MAteral ........ceeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee : Rp. 6.000,JUMIAN 0... ceeceeeeeceeeeeeeeeeeeees : Rp. 166.000,(Seratus enam puluh enam ribu rupiah)Salinan Resmi Penetapan ini Sesuai dengan aslinyaSebanyak 9 (Sembilan) lembar diberikan untuk Kepentingan DinasPengadilan Negeri/PHI/Tipikor BengkuluKoordinator PTSP,A. WIBISONO, S.SosNIP. 19601224 198102 1 002 Halaman 9 dari 9 Halaman Permohonan No. 154/Pdt.P/2019/PN Bgl

., Panitera Pengganti,Untuk salinan yang sama bunyinya oleh: dtoWakil Panitera Pengadilan Tinggi Banda Aceh; SYAWALUDDIN,SH.T.TARMULI,SH.Halaman 7 dari 7 halaman Putusan Nomor 121/PID/2020/PT BNAUntuk salinan yang sama bunyinya oleh:Wakil Panitera Pengadilan Tinggi Banda Aceh;T.TARMULI,SH.Untuk salinan yang sama bunyinya oleh :Pengadilan Tinggi/Tipikor Banda AcehWakil PaniteraT. TARMULI SH.Nip. 19611231 198503 1 029Halaman 8 dari 7 halaman Putusan Nomor 121/PID/2020/PT BNA

2.000.000.000,00 (dua milyar Rupiah);Bahwa uang pinjaman sebesar Rp 2.000.000.000,00 (dua milyar Rupiah) yangdiserahkan Penggugat kepada Tergugat adalah uang milik Dinas PendapatanDaerah Propinsi Kepulauan Riau yang ada dalam penguasaan Penggugat selakuBendaharawan Dispenda Propinsi Kepulauan Riau yang belum disetorkan ke BPDCabang Batam;Bahwa akibat Tergugat belum melunasi hutangnya tersebut, maka saat iniPenggugat telah diperiksa dan ditahan oleh Kejaksaan Tinggi Kepulauan Riausebagai tersangka dalam kasus Tipikor

Keputusan pemberhentian tidak dengan hormatsebagai PNS yang melakukan Tipikor sebelum berlakunya UU No 5Halaman 36 dari 93 Halaman Putusan Nomor :23/G/2019/PTUN.SBY.Tahun2014;c. Contoh 2. Keputusan pemberhentian tidak dengan hormat sebagai PNS yang melakukan Tipikor setelah berlakunya UU No 5Tahun 2014 tetapi sebelum berlakunya Peratura Pemerintah Nomor 11 Tahun2017;d. Contoh 3.

Keputusan pemberhentian tidak dengan hormatsebagai PNS yang melakukan Tipikor setelah berlakunya UU No 5Tahun 2014 #=Peraturan Pemerintah Nomor 11 TahunDisertai petunjuk : bahwa apabila Instansi Pusat maupun Daerahsetelah melakukan verifikasi/validasi/klarifikasi menemukan data PNSyang dihukum penjara atau kurungan Karena Melakukan TindakPidana Kejahatan Jabatan atau Tindak Pidana Kejahatan Yang adaHubungannya Dengan Jabatan, diluar dari Data yang disampaikan,maka PPK harus memberhentikan tidak dengan

Contoh 1: Keputusan Pemberhentian tidak denganhormat sebagai PNS yang melakukan Tipikor sebelumberlakunya Undang Undang Nomor 5 Tahun 2014:;c. Contoh 2: Keputusan Pemberhentian tidak denganhormat sebagai PNS yang melakukan Tipikor setelahberlakunya Undang Undang Nomor 5 Tahun 2014 tetapisebelum berlakunya Peraturan pemerintah Nomor 11Tahun 2017;d.

