dengan membubuhkan parafpada masingmasing halaman yang telah dibaca dan membubuhkantanda tangan sebagai tanda telah mengerti dan sepakat dengan isiperjanjian kredit;Bahwa Perjanjian Kredit Nomor Add001/T/820P8/03/13P/KM101 tanggal6 Maret 2013 yang telah dirubah berdasarkan Perubahan Perjanjian KreditNomor A0027/F/820B7/10/13B82001083 tanggal 18 Oktober 2013 dibuatatas dasar kesepakatan dengan kemauan bebas antara PemohonKeberatan dengan Termohon Keberatan tanpa kekhilafan ataupun paksaanataupun tipuan

Tipu muslihat adalah suatu tipuan yang sedemikian licik sehingga orangyang berpikiran normal dapat tertipu. Rangkaian kebohongan adalah adanyabeberapa (kalimat) kebohongan yang tersusun sedemikian rupa, sehinggakebohongan yang satu bisa ditutupi oleh kebohongan yang lain, sehinggamenjadi suatu cerita yang seolah olah benar.

perluharus orang yang dibujuk sendiri, bisa dilakukan oleh orang lain, dan dalamperumusan unsur ini membujuk untuk memberikan hutang ataumenghapuskan piutang juga termasuk didalam perumusan pasal ini; Pengertian nama palsu adalah nama yang bukan namanya sendiri; Pengertian keadaan palsu misalnya mengaku dan bertindak sebagai agenpolisi, noteris, pastor, pegawai kotapraja, pengantor surat pos, dansebagainya yang sebenarnya ia bukan pejabat itu; Pengertian Akal cerdik atau tipu muslihat yaitu suatu tipuan

Bahwa Pemohon/Termohon Rekovensi memang sales tetapi jugapengusaha sebab Termohon sudah hidup sebagai suami isteri cukup lamadan tahu persih caranya berbisnis, dan ia bilang hasil peroulannya hanyaRp. 3.000.000, (tiga juta rupiah) itu hanyalah tipuan saja sebab Termohonpernah kerja sehingga tahu dia berpenghasilan satu bulan bisa mencapaiRp. 30.000.000, sampai Rp.50.000.000.;.

Perlu juga diperhatikan bahwa, jika kuasa menjual inibagian yang tak terpisahkan dari PJB Lunas, maka dalam hal akta PJB Lunastersebut telah ditandatangani dengan sempurna tanpa ada unsur khilaf, paksaanmaupun tipuan, maka proses PJB Lunas, yang dilanjutkan menjadi AJB dansampailah pada balik nama sertifikat tersebut, memang sudahberjalansebagaimana seharusnya;Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P1 tentang Sertifikat Hak MilikNomor 01891, seluas 3.101 M*, Surat Ukur Nomor 01393/Gapuk/2017 atas namaHaji

dituangkanpara pihak, itu merupakan undangundang bagaimanapun modelnya didalamdan yang bisa membatalkan undangundang itu adalah putusan pengadilan,selama tidak terjadi perjanjian kKedepan, dan saya lanjutkan lagi dalam pasal1320 tentang syarat sahnya perjanjian sudah saya terangkan diawal danditambah lagi dengan pasal 1321 bahwa selama perjanjian dibuat dalamkeadaan sadar, tanpa paksaan, dan tidak dalam tekanan dan selama dapatdibauktikan bahwa perjanjian dibuat dalam keadaan sadar, tanpa paksaan,tanpa tipuan

sengketa tersebut sebagaimana kami sebutkandalam jawaban tanggal 14 April 2014.Bahwa dengan diajukannya Gugatan Perkara Perdata nomor : 01/Pdt.G/2014/PN.OLM, Penggugat berspekulasi dengan memunculkan dalil objek baru tanahlain milik para Tergugat sendiri diluar objek tanah sengketa Perkara Perdatanomor : 98/PDT/G/1988/PN.KPG JO Putusan Pengadilan Tinggi Kupang nomor :94/PDT/1990/PTK JO Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor : 1412K/PDT/1992.Bahwa dengan demikian para Tergugat menolak dalil tipuan

