinas pendidikanProvinsi Kalimantan Timur No: 800/K.226/II/d/2011, tanggal 1 Februari 2011, tentangPenunjukan Pejabat pelaksana Tekhnis Kegiatan di Lingkungan Dinas PendidikanKalimantan Timur, baik secara sendirisendiri atau bersamasama dengan R I F A I, S H.selaku Kuasa Pengguna Anggaran/Barang (KPA/B) kegiatan pengadaan Digital Library padaDinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Timur berdasarkan

Arsindo Cipta Mandiri, HIDAYATULLAH selakupejabat pelaksana tehnis kegiatan (PPTK) berdasarkan Keputusan Kepala Dinas pendidikanProvinsi Kalimantan Timur No: 800/K.226/II/d/2011, tanggal 1 Februari 2011, tentangPenunjukan Pejabat pelaksana Tekhnis Kegiatan di Lingkungan Dinas PendidikanKalimantan Timur, baik secara sendirisendiri atau bersamasama dengan R I F A I, S H.selaku Kuasa Pengguna Anggaran/Barang (KPA/B) kegiatan pengadaan Digital Library padaDinas Pendidikan Propinsi Kalimantan Timur berdasarkan

Bin NILOSUWARNO adalah Pegawai Negeri Sipil pada Dinas Pertanian KabupatenSukamara yang berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Pertanian KabupatenSukamara selaku Pengguna Anggaran Nomor : 64a/SK/DISTAN/V/2006 tanggal 1Mei 2006 diangkat sebagai Pejabat Pelaksana Tekhnis Kegiatan (PPTK) dalamkegiatan Pengembangan Agrowisata Kabupaten Sukamara Tahun Anggaran2006 ;Menimbang, bahwa karena jabatan Terdakwa selaku Pejabat PelaksanaTekhnis Kegiatan (PPTK) tersebut terdakwa mempunyai Tugas dankewenangan

Tahun 2010;e Melakukan pemeriksaan hasil pekerjaan pengadaan barang /jasa sesuaidengan ketentuan yang tercantum pada kontrake Menerima hasil pengadaan barang / jasa setelah melalui pemeriksaane Membuat dan menandatangani Berita Acara Serah TerimahasilpekerjaanMenimbang, bahwa dengan jabatan atau kedudukan yang dimilikiTerdakwa tersebut, maka Terdakwa memiliki kesempatan dan Sarana yang adapadanya untuk melaksanakan apa yang menjadi tugas dan wewenang sertatanggung jawabnya selaku Pejabat Pelaksana Tekhnis

Bin NILO SUWARNO yang identitasnyasebagaimana tertera dalam Berkas Perkara dan Surat Dakwaan serta mempunyaipekerjaan sebagai Pegawai Negeri Sipil pada Dinas Pertanian KabupatenSukamara dengan jabatan Pejabat Pelaksana Tekhnis Kegiatan (PPTK)berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Pertanian/Pengguna Anggaran SKPDNomor : 64a/SK/DISTAN/V/2006 tertanggal 1 Mei 2006 atas KegiatanPengembangan Agrowisata Kabupaten Sukamara Tahun Anggaran 2006, yangdidakwa melakukan sesuatu perbuatan hukum sebagaimana

HASAN RIYADI selaku pembantu penaggungjawab,MARUAHAL SIANIPAR selaku pengendali tekhnis, AGUS TAUFIK selaku ketuatim dan OKY NUGROHO selaku anggota tim Penataan Bangunan DanLingkungan Kalimantan Selatan Tahun Anggaran 2012.

Bahwa pada tanggal 7 Juni 2012, terdakwa SOLEKATIN selaku PejabatPembuat Komitmen (PPK) bersama Saksi MASRAWI selaku direktur CV.RAHMAT ANAK DUA PUTERA melaksanakan rapat membahas pekerjaantambah kurang dan dituangkan dalam berita acara tambah kurang nomor :663.10/05.c/PBL.KS/V/2012 dengan kesimpulan sebagai berikut :a) Harga satuan yang digunakan adalah harga kontrak berjalanb) Perhitungan volume terpasang sesuai dengan yang dilaksanakan dilapanganc) Spesifikasi tekhnis sesuai dengan kontrak berjaland

.:094/2683/14k tanggal 01 Oktober 2014, yang menerangkan syarat dikeluarkanSurat Persetujuan Berlayar (SPB) oleh Syahbandar harus terlebih dahulu di buatSLO (Surat Laik Operasi) kapal perikanan yaitu surat keterangan kelayakanadministrasi dan kelayakan tekhnis kapal perikanan untuk melakukanpenangkapan dan/atau pengangkutan dan/atau pembudidayaan ikan, sesuai pasal butir 1 Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor : PER 03/MEN/2007,dan sesuai permen Kelautan dan Perikanan RI No : 26/PERMENKP

dilengkapi dengan Akta Pendirian,Surat Izin Usaha dari instansi yang berwenang, Nomor Pokok WajibPajak (NPWP), pernyataan yang dibuat di hadapan Notaris yangmenyatakan kesediaan untuk membuka kantor cabang di provinsi atau dikabupaten, rencana lokasi yang dimohon untuk dilampiri Peta Skalaminimal 1 banding 100.000 untuk luasan diatas 100.000 Hektare,rekomendasi Gubemur yang dilampiri Peta Lokasi sekurangkurangnya 1banding 100.000, pertimbangan Bupati atau Wali Kota yang didasarkanpada pertimbangan tekhnis

