Ditemukan 4631 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : amuntai agunan akukan antan akuan agustan abustan akuntansi akatan
Penelusuran terkait : Informasi publik Keterbukaan publik Kebijakan publik Keterbukaan informasi publik
Pengadilan PN JAKARTA SELATAN Perdata
Register : 27-12-2016 — Putus : 27-04-2017 — Upload : 20-06-2017
Putusan PN JAKARTA SELATAN Nomor 907/Pdt.G.KPPU/2016/PN JKT.SEL
Tanggal 27 April 2017 — - PT. COSL INDO - PT. HUSKY – CNOOC Madura Limited Lawan KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA (KPPU)
402 — 608
  • masingmasingrepresentasi yang mempunyai kapasitas sesuaidengan saham yang diwakili oleh masingmasingentitas pemegang saham; Hal350 dari 434 Hal Putusan Nomor 907/Pdt.GKPPU/2016/PN Jkt.Sel Terlapor adalah satu entitas bisnis asing yang didirikan danditetapkan berdasarkan International Business Companies Act,Cap. 291, berkedudukan di Tortola, British Virgin Island yangsejak awal berdiri sendiri, independen dan mempunyai laporankeuangan yang terpisah dari entitas bisnis manapun dan selaludiaudit oleh Akuntan
    Publik dan dilaporkan kepada SKK Migas. 28.5.428.5.5Bahwa begitu pula halnya dengan Terlapor Ill,Terlapor ll adalah Perseroan Terbatas yangdidirikan berdasarkan hukum Negara RepublikIndonesia dengan Pemegang Saham, sebagaiberikut; China Oilfield Services Southeast Asia (BVI)Limited sebanyak 380.000 (tiga ratus delapanpuluh ribu) saham atau sebesar 95% (sembilanpuluh lima persen); dan PT Sinarindo Prima, sebanyak 20.000 (duapuluh ribu) atau sebesar 5% (lima persen);dengan demikian semakin jelaslah
Pengadilan PN BENGKULU Pidana Khusus
Register : 27-05-2019 — Putus : 01-10-2019 — Upload : 03-10-2019
Putusan PN BENGKULU Nomor 34/Pid.Sus-TPK/2019/PN Bgl
Tanggal 1 Oktober 2019 — Penuntut Umum:
AGUSTIAN SH MH
Terdakwa:
1.HAMSAPARI, ST. MT. Als HAMZAH Bin H. HADIS
2.YUNUS DWI KASMANTO, M. Pd Als YUNUS Bin KASMADI Alm
105 — 67
  • Konsepsi tersebut sebenarnyasama dengan penjelasan pasal 32 ayat (1) UndangUndang Nomor 31 Tahun1999 yaitu ; yang dimaksud secara nyata telah ada kerugian keuangan negaraadalah Kerugian yang sudah dapat dihitung jumlahnya berdasarkan hasiltemuan instansi yang berwenang atau akuntan publik yang ditunjuk.Menimbang, bahwa berdasarkan faktafakta yang terungkapdipersidangan, yaitu dari keterangan saksisaksi, keterangan ahli yang diajukandipersidangan dihubungkan pula dengan barang bukti berupa suratsurat
Pengadilan PT JAKARTA Pidana Khusus Korupsi
Register : 06-06-2016 — Putus : 17-07-2017 — Upload : 17-07-2018
Putusan PT JAKARTA Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2018/PT.DKI
Tanggal 17 Juli 2017 — NUR ALAM
1242 — 2233
  • Putusan No.16/Pid.SusTPK/2018/PT.DKIBB No.394: 1 (satu) bundel dokumen terkait laporan keuangan danperhitungan penyusutan 2014;BB No.395: 1 (satu) bundel dokumen Laporan Keuangan PT BillyIndonesia Untuk Tahun yang Berakhir tanggal 31 Desember 2013 (denganperbandingan 31 Desember 2012) dan Laporan Audit Independen olehKantor Akuntan Publik Noor Salim, Nursehan & Sinarahardja;BB No.396: 1 (satu) bundel dokumen terkait SPT tahunan, tahun pajak2011 beserta lampirannya;BB No.397: 1 (satu) bundel dokumen
Pengadilan PN MANOKWARI Pidana Khusus
Register : 19-08-2020 — Putus : 15-01-2021 — Upload : 16-03-2021
Putusan PN MANOKWARI Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2020/PN Mnk
Tanggal 15 Januari 2021 — Penuntut Umum:
IMAM RAMDHONI, S.H.
