Ditemukan 1136 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : sangging sintung sinung singgang senggung singging singgun singung sanggung singkung sunggung
Penelusuran terkait : Pencurian sawit Titik singgung tindak pidana korupsi dengan tindak pidana lain
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata
Putus : 24-02-2016 — Upload : 20-04-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 3234 K/PDT/2015
Tanggal 24 Februari 2016 — HENDRA VS PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA cq. MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA, cq. GUBERNUR ACEH DKK
45 — 26 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Nomor 3234 K/Pdt/2015A.2.dihukum untuk menetapkan dan mengesahkan anggaran danseterusnya;Sebagaimana telah Tergugat Ill singgung, fungsi Tergugat III adalahpengawasan dan fungsi legislasi, maka mustahil kepada Tergugat Illdihukum untuk menetapkan dan mengesahkan anggaran, karenaTergugat III adalah lembaga legislatif yang tidak dapat dituntut secaraperdata karena masalah perdata adalah masalah yg menyangkut antarapribadi ke pribadi (privat) dalam lapangan harta kekayaan, atau badanhukum publik yang
Pengadilan PN LUWUK Perdata
Register : 18-10-2019 — Putus : 30-04-2020 — Upload : 06-05-2020
Putusan PN LUWUK Nomor 71/Pdt.G/2019/PN Lwk
Tanggal 30 April 2020 — Penggugat:
Kasmat Pettasiri
Tergugat:
Direksi PT. Sawindo Cemerlang
Turut Tergugat:
Pemerintah RI Cq Kementerian Agraria dan Tata Ruang Badan Pertanahan Nasional RI Cq Kantor Agraria dan Tata Ruang Kantor Badan Pertanahan Nasional Wilayah Provinsi Sulawesi Tengah Cq Kantor Agraria dan Tata Ruang Pertanahan Kab. Banggai
222 — 71
  • Sehingga terhadap tanah yang sudah bersertipikatterdapattitik singgung antara Pengadilan Negeri dengan Pengadilan Tata Usaha Negara(PTUN). Pengadilan Negeri membatasi diri pada kewenangannya, sekiranyaterbukti tanah yang telah bersertipikat adalah milik Penggugatdan gugatannyadikabulkan, maka Pengadilan Negeri paling jauh hanya menyatakan bahwasertipikat atas tanah dimaksud dinyatakan tidak memiliki kekuatan hukum yangmengikat.
Pengadilan PN AMBON Perdata
Register : 12-04-2014 — Putus : 16-08-2012 — Upload : 14-11-2014
Putusan PN AMBON Nomor 48/PDT.PLW/2012/PN.AB
Tanggal 16 Agustus 2012 — RUDOLFUS WATTIMENA, beralamat di Jln. Rijali No.61 Ambon, selanjutnya disebut sebagai Pelawan ; ------------------------------------ Dalam hal ini diwakili oleh Kuasanya ABRAHAM PAKEL & ASSOCIATES, ADVOKATES – LEGEL Consultants, beralamat Jln. Wolter Monginsidi Lateri III Ambon, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 025/AP/PH/IV/2012 tanggal 02 April 2012 ; ------------- M E L A W A N 1. ROBERT D.PESIWARISSA, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil ( Rektorer Universitas Pattimura ) beralamat di Batu Gantung Kampung Ganemo, RT.005/RW.001, Kecamatan Nusaniwe Kota Ambon, Sebagai Terlawan I ; ------------------------------- 2. Pemerintah negeri Urimessing, beralamat di Kampung Kusu-Kusu Sere Negri Urimessing, Kecamatan Nusaniwe Kota Ambon, Sebagai Terlawan II ; ----------------------------------------- 3. a. MATHEOS SAHUREKA, Pekerjaan Purnawirawan Pegawai Negeri Sipil (PNS) ; - b. NY.LIEN SIAUTA, pekerjaanTidak Ada ; ------------------------------------------------ c. MARDJUD DRAHMAN, Pekerjaan Purnawirawan Polri ; ----------------------------- d. JHON RAHAWARIN, Pekerjaan Tidak Ada ; -------------------------------------------- e. GEORGE H.R. ( RONI ) PERSULESSY, Pekerjaan Wiraswasta ; --------------------- f. JOICE PERSULESSY, Pekerjaan Swasta ; ------------------------------------------------- g. DINA GERETZ, Pekerjaan Swasta ; -------------------------------------------------------- h. RITA RAHAKRATAT, Pekerjaan PNS , yang semuanya memilih beralamar di Rumah Bapak MATHEOS SAHUREKA Batu Gantung Kampumh Ganemo, RT.005/RW.001. No.31 Kecamatan Nusaniwe Kota Ambon, Disebut Para Turut Terlawan ; -
106 — 44
  • Dalam hal ini tidak ada/ di singgung bahwa tanahtersebut sudah dibeli oleh istrinya.. Pembelian tanggal 18 Januari 1971 diatas kertas segel 1973 dan ini kamikira tahun 1971 kettas segel belum diterbitkan dan juga Pengadilandikelabui karena segel ini disahkan oleh Pengadilan Negeri Ambon( 197373 nya dihilangkan ).. Bahwa pada tahun 1971 Bahasa indonesia belum disempurnakan,nantinya pada tahun 1972 barulah disempurnakan yang mana dirasakanada kejanggalan..
Pengadilan PN LUBUK PAKAM Pidana Umum Penghinaan
Putus : 29-01-2014 — Upload : 27-02-2014
Putusan PN LUBUK PAKAM Nomor 1944/Pid.B/2013/PN.LP
Tanggal 29 Januari 2014 — Nama lengkap : KASIRIN Tempat lahir : Tadukan Raga Umur/tanggal lahir : 42 Tahun / 01 Januari 1971 Jenis kelamin : Laki-Laki Kebangsaan : Indonesia Tempat tinggal : Dusun IV Desa Tadukan Raga Kecamatan STM Hilir Kab. Deli Serdang A g a m a : Islam Pekerjaan : Tani Pendidikan : -
37 — 13
  • meninggal dunia.Menimbang, bahwa dalam perkara ini surat dakwaan yang disusun PenuntutUmum untuk dakwaan alternatif kesatu, Kedua, Ketiga atau Keempat uraianperistiwanya termasuk didalamnya apa yang dilakukan terdakwa adalah sama persis,padahal antara dakwaan alternatif Kesatu, Kedua, Ketiga atau Keempat unsurunsurPasalnya berbeda, meskipun perbedaan unsurunsur tersebut untuk dakwaan alternatifKesatu. kedua atau Ketiga dapat dipahami jika uraian perbuatannya sama, karenadiantara ketiganya ada titik singgung
Pengadilan PN UNAAHA Pidana Umum Penggelapan
Register : 23-05-2016 — Putus : 28-06-2016 — Upload : 12-08-2016
Putusan PN UNAAHA Nomor 72/Pid.B/2016/PN Unh
Tanggal 28 Juni 2016 — - Bakrin bin Manggote
47 — 28
  • Reg.Perk:PDM42/Rp9/Epp.1/03/2016 tertanggal18 Maret 2016 An . terdakwa Bakrin BinManggote haruslah dinyatakan batal demihukum atau setidak tidaknya terdakwa lepasdari segala tuntutan hukum (onslag vanRechtsvervolging) dimana menurut pendapatkami selaku penasehat hukum kejahatan ataupidana yang di Dakwakan oleh JaksaPenuntut Umum bertitik singgung atau salingbertindih dengan sengketa perdata sehinggadi dalam penyelesaianya harus dansemestinya melalui proses jalur peradilanperdata.Bahwa surat Dakwaan
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Putus : 13-08-2015 — Upload : 11-03-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 330 K/TUN/2015
Tanggal 13 Agustus 2015 — SRI SUPARTINI, DKK VS KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA TANGERANG SELATAN
51 — 31 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Eksepsi Kewenangan Absolut;Alasan hukumnya yaitu:Bahwa materi permasalahan yang diangkat dari peristiwa hukumyang diutarakan dalam isi posita gugatan Para Penggugat dalamgugatannya secara subtansial materi permasalahannya sangat menitikberatkan pada titik singgung mengenai yang berhak atas objek hakkeperdataan dari kepemilikan tanah yang masih merasa milik ParaPenggugat, akan tetapi secara yuridis telah diterbitkan Surat KeputusanPejabat Tata Usaha Negara berupa Sertifikatsertifikat, yaitu:1) Sertifikat
