Ditemukan 1136 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : sangging sintung sinung singgang senggung singging singgun singung sanggung singkung sunggung
Penelusuran terkait : Pencurian sawit Titik singgung tindak pidana korupsi dengan tindak pidana lain
Pengadilan PA PONOROGO Perdata Agama Perceraian
Register : 03-02-2016 — Putus : 01-06-2016 — Upload : 19-08-2016
Putusan PA PONOROGO Nomor 208/Pdt.G/2016/PA.Po
Tanggal 1 Juni 2016 — PENGGUGAT X TERGUGAT
8 — 1
  • serumah ada 8 jiwa dan hanya ada satu perempuan)Perkara nomor xxxx/Pdt.G/2016/PA.Po, Halaman 13 sampaihalaman 47lebih layak jika anak ikut Penggugat tinggal bersama Penggugat dirumah ibu kandung Penggugat di Desa Kupuk;Sebagaimana dalil gugatan Penggugatterdahulu, selama sekitar 2tahun Penggugat ikut serta tinggal bersama keluarga Tergugattidak pernah melihat mereka melaksanakan shalat 5 waktu dankewajiban lainnya sebagaimana seorang muslim, dan hal initernyata dalam jawaban Tergugat tidak pernah di singgung
Pengadilan PTUN SERANG TUN Pertanahan
Register : 28-10-2016 — Putus : 18-01-2017 — Upload : 19-01-2017
Putusan PTUN SERANG Nomor 39/G/2016/PTUN-SRG
Tanggal 18 Januari 2017 — - 1. Kie Kim Nio dkk (Penggugat) melawan - 1. Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Banten (Tergugat I) - 2. Kepala Kantor Pertanahan Kota Tangerang (Tergugat II) - 3. Joko Susanto dkk (Tergugat II Intervensi)
769 — 490
  • Bahwa karena dalil surat gugatan Penggugat yang menitik beratkandalam titik singgung kepemilikan hak keperdataan atas tanah, untukmerupakan domain kewenangan Pengadilan Umum/PengadilanPerdata, oleh sebab itu seharusnya gugatan dari peristiwa hukum yangdiajukan oleh Penggugat bukan pada Pengadilan Tata Usaha Negara,sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 Undangundang Nomor 51Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undangundang Nomor 5Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, sehingga untuk itugugatan
Pengadilan PN SLEMAN Pidana Umum Penipuan
Register : 18-01-2013 — Putus : 11-04-2013 — Upload : 23-05-2013
Putusan PN SLEMAN Nomor 42/PID.B/2013/PN.SLMN
Tanggal 11 April 2013 — Pidana: - PROGO SARI
58 — 4
  • Menyatakan dakwaan Jaksa Penuntut Umum mengandung atau setidaktidaknyabertitik singgung dengan sengketa perdata ;4. Membebaskan atau melepaskan terdakwa Progo Sari dari segala Tuntutanhukum. ; 22 2 2 22+ 22222 eon nnn noe nnn nnn nn = =Menimbang, terhadap eksepsi tersebut Majelis Hakim telah menjatuhkan PutusanSela pada tanggal 19 Februari 2013 yaitu :1. Menyatakan eksepsi Penasehat Hukum terdakwa PROGO SARI tidak dapatditerima ; === === 2.
