kalau Terdakwa tidak memiliki ijin;Bahwa selanjutnya saksi bersamasama dengan petugas PolresKlaten melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan menyitabarang bukti berupa dua bendel nota, uang tunai dan 2 (dua) buahexcavator;Bahwa untuk penambangan yang dilakukan Terdakwa termasukpenambangan mineral dan batu bara;Bahwa prosedur untuk mendapat ijin penambangan adalah pemohonmengajukan permohonan secara tertulis kepada Gubernur, setelahpermohonan tertulis diterima oleh Pelayanan Terpadu Satu Pintu(PTSP

dibawah sumpah pada pokoknyamenerangkan sebagai berikut:Bahwa Ahli bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil pada Kantor BP3ESDM Wilayah Solo;Bahwa untuk melakukan usaha penambangan diperlukan ijin yangdikeluarkan oleh Provinsi jawa Tengah;Bahwa prosedur mendapat ijin adalah pemohon terlebih dahulumeminta kesesuaian tata ruang kepada Bupati, selanjutnya Pemohonmengajukan Wilayah lin Usaha Pertambangan (WIUP) kepadaGubernur Jawa Tengah melalui Badan Perijinan di PelayananPerijinan Terpatu Satu Pintu (PTSP

), kemudian dari PTSP memintarekomendasi tehnis WIUP kepada BP3 ESDM, selanjutnya hasil dariBP3 ESDM dikembalikan kepada PTSP kemudian Gubernurmengeluarkan WIUP;Bahwa setelah mendapatkan WIUP kemudian Pemohon mengajukanjin Usaha Pertambangan (IUP) Eksplorasi kepada Gubernur danyang mengampu PTSP dan PTSP kembali meminta rekomendasidari BP3 ESDM, setelah IUP Eksplorasi turun, kKemudian Pemohonmengajukan IUP operasi produksi, setelah semua prosedur dilewatikemudian Pemohon baru bisa melakukan penambangan

), dan berdasarkan Keputusan Menteri ESDM untukwilayah Klaten juga masuk dalam wilayah pertambangan;Bahwa Ahli kemudian menjelaskan prosedur untuk memperoleh jinUsaha Pertambangan yaitu awalnya Pemohon meminta kesesuaian tata ruangkepada Bupati, selanjutnya pemohon mengajukan WIUP kepada GubenurJawa Tengah, melalui Mekanismenya yaitu Pemohon mengajukan WIUP(Wilayah Ijin Usaha Pertambangan) kepada Gubernur, dan yang mengampubadan perijinan di PTSP (pelayanan perijinan terpadu satu pintu) kemudian

Setelah WIUP di dapatkan kemudian pemohon mengajukanIUP Ekplorasi kepada Gubernur dan yang mengampu juga PTSP, dan PTSPkembali meminta rekomendasi dari BP3 ESDM. Setelah IUP Ekplorasi turun,kemudian Pemohon mengajukan IUP Operasi Produksi.

Setelah dilakukan verifikasi berkas kemudian Tim Survey UnitPelaksana PTSP Kota Administrasi Jakarta Utara melaksanakanpemeriksaan lapangan, dan berdasarkan Form isian yangdisediakan oleh Unit Pelaksana PTSP Kota Administrasi JakartaUtara kondisi lapangan masih dalam keadaan kosong;g.2. Membuat Penilaian Rencana Arsitektur Ruang dan Bangunang.3. Membuat Nota Perhitungan Retribusih.

Atas surat tersebut diatas, Kepala Unit Pelaksana PTSP KotaAdministrasi Jakarta Utara menjawab dengan suratnya Nomor 2148/1.785.51 tanggak 25 Juni 2019, perihal Tanggapan surat, yang isinyaantara lain lain UP PTSP Kota Administrasi Jakarta Utara telahmenerbitkan IMB dan KRK karena di atas lokasi tersebut masuk ZonaS.1 diperbolehkan untuk kegiatan Kelompok Bermain, PAUD, TK,Halaman 40 dari 99 halaman.