Atau diperoleh atau karena paksaan atau tipuan".Bahwa dengan adanya klausula yang pada pokoknya apabila hingga tanggal 31 juli2016 Tergugat I tidak melakukan pelunasan kepada Penggugat maka tanah tersebutmenjadi milk Penggugat telah nyata bahwa kuasa tersebut bertentangan denganUndang undang No 4 Tahun 1996 Tentang hak tanggungan.

sesuai surat jual beli tanah, melainkan hanyaseluas 1.845 M2 dan akses masuk hanya selebar 1(satu) meter;Menimbang, bahwa dengan memperhatikan konstruksi dari suratgugatan yang dibuat oleh Para Terbanding semula Para Penggugat bahwagugatan didasarkan kepada adanya perbuatan wanprestasi yang dilakukanoleh Para Pembanding semula Para Tergugat, yang mana yang dijadikan dasaradalah adanya perbuatan sebagaimana yang dimaksudkan dalam Pasal 1321KUHPerdata, yaitu adanya tipuan (bedrog) atas luas tanah yang

/administrasi negara, yang dapat dibagi menjadi duagolongan atau kategori, yakni:(2) asasasas yang mengenai prosedur dan atau prosespengambilan keputusan, yang bilamana dilanggar secara otomatismembuat keputusan yang bersangkutan batal karena hukumtanpa memeriksa lagi kKasusnya;;Menurut Hukum Administrasi Negara, suatu tindakan HukumAdministrasi Negara yang tidak memenuhi prosedur dan syaratmerupakan tindagqkan Administrasi Negara yang tidak teratur,sehingga dapat dibatalkan, sedangkan jika ada tipuan

Putusan Nomor481 K/TUN/2015otomatis membuat keputusan yang bersangkutan BATALKARENA HUKUM tanpa memeriksa lagi kasusnya;MENURUT HUKUM ADMINISTRASI NEGARA, SUATUTINDAKAN HUKUM ADMINISTRASI NEGARA YANG TIDAKMEMENUHI PROSEDUR DAN SYARAT MERUPAKANTINDAKAN ADMINISTRASI NEGARA YANG TIDAKTERATUR, SEHINGGA DAPAT DIBATALKAN, SEDANGKANJIKA ADA TIPUAN DAN/ATAU PAKSAAN MENJADI BATALDEMI HUKUM (NIETIG VAN RECHTWEGE).d) Adanya Bukti P.12 telah menjawab cacat prosedur dan syarat dalamditetapkannya KRK, dan Objek

pemerintah/administrasi negara, yangdapat dibagi menjadi dua golongan atau kategori, yakni:(2) asasasas yang mengenai prosedur dan atau prosespengambilan keputusan, yang bilamana dilanggar secara otomatismembuat keputusan yang bersangkutan BATAL KARENAHUKUM tanpa memeriksa lagi kasusnya;Menurut Hukum Administrasi Negara, Suatu Tindakan HukumAdministrasi Negara Yang Tidak Memenuhi Prosedur Dan SyaratMerupakan Tindakan Administrasi Negara Yang Tidak Teratur,Sehingga Dapat Dibatalkan, Sedangkan Jika Ada Tipuan