Contoh 3: Keputusan Pemberhentian tidak dengan hormat sebagai PNS yang melakukan Tipikor setelahberlakunya Undang Undang Nomor 5 Tahun 2014 danPeraturan pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 ;Disertai catatan, bagi instansi pusat dan daerah setelahmelakukan verifikasi/validasi/klarifikasi menemukandata PNS yang dihukum Penjara atau KurunganKarena melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatanatau Tindak Pidana Kejahatan yang ada HubungannyaDengan Jabatan diluar dari data yang disampaikan,maka PPK harus memberhentikan

atasan langsung wajib melakukan pemeriksaan danpemeriksaan itu sifatnya tertutup dan dituangkan dalam Berita AcaraPemeriksaan PP No. 53 Tahun 2010 Pasal24; Bahwa untuk PTDH dasarnya Putusan Pengadilan Yang berkekuatan hukum tetap, tidak perlu adanya pemeriksaan karenasudah ada putusan pengadilan yang berkekuatan hukum Bahwa keberatan dari Tim kabupaten Blitar itu adalah kalaudiberlakukan surut ini bagaimana dengan produk hukum yang sudahdikeluarkan oleh salah satu PNS yang melakukan tindak pidana tipikor

Diperpanjang Wakil Ketua Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Kupangsejak tanggal 17 Juli 2021 s/d tanggal 15 Agustus 2021;5. Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang, sejaktanggal 16 Agustus 2021 s/dtanggal 14 September 2021;6. Diperpanjang Wakil Ketua Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Kupangsejak tanggal 15 September 2021 s/d tanggal 13 November 2021 ;7.

Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Tinggi Kupangsejak tanggal 14 November 2021 s/d tanggal 13 Desember 2021 ;8. Penahanan Ketua Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Tinggi Kupang pasal 27ayat (1) KUHAP sejak tanggal 19 November 2021 s/d 18 Desember 2021;9.

Penahanan Ketua Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Tinggi Kupang pasal 27ayat (2) KUHAP sejak tanggal 19 Desember 2021 s/d 16 Februari 2022 ;Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Gilberttius William Siung, S.H danLevry Smaut Kapitan, S.H, beralamat di Karkameng, RT 01,RW 01, KelurahanHal 1 dari 73 hal Putusan Perkara Nomor 40/PID.SUSTPK/2021/PT KPGMutiara, Kecamatan Teluk Mutiara, Kabupaten Alor, Provinsi Nusa Tenggara Timurberdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 17 November 2021 yang didaftarkan

Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000, (lima ribu rupiah).Bilamana Yang Mulia Majelis Hakim tingkat Banding berpendapat lain, mohonPutusan yang seadiladilnya bagi Pemohon Banding/Terdakwa (Ex Aequo Et Bono);Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Memori Bandingtanggal 1 Desember 2021 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tipikor padaPengadilan Negeri Kelas A Kupang, sesuai Tanda terima Memori Banding Nomor39/Akta Pid.SusTPK/2021/PN Kpg, tanggal 09 Desember

tanggal 7 Desember 2021 yang menerangkan telahmemberi kesempatan kepada Terdakwa dan Penuntut Umum untuk mempelajariberkas perkara sebelum berkas perkara tersebut dikirim ke Pengadilan TinggiKupang;Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi padaPengadilan Negeri Kupang, Nomor 57/Pid.SusTPK/2021/PN Kpg, dijatunkan padatanggal 15 November 2021 dengan dihadiri Penuntut Umum dan Terdakwa.Selanjutnya Penasihat Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum menyatakan bandingterhadap putusan Pengadilan Tipikor

Sehinggadengan demikian, penggunaan Pengraturan Pemeritah tersebut telahmelanggar asas non rektroaktif, mengingat Peraturan Pemerintah tersebutbaru ditetapkan oleh Pemerintah setelah adanya putusan Tipikor Surabaya atas diri Penggugat; Bahwa, seharusnya peraturan pelaksana yang digunakan oleh Tergugat untukmemberhentikan Penggugat secara tidak hormat adalah peraturanpemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri bukanmenggunakan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentangManajemen

tidakbertentangan dan belum diganti berdasarkan Undangundang ini ; Bahwa baik mengacu kepada asas legalitas maupun Pasal 139 UndangUndang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, maka secaraterang dan jelas, Peraturan Pemerintah yang dapat dijadikan patokan ataupedoman untuk pemberhentian seorang Pegawai Negeri Sipil adalahPeraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai NegeriSipil, karena pemberhentian atas diri Penggugat selaku Pegawai Negeri Sipiltersebut di dasarkan pada putusan Tipikor

Dengan kata lain, Peraturan Pemerintah Nomor 11Tahun 2017, hanya dapat diberlakukan bagi Pegawai Negeri Sipil yangterkena putusan Tipikor setelah peraturan tersebut ditetapkan, bukan sebelumperaturan tersebut ditetapkan oleh Pemerintah ; Halaman 12 dari 44 halaman, Putusan Perkara Nomor : 42/G/2018/PTUN. SBY.