Terdakwa:
YOSEP RONI SAMUEL
213 — 76
  • 22 Undangundang Nomor 1 Tahun 2004,adalah kerugian yang harus memenuhi unsur kekurangan yang nyata dan pastijumlahnya, Dengan demikian kerugian negara bukan kerugian total atau potensikerugian ( potential loss ) karena unsur nyata dan pasti harus terpenuhi secarasyarat formal, oleh karena itu, kerugian negara harus didasarkan pada prosedurdan tata cara yang mengandung kepastian, dan tidak berdasakan rekaan atauperhitungan yang bersifat asumsi, berdasarkan hasil temuan instansi yangberwenang atau akuntan
    publik yang ditunjuk atau oleh lembaga/ Badan yangberwenang untuk itu;Menimbang, bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah KonstitusiRepublik Indonesia Nomor: 25/PUUXIV/2016 tanggal 25 Januari 2017 yangsalah satu Amar Putusan Nomor 2 Mengatakan: kata "dapat dalam Pasal 2ayat (1) dan Pasal 3 Undangundang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah denganUndangundang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang PerubahanHalaman 266 dari 293 Putusan
Pengadilan PT PEKANBARU Pidana Khusus
Register : 03-10-2019 — Putus : 13-11-2019 — Upload : 13-11-2019
Putusan PT PEKANBARU Nomor 23/PID.SUS-TPK/2019/PT PBR
Tanggal 13 Nopember 2019 — Pembanding/Terdakwa : M. NASIR Diwakili Oleh : ENOKI RAMON, SH
Terbanding/Penuntut Umum : FEBY DWIANDOSPENDY
193 — 96
  • MAWATINDO ROAD Construction.1 (Satu) lembar print out Surat dari Kantor Akuntan Publik Drs.SJARIFUDDIN CHAN Nomor : 032/SC/SKA/MRC/04.2017Hal : Surat Keterangan Audit Tahun Buku 2016.1 (Satu) bundel Laporan Keuangan PT Mawatindo RoadContruction untuk Tahun yang Berakhir tanggal 31 DesemberHalaman 42 Putusan Nomor 23/PID.SUSTPK/2019/PT PBR2016 dan Laporan Auditor Independen dari Kantor AkuntanPublik Drs.
    MAWATINDO ROAD Construction.1 (Satu) lembar print out Surat dari Kantor Akuntan Publik Drs.SJARIFUDDIN CHAN Nomor : 032/SC/SKA/MRC/04.2017Hal : Surat Keterangan Audit Tahun Buku 2016.1 (Satu) bundel Laporan Keuangan PT Mawatindo RoadContruction untuk Tahun yang Berakhir tanggal 31 Desember2016 dan Laporan Auditor Independen dari Kantor AkuntanPublik Drs.
Pengadilan PN AMBON Pidana Khusus Korupsi
Register : 31-07-2016 — Putus : 27-03-2017 — Upload : 14-08-2017
Putusan PN AMBON Nomor 38/Pid.Sus-TPK//2016/PN-Amb
Tanggal 27 Maret 2017 — IDRIS ROLOBESSY, SE
265 — 898
  • menurut saksi tidak melampaui modal inti yang tersediakarena dari total modal inti Bank Maluku posisi 30 September 2013 sebesar Rp.262.203.000.000 216.000.000.000. (54 Miliar x 4 (nilai koefisien) masih terdapatsisa alokasi modal inti sebesar Rp.45.197.000.000. yang dapat dipergunakanuntuk membuka jaringan kantor lainnya;Bahwa setahu saksi, selain tidak adanya Penilaian Aprasial dan tidak adanyaberita acara negosiasi, tidak ada penyimpangan lain dan hal ini sesuaipula dengan temuan dari Kantor Akuntan
    Publik (KAP) TANZIL di Surabaya.Perlu ditambahkan bahwa ada temuan lain dari KAP TANZIL Surabaya bahwa haltersebut menyimpang dari Ketentuan sebagaimana diatur dalam SEBINo.15/7/DPNP, tanggal 8 Maret 2013, yaitu biaya investasi pembukaan jaringankantor untuk buku ditetapbkan sebesar Rp. 8 Miliar.