: Unit Pelaksana Pelayanan Terpadu Satu PintuKota Administrasi yang selanjutnya disebut UPPTSP Kota Administrasiadalah unit kerja atau subordinat Dinas Penanaman Modal danPelayanan Terpadu Satu Pintu pada Kota Administrasi;Pasal 4 ayat (1) menyebutkan: Kewenangan pelayanan dan penandatangananperizinan dan non perizinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3dilakukan secara bertingkat antara DPMPTSP UP PTSP KotaAdministrasi UP PTSP Kabupaten Administrasi, UP PTSP Kecamatan danUP PTSP Kelurahan,;Ayat (

Pengajuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengandokumen persyaratan yang lengkap dan sah; pada Pasal 8 ditetapkan:(1) Pemrosesan permohonan perizinan dan non perizinan dilakukanoleh DPMPTSP, UP PTSP Kota Administrasi, UP PTSP KabupatenAdministrasi, UP PTSP Kecamatan dan UP PTSP Kelurahan dimanapermohonan diterima dari pemohon, kuasa pemohon dan/ atau wakilnya.(2) Pemrosesan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)dilakukan sebagai berikut:a. menerima dan meneliti berkas permohonan

Kota Administrasi, UP PTSPKabupaten Administrasi, UP PTSP Kecamatan dan UP PTSPKelurahan yang berwenang untuk penelitian teknis permohonan.Halaman 88 dari 99 halaman.

Maret 2021 yangmemerintahkan untuk memanggil para pihak supaya menghadap di persidanganPengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan Kelas 1AKhusus yang akan diselenggarakan pada tanggal 07 April 2021;Menimbang, bahwa pada persidangan tanggal 07 April 2021 dan 21 April2021 Penggugat tidak hadir sedangkan Tergugat hadir dipersidangan danmenyatakan bahwa Penggugat telah mencabut perkaranya Nomor 129/Pdt.SusPHI/2021/PN Mdn tertanggal 3 Maret 2021 melalui Pelayanan Terpadu Satu Pintu(PTSP

) Pengadilan Negeri Medan sebagaimana terdaftar di PengadilanHubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan Kelas 1A Khusus;Menimbang, bahwa berdasarkan data dari Pelayanan Terpadu Satu Pintu(PTSP) Pengadilan Negeri Medan Kelas 1A Khusus pada tanggal 22 April 2021telah menerima surat dari Ketua Umum Dewan Pengurus Pusat Fron PembelaBuruh Indonesia Provinsi Sumatera Utara selaku kuasa hukum Penggugatberdasarkan surat kuasa khusus tanggal 5 April 2021 yang mengajukanpermohonan pencabutan perkara

gugatan Pengadilan Hubungan Industrialdengan register Nomor 129/Pdt.SusPHI/2021/PN Medan;Menimbang, bahwa pada persidangan tanggal 05 Mei 2021 KuasaTergugat hadir dipersidangan tetapi Penggugat tidak hadir, akan tetapi MajelisHakim telah menerima surat pencabutan perkara Nomor 129/Pdt.SusPHI/2021/PN Mdn pada tanggal 22 April 2021 melalui Pelayanan Terpadu SatuPintu (PTSP) Pengadilan Negeri Medan Kelas 1A Khusus;Menimbang, bahwa setelah mempelajari surat permohonan pencabutanperkara Nomor 129/Pdt.SusPHI

Fotokopi Keputusan Kepala Unit Pelaksana PTSP Keluarahan Nomor:57/C.20.1/31.73.1004/1.795.28/2017 Tentang Perpanjangan IzinPenggunaan Tanah Makam Kepala Unit Pelaksana PTSP KelurahanJatipulo, tanggal 14092017, atas nama Endang Lestari yang dikeluarkanoleh Kepala Unit Pelaksana Kelurahan Jatipulo, Kota Jakarta Barat, ProvinsiDKI Jakarta.

Fotokopi Keputusan Kepala Unit Pelaksana PTSP Keluarahan Nomor:6/C.20.1/31.73.1004/1.795.28/2017 Tentang Perpanjangan IzinPenggunaan Tanah Makam Kepala Unit Pelaksana PTSP KelurahanJatipulo, tanggal 14092017 atas nama Endang Lestari yang dikeluarkanoleh Kepala Unit Pelaksana Kelurahan Jatipulo, Kota Jakarta BNarat,Provinsi DKI Jakarta.

