Ditemukan 6228 data

Urut Berdasarkan
 
Register : 21-11-2014 — Putus : 29-01-2015 — Upload : 09-02-2015
Putusan PN DENPASAR Nomor 851/Pid.Sus/2014/PN Dps
Tanggal 29 Januari 2015 — I DEWA KETUT SUDJANA
3119
  • :DK 1002 YD saksi lihattidak ada gangguan fungsi tekhnis dan bisa dikemudikan dengannormal.Bahwa sebagai sopir sudah membawa kelengkapan STNK danmemiliki SIM A dan sudah memakai sabuk pengaman.SAKSI Ni NYOMAN ARNASIH: yang didengar keterangannyadibawah sumpah dipersidangan memberikan keterangan padapokoknya sebagai berikut : Bahwa saksi adalah korban kejadian kecelakaan lalu lintas itu terjadipada hari Minggu tanggal 14 September 2014 sekira pukul 10.00 Witadi Jalan Raya DenpasarSingaraja tepatnya
Register : 23-09-2021 — Putus : 17-11-2021 — Upload : 18-11-2021
Putusan PT MEDAN Nomor 400/Pdt/2021/PT MDN
Tanggal 17 Nopember 2021 — Pembanding/Penggugat : CHAIRANI RANGKUTI Diwakili Oleh : H. Selamat, S.H., M.H.
Terbanding/Tergugat I : DONA ZORISDA.SE
Terbanding/Tergugat II : M. JUANDA
Terbanding/Tergugat III : YAYASAN BUKTI GADA
Terbanding/Tergugat IV : Pemerintah RI Cq Gubernur Sumatera Utara Cq Bupati Kabupaten Deli Serdang Cq Camat Kecamatan Percut Sei Tuan
5246
  • Bahwa berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor451 Tahun 2018 Tentang Petunjuk Tekhnis Bantuan Operasional SekolahPada Madrasah Tahun Anggaran 2018 yang termasuk komponen kegiatanyang dibiayai oleh Dana BOS adalah :. Pengembangan perpustakaan;. Kegiatan dalam rangka penerimaan perserta didik baru (PPDB);abc. Kegiatan pembelajaran dan eksira kulikuler siswa;d. Kegiatan ulangan dan ujian;e. Pembelian bahan habis pakai;f. Langganan daya dan jasa;g.
Register : 23-12-2019 — Putus : 06-08-2020 — Upload : 06-08-2020
Putusan PTUN BANDUNG Nomor 144/G/LH/2019/PTUN.BDG
Tanggal 6 Agustus 2020 — Penggugat:
Gabungan Inisiatif Barisan Anak Siliwangi GIBAS
Tergugat:
1. Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu DPMPTSP Kabupaten Subang
Intervensi:
PT. GLOBAL DAIRI ALAMI
941764
  • tanggal 19 Juni 2018 yang kemudian digunakan sebagaidasar untuk penerbitan IPPT ;Halaman 19 dari 107 halaman Putusan Nomor: 144/G/LH/2019/PTUN.BDG Berdasarkan Surat Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu SatuPintu Nomor : 591.4/61/DPMPTSP/2018, tanggal 5 April 2018 diberikan IzinPeruntukan Penggunaan Tanah (IPPT) kepada PT.GDA dengan RencanaPenggunaan Tanah untuk Pembangunan Peternakan Sapi Terpadu, denganluasan tanah peruntukan + 600.000 M2 ; BPN/ATR Kab.Subang mengeluarkan Surat Pertimbangan Tekhnis
Register : 20-02-2019 — Putus : 05-07-2019 — Upload : 22-12-2019
Putusan PN TERNATE Nomor 1/Pid.Sus-TPK/2019/PN Tte