    Bahwa pembayaran lima puluh empat milyar itu mestinya persetujuanbersama;Bahwa uang bank di BI tidak dipisahkan secara fisik, tetapi hanya bisa dipisahkansecara akuntansi, demikian pula uang BPDM;Bahwa aktiva perusahaan diperoleh dari modal dan keuntungan perusahaan;257 Bahwa ketika tahun 2013 divisi perencanaan membuat evaluasi dan laporan RBB.Kalau survei tidak membuat; Bahwa untuk pembelian lahan cukup dibentuk tim bukan panitia; Bahwa kelebihan pembayaran pajak tahu dari kantor akuntan publik
Pengadilan PN PEKANBARU Pidana Khusus Korupsi
Register : 24-06-2015 — Putus : 12-11-2015 — Upload : 04-05-2016
Putusan PN PEKANBARU Nomor 57/Pid.Sus-TPK/2015/PN. Pbr
Tanggal 12 Nopember 2015 — SUSILO, S.E., M.M Alias SOESILO.
78 — 18
  • Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga atauhubungan famili maupun pekerjaan ;e Bahwa unsur yang terpenting dalam tindak pidana korupsi adalah kerugian negara,artinya walaupun terjadi perbuatan melawan hukum, namun jika tidak adakerugian negara, maka tidak dapat dinyatakan sebagai suatu tindak pidanakorupsi ;e Bahwa yang dapat menentukan kerugian negara adalah mereka yang ahli dibidangnya, dan lembaga yang kredibel dalam penghitungan kerugian negaraadalah BPK, BPKP atau pemeriksa lainnya seperti akuntan
    publik ;e Bahwa jika ada suatu kasus yang telah diperiksa BPKP dan kemudian diperiksajuga oleh Inspektorat, maka hasil pemeriksaan yang dapat dipakai adalah apa yangditentukan oleh majelis hakim ;e Bahwa jika hasil audit inspektorat mengambil alih hasil pemeriksaaan BPKPadalah tidak diperbolehkan ;e Bahwa jika terjadi suatu perbuatan melawan hukum dalam pengadaan suatubarang dan jasa, bisa saja terjadi kerugian negara ataupun tidak ;e Bahwa tindak pidana korupsi termasuk dalam delik formil dan delik
Pengadilan PN BANDUNG Pidana Khusus Korupsi
Register : 26-04-2017 — Putus : 14-09-2017 — Upload : 12-10-2017
Putusan PN BANDUNG Nomor 22/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Bdg.
Tanggal 14 September 2017 — RIKA FATRISIA, SE,AK Binti DODDY EFMAN.
117 — 34
  • UndangUndang No.1 Tahun 2004 Pasal 122 jo UndangUndang No. 15 Tahun 2006 Pasal 1 : 15, Kerugian Negara/Daerahadalah kekurangan uang, surat berharga, dan barang, yang nyata dan pastijumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai;Menimbang, bahwa UndangUndang No. 31 Tahun 1999 Penjelasan Pasal32 ayat (1) yang dimaksud dengan secara nyata telah ada kerugian keuangannegara, adalah kerugian yang sudah dapat dihitung jumlahnya berdasarkan hasiltemuan instansi yang berwenang atau akuntan
    publik yang ditunjuk;Menimbang, bahwa sebagaimana terungkap dipersidangan dan telahdiuraikan dalam pertimbangan di atas, terdakwa dalam melaksanakan penyalurankredit KPR dan consumer mortgage pada Bank bjo KCP Karangampel Tahun2014, telah melakukan penyimpangan dengan tidak melaksanakan fungsi Ssesualtugas dan kewenangannya sehingga mengakibatkan kerugian daerah ataspenyaluran fasilitas kredit bjb KPR dan consumer mortgage pada KCPKarangampel Tahun 2014 sehingga mengakibatkan telah mengakibatkan
Pengadilan PN MANOKWARI Pidana Khusus
Register : 08-10-2019 — Putus : 12-02-2020 — Upload : 19-02-2020
Putusan PN MANOKWARI Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2019/PN Mnk
Tanggal 12 Februari 2020 — Penuntut Umum:
MUSLIM, SH
Terdakwa:
AMUS YANTO IJIE, S.T.