SBY.Pegadilan Tipikor pada tanggal 15 April 2016 kemudian Tergugat memberhentikanPenggugat pada tanggal 22 Nopember 2017 yang pada saat itu PeraturanPemerintah dari pelaksanaan UndangUndang Nomor 08 tahun 1974 TentangPokok Pokok Kepegawaian jo UndangUndang Nomor 43 Tahun 1999 tentangPerubahan atas UndangUndang Nomor 08 tahun 1974 Tentang Pokok PokokKepegawaian dinyatakan tidak berlaku karena digantikan oleh PeraturanPemerintah Nomor 11 tahun 2017 Tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil yangpada Pasal

Buchari Kasim tanggal 20 April 2016Kejaksaan Negeri Bengkulu. 5. 1 (satu) bundel map berwarna merah bertuliskan Pengadilan Tindak PidanaKorupsi Pada Pengadilan Negeri Kelas IA Bengkulu yang berisi:a. 1 (satu) bundel Surat Penetapan Nomor 74/Pen.Pid/Tipikor/2015/PN.Bagl.aln Safri, S.Sos Bin Syafei Daud beserta Surat Pengantamya.b. 1 (satu) bundel Surat Penetapan Nomor 75/Pen.Pid/Tipikor/2015/PN.Bgl.a/n Edi Santoni, S.Sos, M.Kes Bin (alm) H.

Toton, SH, MH Hakim ad hoc Tipikor. 42.1 (satu) bundel copy dokumen yang terdiri dari:a. Berita Acara Pemeriksaan Tersangka a.n Safri, S. Sos Bin H. Syafii Daud(alm) tanggal 3 Juli 2014.b. Berita Acara Pemeriksaan Tersangka Lanjutan a.n Safri, S. Sos Bin H.Syafi Daud (alm) tanggal 23 September 2014.c. Berita Acara Pemeriksaan Tersangka Lanjutan a.n Safri, S. Sos Bin H.Syafii Daud (alm) tanggal 11 Desember 2014.d. Berita Acara Pemeriksaan Tersangka Lanjutan a.n Safri, S.

Menetapkan barang bukti berupa:Barang bukti nomor 1 sampai dengan nomor 148 selengkapnya sebagaimana dalamPutusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri BengkuluNomor 56/Pid.SusTPK/2016/PN Bgl tanggal 08 Desember 2016:Membebankan kepada Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara padatingkat kasasi ini, yang ditetapkan sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);Membaca Akta Permohonan Peninjauan Kembali Nomor 11/Akta.Pid/Tipikor/PK/2018/PN Bgl yang dibuat oleh Panitera pada

HELWIS, S.H. membayar biaya perkara sebesarRp5.000,00 (lima ribu rupiah);Membaca putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada PengadilanTinggi Padang Nomor 16/TIPIKOR/2016/PT.PDG tanggal 15 November 2016yang amar lengkapnya sebagai berikut:Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut;Memperbaiki putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada PengadilanNegeri Padang Nomor 19/Pid.Sus/TPK/2016/PN.PDG, tanggal 1 September2016 yang dimintakan banding tersebut sepanjang mengenai lamanya pidanapenjara

daerah PropinsiSumatera Barat knususnya kota Padang;Berdasarkan uraian tersebut di atas dengan ini kami Jaksa/Penuntut Umum(Pemohon Kasasi) mohon dengan hormat kepada Majelis Hakim padaMahkamah Agung RI, untuk menerima permohonan Kasasi kami atas putusanPengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Padang;Alasanalasan kasasi dari Pemohon Kasasi II/Terdakwa:Halhal yang menjadi alasan pengajuan kasasi:Bahwa atas Putusan Pengadilan Tindak pidana Korupsi pada PengadilanTinggi Padang Nomor 16/Tipikor

No. 515 K/Pid.Sus/2017fakta hukum yang terungkap dalam persidangan dan tanpamempertimbangkan seluruh dari keberatankeberatan dalam MemoriBanding:a.Bahwa Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi padaPengadilanTinggi Padang Nomor 16/Tipikor/2016/PT.Pdg tanggal15 November 2016 pada pertimbangan hukum halaman 30 olehJudex Facti seolaholah telah mempertimbangkan seluruhkeberatankeberatan kami sebagai Terdakwa dalam MemoriBanding;.