Pengadilan PN RABA BIMA Perdata Khusus
Register : 27-03-2018 — Putus : 06-06-2018 — Upload : 31-07-2018
Putusan PN RABA BIMA Nomor 1/Pdt.Sus.Parpol/2018/PN RBI
Tanggal 6 Juni 2018 — Penggugat:
AL IMRAN, SH
Tergugat:
1.DPD PARTAI GOLKAR PROPINSI NTB
2.DPD PARTAI GOLKAR
3.ALFIAN INDRA WIRAWAN, S.Adm
Turut Tergugat:
DPD PARTAI GOLKAR KOTA BIMA
210 — 649
  • namun lebih lanjutmajelis menilai keputusan mahkama partail lebin menekankan kepada agarmenyelenggarakan musyawarah partai Golkar adalah dengan berpedoman kepadaPetunjuk Pelaksanaan DPP Partai Golkar Nomor =: JUKLAK5/DPP/GOLKAR/VI/2016 tertanggal 15 Juni 2016, dengan kerangka untukmenegakkan AD dan ART partai golkar sendiri ;Menimbang bahwa berdasarkan uraian gugatan penggugat diatas sertajawaban TERGUGAT III dan TURUT TERGUGAT maupun bukti Surat dan saksipenggugat maka secara formil terdapat titik singgung
Pengadilan PTUN SERANG TUN
Register : 26-02-2018 — Putus : 20-09-2018 — Upload : 26-09-2018
Putusan PTUN SERANG Nomor 4/G/2018/PTUN.SRG
Tanggal 20 September 2018 — Penggugat:
HJ. SALEHA
Tergugat:
KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN TANGERANG
189 — 87
  • Beralihnya suatu hak atas tanah berdasarkan jual belli lagilagi Penggugat sendiri yang menjelaskan dalam gugatannyabukanlah merupakan kewenangan Peradilan Tata UsahaNegara, melainkan Peradilan Umum Bahwa materipermasalahan yang diangkat dari peristiwa hukum = yangdiutarakan dalam isi posita gugatan Penggugat dalamgugatannya secara subtansial materi permasalahannya sangatmenitik beratkan pada titik singgung mengenai yang berhakatas objek hak keperdataan dari kepemilikan tanah yangHalaman 19 dari 81
    Bahwa pemeriksaan perkara ini merupakan ranah kewenanganPeradilan Umum bukan Peradilan Tata Usaha Negara, hal inidikarenakan secara substansial materi gugatan Penggugat sangatmenitik beratkan pada titik singgung mengenai yang berhak atasobjek hak keperdataan dari kepemilikan tanah yang dirasa milikPenggugat, untuk itu mohon gugatan Penggugat ditolak atausetidaktidaknya dinyatakan tidak dapat diterima; 2.
Pengadilan PT PALU Perdata
Register : 01-07-2020 — Putus : 03-08-2020 — Upload : 03-08-2020
Putusan PT PALU Nomor 34/PDT/2020/PT PAL
Tanggal 3 Agustus 2020 — Pembanding/Tergugat : Direksi PT. Sawindo Cemerlang Diwakili Oleh : ASIS HARIANTO, SH. MH
Terbanding/Penggugat : Kasmat Pettasiri
Terbanding/Turut Tergugat : Pemerintah RI Cq Kementerian Agraria dan Tata Ruang Badan Pertanahan Nasional RI Cq Kantor Agraria dan Tata Ruang Kantor Badan Pertanahan Nasional Wilayah Provinsi Sulawesi Tengah Cq Kantor Agraria dan Tata Ruang Pertanahan Kab. Banggai
121 — 81
  • Sehingga terhadap tanah yang sudah bersertipikat terdapattitik singgung antara Pengadilan Negeri dengan Pengadilan Tata Usaha Negara(PTUN). Pengadilan Negeri membatasi diri pada kewenangannya, sekiranyaterbukti tanah yang telah bersertipikat adalah milik Penggugat dan gugatannyadikabulkan, maka Pengadilan Negeri paling jauh hanya menyatakan bahwasertipikat atas tanah dimaksud dinyatakan tidak memiliki kKekuatan hukum yangmengikat.