161 — 94
  • Pedoman Pengelolan KeuanganDaerah, Pasal 1 angka 62 disebutkan Kerugian Daerah adalahkekurangan uang, surat berharga, dan barang yang nyata dan pastijumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengajamaupun lala.Dalam UU 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak PidanaKorupsi, Penjelasan Pasal 32 ayat (1) disebutkan Yang dimaksuddengan secara nyata telah ada kerugian keuangan negara adalahkerugian yang sudah dapat dihitung jumlahnya berdasarkan hasiltemuan instansi yang berwenang atau akuntan
    publik yang ditunjukBerdasarkan uraian di atas dan hasil audit Perwakilan BPKP ProvinsiPapua Barat, kami berpendapat telah terjadi kerugian kKeuangan negarasebesar Rp3.309.763.736,00.
Pengadilan PT MEDAN Pidana Khusus
Register : 20-05-2024 — Putus : 11-06-2024 — Upload : 11-06-2024
Putusan PT MEDAN Nomor 25/PID.SUS-TPK/2024/PT MDN
Tanggal 11 Juni 2024 — Pembanding/Terbanding/Terdakwa : EVI ZULINDA PURBA, S.Pdi,. MM Diwakili Oleh : NASIRUDDIN, SH
Terbanding/Pembanding/Penuntut Umum : EMIL BRUNNER, S.H
65 — 0
  • Oktober 2023, telah disesuaikan dengan print out dan telah diberi materai cukup, selanjutnya disebut sebagai bukti T-12;
  • Fotokopi print out KAP Ribka Aretha dan rekan, telah disesuaikan dengan print out, dan telah diberi materai cukup, selanjutnya disebut sebagai bukti T-13;
  • Fotokopi print out Peraturan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Pemeriksaann Keuangan Negara atau Tenaga Ahli dari luar Badan Pemeriksa Keuangan Dan Akuntan
    Publik, telah disesuaikan dengan print out dan telah diberi materai cukup, selanjutnya disebut sebagai bukti T-14;
  • Fotokopi Nota Kesepahaman Antara Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia Dengan Kejaksaan Republik Indonesia Dan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor: 700/8929/SJ, Nomor: KEP-694/A/JA/11/2017, Nomor: B/108/XI/2017 Tentang Koordinasi Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP) Dengan Aparat Penegak Hukum (APH) Terkait Penaganan Laporan Atau Pengaduan Masyarakat
Pengadilan PN MEDAN Pidana Khusus
Register : 30-11-2023 — Putus : 18-04-2024 — Upload : 26-04-2024
Putusan PN MEDAN Nomor 138/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn
Tanggal 18 April 2024 — Penuntut Umum:
EMIL BRUNNER, S.H
Terdakwa:
EVI ZULINDA PURBA, S.Pdi,. MM
62 — 48
  • 28 Oktober 2023, telah disesuaikan dengan print out dan telah diberi materai cukup, selanjutnya disebut sebagai bukti T-12;
  • Fotokopi print out KAP Ribka Aretha dan rekan, telah disesuaikan dengan print out, dan telah diberi materai cukup, selanjutnya disebut sebagai bukti T-13;
  • Fotokopi print out Peraturan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Pemeriksaann Keuangan Negara atau Tenaga Ahli dari luar Badan Pemeriksa Keuangan Dan Akuntan
    Publik, telah disesuaikan dengan print out dan telah diberi materai cukup, selanjutnya disebut sebagai bukti T-14;
  • Fotokopi Nota Kesepahaman Antara Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia Dengan Kejaksaan Republik Indonesia Dan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor: 700/8929/SJ, Nomor: KEP-694/A/JA/11/2017, Nomor: B/108/XI/2017 Tentang Koordinasi Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP) Dengan Aparat Penegak Hukum (APH) Terkait Penaganan Laporan Atau Pengaduan Masyarakat
Pengadilan PN SERANG Pidana Khusus
Register : 18-10-2022 — Putus : 06-03-2023 — Upload : 13-04-2023
Putusan PN SERANG Nomor 61/Pid.Sus-TPK/2022/PN Srg
Tanggal 6 Maret 2023 — Penuntut Umum:
SHANDRA FALLYANA, SH
Terdakwa:
Drs. KUSNAEDI, M.Pd. Bin H. SARNEN
257 — 39
  • Husnia jenis usaha kredit alat-alat Rumah Tangga tanggal 05 Nopember 2012
  • 1 (Satu) bundel FC Laporan Auditor Independen dari Kantor Akuntan Publik Jakarta tgl 11 Januari 2012.