Pengadilan PT BANDA ACEH Perdata
Register : 02-10-2017 — Putus : 05-01-2018 — Upload : 24-06-2020
Putusan PT BANDA ACEH Nomor 71/PDT/2017/PT BNA
Tanggal 5 Januari 2018 — Pembanding/Tergugat II : Pemerintah Republik Indonesia Cq Gubernur Aceh
Terbanding/Penggugat : PT AGRAWISESA WIDYATAMA dalam hal ini diwakili oleh T ISKANDAR
Turut Terbanding/Tergugat III : PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT ACEH DPRA
Turut Terbanding/Tergugat I : Pemerintah Republik Indonesia Cq KEPALA DINAS PENGAIRAN ACEH
80 — 27
  • Tergugat III sama sekali tidak berperanatau bukan pihak yang ikut berperan mengeluarkan SPMK tersebutsehingga tidak ada alasan hukum untuk dinyatakan Tergugat III telahmelakukan perbuatan melanggar hukum;Bahwa dalam petitum point 11 halaman 8 dan 9 gugatan penggugat, jugameminta Tergugat Ill untuk memenuhi tuntutannya terkait ganti rugi bungaBank Pemerintah 13 % pertahun, tuntutan mana adalah merupakantuntutan tanpa dasar hukum dan karenanya seluruhnya haruslah ditolak. .Sebagaimana telah Tergugat III singgung
Pengadilan PA MANNA Perdata Agama
Register : 13-05-2019 — Putus : 06-08-2019 — Upload : 09-08-2019
Putusan PA MANNA Nomor 114/Pdt.G/2019/PA.Mna
Tanggal 6 Agustus 2019 — Penggugat melawan Tergugat
19 — 22
  • Seperti yang saya singgung di point 3tergugat dalam menyelesaikan masalah langsung sesuai keinginantergugat. Tergugat tanpa bilang apaapa langsung meninggalkan rumahyang kami tempati, pulang kerumahnya yang mana menurut tergugat itubenar padahal menurut hukum adat dan hukum agama lari atau pergi darirumah sedangkan suami tidak tahu permasalahannya suatu hal yang tidakdi benarkan. Untuk masalah anak saya yang menumpang sementaramelahirkan beberpa waktu setelah melahirkan tergugat tidak sanggup;.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Militer
Putus : 21-06-2017 — Upload : 14-03-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 114 K/MIL/2017
Tanggal 21 Juni 2017 — AGUS SAMBUDIYONO
76 — 23 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Makafakta hukum yang seharus ada guna membuktikan tindak pidana yangdidakwakan adalah :a) Fakta tentang Subjek Hukum.Sebagaimana telah Pemohon Kasasi singgung di atas mengingatTerdakwa didakwa melakukan tindak pidana Setiap orang dengansengaja tidak melaporkan adanya tindak pidana tanpa hak memiliki,menyimpan, menguasai, Narkotika Golongan bukan tanaman, makafakta yuridis yang harus terpenuhi adalah siapa yang menjadi subjekhukum atau siapa (orang) yang didakwa melakukan tindak pidana.Walaupun dalam
Pengadilan PA PURWAKARTA Perdata Agama Perwalian
Register : 09-05-2018 — Putus : 27-08-2018 — Upload : 14-09-2018
Putusan PA PURWAKARTA Nomor 599/Pdt.G/2018/PA.Pwk
Tanggal 27 Agustus 2018 — Penggugat dan Tergugat
82 — 36
  • Tergugat tidak pernah melarang penggugat untukbertemu anak, tapi disini Penggugat berambisi untuk membawa anak.Tergugat disini ayah kandung nya bukan siapasiapa, kewajiban Tergugatsebagai ayah kandung untuk melindungi serta menjaga keselamatan anakanak;Kalau memang Penggugat Paham ahlak yang baik dan mengerti NormaAgama, seperti yang Penggugat singgung dan tudingkan terhadapTergugat jauh dari Norma Agama; Apa dibenarkan berhutang tanpa sepengetahuan suami; Apa dibenarkan menyalah gunakan amanah suami
Pengadilan PN DUMAI
Putus : 23-06-2011 — Upload : 28-02-2014
Putusan PN DUMAI Nomor 03/Pdt.G/2011/PN.DUM
Tanggal 23 Juni 2011 —
39 — 4