Bengkulu, maka yang menjadi Tergugat dalamperkara ini adalah Kepala Dinas PTSP tersebut, berdasarkanHal. 7 dari 138 Hal.

)Provinsi Bengkulu, maka yang menjadi Tergugat dalam perkara iniadalah Kepala Dinas PTSP tersebut (lihat: Peraturan Gubernur(PERGUB) Provinsi Bengkulu Nomor 14 Tahun 2018 tentangPerubahan atas PERGUB No.4/2017 tertanggal 29 Maret 2018).Jelas, Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu SatuPintu.

) Provinsi Bengkulu,maka yang menjadi TERGUGAT dalam perkara ini adalah KepalaDinas PTSP tersebut, berdasarkan Peraturan Gubernur (PERGUB)Provinsi Bengkulu Nomor 14 Tahun 2018 tentang Perubahan atasPERGUB Nomor 4 Tahun 2017 Tentang Pendelegasian SebagianKewenangan Penandatanganan Perizinan dan Non PerizinanHal. 16 dari 138 Hal.

Putusan No. 139/G/2019/PTUN.BKL27.kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan TerpaduSatu Pintu (PTSP) Provinsi Bengkulu; Dengan beralihnya kewenangan pemberian IUP tersebut dariKabupaten Bengkulu Utara ke Pelayanan Terpadu Satu Pintu diProvinsi Bengkulu, maka seluruh tanggung jawab tentangperpanjangan IUP juga telah dilimpahkan ke Provinsi Bengkulu,termasuk tentang permohonan perpanjangannya.

Akan tetapi,sementaraproses perpanjangan sedang berlangsung, terjadi perubahankewenangan dari Provinsi Bengkulu ke Kepala Dinas PenanamanModal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) ProvinsiBengkulu.

Menyatakan batal Keputusan Tata Usaha Negara berupa Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Atas Nama Gubernur Sulawesi Tenggara Nomor : 1179/DPM-PTSP/XII/2017, Tanggal 18 Desember 2017 Perihal Pembatalan/Pencabutan IUP Nomor 231 Tahun 2013 Tanggal 11 April 2013 tentang Perubahan Titik Koordinat dan Batas Wilayah Izin Usaha Pertambangan (WIUP) Operasi Produksi PT. Multi Bumi Sejahtera ; 3.

Mewajibkan Kepada Tergugat untuk mencabut Keputusan Tata Usaha Negara berupa Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Atas Nama Gubernur Sulawesi Tenggara Nomor : 1179/DPM-PTSP/XII/2017, Tanggal 18 Desember 2017 Perihal Pembatalan/Pencabutan IUP Nomor 231 Tahun 2013 Tanggal 11 April 2013 tentang Perubahan Titik Koordinat dan Batas Wilayah Izin Usaha Pertambangan (WIUP) Operasi Produksi PT. Multi Bumi Sejahtera ; 4. Menyatakan Izin Usaha Pertambangan PT.

Bahwa berdasarkan Keputusan Gubernur tersebutkewenangan terkait perizinan dan nonperizinan telah di delegasikan kepadaKepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPM &PTSP) Provinsi Sulawesi Tenggara.

. ; nnn enon nn nnn nn nn nnnn neem nnn ennneBahwa berdasarkan delegasi wewenang tersebut maka tanggung jawab terkaitizin dan nonizin berada pada Kepala Dinas Penanaman Modal dan PelayananTerpadu Satu Pintu (DPM & PTSP) Provinsi Sulawesi Tenggara ; Hal 19 dari 74 Hal.

Putusan No. 13/G/2018/PTUN.KDIBahwa karena faktanya Penggugat tidak menjadikan Kepala Dinas PenanamanModal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPM & PTSP) Provinsi SulawesiTenggara sebagai pihak dalam perkara ini sehingga gugatan Penggugat adalahcacat formil dalam bentuk kurang pihak (plurium litis consortium).

BahwaKepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu(DPM & PTSP) Provinsi Sulawesi Tenggara memiliki Kewenangan untukmelaksanakan tugas tersebut berdasarkan delegasi dari GubenurSulawesi Tenggara karena itu Kepala Dinas Penanaman Modal danPelayanan Terpadu Satu Pintu (DPM & PTSP) Provinsi SulawesiTenggara adalah pihak yang bertanggung jawab dan harus ditarik sebagaiTSRQUGQEE seesexemeemseee ree eermmemanneeeennemeeenAsRe NRE nhh MRE ERE ERE RE REE RE MEH.

Bahwa Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan TerpaduSatu Pintu (DPM & PTSP) Provinsi Sulawesi Tenggara memilikikewenangan untuk menyelenggarakan perizinan dan nonperizinantermasuk melakukan pencabutan/pembatalan.

Gubernur Gorontalo Kepala BPM PTSP/Provinsi Gorontalo;- 1 (satu) rangkap asli SIPI ( Surat Ijin Penagkapan ikan) No. 36/BPMPTSP/SIPI-OT/ VIII/2015, atas nama Ismail Mustafa, nama kapal KMN. SINAR BERINGIN JAYA, SIPI ini berlaku sejak tanggal 26 Agustus 20165 s/d 26 Agustus 2018 ditandatangani oleh an. Gubernur Gorontalo Kepala BPM PTSP Provinsi Gorontalo;- 1 (satu) lembar asli SKK (Surat Keterangan Kecakapan) 60 Mil Nomor : 406/95/III P.MTG-2006 an.

Gubernur Gorontalo Kepala BPM PTSP/ProvinsiGorontalo;1 (satu) rangkap asli SIPI ( Surat Ijin Penagkapan ikan) No.36/BPMPTSP/SIPIOT/ VIII/2015, atas nama Ismail Mustafa, namakapal KMN. SINAR BERINGIN JAYA, SIPI ini berlaku sejak tanggal 26Agustus 20165 s/d 26 Agustus 2018 ditandatangani oleh an. GubernurGorontalo Kepala BPM PTSP Provinsi Gorontalo;1 (satu) lembar asli SKK (Surat Keterangan Kecakapan) 60 Mil Nomor :406/95/IIl P.MTG2006 an.

Gubernur Gorontalo Kepala BPM PTSP/ProvinsiGorontalo;1 (satu) rangkap asli SIPI ( Surat Ijin Penagkapan ikan) No.36/BPMPTSP/SIPIOT/ VIII/2015, atas nama Ismail Mustafa, namakapal KMN. SINAR BERINGIN JAYA, SIPI ini berlaku sejak tanggal 26Agustus 20165 s/d 26 Agustus 2018 ditandatangani oleh an. GubernurGorontalo Kepala BPM PTSP Provinsi Gorontalo;Halaman 14 dari 18 Putusan Nomor 26/Pid.Sus /2017/PN gto 1 (satu) lembar asli SKK (Surat Keterangan Kecakapan) 60 Mil Nomor :406/95/IIl P.MTG2006 an.

Perkara PDM~ 59/R.4.23/Epp.2/11/2018Terdakwa telah didakwa sebagai beriku :DAKWAAN :Bahwa terdakwa MUHAMMAD HAIDIR,S.Sos Alias DEDI Alias DEBES BinHAMBALI, pada hari Rabu tanggal 11 Juli 2018, sekitar pukul 16.00 Wita atausetidaktidaknya pada waktu lain dalam tahun 2018, bertempat dihalaman kantorPenanaman Modal dan PTSP Kabupaten Jeneponto di Jalan Lingkar kelurahanEmpoang kecamatan Binamu kabupaten Jeneponto atau setidaktidaknya padatempat lain dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Jeneponto yang

RUSDI Alias DEDI Bin LASIMA (selanjutnya disebut saksi korban),perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:Bahwa pada waktu dan tempat seperti tersebut diatas, awalnya terdakwa kekantor Penanaman Modal dan PTSP Kabupaten Jeneponto di Jalan Lingkarkelurahan Empoang kecamatan Binamu kabupaten Jeneponto untuk menanyakanSurat Izin Membangun milik PT. Aryon akan tetapi saat itu terdakwa mendapatkaninformasi yang tidak jelas dari saksi korban Muh.