Tanggal 5 Juli 2019 — Penuntut Umum: 1.TOMAN RAMANDEY, SH 2.PARDI MUTALIB, SH 3.DANUR SUPRAPTO. SH 4.RAHMAN SANDY ELA SABTU, SH Terdakwa: RUSLIA HADI Alias LIA
260170
  • 12 Desember 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 72/PMK/.07/2011 tentang Pedoman Umum dan Alokasi dana tambahan penghasilan bagi guru PNS Daerah kepada Daerah Propinsi/Kabupaten/Kota TA 2011. 20. 1 (satu) lembar surat pengantar kepada Kadis PPKAD/Karo Keuangan/Kabag Keuangan di seluruh Indonesia tentang penegasan kewajiban penyampaian Laporan Realisasi Pembayaran tunjangan profesi guru PNSD dan dana tambahan penghasilan guru PNSD. 21. 1 (Satu) Buah Asli Buku Petunjuk Tekhnis
    Ttepenghasilan bagi guru PNS Daerah kepada DaerahPropinsi/Kabupaten/Kota TA 2011.20.1 (satu) lembar surat pengantar kepada Kadis PPKAD/KaroKeuangan/Kabag Keuangan di seluruh Indonesia tentangpenegasan kewajiban penyampaian Laporan RealisasiPembayaran tunjangan profesi guru PNSD dan dana tambahanpenghasilan guru PNSD.21.1 (Satu) Buah Asli Buku Petunjuk Tekhnis PembayaranTambahan Penghasilan Bagi Guru Pegawai Negeri Sipil DaerahTahun 2010 yang diterbitkan oleh Direktorat JenderalPeningkatan Mutu Pendidik
    PMK.07/2011 tanggal 12 Desember 2011 tentang Perubahan atasPeraturan Menteri Keuangan Nomor : 72/PMK/.07/2011 tentang PedomanUmum dan Alokasi dana tambahan penghasilan bagi guru PNS Daerahkepada Daerah Propinsi/Kabupaten/Kota TA 2011.1 (satu) lembar surat pengantar kepada Kadis PPKAD/KaroKeuangan/Kabag Keuangan di seluruh Indonesia tentang penegasankewajiban penyampaian Laporan Realisasi Pembayaran tunjanganprofesi guru PNSD dan dana tambahan penghasilan guru PNSD.1 (Satu) Buah Asli Buku Petunjuk Tekhnis
    PMK.07/2011 tanggal 12 Desember 2011 tentang Perubahan atasPeraturan Menteri Keuangan Nomor : 72/PMK/.07/2011 tentang PedomanUmum dan Alokasi dana tambahan penghasilan bagi guru PNS Daerahkepada Daerah Propinsi/Kabupaten/Kota TA 2011.1 (satu) lembar surat pengantar kepada Kadis PPKAD/KaroKeuangan/Kabag Keuangan di seluruh Indonesia tentang penegasankewajiban penyampaian Laporan Realisasi Pembayaran tunjangan profesiguru PNSD dan dana tambahan penghasilan guru PNSD.1 (Satu) Buah Asli Buku Petunjuk Tekhnis
Register : 02-02-2016 — Putus : 07-01-2015 — Upload : 03-02-2016
Putusan PN GRESIK Nomor 46/Pdt.G/2014/PN.Gsk
Tanggal 7 Januari 2015 — Tn MOCH. SIHAB. Dkk MELAWAN WENG JIANG PING. Dkk
11032
  • Hal ini sesuai dengan prosedur yang diatur dalamBuku Pedoman Tekhnis Administrasi dan Teknis Peradilan Perdata Umum danPerdata Khusus Buku Il Edisi 2007 dan 2008, hal mana telah terlewati danPara Penggugat pada saat itu tidak ada menyampaikan keberatan sampaidengan memasuki tahap jawaban.b.