Pengadilan PN MAKALE Perdata
Register : 20-12-2019 — Putus : 23-04-2020 — Upload : 24-04-2020
Putusan PN MAKALE Nomor 217/Pdt.G/2019/PN Mak
Tanggal 23 April 2020 — Penggugat:
Yohanis Ranggang Sampun
Tergugat:
1.Lembang Randanan Aliasb Papa Indah
2.PAULUS BANDASO
109 — 62
  • Padawaktu itu persoalan sawah sengketa tidak pernah di singgung dalampembicaraan, jadi nanti setelah Penggugat Konvensi tidak dapat membayarutangutangnya maka ia memutar balikkan fakta bahwa sawah sengketadigadaikan kepada ayah Para Tergugat Konvensi sampai PenggugatKonvensi mau melunasi utangnya, dengan harapan agar bisa berlindungpada Perpu No.56/1960 Pasal 7 ayat 1 untuk melunasi utangnya;7.
Pengadilan PA YOGYAKARTA Perdata Agama
Register : 21-10-2016 — Putus : 18-04-2017 — Upload : 04-07-2019
Putusan PA YOGYAKARTA Nomor 544/Pdt.G/2016/PA.YK
Tanggal 18 April 2017 — Penggugat melawan Tergugat
23 — 6
  • stabil dan sebelum menikah sudah mempunyai properti dan barangbarang antik; sebaliknya Penggugat bersikap boros, konsumtif dan tidakdapat mengelola uang dengan baik, sampai pada ahirnya Tergugatmengambil alih pengelolaan keuangan keluarga; sebagaimana yang diakuiPenggugat dalam pernyataannya dalam posita 7 bahwa Tergugat memilikiuang karena memang selalu berkarya, namun demikian diperlukanpengelolaan dengan baik agar tidak kehabisan uang saat hasil karya belumdapat dijual; sebagaimana telah kami singgung
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Putus : 23-02-2011 — Upload : 13-04-2012
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor . 1723 K/Pdt/2010
Tanggal 23 Februari 2011 — Drs. CECE (TJETJE) MAKHDI, DKK VS. PT. BUMI SERPONG DAMAI, DK.
34 — 26 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • No. 1723 K/Pdt/2010a. bahwa dalam title gugatan Penggugat Konvensi adalah gugatanperbuatan melawan hukum, akan tetapi dalam posita gugatan menitikberatkan pada titik singgung perbuatan prosedural penerbitan SuratKeputusan Pejabat Tata Usaha Negara yang cacat hukum sehingga tidaksah menurut hukum, maka hal ini yang eksistensinya merupakankewenangan Keputusan Pengadilan Tata Usaha Negara (beschikking)seperti yang dimaksud dalam Pasal 1 angka 3 UU No. 5/1986 jo.
Pengadilan PN PADANG Perdata Tanah
Register : 17-03-2014 — Putus : 22-06-2015 — Upload : 10-08-2015
Putusan PN PADANG Nomor 98/Pdt.G/2014/PN Pdg
Tanggal 22 Juni 2015 — GADENA ZEBUA melawan TIMOTIUS. S.SOS CS
335 — 189
  • Tidak disebut dengan tegas posisi tanah Tergugat dan Tergugat Il dalam tanah seluas 2,5 ha yangdi klaim sebagai milik Penggugat sehingga LetakTitik Singgung atau keterkaitan antara Tanah milikTergugat dengan tanah seluas 2,5 ha yangdiklaim Penggugat sebagai milik tidak jelas;3.
