Global Teknologi.Berdasarkan uraian tersebut, Perjanjian Jual Beli Sahamantara Penggugat Konpensi/Tergugat Rekonpensi danTergugat Konpensi/Penggugat Rekonpensi cacat hukumdan sudah sepatutnya untuk dibatalkan, dikarenakan:61.1 Belum ada persetujuan Menteri Hukum dan HAMterkait perubahan Anggaran Dasar Perseroansebagaimana maksud Pasal 21 ayat (7) UUPT No 40Tahun 2007;61.2 Jual beli saham antara antara PenggugatKonpensi/Tergugat Rekonpensi dan TergugatKonpensi/Penggugat Rekonpensi mengandungunsur tipuan

kesengajaan tersebut maka dapat disimpulkan bahwa yangdimaksud dengan unsur sengaja, adalah bahwa pelaku memang menghendakimelakukan perbuatan tersebut dan mengetahui atau setidaktidaknya dapatmembayangkan akibat dari perouatannya tersebut;Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tipu muslihat, serangkaiankebohongan, atau membujuk tidak dijelaskan definisinya di dalam peraturanperundangundangan;Menimbang, bahwa secara terminologi menurut Kamus Umum BahasaIndonesia, tipu muslihat adalah segala macam tipuan

;Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tipu muslihat atau yangbiasa disebut juga dengan akal cerdik yaitu Suatu tipuan yang sedemikianliciknya, sehingga seseorang yang berpikiran normal akan merasa tertarikuntuk mengikuti dan tertipu sehingga suatu tipu muslihat tersebut sudahdipandang cukup asalkan cukup terdapat akal bulus ataupun kelicikannya ;Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan serangkaian kebohonganmaksudnya rangkaian atau gabungan beberapa perkataan yang mengandungkebohongan yang tersusun

hubungan badandengan terdakwa yang kemauan atau kesanggupan saksi korban itudisebabkan dia dijanjikan akan dibelikan HP atau blackberry adajuga kata kata terdakwa yang sayang dan cinta terhadap saksikorban adanya jaminan dari terdakwa meskipun melakukan hubunganbadan saksi korban tidak akan hamil juga adanya janji terdakwayang akan menikahi saksi korban setelah dia menceraikan istrinya,dengan demikian kata kata ataupun janji janji terdakwa tersebutyang dalam kenyataannya tidak dipenuhi merupakan tipuan

LELLY YANUARdengan tujuan tertentu atas diterbitkannya obyeksengketa a quo, sehingga pada waktu Tergugat memprosespenerbitan akta kelahiran tersebut sampaiditerbitkannya obyek sengketa a quo terdapat cacatyuridis dan apabila ditinjau dari segi HukumAdministrasi Negara didalam syarat penerbitan KeputusanTata Usaha Negara a quo terdapat unsur tipuan (bedrog)59dankebohongan; Menimbang, bahwa berdasarkan vide bukti T12, T13, T14, T15, T16 dan T17 serta keterangan saksidibawah sumpah tersebut ternyata

perbuatan itu serta harusmenginsyafi dan mengerti akan akibat yang timbul dari perbuatannya tersebut ;Bahwa unsur dengan sengaja ini adalah merupakan sikap batin yangletaknya dalam hati terdakwa yang tidak dapat dilihat oleh orang lain denganmata telanjang, walaupun demikian unsur dengan sengaja ini dapat Dianalisa,dipelajari dan disimpulkan dari rangkaian perbuatan yang dilakukan terdakwa ;Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tipu muslihat atau yang biasadisebut juga dengan akal cerdik yaitu suatu tipuan

DoktrinMisbruik van Omstanding Heiden pada dasarnya ialah untukmelengkapisyaratsepakatdalamPasal 1321 KUHPerd.Bahwa berdasarkan doktrin Misbruik van Omstading Heiden,katasepakat diangga tidak pernah terjadi, apabila perjanjianatau erikatan mengandun : bedro tipuan dwan(Paksaan), dwiling (kesilapan) danmisbruik van omstadigheid en (Penyalahgunaankeadaan).

hutang di Bank MestikaDharma, dan bila dilihat kesepakatan antara Para Penggugat denganTergugat mengenai harga tanah yang diberikan Tergugat telah sepadandan sebanding bahkan melebihi dari harga NJOP pada masa itu yakni tahun2012, dan Para Penggugat memiliki kebebasan untuk memilin sertamenentukan sikap dan keputusan, sehingga hak hak serta syarat syaratsubyektif Para Penggugat sangat sangat dihargai oleh Tergugat sesuaiketentuan Pasal 1320 KUHPerdata dan sama sekali tidak ada mengandungunsure tipuan