Register : 04-01-2016 — Putus : 06-04-2016 — Upload : 07-05-2019
Putusan PA TALIWANG Nomor 0007/Pdt.G/2016/PA.TLG
Tanggal 6 April 2016 — Penggugat melawan Tergugat
3124
  • Polisi EA 2735 HC menurut Penggugat Rekonvensi adalah harta bersamasedangkan menurut Tergugat Rekonvensi 2 unit sepeda Motor Vario EA.2003 HC agardiberikan kepada anak yang bernama Adelita Dwi Kayanti dan Zuamdah Prialesta danbarang ini tidak menjadi obyek sengketa;Menimbang, bahwa jawaban Tergugat Rekonvensi tersebut menurut MajelisHakim dari segi tekhnis hukum pembuktian merupakan pengakuan murni dan menurutpasal 1925 KUH Perdata melekat nilai kekuatan pembuktian yang sempurna, mengikatdan menentukan
Register : 23-03-2017 — Putus : 03-10-2017 — Upload : 20-10-2017
Putusan PTUN SAMARINDA Nomor 14/G/LH/2017/PTUN.SMD
Tanggal 3 Oktober 2017 — Penggugat:
MISWANTO, DKK
Tergugat:
WALIKOTA BONTANG
781675
  • dimana ijin lingkungan ini berasal dari AMDALatau RKRPL kemudian AMDAL atau RKRPL ini ada rekayasa inimanipulasi data atau ada perosedurprosedur AMDAL nya tidak dilaluimakan pelaku penerbit ijin ini bisa dipidana 3 tahun atau denda 3 Miliyaritu slah satu yang termuat didalam undangundang Nomor 32 Thun 2009tentang pengeloaan terhadap lingkungan hidup kemudian di dalamHalaman 275 dari 442 halaman Putusan perkara No. 14/G/LH/2017/PTUN.SMDUndangUndang Nomor 32 tahun 2009 ini kan perlu ada pedomanpedoman tekhnis
    kimia itu dia termasuk bahan kodekode disitu ada kodenya,kodenya itu apakah dia termasuk bahan B3 atau bukan bahan B3 disituMSDS kodekode terhadap bahan kimia;Bahwa di MSDS itu ada resikonya asam sulfat apabila terkena asam sulfattangan kita kKenapa melepuh atau apa;Halaman 307 dari 442 halaman Putusan perkara No. 14/G/LH/2017/PTUN.SMDBahwa saksi tidak pernah menyatakan bahwa dalam penyusunan UKLUPL melibatkan tim teknis saksi tidak pernah bicara seperti itu, bahwapenyusunan UKLUPL melibatkan tim tekhnis
    KJA belum terbentuk,saksi dengar juga ada perjanjian antara PKT dengan JPFC itu saksipernah dengar itu infonya ada pengurusan perijinan pihak Pupuk Kaltim;Bahwa pada saat rapatrapat koordinasi dengan tim tekhnis dan timlainnya, saksi pernah mendengar ada perjanjian untuk sewa menyewalahan dengan PT.KIE dan saksi juga pernah melihat tapi sekilas, saksitidak tahu persis isinya;Bahwa antara PT. Pupuk Kaltim dengan PT.
    KIE yang isinya akan adanantinya penyewaan lahan yang akan digunakan untuk NPK Chemical,Halaman 331 dari 442 halaman Putusan perkara No. 14/G/LH/2017/PTUN.SMDpabriknya milik pupuk kaltim dan untuk pabrik yang lain PHSK yang lainuntuk JSFC itu;Bahwa seingat saksi kalau tidak salah tanggal 23 Juni tahun 2016 pernahada diundang ada rapat pembahasan tim tekhnis untuk pembahasantentang dokumen UKLUPL baik dari Pemkot, Pemrakarsa juga diundang;Bahwa pada saat itu seingat saksi ada penyampaian dari wargamasyarakat
    Kelayakan lingkungan itudireflesikan oleh kelayakan lingkungan dan rekomendasi UKLUPL danyang ke empat semestinya bisa diterima secara sosial ini menurut ahlliyang ideal layak tekhnis, layak ekonomis, layak ekologis dan dapatditerima secara social.