Jikapremisnya mengabaikan AzasAsas Umum Pemerintahan Yang Baik makasimpulannya adalah melanggar salah satu dari spesies AsasAsas UmumPemerintahan Yang Baik itu sendiri;Bahwa dari alasan Tergugat pada angka 8 dan 9 menunjukkan bahwagugatan Penggugat pada angka 18 kabur (obscuur libel) dengan demikianharus dinyatakan tidak diterima;11.12.Bahwa petitum gugatan Penggugat tidak menunjukkan pengujianlangsung (direct werking) dari Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara,padahal berdasarkan buku pedoman tekhnis

tahun 2013 kepemilikantanah tersebut beralin kepada Penggugat Herfi Ramsyah berdasarkan kutipan RisalahLelang No. 103/2013 tanggal 06 Maret 2013 yang dibuat oleh Kantor Pelayanan KekayaanNegara dan Lelang Yogyakarta;Hal 40dari 47 Hal Putusan No.67/Pdt.G/2013/PN.BtlMenimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P.1, P.2 dan P.3 sebagaimana sebelumnyatelah diuraikan diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat adalah pembeli lelang yangberitikad baik dan berdasarkan ketentuan Buku Il tentang Pedoman tekhnis

Ahli berpendapat bahwa Berdasarkan Permenhub Republik Indonesia NomorKM. 1 Tahun 2010 Penerbitan surat persetujuan berlayar merupakan suatuproses pengawasan yang dilakukan oleh Syahbandar terhadap kapal yangakan berlayar meninggalkan pelabuhan untuk memastikan bahwa kapal, AwakKapal, dan muatannya secara tekhnis, administratif telah memenuhipersyaratan keselamatan dan keamanan pelayaran serta perlindunganmaritime, berdasarkan UndangUndang Nomor 45 tahun 2009 tentangperikanan sebagaimana diubah dengan

Ketentuan tekhnis selanjutnya BPSK Kota Tasikmalaya telahmenerbitkan peraturan Ketua BPSK Nomor 2 Tahun 2013 pada BAB Vpasal 6 huruf L, yang berbunyi dalam hal penyelesaian mediasi dankonsiliasi tidak tercapai kesepakatan maka majelis menetapkanpenyelesaian sengketa dengan cara ARBITRASE.6.

Anak Korban ASTIN CAHAYA KURNIAWAN AliasCAHAYABahwa Saksi Jelaskan Visum Et Repertum Adalah Rahasia Dan Tidak BolehDiketahui Oleh Korban Maupun Keluarga Korban Yang Mengetahui HasilnyaHanyalah Dokter Yang Memeriksa Dan Penyidik Yang Menangani KasusTersebutBahwa Saksi Jelaskan Menandatangani Visum Et Repertum Tanggal 25 Juli2020 Atas Nama ASTIN CAHAYA KURNIAWAN Alias CAHAYA Atas LaporanDari Kepolisian SPK Polda Maluku, tentang kekerasan seksual/susila yangdialami oleh korbanBahwa saksi jelaskan tekhnis

surat P8adalah pak Christian (Tergugat) dan pak Yosep (Pengugat) tinggalmenandatangani saja ;Bahwa sepengetahuan saksi 2 (dua) logam mulia masingmasingseberat 100 gram 24 karat adalah milik Penggugat yang dipinjam olehTergugat untuk dijadikan jaminan di Pegadaian, yaitu bukti surat P9dan P10 ;Bahwa sepengetahuan saksi yang tertuang didalam bukti P1 dan P2adalah bahwa Tergugat tidak melaksanakan kewajibannya sehinggaPenggugat membuat surat hutang piutang ;(PH T)Bahwa saksi tidak mengetahui secara tekhnis

AhliMASYHURI, S.P. yang memberikan pendapatnya di persidangan di bawahsumpah pada pokoknyaBahwa benar Ahli memberikan keterangan sebagai Abhliberdasarkan Surat Tugas dari Kepala Dinas Kehutanan danPerkebunan Kabupaten Bangka Nomor : 800/1065/Hut Bun/2013tanggal 13 Juni 2013;Bahwa benar Ahli menjabat sebagai Kepala Seksi PengawasanTekhnis, Produksi dan Wilayah Usaha pada bidang BinaPengawasan Dinas Kehutanan dan perkebunan KabupatenBangka;Bahwa benar tugas dan tanggung jawab Ahli adalah memberikansaran tekhnis