  • satu pihak sertasuami atau istri dari salah satu pihak meskipun sudah bercerai;27Menimbang, bahwa dari kerangka konsepsual dan normanorma yang terkait denganpembuktian sebagaimana telah diuraikan diatas, selanjutnya majelis hakim akanmempertimbangkan segala sesuatu yang terkait dengan pembuktian sengketa dalam pokokperkara untuk menentukan sikap dapat tidaknya dikabulkan gugatan penggugat semula;Menimbang, bahwa dalam pertimbangan sebelumnya telah dijelaskan dimana yangmenjadi sentral dan titik singgung
Pengadilan PN PELALAWAN Perdata
Register : 16-10-2018 — Putus : 20-05-2019 — Upload : 21-05-2019
Putusan PN PELALAWAN Nomor 20/Pdt.G/LH/2018/PN Plw
Tanggal 20 Mei 2019 — Penggugat:
YAYASAN RIAU MADANI
Tergugat:
1.KEMENTERIAN DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA CQ. PEMERINTAH PROVINSI RIAU CQ. PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN PELALAWAN, BUPATI PELALAWAN
2.KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA , MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA
3.PT. SELARAS ABADI UTAMA
189 — 303
  • Selaras AbadiUtama seluas + 13.600 Ha (Bruto), + 11.690 Ha (Netto) di Kabupaten Pelalawan(Vide bukti T.IIl1) oleh Tergugat selaku Pemerintah Kabupaten Pelalawan(Bupati) adalah merupakan perbuatan Badan atau pejabat Tata Usaha Negara;Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai titik singgung wewenangPengadilan Tata Usaha Negara dengan Pengadilan Negeri, Mahkamah Agungdalam Putusannya Nomor. 88.K/TUN/1993, tanggal 7 September 1994menyatakan Walaupun objek gugatan yang diajukan ke Peradilan Tata UsahaNegara
Pengadilan PN SENGKANG Pidana Umum
Register : 19-02-2019 — Putus : 16-05-2019 — Upload : 17-08-2019
Putusan PN SENGKANG Nomor 35/Pid.Sus/2019/PN Skg
Tanggal 16 Mei 2019 — Penuntut Umum:
Metta Yulia Kusumawati, SH
Terdakwa:
Abd. Hamid Bin Sunre
36 — 11
  • Hamid, Majelis Hakimberpendapat bahwa keadaankeadaan yang terdapat dalam kedua bukti tersebutadalah keadaan yang terjadi setelah terjadinya peristiwa kecelakaan lalu lintasdalam perkara a quo yang tidak menggambarkan/menunjukkan keadaankeadaanyang terjadi sebelum dan pada saat terjadinya kecelakaan lalu lintas tersebut,sehingga tidak dapat mendukung penyangkalan Terdakwa dan uraianuraian yangmemiliki titik singgung dalam materi nota pembelaan Penasihat Hukum Terdakwayang berujung pada tidak terpenuhinya
Pengadilan PT SEMARANG Pidana Umum Penipuan
Putus : 14-12-2016 — Upload : 11-04-2017
Putusan PT SEMARANG Nomor 339/Pid/2016/PT SMG
Tanggal 14 Desember 2016 — THIO RAHARDJO Alias THIO WOENGIM Alias THIO WOEN KIM
107 — 49
  • berikut :Menimbang, bahwa dakwaan Jaksa Penuntut Umum adalahdakwaan komulatif yang berunsur alternatif ;Menimbang, bahwa dakwaan tersebut adalah : Dakwaan KesatuPertama : melanggar Pasal 378 KUHP (Penipuan), Kedua : melanggarPasal 372 KUHP (Penggelapan) dan Kedua Primair : melanggar Pasal 3Undangundang RI Nomor 8 Tahun 2010 (Pencucian Uang), Subsidair :melanggar Pasal 4 Undangundang RI Nomor 8 Tahun 2010 (PencucianUang) ;Menimbang, bahwa selain dakwaan yang biasanya menjadiketentuanketentuan titik singgung
Pengadilan PA BEKASI Perdata Agama
Register : 05-10-2016 — Putus : 08-03-2017 — Upload : 26-09-2019
Putusan PA BEKASI Nomor 2690/Pdt.G/2016/PA.Bks
Tanggal 8 Maret 2017 — Penggugat melawan Tergugat
19 — 10