Putus : 11-08-2015 — Upload : 11-02-2016
Putusan PN MEDAN Nomor 21/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Mdn
Tanggal 11 Agustus 2015 —
11136
  • Menteri Pertanian Nomor : 511/KPTS/PD/310/9/2006,tentang jenis komoditi tanaman binaan Direktorat Jenderal Perkebunan,Direktorat Jenderal Tanaman Pangan dan Direktorat Jenderal Hortikulturaadalah jenis tanaman yang masuk dalam ketegori perkebunan yaitu : Kelapasawit, karet, kopi, kakao (coklat), kemiri, pinang, kelapa aren, tebu, kapas,cengkeh dan nilam.Bahwa setelah Ahli melaksanakan penelitian daftar nominatif Base Camp danAccess Road serta mengkalkulasikan dengan jumlah tamaman berdasarkanpetunjuk tekhnis
    yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Perkebunan, hasilpenelitian Ahli adalah : pada umumnya apabila ada melebihi jumlah tanamansesuai dengan jarak tanam menurut petunjuk tekhnis yang diterbitkan olehDinas Perkebunan Provinsi Sumatera Utara dan Direktorat JenderalHalaman 164Putusan Tindak Pidana Korupsi No. 21/Pid.SusTPK/2015/PN.MdnPerkebunan adalah tidak layak karena dapat mengakibatkan tanaman itutidak berproduksi dengan baik.Bahwa setelah Ahli melaksanakan penelitian daftar nominatif Base
    Camp danAccess Road serta mengkalkulasikan dengan jumlah tamaman berdasarkanpetunjuk tekhnis yang diterbitkan berbagai petunjuk sektor perkebunan, hasilpenelitian Ahli adalah : secara umum ada jumlah tanaman pada daftarnominatif, lebin dari seharusnya sesuai dengan tekhnis di bidang sektorperkebunan .Bahwa apabila pada suatu persil tanah terdapat jumlah tanaman yangmelebihi jumlah tanaman yang seharusnya berdasarkan petunjuk tekhnisyang diterbitkan berbagai petunjuk sektor perkebunan, maka tanamantersebut
Register : 02-10-2017 — Putus : 08-11-2017 — Upload : 16-11-2017
Putusan PT JAKARTA Nomor 34/PID.SUS-TPK/2017/PT.DKI
Tanggal 8 Nopember 2017 — Hj. DELLY INDIRAYATI, Msi binti KASIYAMUN
17864
  • No.34/PID.SUSTPK/2017/PT.DKIbahva, Salah satu Tugas PPK adalah menetapkan RencanaPelaksanaan Pengadaan (RPP) yang terdiri atas Spesifikasi Tekhnis,Harga Perkiraan Sendiri (HPS), Rancangan Kontrak .
Register : 05-07-2017 — Putus : 09-08-2017 — Upload : 26-09-2017
Putusan PN SINGKAWANG Nomor 123/Pid.B/LH/2017/PN Skw
Tanggal 9 Agustus 2017 — PUI RUDY anak PUI SANTONO
42416
  • Pui RudyAnak Pui Santono yang diajukan oleh Penuntut Umum sebagai Terdakwa dipersidangan yang setelah dinyatakan identitasnya ternyata sesuai dengan identitasTerdakwa tersebut sebagaimana termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umumdimana yang bersangkutan telah membenarkan dan mengakui sehat jasmani danrohani;Menimbang, bahwa berdasarkan faktafakta tersebut di atas apabiladihubungkan dengan unsur orang perseorangan sebagaimana dimaksud dalam ad.1di atas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa istilah tekhnis
Putus : 02-05-2017 — Upload : 29-08-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 325 K/PID/2017
Tanggal 2 Mei 2017 — Nurhadi bin Tumingan
15680 Berkekuatan Hukum Tetap
  • ., yang hadir terlambat:i) Bahwa rekonstruksi dialinkan ke tempat lain karena pertimbangankeamanan;j) Bahwa tekhnis' rekonstruksinya diperankan oleh Marsudi danNURHADI, sedangkan untuk Giarso diperankan oleh peran penggantidan tidak ada paksaan, ancaman ataupun juga arahan dari Penyidik;Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa keberatan karenapelaksanaan rekonstruksi berdasarkan kronologis rekonstruksi atas BeritaAcara Pemeriksaan yang seluruhnya disangkal oleh para Terdakwa, karenaBAP itu adalah
    bakso tapi tidak dikasih, lalu Johansyah marahmarahhingga terjadi pemukulan tersebut;f) Bahwa rekonstruksi dilaksanakan hari Kamis tanggal 4 Februari 2016sekira pukul 10.00 WIB dihadiri + 20 (dua puluh) orang ada dariKepolisian, dari Kejaksaan termasuk Kajari, Kasi Pidum, Kasi Intel danKasi Pidsus dan juga Penasihat Hukum para Tersangka yaitu saudaraFauzi Arifin, S.H., dan Karzuli Ali, S.H., yang datang terlambat:g) Bahwa rekonstruksi dialinkan ke tempat lain karena pertimbangankeamanan;h) Bahwa tekhnis
Register : 30-03-2012 — Putus : 17-07-2012 — Upload : 12-09-2012
Putusan PN PADANG Nomor 10/PID.B/TPK/2012/PN.PDG
Tanggal 17 Juli 2012 — SUWARDI,S.Pd.SD
7623
  • Kepulauan Mentawai.Bahwa selain jabatan kasi Sarana dan Prasarana terdakwa menjabat sebagaiberikut :Sebagai Pejabat Pelaksana Tekhnis Kegiatan (PPTK) pada kegiatanpemeliharaan Rutin/Berkala Rusak Berat ruang kelas SD (DAK non DR) Tahun2009Sebagai Pejabat Pelaksana Tekhnis Kegiatan (PPTK) pada kegiatanPemeliharaan Rutin/Berkala Rusak Berat ruang kelas SD (pendamping fisikDAK non DR) Tahun 2009Sebagai Pejabat Pelaksana Tekhnis Kegiatan (PPTK) pada kegiatanpemeliharaan Rutin/Berkala Rusak Berat ruang
    TARMINTA, MMPejabat pengelola Tekhnis Kegiatan (PPTK) : SUWARDI, S.Pd.