Pengadilan PN BANDUNG Pidana Khusus Korupsi
Register : 15-01-2015 — Putus : 02-06-2015 — Upload : 05-06-2015
Putusan PN BANDUNG Nomor 19/Pid.Sus.TPK/2015/PN.Bdg
Tanggal 2 Juni 2015 — H. IRIANTO MAHFUD SIDIK SYAFIUDDIN Alias YANCE
127 — 22
  • Sama sekali tidak ada kalau menggunakanlogika itulah kebijakan kalau memang bisa dipidana atau dikriminalisasikankenapa Presiden memberikan gaji ke13 tidak dituntut saja, jadi saya137berpendirian atau berpendapat tidak bisa dikriminalisasikan atau dipidakansebuah kebijakan sepanjang memenuhi 3 unsur utama yang sayakemukakan tadi.Bahwa Apabila ada satu perkara tindak pidana Korupsi yang sekarangdisidangkan itu ternyata ada garis singgung diantaranya ada persoalanperdata ada persoalan hukum Administrasi
    Negara yang dikedepankanuntuk dipersidangkan, apabila ada beberapa garis singgung tadi baikdalam segi ada tindak pidana korupsinya kemudian hukum administrasinegaranya dan maupun dari hukum perdatanya, dalam hal ini adalahperjanjian, maka Menjadi satu hal yang perlu mendapat perhatian yangsungguh sungguh mengenai administrative penalow karena berkembangdemikian dengan pesat apa yang dimaksud dengan administrativepenalow termasuk contoh contoh berbagai peraturan perundang undangan yang subtransinya
    rangka yang lebih besar kepentingan umum yang lebihbesar dalam keadaan darurat ketika di hadapkan kewajiban Hubungandengan kewajiban umumnya pasti terkait dengan kepetingan umum jadikalau melaksanakan sebagai seorang pejabat yang terkait public jadisesungguhnya dalam hubugannya kepetingan umum adalah sesuatu ituyang umum yang harus diutamakan.151Bahwa terhadap kejahatan luar biasa seakan bertumpu dalam rangkatindak pidana korupsi pada saat kasus dalam pengadaan tanah pltusumeradem ketika ada garis singgung
    adanya tindak pidan korupsi adanyapoternsi kerugian Negara oleh seseorang pidana menurut pasal 2 ayat 1dan pasal 3 jelas dalam undangundang tindak pidana korupsi ditujukankepada pegawai negeri dan penyelenggara, maka ditujukan kepadapegawai yang bertanggung jawab dia mengurus uang terkait kerugiankeuangan Negara atas dasar pemikiran itu ada titik singgung terkaitdengan masalah administrasi keuangan Negara, yang kedua kalau pasal 2dan 3 terkait melawan hukum didalam pasal 2 maka perbuatan melawanhukum
    Audit internal yangintisarinya adalah supaya penggunaan uang dibawah manajemeneksekutif presiden itu digunakan sesuai dengan maksud dan tujuan sesuaidengan anggaran yang kedua ketika dia laporan dia akan mengolokanaudit supaya nanti laporan presiden untuk bisa untuk disahkan kepadaBPK itu benar benar setelah memperoleh mandat atau setelah diperiksaoleh auditor dari BPKP jadi ujungnya seperti itu sekarang terkait denganBPK menurut ahli tadi sudah singgung BPKlah yang sampai hari iniberdasarkan undang
Pengadilan PN PELAIHARI Pidana Khusus
Register : 10-08-2018 — Putus : 23-10-2018 — Upload : 01-11-2018
Putusan PN PELAIHARI Nomor 200/Pid.Sus/2018/PN.Pli
Tanggal 23 Oktober 2018 — Ali Erfan Bin Abdul Hamid (Alm)
69 — 30
  • terdakwaditangkap apa yang dijanjikan tidak di tepati oleh terdakwa seria terdakwa jugamengakui semua atas perouatannya pada saat diminta keterangannya sebagaiterdakwa pada sidang hari selasa 28 Agustus 2018 dengan demikian PenuntutUmum berkeyakinan yang teroukti atas terdakwa adalah Pasal 81 ayat (2)UndangUndang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak sebagaimanadalam dakwaan Subsidair Penuntut Umum ;Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut diatas maka Majelis Hakimmenemukan yang menjadi tik singgung
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Putus : 28-07-2016 — Upload : 16-12-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 228 K/TUN/2016
Tanggal 28 Juli 2016 — BECCEV, dk vs KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA KENDARI, dk
55 — 28 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Putusan Nomor 228 K/TUN/2016Tata Usaha Negara edisi 2009 diterbitkan oleh Mahkamah Agung RIpada halaman 7879 yang menyatakan titik singgung antaraPengadilan Tata Usaha Negara dengan Pengadilan Negeri yaitu:a. Eksekusi;b.