Deddy Iskandar,SarjanaHukum, Notaris di Medan No. 4226/L/VII/2012, tanggal 24 Juli 2012( Produk Bukti P10 bersesuaian dengan produk bukti TI/IIO4) inimenujukan bahwa akte tersebut dibuat tergesagesa oleh Tergugat (ic Pembanding) yang menyuruh Para Penggugat untuk segera menandatanganinya padahal pada hari yang sama Tjong Dessy Iskandar,SarjanaHukum, Notaris di Medan ( ic Terbanding III) telah membuat Surat KuasaNo.63 tertanggal 24 Juli 2012 yang tidak pernah digunakan.m) Bahwa jikatidak adaunsur tipuan

Bahwaberdasarkan doktrin Misbruik van Omstading Heiden, katasepakatdianggatidakpernahterjadi, apabilaperjanjianatauperikatanmengandun : bedro tipuan dwan Paksaan dwilin(kesilapan) dan misbruik van omstadig heid en (Penyalahgunaankeadaan). Bahwajika syarat subjektif dalam Pasal 1320 KUHPerdtitu tidak dipenuhi, maka perikatan itu pada pokoknya tetap berlakuHalaman 84 dari 135 Halaman Putusan Nomor 101/Pdt/2021/PT MDN7.8.9.

Deddy Iskandar,SarjanaHukum, Notaris di Medan No. 4226/L/VII/2012, tanggal 24 Juli 2012( Produk Bukti P10 bersesuaian dengan produk bukti TI/IIO4) inimenujukan bahwa akte tersebut dibuat tergesagesa oleh Tergugat (ic Pembanding) yang menyuruh Para Penggugat untuk segeramenanda tanganinya padahal pada hari yang sama Tjong DessyIskandar,Sarjana Hukum, Notaris di Medan ( ic Terbanding III) telahmembuat Surat Kuasa No.63 tertanggal 24 Juli 2012 yang tidakpernah digunakan.m) Bahwa jikatidak ada unsur tipuan

Maka dalam hal ini majelishakim berpendapat bahwa seharusnya jika memang diketahui dahulupernikahan Terggugat dengan Penggugat ada unsur tipuan ( tipu muslihat),Tergugat dapat mengajukan pembatalan pernikahan namun sejak pernikahansampai 6 bulan berikutnya tidak ada gugatan pembatalan nikah dari pihakmanapun bahkan sampai akta cerai di keluarkan, pernikahan antaraPenggugat denganTergugat ternyata sudah berjalan bertahun tahun (nikahtahun 2007 dan cerai tahun 2020), dengan demikian oleh karena tidak

Bahwa tidak satupun daribukti yang diajukan oleh Penggugat dapat membuktikan adanyasuatu. paksaan, kekhilafan atau. tipuan hingga terbitnyasertifikat (TI.1 dan TI.2) tersebut.

MInsel cacat hokum,itu karena ulah dan tipuan Turut Terlaw an yang tidak mengikuti aturan, prose durserta UndangUndang yang berlakuBahwa amar putusan Pengadilan Negeri Amurang Jo. No. 29/Pdt.G/2012/PN.Amg memuutuskan bahw a sertifikat yang dikeluarkan oleh BPN RI cacat hokum1417.

Bahwa, dengan bujuk rayu dan tipuan anakbuah Tergugat Rekonvensi tersebut, makasuratsurat rumah berupa Akta Jual Belidan SMH atas rumah tersebut dikuasaisecara tidak sah oleh TergugatRekonvensi, sehingga TergugatRekonvensi harus = dihukum untukmengembalikan Akta Jual Beli besertaSHM No.365/ 70 kepada PenggugatRekonvensi;Bahwa, berdasarkan segala apa yang telah Penggugat Rekonvensiuraikan disertai dengan dasar hukumnya di atas, maka Penggugat Rekonvensimemohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan

atau izinyang telah disepakati bersama atau disetujui oleh korban untuk berbuat atau tidakberbuat, maka orang tersebut tidak dapat dihukum Persetujuan atau izin darikorban merupakan asas hukum klasik bahwa suatu perbuatan yang menunjukkansemua ciri delik tetapi berwatak tidak dapat dipidana jika ada persetujuan dariorang yang kepentingan hukumnya berkaitan secara langsung atau korban, yangdikenal dengan adagium volenti non fit iniura, asalkan pemberian persetujuanatau izin tersebut bukan karena tipuan