Register : 26-02-2015 — Putus : 22-10-2015 — Upload : 19-10-2016
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 147/Pdt.Sus-PHI/2015/PN.JKT.PST
Tanggal 22 Oktober 2015 — SAHARI >< 1. PT TELEKOMUNIKASI SELULAR (PT TELKOMSEL) 2. PT. SANDHY PUTRA MAKMUR (PT. SPM)
13226
  • Transparan,Artinya, semua ketentuan dan informasi mengenai PengadaanBarang dan Jasa, termasuk syarat tekhnis administrasipengadaan, tata cara evaluasi, hasil evaluasi, penetapan calonPenyedia Barang dan Jasa, sifatnya terobuka bagi pesertaPenyedia Barang dan Jasa yang berminat ; 5. Adil dan wajar,Artinya, memberikan perlakukan yang sama bagi semua calonPenyedia Barang dan Jasa yang memenuhi syarat ; 6.
Register : 27-05-2020 — Putus : 06-08-2020 — Upload : 02-09-2020
Putusan PN AMBON Nomor 195/Pid.B/LH/2020/PN Amb
Tanggal 6 Agustus 2020 — Penuntut Umum:
1.J.W.PATTIASINA,SH.,MH
2.ARSITO DJOHAR,SH
Terdakwa:
ARBO WONOPATI Alias KALO
30853
  • Teknik Pertambangan dan saksi ahli mengetahuimenyangkut teorinya dan terkait dengan tugas tanggung jawab saksi ahlisebagai Kepala Seksi bertanggung jawab pengawasan di bidang produksi danpenjualan mineral dan batu bara;Bahwa ahli mempunyai tugas dan wewenang sesuai dengan Pasal PeraturanGubernur Maluku No 24 Tahun 2017 tentang uraian tugas jabatan PimpinanTinggi Pratama ,Adiministrator dan Pengawas di Lingkungan Dinas ESDMProv.Maluku antara lain Melaksanakan tugas penyusunan dan pelaksanaankebijakan tekhnis
Register : 06-06-2016 — Putus : 16-08-2016 — Upload : 22-09-2016
Putusan PN BALE BANDUNG Nomor 471/Pid.B/2016/PN Blb
Tanggal 16 Agustus 2016 — AGUS SETIAWAN Bin UWAR KARNAWIJAYA
669
  • danjabatan saksi sebagai Kasubag keuangan dan saksi menjabatnya sejaktanggal 3 Desember 2010 sampai dengan sekarang;Bahwa kegiatan yang dilaksanakan oleh Unit Pelaksana Tehknis DinasPengangkutan Sampah (UPTD) adalah peningkatan operasi danpemeliharaan prasarana dan sarana persampahan;Bahwa kegiatan yang dilaksanakan oleh Unit Pelaksana Tehknis DinasPengangkutan Sampah (UPTD) adalah peningkatan operasi danpemeliharaan prasarana dan sarana persampahan;Bahwa sumber dana yang diperoleh oleh Unit Pelaksana Tekhnis
Putus : 05-12-2017 — Upload : 31-07-2019
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2172 K/PID.SUS/2017
Tanggal 5 Desember 2017 — TAUFIK HIDAYAT, ST BIN YUSTADJI BIN YUSTADJI;
13290 Berkekuatan Hukum Tetap
  • (Ketua) ;Erpansyah, ST (Sekretaris) ;Eka Hidayati, SE (Anggota) ;Novika Sari Rahayu, ST ( Anggota) ;Sihabidin (Anggota) ; Pada Sekitar bulan Juni 2014, saksi Novika Sari Rahayu, ST menyerahkanak wo we >kelengkapan dokumen lelang yang sudah ditanda tangani oleh saksi MUH.MUHIDIN ST, MM yaitu spesifikasi teknhnis, gambar tekhnis, HPS (HargaPerkiraan Sendiri) dan RAB (Rencana Anggaran Biaya) kepada TimPelelangan (POKJA),; Pada sekitar bulan Juni 2014 tim pelelangan (POKJA) pengadaan danpemasangan jaringan