Kanker Dharmais untukmengetahui ada tidaknya virus HIV dalam darah Tedakwa, yangmana hasilnya negative / non reactive tidak dilakukan secaraPro Justitia* sehingga tekhnis pengambilan darah tidak teruraisecara jelas tahapantahapannya sehingga dimungkinkanterjadi kesalahan atau penyimpangan atau kemungkinan lainnyaDemikian pula padahal. 68 point 3 terdapat ke tidak tegasanJudex Factie Militer IIl12 Surabaya dengan disandarkan padaHal. 46 point 1, dimana didalam Judex Factie kedua halamantersebut terdapat

dikatakan keliru dan salah Subyek Hukum, Penggugat di sinitidak dapat mencermati dan menelaah dengan benar dan terkesan tidak dapatmembaca dengan benar, dikarenakan hal tersebut dapatlah dilihat dengan jelasapabila dapat membaca dengan benar, hal tersebut jelas merupakan permohonan14perpanjangan yang dimohonkan oleh pihak yang sah menurut peraturanperundangundangan dan hukum dalam mengajukan permohonan ; 7 Bahwa berdasarkan Peraturan Daerah Kota Surabaya No.15 tahun 2005 tentangOrganisasi Lembaga Tekhnis

rencana pemilihanpenyedian barang dan jasa, Menetapkan dokumen pengadaan,Menetapkan besaran nominal jaminan penawaran, Mengumumkanpelaksanaan pengadaan barang dan jasa di website (LPSE) masingmasing dan papan pengumuman resmi untuk masyarakat sertamenyampaikan ke LPSE untuk di umumkan dalam portal pengadaanHalaman 37 dari 201 Putusan Nomor 4/Pid.SusTPK/2019/PN TteNasional, Menilai kualifikasi penyedia barang dan jasa melaluiprakualifikasi atau pasca kualifikasi dan Melakukan evaluasi administrasi,tekhnis

selaku Anggota; PORA KHAIRUDIN,S.IP selaku Anggota; Menyusun rencana pemilinan penyedian barang dan jasa, Menetapkandokumen pengadaan, Menetapkan besaran nominal jaminanpenawaran, Mengumumkan pelaksanaan pengadaan barang dan jasadi website (LPSE) masingmasing dan papan pengumuman resmiuntuk masyarakat serta menyampaikan ke LPSE untuk di umumkandalam portal pengadaan Nasional, Menilai kualifikasi penyedia barangdan jasa melalui prakualifikasi atau pasca kualifikasi dan Melakukanevaluasi administrasi, tekhnis

PeraturanPresiden RI Nomor 70 Tahun 2012 yaitu : Menyusun rencana pemilinan penyedian barang dan jasa; Menetapkan dokumen pengadaan; Menetapkan besaran nominal jaminan penawaran; Mengumumkan pelaksanaan pengadaan barang dan jasa diwebsite (LPSE) masingmasing dan papan pengumuman resmiuntuk masyarakat serta menyampaikan Ke LPSE untuk diumumkan dalam portal pengadaan Nasional; Menilai kualifikasi penyedia barang dan jasa melalui prakualifikasiatau pasca kualifikasi; Melakukan evaluasi administrasi, tekhnis

Kepulauan Sulamengeluarkan SK perihal penunjukan Pejabat Pembuat Komitmen,Pejabat Pelaksana Tekhnis Kegiatan, Direksi dan Pengawas;Bahwa yang mengerjakan proyek tersebut adalah PT. CITRA MULIABUDI LUHUR;Halaman 79 dari 201 Putusan Nomor 4/Pid.SusTPK/2019/PN TteBahwa setahu saksi direktur utama dari PT. CITRA MULIA BUDILUHUR adalah Almarhum CHARLES THEINDRES;Bahwa Terdakwa adalah pelaksana paket pekerjaan FatceFagudureklamasi yang mendapat perintah dari saksi Hi.

Kepulauan Suladiantaranya saudara RUSMAN BUAMONA,ST selaku PejabatPelaksana Tekhnis Kegiatan, saudara TAIB SANGADUJI,ST selakuHalaman 86 dari 201 Putusan Nomor 4/Pid.SusTPK/2019/PN TteDireksi Pekerjaan, NURAINI IPA selaku Pengawas Lapangan dansaudara GUNAWAN GAILEA selaku Panitia Pemeriksa HasilPekerjaan; Bahwa ada yang ahli temukan pada beberapa item pekerjaan terjadiselisih pada volume dan juga kelebihan volume pekerjaan tidaksesuai dengan korntrak antara lain :Galian untuk selokan darainase dan

Sikap masingmasing pihak yang tidak saling mengunjungi itu secarajelas tidak disebabkan hambatan geografis atau tekhnis karena selama pisahtempat tinggal, Pemohon tetap tinggal diwilayan Kecamatan Lasusua,sementara Termohon tinggal dirumah kediaman keluarganya yang beradadiwilayah Kecamatan Lasusua, Kabupaten Kolaka Utara, karena Pemohon danTermohon masih berdomisili dalam satu wilayah, dapat dipastikan bahwaPemohon dan Termohon sering bertemu, namun tidak saling komunikasi lagi.maka Majelis Hakim