Penggugat d.r. selaku kapala rumah tangga tidaklayak, akibatnya Tergugat d.r. tidak mampu untuk menghadapinya,maka Tergugat d.r. memilih lebih baik berpisah dantinggalbersama dengan anakanak Penggugat dan Tergugat dari padamembina rumah tangga dengan Penggugat d.r. di mana tingkahlaku Penggugat d.r. bercorak ragam demi untuk mencapai itikadburuknya, sehingga Tergugat d.r. sudah menilai rumah tanggaPutusan Perkara Nomor 0058/Pdt.G/2014/PA Kdi,hal 19 dari 47 halamanPenggugat d.r. bagaikan sebuah negeri tipuan

atau izinyang telah disepakati bersama atau disetujui oleh korban untuk berbuat atau tidakberbuat, maka orang tersebut tidak dapat dihukum ; Persetujuan atau izin darikorban merupakan asas hukum klasik bahwa suatu perbuatan yang menunjukkansemua ciri delik tetapi berwatak tidak dapat dipidana jika ada persetujuan dariorang yang kepentingan hukumnya berkaitan secara langsung atau korban, yangdikenal dengan adagium volenti non fit iniura, asalkan pemberian persetujuanatau izin tersebut bukan karena tipuan

apabila pelakumelakukan perbuatan licik, yakni menawarkan sesuatu kepada orang lain (korban) denganmelakukan perbuatan tertentu. dengan menggunakan media berupa sesuatu barang baikdisertai atau tanpa disertai dengan ucapan katakata bohong, yang sekilas apa yang diperbuatpelaku tersebut benar dan akan menguntungkan orang lain, sehingga dengan perbuatan pelakutersebut orang lain (korban) terpedaya dan tergerak untuk mengikuti penawaran pelaku tersebut,27padahal apa yang diperbuat pelaku tersebut hanya tipuan

Sedangkan didalam Pasal 8 dinyatakan bahwa Tertanggung yang bertujuanmemperoleh keuntungan dari jaminan Polis ini tidak berhakmendapatkan ganti rugi apabila dengan sengaja :Mengungkapkan fakta dan atau membuat pernyataan yang tidak benar tentang halhal yang berkaitan dengan permohonan yang disampaikan pada waktu pembuatanpolis ini dan yang berkaitan dengan kerugian dan atau kerusakan yang terjadi;e Memperbesar jumlah kerugian yang diderita ;e Mempergunakan surat atau alat bukti palsu, dusta atau tipuan

Add001/T/820P8/03/13P/KM101 tanggal 6Maret 2013 yang telah dirubah berdasarkan Perubahan Perjanjian Kredit No.A0027/F/820B7/10/13B82001083 tanggal 18 Oktober 2013 dibuat atas dasarkesepakatan dengan kemauan bebas antara Pemohon Keberatan denganTermohon Keberatan tanpa kekhilafan ataupun paksaan ataupun tipuan (Pasal1320 KUHPerdata), Para Pihak telah cakap hukum (Pasal 1329 KUHPerdata),serta merupakan suatu hal tertentu (Pasal 1333 dan pasal 1332 KUHPerdata)dan sebab yang halal (Pasal 1337 KUHPerdata

halal/causa yang halal mengandung pengertian bahwa padabenda (objek hukum) yang menjadi pokok perjanjian itu harus melekat hakyang pasti dan diperbolehkan menurut hukum sehingga perjanjian itu kuat;Menimbang, bahwa dengan mendasarkan pada pertimbangan di atas,telah ternyata bahwa memang benar telah ada suatu perjanjian antara masingmasing Para Penggugat dengan Tergugat, hal mana perjanjian tersebut tidakdisangkal oleh Tergugat dan juga tidak dapat dibuktikan ada pemaksaan dalampenandatangannya, tipuan

ada hutangnya dan sudah dibayar, sedangkandetailnya saksi tidak tahu;Menimbang, bahwa berdasarkan bukti bukti Penggugat tersebut diatasdan keterangan para saksi yang hanya karena mendengar cerita dariPenggugat dan anak dari Penggugat menerangkan ada punya hutang Rp2.000.000.000, (dua milyar Rupiah) kepada Tergugat dengan jaminanperhiasan dan tanah dan bangunan yang menjadi objek sengketa, tidak saksiyang menerangkan bahwa peralihan hak atas tanah dan atas rumah itu, karenatekanan , paksaan atau tipuan