Register : 12-01-2012 — Putus : 17-01-2013 — Upload : 05-08-2014
Putusan PN MENGGALA Nomor 1 /Pdt.G/2012/PN.MGL
Tanggal 17 Januari 2013 — NURYADIN DKK (PARA PENGGUGAT) LAWAN PT Aruna Wijaya Sakti (PT AWS) (TERGUGAT)
218195
  • penyuluhantekhnis kepada Petambak Plasma atas kegiatan budidaya udang yang dilaksanakan;Menampung dan membeli seluruh hasil panen produk tambak dari petambak plasmaberdasarkan standar mutu yang disepakati para pihak dengan harga dasar satuan jualbeli udang;Memberikan potongan harga kepada Petambak Plasma lunas yang melakukanpembelian sarana produksi dari perusahaan inti secara tunai, dengan tingkat potonganharga yang ditentukan oleh para pihak dalam mekanisme transaksi budidaya udang;Memberikan penyuluhan tekhnis
    Bahkan Penyuluh Teknis yang bekerja sebagai supervisor mengeluhkankarena penempatannya yang tidak sesuai dengan profesinya.Tenaga ahli penyuluh teknis yang tidak profesional yang menyebabkan penyuluhantidak memiliki tujuan dan hasil yang pasti.PELAYANAN MANAJEMENBahwa Pelayanan Manajemen dari tergugat Rekonvensi berupa manajemen yangberkaitan dengan tekhnis budidaya hampir kesemuanya jauh dari apa yang telahdisepakati bersama dalam PKS (dokumen pendukung, PSBU (pedoman standart BudidayaUdang) diantaranya
    Buruknya Pelayanan Manajemen merupakan dampakdari dilaksanakannya revitalisasi oleh tergugat Rekonvensi.Bahwa Keterlambatan pelaksanaan penyuluhan tekhnis dan pelayanan manajementergugat Rekonvensi disebabkan oleh tidak dilaksanakannya Revitalisasi Pertambakandan merubah pola budidaya menjadi polyculture sehingga meniadakan keberadaan tandondan system budidaya intensif.
    sudah memasuki program tebar intensif dengan system tandon pada akhirtahun 2009 namun kenyataan masyarakat di blok 6 harus mengerjakan perbaikantambaknya dengan biaya sendiri atau caa gotong royong (Semi Revitalisasi).Bahwa Bentuk kerugian yang diderita oleh masyarakat dengan tidak dilakukannyapenyuluhan teknis dan manajemen adalah berupa materi dan waktu.Bahwa Menjalankan usulan yang bertentangan dengan Panduan standart budidaya udang,(budidaya polyculture (ikan nila gift)) yang membuat penyuluhan tekhnis
Putus : 02-05-2017 — Upload : 05-07-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 323 K/PID/2017
Tanggal 2 Mei 2017 — GIYARSO bin MARTO SUTARNO
12179 Berkekuatan Hukum Tetap
  • ., yang hadirterlambat;Bahwa rekonstruksi dialinkan ke tempat lain karena pertimbangankeamanan;Bahwa tekhnis rekonstruksinya diperankan oleh Marsudi danNurhadi, sedangkan untuk GIYARSO diperankan oleh peranpengganti dan tidak ada paksaan, ancaman ataupun juga arahandari Penyidik;Hal. 86 dari 117 hal. Put.
