Ditemukan 829 data
80 — 41 — Berkekuatan Hukum Tetap
Ginting, dan Masmin Bangun (Alm.) juga tidak pernahmendapatkan izin menurut hukum, sebagaimana yang diatur dalam Pasal 40Peraturan Pemerintah RI Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan UndangUndang RI Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang berbunyi apabilaseorang suami bermaksud untuk beristri lebih dari seorang, maka ia wajibmengajukan permohonan secara tertuis kepada Pengadilan, mengingat halhaltersebut di atas, maka sudah barang tentu, menurut hukum tentang perkawinanMasmin Bangun (Alm.) dengan
65 — 31
Kartu Keluarga atas nama Bambang Widoyoko, suami dari AtlitLariana Oktaviani (Tergugat Ill) terbitan tahun 2013, didalamkolom orang tua tertuis nama .NGASMANI danSUSETYONINGS IH;5. Surat Pernyataan Ahli Waris yang dibuat oleh Atlit Niken Nilasari(Tergugat Il) tanggal 18 Agustus 2014 yang diketahui oleh RTdan RW setempat yang menerangkan bahwa Tergugat Il danTergugat Ill benar anak dari Alm.
133 — 121
jawabannya secaratertulis yang pada pokoknya membantah seluruh dalil/alasanalasan paraPenggugat/ Kuasanya, kecuali yang secara tegas telah diakuinya;Menimbang, bahwa terhadap jawaban para Tergugat/ Kuasanyatersebut, para Penggugat / Kuasanya telah menyampaikan Replik secaratertulis yang pada pokoknya membantah seluruh dalil/alasanalasan yangdikemukakan oleh para Tergugat / Kuasanya, kecuali yang secara tegastelah diakuinya;Menimbang, bahwa para Tergugat/ Kuasanya telah menyampaikanduplik secara tertuis
15 — 3
dilaksanakanakan tetapi tidak berhasil rukun lagi/ gagal:;Bahwa Majelis Hakim setiap persidangan senantiasa berusahamenasehati Penggugat dengan Tergugat agar tetap hidup rukun danmempertahankan keutuhan serta membina rumah tangga, namun tidakberhasil;Bahwa selanjutnya surat gugatan Penggugat dibacakan, yang isinya tetapdipertahankan oleh Penggugat dengan penjelasan olehnya sendiri dalam persidangan ;Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah didengarketerangannya dan memberikan jawaban secara tertuis
48 — 25
Sesungguhnya adalah sebuah keanehan dan kemustahilan darigugatan yang berperihal : Gugatan Wanprestasi dan TuntutanGanti Rugi, sebab mana mungkin pemerintah daerah provinsiPapua Barat sebagai perpanjangan tangan pemerintah pusat,hendak membayar hakhak pihak ketiga atau pihak mana punketika tidak ada sebuah Perjanjian Tertuis atau Kontrak secaraTertulis yang dibuat baik di hadapan pejabat public (notaris)Halaman 16 dari 35 Putusan Perdata Gugatan Nomor 9/Padt.G/2019/PN.Mnkmaupun karena suatu Putusan
34 — 16
Munawwarah,S.H, M.H, sidang ditunda untuk memberikan kesempatan Mediatormelaksanakan tugas mediasi namun menurut laporan mediator bahwaPenggugat dengan Tergugat gagal mencapai kesepakatan, sehinggapemeriksaan perkara dilanjutkan.Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut Tergugat diwakili kuasahukumnya memberikan jawaban secara tertuis sebagai berikutDalam Eksepsi :Perihal belum waktunya gugatan diajukan oleh Penggugat1.Bahwa H.
67 — 19
Menolak dalildalil gugatan Pemohon.Menimbang, bahwa berdasarkan jawaban Termohon tersebut, Pemohonmengajukan Reflik secara tertuis sebagai berikut :1.
60 — 33
Termohon dikarenakan rumah tanggaPemohon dan Termohon tidak harmonis lagi, sering terjadi perselisihan danpertengkaran yang disebabkan karena Termohon sering berbohong, tidakpatuh terhadap Pemohon, sering membantah dan melawan apabila ditegur danselingkuh dengan pria lain bernam XXX, akibatnya sekarang Pemohon danTermohon sudah berpisah tempat tinggal sejak bulan April 2021 sampaisekarang;Menimbang, bahwa terhadap dalildalil permohonan Pemohon tersebutTermohon telah menyampaikan jawaban secara tertuis
35 — 6
Oleh karenaitu beban pembuktian terhadap kebenaran nafkah lampau sebagaimanatercantum dalalm dalil Penggugat tersebut, dibebankan kepada Penggugat.Sedangkan kepada Tergugat juga patut dibebankan pembuktian terhadapdalildalil bantahannya dengan menyatakan Tergugat tidak melalaikan dantetap memberikan nafkah kepada Penggugat ;Menimbang, bahwa dari keseluruhan bukti diajukan Penggugat berupanafkah lampau, baik bukti tertuis maupun dari saksisaksi, tidak adasatupun alat bukti dapat menguatkan dalil gugatan
17 — 7
2021/PA.Kis.Dan/atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yangseadiladilnya.Bahwa terhadap replik Pemohon, Termohon telah mengajukan dupliknyasecara lisan tanggal 22 Juni 2021 yang pada intinya tetap dengan jawabannyadan gugatan reknpensi terdahulu;Bahwa proses jawab menjawab, replik dan duplik dari para pihakdipandang cukup, maka agenda persidangan dilanjutkan dengan pembuktian.Bahwa untuk meneguhkan dalildalil permohonannya, Pemohonmengajukan bukti tertulis dan saksisaksi;Bukti Tertuis
113 — 21
., akan tetapi tidak berhasil, hal ini sesuai dengan Laporan Hasil Mediasi dari HakimMediator tertanggal 05 Mei 2009 yang kesimpulannya bahwa usaha perdamaian tidaktercapai, maka pemeriksaan perkara ini dimulai denganmembacakan Surat Gugatan Penggugat tertanggal 12 Februari 2009 dimana PihakPenggugat melalui kuasanya menyatakan tetap pada isi gugatannya ;Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut pihak Kuasa Tergugat danKuasa Turut Tergugat telan mengajukan Jawabannya secara tertuis tertanggal