Rusdi Alias Dedi BinLasima yang memanggilnya yang sementara berbaris hendak melaksanakan apelsore bersama dengan pegawai kantor Penanaman Modal dan PTSP KabupatenHalaman 2 dari 8 Halaman Putusan Nomor 142/ PID/ 2019/ PT.MKS.Jeneponto lainnya lalu terdakwa pun berjalan mendekati saksi korban Muh. RusdiAlias Dedi Bin Lasima dan saat jarak terdakwa dengan saksi korban Muh. RusdiAlias Dedi Bin Lasima dekat maka terdakwa bertanya apa kau bilang dedi dijawaboleh saksi korban Muh.

SIUP No.677/SIUP/PTSP/BKPMP2013.6. Surat Keterangan Kecakapan 60 Mil Nomor PK.305/12/04/KSOP.TBS 2012.7. BKP Nomor Reg.000035.8. Buku Panduan SKK Untuk KKM kapal Nelayan.9. Buku untuk Nahkoda Kapal Nelayan.>>>>>>>>1 (1 (1 (satu) set mesin trol merk isuzu1 (0Semuanya dikembalikan kepada pemiliknya yaitu JASRIZAL6.

SIUPNo.677/SIUP/PTSP/BKPMP2013. Surat Keterangan Kecakapan 60 MilNomor PK.305/12/04/KSOP.TBS2012. BKP Nomor Reg.000035. BukuPanduan SKK Untuk KKM kapal Nelayan. Buku untuk Nahkoda KapalNelayan, adalah barang bukti yang saksi sita;Atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan tidak keberatan ;2.

SIUP No.677/SIUP/PTSP/BKPMP2013. Surat KeteranganKecakapan 60 Mil Nomor PK.305/12/04/KSOP.TBS2012. BKP NomorReg.000035. Buku Panduan SKK Untuk KKM kapal Nelayan.

Sertifikat Kelaikan danPengawakan Kapal Penangkapan Ikan Nomor PK.001/19/08/KSOP.TBS15.SIUP No.677/SIUP/PTSP/BKPMP2013. Surat Keterangan Kecakapan 60Mil Nomor PK.305/12/04/KSOP.TBS2012. BKP Nomor Reg.000035. BukuPanduan SKK Untuk KKM kapal Nelayan.

Sertifikat Kelaikan dan Pengawakan Kapal Penangkapan Ikan NomorPK.001/19/08/KSOP.TBS15;SIUP No.677/SIUP/PTSP/BKPMP2013;Surat Keterangan Kecakapan 60 Mil Nomor PK.305/12/04/KSOP.TBS2012;7. BKP Nomor Reg.000035;8. Buku Panduan SKK Untuk KKM kapal Nelayan;9. Buku untuk Nahkoda Kapal Nelayan;Dikembalikan kepada pemiliknya JASRIZAL;6.

Bahwa Surat Permohonan Pemohon terhadap Termohon yangmenjadi objek dalam perkara ini diajukan pada tanggal 9 Oktober 2020melalui Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Provinsi Papua, diterimapada tanggal 27 Oktober 2020 dan sampai pada saat permohonan inikami ajukan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura (14 Desember2020), Surat Permohonan kami tersebut belum ditanggapi ataudilakukan Tindakan berupa Keputusan yang seharusnya dilakukan olehTermohon.

, Persyaratan lainnya seperti laporan kKeuangan danPajak pelunasan seperti PNBP (Penerimaan Negara Bukan Pajak); Bahwa saksi tahu perusahaan sudah membayarkan PNBP;Halaman 11 dari 36 Putusan No. 12/P/FP/2020/PTUN.JPR Bahwa Nominal PNBP nya Sekitar 10.000 USD; Bahwa syarat pengajuan permohonan yang saksi sebutkan tadisudah pernah diajukan dan dilengkapi di PTSP, perusahaan telahbermohon pertama kali tanggal 7 Desember 2017 ke PTSP; Bahwa benar permohonan tersebut sama dengan permohonanyang dijadikan

Provinsi Papua; Bahwa saksi lupa kapan tepatnya perusahaan melapor untukmemperpanjang IUP; Bahwa perusahaan melakukan permohonan sebanyak 2 (dua)kali; Bahwa Jawaban dari PTSP adalah belum diproses.