  • lain sangat sering membentak atau dia ngomongAAAAHHHHGGGG, beda halnya kalau didepan orang bahkan berani janji kesaya dan anak saya yang manis manis kalau dia terima telpon depan orangbanyak atau saya telp ke kantornya, nanti kalau kita tagih gak pernah dipenuhi,dan dia pernah janji dan diucapkan oleh dirinya sendiri kalau motor dia Varioakan ditukar dengan motor saya honda Beat, tapi sampai waktu yangditentukan oleh dia sendiri, janji itu hingga hari ini juga tidak pernah dipenuhi,pernah saya singgung
Pengadilan PTUN MEDAN TUN
Register : 27-05-2020 — Putus : 27-10-2020 — Upload : 04-11-2020
Putusan PTUN MEDAN Nomor 70/G/2020/PTUN.MDN
Tanggal 27 Oktober 2020 — Penggugat:
Hj. HASLIA SIREGAR
Tergugat:
KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA TEBING TINGGI
Intervensi:
GUI ENG
137 — 77
  • 2009 tentang Perubahan kedua UndangUndang nomor 5 tahun1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara menjelaskan bahwa yang dimaksuddengan sengketa tata usaha negara adalah sengketa yang timbul dalam bidangtata usaha negara antara orang atau badan hukum perdata dengan badan ataupejabat tata usaha negara baik di pusat maupun di daerah sebagai akibatdikeluarkannya Keputusan Tata Usaha Negara termasuk sengketa kepegawaianberdasarkan peraturan perundangundangan yang berlaku;Menimbang, bahwa terhadap titik singgung
Pengadilan PTUN KENDARI TUN
Register : 05-04-2021 — Putus : 29-09-2021 — Upload : 29-09-2021
Putusan PTUN KENDARI Nomor 16/G/2021/PTUN.KDI
Tanggal 29 September 2021 — Penggugat:
Ir. ARIS mANTONG
Tergugat:
BPN KOTA KENDARI
297 — 228
  • Sehingga gugatan terhadap sertipikat hak atastanah mengandung dimensi hukum administrasi dan hukum perdata, yangmenyebabkan adanya irisan atau titik singgung kKewenangan mengadili antara PeradilanTata Usaha Negara dengan Peradilan Umum, dan untuk menentukan yurisdiksipengadilan yang berwenang mengadili, maka harus dipertimbangkan terlebin dahuluesensi sengketanya;Menimbang, bahwa berkaitan dengan esensi permasalahan hukum dalamsengketa a quo, diperoleh faktafakta dan faktafakta hukum sebagai berikut
Pengadilan PTUN PONTIANAK TUN Pertanahan
Register : 16-06-0201 — Putus : 03-11-2010 — Upload : 28-10-2011
Putusan PTUN PONTIANAK Nomor 22/G/2010/PTUN-PTK
Tanggal 3 Nopember 2010 — HON MIN FONG, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Gang cemerlang No.7 RT.01, RW.03, Desa Sungai Raya, Kabupaten Kubu Raya (sebelumnya beralamat di Gang Agustus No.56 RT. 56 RW.XVIII Kelurahan Pasiran, Kecamatan Singkawang Barat, Kota Singkawang) ; Dalam hal Ini memberikan kuasa kepada SUTADI, SH dan FATKHURRAHMAN, SH. keduanya Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat/Pengacara, Beralamat di Kantor Advokat / Pengacara "SUTADI, SH. & REKAN" Jalan Imam Bonjol Kompleks Martapura II Blok C No.1-2 Kota Pontianak, berdasarkan surat Kuasa Khusus tertanggal 07 Juni 2010, selanjutnya disebut sebagai pihak; PENGGUGAT ;
482 — 389
  • MENGADILI SENGKETA INI KAREENA MENYANGKUTSENGKETA KEPEMILIKAN ;Menimbang, bahwa untuk menilai perkara Nomor : 22 /G/ 2010/PTUNPTK apakah merupakan sengketa kepemilikan yangmerupakan kewenangan Peraditan Umum atau merupakan sengketaAdministratif Negara / Tata Usaha Negara yang merupakan wewenangPeraditan Tata Usaha Negara, maka yang menjadi acuan adalah obyeksengketa dan posita gugatan; 11 M CHI MJANHH+VKRHM AHH HAVH GH SHH EH 60444424 pp GH UR= into urvnai sns.Mink disadari atau tidak terdapat titik singgung
Pengadilan PN KEDIRI Perdata
Putus : 05-09-2012 — Upload : 05-11-2012
Putusan PN KEDIRI Nomor 93/Pdt.G/2011/PN.Kdr.