167 — 25
berupa Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) tanpa pesangonsebagaimana dalam pasal 65 ayat (14) PKB tersebut, sehingga PKB disebutOVERLAPPING dengan UU No. 13 tahun 2003, namun sepanjang mogokkerja tersebut dilakukan melalui prosedur maka hal itu dianggap sah ;Bahwa didalam UU No. 13 tahun 2003 tidak mengatur sanksi mogok kerjayang tidak prosedur, tetapi diatur dalam Kepmentrans No. 232 tahun 2003tentang akibat mogok tidak sah dikatagorikan mangkir setelah oleh Perusahaandipanggil 2 kali secara patut dan tertuis
50 — 32
mempunyai hak untuk melakukan perouatanperbuatan seperti yangdiatur dalam Pasal 114 Ayat (1) Undangundang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentangNarkotika tersebut, sedangkan yang dimaksud Melawan hukum adalah : Mencakupperbuatan melawan hukum dalam arti formil yaitu perouatan yang diatur dalamperundangundangan secara tertulis dimana apabila perouatan tersebut dilakukanmaka dapat dipidana dan melawan hukum dalam art materil yaitu meskipunperouatan tersebut tidak diatur dalam peraturan perundangundangan secara tertuis
75 — 5
Menetapkan supaya terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,00(dua ribu rupiah);Setelah mendengar permohonan Terdakwa secara tertuis yang padapokoknya menyatakan mengakui bersalah, mohon keringanan hukuman denganalasan menyesali perouatannya dan beranii tidak akan mengulangi lagi dikemudianhari;Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonanTerdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan PenuniutUmum yang pada pokoknya tetap
65 — 26
Penggugat ingin hak asuh anak ke Penggugat sebagai ibunyakarena tergugat telah melanggar isi surat perjanjian yang dibuat padatanggal 28 Januari 2020;Menimbang, bahwa terhadap alasan gugatan Penggugat di atasTergugat menolak gugatan penggugat,maka menurut hukum (Pasal 163 HIR)Penggugat berkewajiban membuktikan dalil gugatanya;Menimbang,bahwa untuk menguatkan dalill gugatannya Penggugatmengajukan bukti tertuis berupa P1 sampai dengan P8 dan 2 (dua) orangsaksi bernama :XXXXX dan XXXX,sedangkan pihak
31 — 22
sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karenapersoalan ekonomi dimana penghasilan pemohon masih sangat terbatassedangkan termohon tidak bisa menerima apa adanya ;Menimbang, bahwa berdasarkan dalil permohonan pemohon yangdikuatkan dengan keterangan saksisaksi pemohon ternyata kedua belahpihak sudah berpisah tempat tinggal sejak bulan September 2020, walaupuntelah diupayakan untuk dirukunkan, namun tidak berhasil ;Menimbang, bahwa termohon didepan persidangan mengajukan pulaalat bukti tertuis
78 — 55 — Berkekuatan Hukum Tetap
Nomor 356 K/Pdt/2017Pemohon Kasasi (SEBI Nomor 14 butir VII.D ayat (4) huruf b angka 3f); Termohon Kasasi telah nyata melanggar ketentuan pokokpokok etikapenagihan, karena dalam melakukan penagihan ke tempat Pemohon Kasasibekerja tidak mendapat persetujuan tertuis terlebin dahulu dari PemohonKasasi (SEBI No. 14 butir VII.D ayat (4) huruf b angka 3h); Termohon Kasasi telah nyata melanggar ketentuan penyampaian informasitertulis bagi pemegang kartu kredit, karena Termohon Kasasi tidakmemberikan ringkasan
55 — 7
Membebankan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesarRp. 5.000, (lima ribu rupiah);Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat HukumTerdakwa yang disampaikan secara tertuis tertanggal 1 September 2016 padapokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman dengan alasan bahwaTerdakwa mengaku bersalah dan menyesali perouatannya serta beranj tidak akanmengulangi lagi perouatannya;Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan /permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan
23 — 2
hasilnya dibagi sesuai bagian masingmasing Penggugat danTergugat ;Menimbang bahwa mengenai sepeda motor Vario tahun 2015 yangdidalilkan Penggugat Rekonpensi sebagai harta bersama TergugatRekonpensi membantahnya, Tergugat mendalilkan bahwa sepeda motortersebut telan kredit sejak Mei 2015 sebelum Penggugat dan Tergugatmenikah pada Agustus 2015 dan atas nama ibu Tergugat yaitu Sanimayang kredit juga atas nama Sanima ;Menimbang bahwa atas bantahan Tergugat tersebut PenggugatRekonpensi mengajuka bukti tertuis
81 — 66
Kemudian PengadilanTata Usaha Negara, sesuai pasal 50 Undang Undang No. 5 tahun 1986bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikansengketa Tata Usaha Negara di tingkat pertama ;Bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 5 Undang Undang No. 5 tahun 1986tentang pengadilan Tata Usaha Negara jo Pasal 1 angka 9 Undang Undang No. 51 tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Undang UndangNo. 5 tahun 1986 tentang pengadilan Tata Usaha Negara mendefinisikanKeputusan Tata Usaha Negara adalah : Suatu penetapan tertuis