Awalnyasaksi bertanya ke PTSP dokumen permohonannya sudah sampaidimana, jawabannya tidak tahu sampai dimana, lalu saksi mengatakankalau begitu kita akan membuat surat keberatan, lalu ketika suratkeberatan yang sudah jadi ditolak oleh PTSP tanpa mengajukan alasandengan mengatakan tidak berani menerima surat keberatan; Bahwa Tidak ada penjelasan sama sekali dari Termohonmengenai dokumen permohonan; Bahwa selain saksi ada lain yang mengurus permohonanperijinan, yang ditugaskan oleh perusahaan selaku

transaksinya dilakukan di Kota Jayapura; Bahwa perusahaan melakukan pembayaran PNBP ke BankPapua lagi dan ada bukti pembayaran PNBP ke Bank Papua; Bahwa dokumendokumen sudah benarbenar masuk ke PTSP,namun dokumendokumen penting lainnya juga dibawa kabur olehsaudara Ipak; Bahwa PNBP yang sudah kedua kali saksi bayarkan jugasudah dimasukkan ke PTSP; Bahwa Karena permohonan perusahaan tidak dibalas olehTermohon maka perusahaan mengajukan permohona fiktif positif kePengadilan Tata Usaha Negara Jayapura

Jika persyaratan danrekomendasinya lengkap dan terdaftar di Online SingleSemation (OSS) untuk nomor induk berusaha, maka kemudianDPM PTSP akan mengeluarkan jjin.> Bahwa sehubungan dengan pemeriksaan saat ini saksi adadilengkapi dengan surat disposisi dari Sekretaris DPM PTSP KotaPekanbaru, tanggal 15 Desember 2020 untuk menghadiri panggilandari penyidik Polda Riau.> Bahwa sehubungan dengan pemeriksaan saat ini saksi adadilengkapi dengan surat disposisi dari Sekretaris DPM PTSP KotaPekanbaru, tanggal

Ijin usaha yang dimiliki/yang sudah terbit.Mengenai ijin usaha ini yang lebin mengetahuinya adalah diBidang B Kantor DPM PTSP Kota Pekanbaru, bukan bidangsaya di bagian penanganan masalah pengaduan.e.

Hal itu saksi sendiri yangmenyampaikan secara lisan kepada JUL alias IJUL ketika maumeminta jjin Tatanan Perilaku Hidup Baru kepada saksi selakupejabat di DPM PTSP Kota Pekanbaru. Pada saat itu saksimemberitahukan/menyampaikan syaratsyarat yang harus dilengkap!

pemilik SKY CLUB & KTV agar bisa beroperasi;> Bahwa standar oeprasional Prosedur ataupun tahapan yangwajid dilakukan oleh pihak DPM PTSP Kota Pekanbaru untukmemberikan atau menerbitkan Ijin Tatanan Perilaku Hidup Baru(ITPHB) kepada Marzuki maupun Firmansyah agar tempat hiburanSky Club & KTV tersebut bisa beroperasi adalah Marzuki atauFirmansyah harus mengajukan permohonan secara tertulis kepadaDPM PTSP Kota Pekanbaru dengan melampirkan seluruh perijinanyang ada untuk tempat hiburan, kecuali ITPHB

Surat rekomendasi dari tim lapangantersebut, kemudian kami serahkan kepada bidang B (tempatpengeluaran srat ijin) DPM PTSP Kota Pekanbaru agar ditebritkanin new normalnya atau ITPHB. Setelah ITPHB tersebut keluar dandiberikan kepada Marzuki Atau Firmansyah, maka tempat hiburantersebut sudah bisa dibuka/beroperasi. Begitulan SOP yang haruskami lakukan.