Pengadilan PT DENPASAR Perdata
Putus : 30-01-2019 — Upload : 01-02-2019
Putusan PT DENPASAR Nomor 185/Pdt/2018/PT.DPS
Tanggal 30 Januari 2019 — JIMMY BUDHIJANTO melawan NI NYOMAN WETRIANI, dkk
220 — 111
  • dari copy yang tidak dapat disertakan dengansurat aslinya maka menurut hukum haruslah ditolak ataudikesampingkanSesuai Putusan Mahkamah Agung RI No. 3609K/Pdt/1985 yangmenyatakan bahwa surat bukti fotocopy yang tidak pernahdiajukan atau tidak pernah ada surat aslinya, harusdikesampingkan sebagai surat bukti.Selanjutnya, mengenai bukti P14/TR14 tersebut tidak adarelevansinya dengan gugatan Pembanding/PenggugatKonvensi/Tergugat Rekonvensi karena bukti P14/TR14 tersebutsama sekali tidak pernah di singgung
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata
Putus : 21-06-2017 — Upload : 03-07-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 432 K/Pdt/2017
Tanggal 21 Juni 2017 — BARTOLOMEUS ONGGE vs ELIAB ONGGE, S.IP., M.M.,dkk
123 — 93 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • > Menimbang, bahwa berdasarkan materi gugatan dan jawabjinawabyang dihubungkan dengan alat bukti yang diajukan serta keterangansaksi saksi, maka diketahui yang menjadi titik singgung atau focuspersengketaan hukum antara Penggugat dengan Para Tergugat dalamperkara a quo adalah menyangkut pembayaran uang sisa ganti rugtanah adat suku Ongge seluas 62 (enam puluh dua) hektar sebesarHalaman 26 dari 32 hal.Put.
Pengadilan PN BITUNG Perdata Tanah
Register : 22-11-2017 — Putus : 24-05-2018 — Upload : 29-08-2020
Putusan PN BITUNG Nomor 159/Pdt.Bth/2017/PN Bit
Tanggal 24 Mei 2018 — Penggugat -EVI LIMUAT Tergugat -SULCE DONGGA -MUHAMAD SANUSI LACAKA
178 — 56
  • BiA Bahwa setahu saksi pada waktu persidangan dalam perkara nomor55/Pdt.G/2010/PN Btg, saksi sudah pernah singgung tentangsertipikat nomor 409 tetapi tidak pernah diperlihatkan dan saksihanya mendengar bahwa obyek tanah sengketa nomor 384berbatasan dengan sertipikat nomor 1315 dan Sertipikat 409 dansaksi baru melihat sertipikatsertipikat tersebut sekarang; Bahwa pada sidang terdahulu yang dijadikan bukti surat yaknihanya sertipikat nomor 384 saja sedangkan yang lain sepertiSertipikat Nomor 409 yang
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Putus : 17-11-2015 — Upload : 10-03-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 483 K/TUN/2015
Tanggal 17 Nopember 2015 — KASUDIN, dk vs KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN TANGERANG, dk
30 — 22 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Menghukum Tergugat dan Tergugat II untuk membayar biaya perkara;Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat , Il danTergugat Il Intervensi telah mengajukan eksepsi yang pada pokoknya atas daiildalil sebagai berikut:Tergugat I:A.Eksepsi Kewenangan Absolut;Alasan Hukumnya yaitu:Bahwa materi permasalahan yang diangkat dari peristiwa hukum yangdiutarakan dalam isi posita gugatan Para Penggugat angka 1 dan 2dalam gugatannya secara subtansial materi permasalahannya sangatmenitikberatkan pada titik singgung