Suatu hal tertentuDimana unsur ad 1 tidak boleh mengandung salah kira (dwaling),paksaan (dwang), dan tipuan (bedrog), dan ternyata Akte JualBeli No.623/2017 telah sesuai dengan Pasal 1320 KUH Perdata tersebut karenasudah dilakukan tahaptahap yang sesuai dengan prosedur yangberlaku, yaitu mulai dari pengecekan Sertifikat Hak Milik No. 03369/Kedungsari, penandatanganan Akta Kuasa Menjual dari Para PemilikSertifikat tersebut, kepada Tergugat Il yang dihadiri oleh para pihak,setelah dibacakan dan diterangkan

kembalikan kepada pemilik asal barang/pemilik tanah objek scngketa yaitu kepada Para Penggugat sekarang disamping234itu bahwa berdasarkan hukum keperdataan untuk sahnya suatu perjanjian padaumumnya berdasarkan pasal 1320 dan 1321 dan 1338 KUHPerdata adalah :Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya ;Cakap untuk membuat suatu perikatan ;Suatu hal tertentu ;Suatu sebab yang halal ; Pasal 1321; tiada sepakat yang sah apabila sepakat itu diberikan karena kehilafanatau diperolehnya. dengan paksaan atau tipuan

SATOCHID KARTANEGARA, yang dimaksud dengan opzetwillens en weten (dikehendaki dan diketahui) adalah Seseorang yang melakukan suatuperbuatan dengan sengaja harus menghendaki (willen) perbuatan itu serta harusmenginsafi atau mengerti (weten) akan akibat dari perbuatan itu;Menimbang, Bahwa yang dimaksud dengan serangkaian kebohongan atau tipumuslihat atau membujuk anak adalah perbuatan tersebut sebelumnya diawali denganserangkaian perkataan yang mengandung kebohongan atau adanya unsure tipuan atauadanya

rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lainuntuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberihutang maupun menghapuskan piutang ;Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Nama Palsu adalah namayang bukan namanya sendiri sedangkan yang dikatakan martabat palsu adalahPUTUSAN No. 77/Pid.B/2017/PN.Tbh Halaman 20 dari 24seseorang yang mengatas namakan suatu agen misalnya seperti Polisi, notaries,pengantar surat pos dan sebagainnya.Menimbang, bahwa tipu Muslihat dapat artikan sebagai suatu tipuan

Yang dimaksud dengan tipu muslihat atau akal cerdikadalah suatu tipuan yang sedemikian liciknya sehingga seseorang yang berpikirannormal dapat tertipu, suatu tipu muslihat sudah cukup asalkan cukup liciknya.

Tergugat Rekonvensi kepadaPenggugat Rekonvensi agar mau berpasangan sebagai wakilnyaTergugat Rekonvensi pada Pilkada 2010 tersebut, hal tersebutdisaksikan banyak orang baik saksisaksi yang secara langsung diutusTergugat Rekonvensi atau melalui perantara tim suksesnya;Bahwa setelah bujukan dan janjijanji yang diajukan TergugatRekonvensi tersebut dapat dicermati Penggugat Rekonvensi bahwabujukan dan janjijanji Tergugat Rekonvensi tersebut adalah bujukan danjanji yang tidak mungkin akan melakukan tipuan

undangundang khususmengenai waktu yang lebih pendek, maka waktu itu adalah limatahun.Bahwa dalam tataran praktek hukum, ketentuan hukumsebagaimana terdapat pada Pasal 1454 KUH Perdata di ataspernah digunakan oleh Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara dalamPutusan No. 13/Pdt/2011/PT.Sultra tanggal 18 April 2011 yangpertimbangan hukumnya menyatakan:Menimbang, bahwa dari rumusan pasal tersebut dapat diambilsuatu kaedah hukum yaitu tuntutan untuk membatalkan suatupernanjian yang dibuat dengan suatu kebohongan/ tipuan

hanyadapat dilakukan sebelum lewat waktu 5 tahun terhitung sejakdiketahuinya kebohongan/ tipuan itu oleh pihak yang hendakmenuntut.

izinyang telah disepakati bersama atau disetujui oleh korban untuk berbuat atau tidakberbuat, maka orang tersebut tidak dapat dihukum ; Persetujuan atau izin darikorban merupakan asas hukum klasik bahwa suatu perbuatan yang menunjukkansemua ciri delik tetapi berwatak tidak dapat dipidana jika ada persetujuan dariorang yang kepentingan hukumnya berkaitan secara langsung atau korban, yangdikenal dengan adagium volenti non fit iniura, asalkan pemberian persetujuan17atau izin tersebut bukan karena tipuan