Tanggal 5 September 2012 — SUWARNI, AGUS WAHYONO, TURMUDI, MARLINGAH
Melawan MARKINI, SUKAMDI, BUDI SANTOSO, PRAMUJI RIJANTO alias TOTOK, MUJIATI, H. MOCHAMAD SYUKUR ALAMIN, ABDUL ROCHMAN, AGUNG, JITO, Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) Camat Kepala Wilayah Kecamatan Pesantren Kota Kediri, Kepala Kantor Pertanahan Kota Kediri
30 — 11
  • gonogini, selanjutnyamenjadi harta warisan), yakni tidak saja terjadi perubahan pada adanya penghapusanHak Opsi atas perkara waris, tetapi juga asas dan dasardasar penentuan mengadiliperkaranya seperti asas personalitas keislaman ;Bahwa dengan demikian, dengan diberlakukannya Undangundang No. 3 tahun 2006atau tidak menutup kemungkinan akan muncul problematika hukum dan titik singgungantara dua Pengadilan tersebut, yakni Pengadilan Negeri disatu sisi dan PengadilanAgama disisi lainnya ;Bahwa titik singgung
    gonogini,selanjutnya menjadi harta warisan), yakni tidak saja terjadi perubahan pada adanyapenghapusan Hak Opsi atas perkara waris, tetapi juga asas dan dasardasar penentuanmengadili perkaranya seperti asas personalitas keislaman ;Bahwa dengan demikian, dengan diberlakukannya Undangundang No. 3 tahun 2006atau tidak menutup kemungkinan akan muncul problematika hukum dan titiksinggung antara dua Pengadilan tersebut, yakni Pengadilan Negeri disatu sisi danPengadilan Agama disisi lainnya ;Bahwa titik singgung
Pengadilan PTUN SERANG TUN
Register : 03-06-2021 — Putus : 18-11-2021 — Upload : 19-11-2021
Putusan PTUN SERANG Nomor 35/G/2021/PTUN.SRG
Tanggal 18 Nopember 2021 — Penggugat:
1.Inah Binti H.Hasan Bin Mida
2.Munawaroh Binti H.Hasan Bin Midia
3.Martum Bin H.Hasan Bin Mida
4.Suharta Bin H.Hasan Bin Mida
5.Julaelah Binti Juned Bin Hasan Bin Mida
6.Hapid Mujaedi Bin Juned
7.Julaeha Binti Juned
8.Siti Juliah Binti Juned
9.Muhammad Hamidin Bin Juned
10.Junarsih Binti Juned
11.Maya Kusmiati Binti Kusnadi
12.Desy Kusumawati Binti Kusnadi
Tergugat:
Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Tangerang
Intervensi:
1.Agus Tanu
2.Tuti Tanu, S.E.