;Menimbang, bahwa jaminan perhiasan sebesar Rp 1.100.000.000,(satu milyar seratus juta Rupiah) dan jaminan tanah dan rumah Para Penggugatdijaminkan kepada Tergugat adalah adalah wajar karena masih ada hutangyang belum dibayar dan tidak ada unsur paksaan, tekanan atau tipuan karenamasingmasing pihak menghadap kepada Tergugat Il sebagai Notaris yangmembuat Akta Pengakuan Hutang dan Pengikatan Jual Beli dan Kuasa UntukMenjual;Menimbang, bahwa apabila perjanjian itu tidak disetujuil, maka ParaPenggugat

tetapiitupun tidak dilakukan oleh Para Penggugat;Menimbang,bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum diatas,berdasarkan buktibukti dari Penggugat dan saksisaksi dari Para Penggugattidak saling mendukung dan tidak dapat membuktikan bahwa Tergugat ,Tergugat ll dan Tergugat Ill melakukan perbuatan Penyalahgunaan Keadaan(Misbruik Van Omstandngheden);Menimbang, bahwa perjanjian jual beli yang dilakukan oleh satu pihak/Tergugat , Tergugat Il, Tergugat Ill, tidak ada terbukti dibawah tekanan,paksaan atau tipuan

Doktrin Misbruik vanOmsstandig Heiden, pada dasarnya ialan untuk melengkapi syaratSepakatdalam Pasal 1321 KUHPerdata.Bahwa berdasarkan doktrin Misbruik van Omstadig Heiden, kata sepakatdianggap tidak pernah terjadi, apabila perjanjian atau perikatanmengandung : bedrog (tipuan), dwang (paksaan), dwaling (kesilapan) danmisbruik van omstadig heiden (penyalahgunaan keadaan).Bahwa jika syarat subyektif dalam Pasal 1320 KUHPerdata ini tidakdipenuhi, maka perikatan itu pada pokoknya tetap berlaku (tidak

Saidin, S.H., M.Hum yang antara lain pada pokoknya menerangkan : Bahwa sekalipun dalam hukum perdata dikenal adanya Doktrin Misbruikvan Omstandigheiden (Penyalahgunaan Keadaan) Doktrin Misbruik vanOmstandigheiden, pada dasarnya ialah untuk melengkapi syaratSepakatdalam Pasal 1321 KUHPerdata; Bahwa berdasarkan doktrin Misbruik van Omstandigheiden, kata sepakatdianggap tidak pernah terjadi, apabila perjanjian atau perikatanmengandung : bedrog (tipuan), dwang (paksaan), dwaling (kesilapan) danmisbruik

sebagaimanadimaksud pada ayat (1).Putusan Nomor 26/G/2019/PTUN.PBR halaman 46 dari 55 halamanPasal 63 ayat (5) : Keputusan perubahan tidak boleh merugikan WargaMasyarakat yang ditunjuk dalam Keputusan.Menimbang, bahwa sehubungan dengan kesalahan penulisan suratkeputusan dapat dilakukan perubahan dengan menarik kembali suatu suratkeputusan yang telah dibuat, apabila memenuhi beberapa syarat yangtermuat pada asasasas berikut ini: 1) suatu keputusan yang dibuat karenayang berkepentingan menggunakan tipuan

MelepaskanHak No. 28 tanggal 07 Juli 2009 dibuat serta ditandatangani oleh TUTIKPURWIJIYATI (istri Penggugat III), Penggugat III dan Tergugat dihadapanSUNARTO, SH (Tergugat II) Notaris di Surakarta, maka membuktikanHalaman 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor 95/Padt.G/2018/PN SktAkta Perjanjian Pengikatan Jual Beli No. 27 tanggal 07 Juli 2009 dan AktaSurat Kuasa Menjual Dan Atau Melepaskan Hak No. 28 tanggal 07 Juli2009 tersebut telah ditandatangani dengan sempurna tanpa ada unsurkhilaf, paksaan maupun tipuan