  • 1 (Satu) bundel Potocopy Peratusan Khusus Pengurus KPRI Bangkit Kantor Kemenag Kab.Lebak, Nomor : 14 / Sek-BKT / I / 2009 tgl 22 Januari 2009.
  • 1 (Satu) bendel Potocopy Pengesahan Akta Pendirian / Perubahan KPRI Bangkit Nomor: 6725A / PAD / BH / KAnkop / I / III / 2004. Tgl 15 Maret 2004.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus Korupsi
Putus : 16-06-2015 — Upload : 13-09-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1475 K/PID.SUS/2015
Tanggal 16 Juni 2015 — Sofian, AP. M.Si bin Muhamad Yusuf
76 — 63 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • No.1475 K/PID.SUS/201513.14.15.16.Dalam Penjelasan Pasal 32 Ayat (1) UndangUndang Nomor 31Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi,pengertian nyata dan pasti jumlahnya adalah : Yang dimaksuddengan secara nyata telah ada kerugian keuangan negara adalahkerugian yang sudah dapat dihitung jumlahnya berdasarkan hasiltemuan instansi yang berwenang atau akuntan publik yang ditunjuk;Dengan demikian, berdasarkan Ketentuan Pasal 1 Angka 22UndangUndang Nomor 1 tahun 2004 Tentang PerbendaharaanNegara
Pengadilan PN JAKARTA PUSAT Pidana Khusus Korupsi
Register : 24-04-2015 — Putus : 19-10-2015 — Upload : 02-06-2016
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 29/PID.SUS/TPK/2015/PN.JKT.PST
Tanggal 19 Oktober 2015 — Pidana - H. FUAD AMIN
363 — 278
  • lampirannya.b) 1 (satu) bundel copy dokumen surat keputusan bupati Bangkalannomor : 188.45/253/Kpts/433.013/2014 tentang perubahan ketigaatas keputusan bupati bangkalan nomor 188.45/282/Kpts/433.013/2011 tentang pengangkatan direksi perusahaan daerahsumber daya periode tahun 2011 s/d 2015 tanggal 24 September2014.1 (satu) buah map warna biru dengan tulisan Mandiri yang berisi :a) 1 (satu) bundel print out struktur organisasi PD Sumber DayaKabupaten Bangkalan.b) 1 (satu) lembar asli tulisan tangan AKUNTAN
    PUBLIK Tjahjo,Machdjud Modopuro & Rekan.c) 1 (satu) lembar hasil print out deposito di Bank BRI, BTN, Mandiri,BNI, Bank Jatim dan BPR Bangkalan dengan Total Rp60,713,863,396,49.d) 1 (satu) lembar asli print out deposito di Bank BRI, BTN, Mandiri, BNI,Bank JATIM dan BPR Bangkalan dengan Total jumlah Rp59,627,918,605,14.e) 1 (satu) bundel copy dokumen deposito berjangka atas nama PDSUMBER DAYA.1 (satu) buah map biru dengan tulisan laporan tahunan 2012 & 2013dengan merk Djangger yang berisi :a) 1 (
    tanggal 23Desember 2013.1 (satu) lembar dokumen slip pengiriman uang dalam/luar negeri/kliring yang ditujukan kepada RKUD Kabupaten Bangkalan padanomor rekening 0251000355 dari rekening atas nama PD SumberDaya pada Bank Rakyat Indonesia dan 1 (satu) lembar surat tandasetoran dengan nomor : STS No.01/PDSD/XII/2013 sebesar Rp15.881.598.042,11 tanggal 23 Desember 2013.1 (satu) lembar surat nomor : 800/27/433.503/2014 perihalpelaksanaan audit laporan kKeuangan PD Sumber Daya Tahun 2012dan 2013 oleh Akuntan
    Publik tanggal 21 Oktober 2014.1 (satu) bundel asli Surat Nomor 050/0049.433.022/2012 tanggal 10Januari 2012 dari Bupati Bangkalan kepada Kepala Badan PelaksanaMinyak dan Gas Bumi perihal Permohonan Pasokan Gas dan Mediasipermasalahan BUMD Bangkalan dengan PT.