3.Juliani Tanu
4.Teguh Mulyadi Tanu
235 — 147
  • Eksepsi Kewenangan Absolut,Halaman 24, dari 89 Halaman, Putusan No.35/G/2021/PTUN.SRGa. bahwa materi permasalahan yang diangkat dari peristiwa hukumyang diutarakan dalam isi posita gugatan Penggugat dalamgugatannya secara subtansial materi permasalahannya sangatmenitik beratkan pada titik singgung mengenai yang berhak atasobjek hak keperdataan dari kepemilikan tanah yang merasamilik Penggugat, akan tetapi secara yuridis telah diterbitkan SuratKeputusan Pejabat Tata Usaha Negara berupa:1) Sertipikat
    Eksepsi Kompetensi Absolut: Bahwa dalam gugatannya Para Penggugat secara subtansial meteripermasalahannya sangat menitik beratkan pada titik singgung mengenaiyang berhak atas objek hak keperdataan dari kepemilikan tanah yangmerasa milik Para Penggugat, akan tetapi secara yuridis telah diterbitkansurat Keputusan Pejabat Tata Usaha Negara berupa; Sertipikat Hak MilikNomor 357/Talagasari, tanggal 6 Agustus 1996, Gambar Situasi Nomor22849/1995 Tanggal 28 Desember 1995, seluas 7.130 m2 atas namaSumarni
Pengadilan MS BIREUEN Perdata Agama Perceraian
Register : 08-05-2017 — Putus : 04-08-2017 — Upload : 29-11-2017
Putusan MS BIREUEN Nomor 180/Pdt.G/2017/MS.BIR
Tanggal 4 Agustus 2017 — PEMOHON Vs TERMOHON
23 — 13
  • Prinsipnyatermohon bukan ingin mengelak dengan uang 2 juta tersebut, akan tetapiNampak sekali kelembutanya sebagai seorang pria yang berparas waria.Belum lagi kalau termohon singgung dengan dana sertifikasi yang takpernah termohon lihat saat itu. Padahal dana sertifikasi sebanyak 12 juta,tapi termohon sebagai seorang istri tidak pernah dapat.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Khusus PHI
Putus : 18-05-2015 — Upload : 30-08-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 183 K/Pdt.Sus-PHI/2016
Tanggal 18 Mei 2015 — PT CITRA SURYA ABADI PRIMA VS 1. IBNU HASYIM, DKK
34 — 18 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Perusahaan;Bahwa Judex Facti Pengadilan Negeri Tidak Saksama Dalam MemberikanPertimbanganPertimbangan Putusan (Onvoldoende Gemotiveera);Bahwa Sebagai patokan umum untuk mengatakan putusan Judex Factionvoledoende gemotiveerd, apabila pertimbangan yang singkat dan kabur,diambil kesimpulan menolak atau mengabulkan gugatan tanpa didasari dandidukung oleh alat bukti yang meenuhi batas minimal pembuktian Padaumumnya suatu putusan suatu putusan yang dikategori onvoledoendegemotiveerd, sering bertitik singgung
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata
Putus : 21-01-2016 — Upload : 15-09-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2309 K/Pdt/2015
Tanggal 21 Januari 2016 — AFNIDA DJOENED, BSc melawan PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA Cq. MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA, Cq. GUBERNUR ACEH dan 1. PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA Cq. MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA, Cq. GUBERNUR ACEH, Cq. KEPALA DINAS PENGAIRAN ACEH, dk
46 — 46 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Sebagaimana telah Tergugat Ill singgung, fungsi Tergugat IIIa. 1.10.a. 1.11.adalah pengawasan dan fungsi legislasi, maka mustahil kepadaTergugat Ill dihukum untuk menetapkan dan mengesahkananggaran, karena Tergugat III adalah lembaga legislatif yangtidak dapat dituntut secara perdata karena masalah perdataadalah masalah yg menyangkut antara pribadi ke pribadi (privat)dalam lapangan harta kekayaan, atau Badan Hukum Publikyang memiliki hubungan perdata dengan persoon atau Badanhukum lainnya;Bahwa Tergugat