    No. 323 K/PID /2017h) Bahwa tekhnis rekonstruksinya diperankan oleh Marsudi danNurhadi, sedangkan untuk GIYARSO diperankan oleh peranpengganti dan tidak ada paksaan, ancaman ataupun juga arahandari Penyidik;Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa Marsudi keberatan yangintinya saat pemeriksaan Terdakwa disiksa sehingga pelaksanaanrekonstruksi berdasarkan kronologis rekonstruksi berita acarapemeriksaan yang seluruhnya disangkal oleh Terdakwa;Keterangan saksi di luar berkas perkara, AKBP Ruli Andi Yunianto
    tanyakankepada Tersangka dan Tersangka tidak keberatan lalu saksilakukan pemeriksaan kepada Tersangka;Bahwa rekonstruksi dilaksanakan hari Kamis tanggal 4 Februari2016 sekira pukul 10.00 WIB dihadiri + 20 (dua puluh) ada dariKepolisian, dari Kejaksaan termasuk Kajari, Kasi Pidum, Kasi Inteldan Kasi Pidsus dan juga Penasihat Hukum para Tersangka yaitusaudara Fauzi Arifin, S.H., dan Karzuli Ali, S.H., yang hadirterlambat;Bahwa rekonstruksi dialinkan ke tempat lain karena pertimbangankeamanan;Bahwa tekhnis
Register : 26-05-2011 — Putus : 06-10-2011 — Upload : 29-09-2014
Putusan PN BANDUNG Nomor 32/Pid.Sus/TPK/2011/PN.BDG
Tanggal 6 Oktober 2011 — IDAY HUDAYA Bin ENJU WIRAPRAJA
10660
  • asset desa berupa Tanah bengkok(Titisara), Jalan Desa, Tanah Carik Desa dan Tanah Kuburan,dimana pengelolaanya dilakukan oleh Pemerintah Desa ;Bahwa tanah asset desa tidak terdata di Kantor BPMPD, secaraumum asset desa Cihanjuang terdata di Pemda KabupatenSumedang ;69/ Bahwa saksi ; 62 Bahwa saksi tidak tahu asset desa Cihanjuang dan tanah bekasSungai Cimande Burung tidak tercatat sebagai asset desaCihanjuang ;Bahwa cara mensosialisasikan Perbup No. 71/2007 yaitu dengancara memberikan Bimbingan Tekhnis
    Kabupaten / Kota ;Bahwa saksi tidak tahu permohonan dari Desa Clhanjuang atastanah bekas sungai Cimande Burung, yang jelas harus melaluiprosedur tertentu untuk dapat memanfaatkan atas tanah bekassungai ;Bahwa Balai Besar Sungai Citarum tidak berwenang untukmemberi ijin pemanfaatan tanah bekas sungai, yang berwenangadalah Dirjen Pengairan Departemen Pekerjaan Umumberdasarkan Permen Nomor : 63/PRT/1993 Tentang GarisSempadan Sungai dan Bekas Sungai, Balai Besar Sungai Citarumhanya sebatas pemberian Tekhnis
Putus : 16-04-2012 — Upload : 08-11-2016
Putusan PN SEMARANG Nomor 94/Pid.Sus/2011/PN.Tipikor.Smg
Tanggal 16 April 2012 — KARNO ROSO,S.SosI Bin EDI SUBROTO (TERDAKWA)
8431
  • Bulakamba ada 21 kelompok belajar tapi yangsaksi tahu hanya lima kelompok saja ;bahwa sebagai tutor saksi mendapat honor hanya satu kali sebesarRp. 250.000, (dua ratus lima puluh ribu rupiah) yang memberi pakSyamsul Haris sebagai Kordes karena warga yang belajar/siswanya bubar ;bahwa sebagai tutor saksi mendapat ATK dari Kordes sampai tamat berupa: Modul dan alat tulis ;bahwa sumber dananya dari Dinas pendidikan / Pemerintah /Negara;bahwa saksi pernah bertemu dengan terdakwa KARNO ROSO membahasmasalah tekhnis
    BAEDOWI Bin ABDULMUTOLIB (alm) sebagai penilik untuk Kecamatan Ketanggungan telah mendapathonor sebesar Rp. 250.000, (dua ratus lima puluh ribu rupiah), dan saksi Drs.SURYONO Bin MUKID SUPANDI (alm) sebagai penilik untuk KecamatanBulakamba telah mendapat honor sebesar Rp. 1000.000, (satu juta rupiah)walapun mereka tidak memberikan Bimbingan Tekhnis ;Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Tutor bahwa merekadalam melaksanakan pembelajaran dibekali bukubuku/alat tulis dan modul, yangmenurut keterangan