ayat (3)UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah danditambah dengan UndangUndang Nomor 20 Tahun 2001 juncto Pasal 55 ayat(1) ke1 KUHP, dan oleh karena itu Terdakwa harus dijatuhi pidana yangsetimpal dengan perbuatannya ;Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Primair telah terbukti, makadakwaan Subsidair tidak perlu dipertimbangkan lagi ;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangan tersebut,maka putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan TinggiPadang Nomor 16/TIPIKOR

M.HELWIS, S.H., tersebut;Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi:Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Padang tersebut;Membatalkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi padaPengadilan Tinggi Padang Nomor 16/TIPIKOR/2016/PT.PDG. tanggal 15November 2016 yang memperbaiki putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsipada Pengadilan Negeri Padang Nomor 19/Pid.Sus/TPK/2016/ PN.Pdg. tanggal1 September 2015;MENGADILI SENDIRI:1. Menyatakan Terdakwa H. M.

Tipikor/2013/PN.Tte tanggal 21 Maret 2014 dan No. 25/Pid.

Tipikor/2013/PN.Tte tanggal 21 Maret 2014atas nama terpidana Amin Kadir,SE yang mana keduanya telahmempunyai kekuatan hukum tetap. Sebesar Rp. 700.000.000,(tujuh ratus juta rupiah) dibebankan kepada terpidana Drs.

Tipikor//2013/PN/Tte tanggal 21 Maret 2013 dan No. 25/Pid.

Tipikor/2013/PN.Tte tanggal 21 Maret 2014atas nama terpidana Amin Kadir,SE yang mana keduanya telahmempunyai kekuatan hukum tetap. Sebesar Rp. 700.000.000,(tujuh ratus juta rupiah) dibebankan kepada terpidana Drs. IbrahimArif, sebesar Rp. 700.000.000, (tujun ratus juta rupiah)dibebankan kepada terpidana Amin Kadir,SE dan sisanya sebesarRp. 700.000.000, (tujuh ratus juta rupiah) dipertanggungjawabkankepada terdakwa Sitna,SP Alias Otes Binti Djuma Umarsuni.

(limaribu rupiah).Membaca, putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada PengadilanNegeri Ternate tanggal 06 Januari 2015 Nomor : 25/Pid.Sus/Tipikor/2014/PN.Tteyang amarnya berbunyi sebagai berikut :. Menyatakan Terdakwa Sitna,SP Alias Otes Binti Djuma Umarsuni tersebutdiatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan TindakPidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Primer yaitu : KORUPSIYANG DILAKUKAN SECARA BERSAMASAMA DAN BERLANJUT;.

Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Ambon Nomor2/PID.SUSTPK/2022/PT AMB tanggal 14 Januari 2022 tentang penunjukanMajelis Hakim Tipikor pada Pengadilan Tinggi Ambon yang akanmemeriksa dan mengadili perkara tersebut;2. Penetapan Hakim Ketua Nomor 2/PID.SUSTPK/2021/PTAMB tanggal14 Januari 2022 tentang HariSidang;3. Berkas Perkara Tindak Pidana Korupsi dari Kejaksaan Tinggi Ambonatas nama Tersangka IR.

,M.H) dalam hal ini berbeda pendapat (dissenting opinion)dengan pertimbangan sebagai berikut: Bahwa Terdakwa selakau Kepala kepemerintahan Desa yangmerangkap menjadi Raja dalam melakukan tindak pidana korupsiberkaitan dengan jabatan yang diembannya, yang olehkarenanya Terdakwa telah menyalahgunakan kewenangannyasehingga mengakibatkan kerugian Negara; Bahwa dari fakta hukum tersebut tidaklah tepat terdakwadinyatakan terbukti bersalah dalamdakwaan primer Pasal 2UndangUndang Tipikor, sebab fakta hukum

Terdakwa telahmelawan hukum dalam arti menyalahgunakan wewenangnya(species) dalam Pasal 3 UndangUndang Tipikor, yang bukanmelawan hukum secara umum (genus) sebagaimana diaturdalam dalam Pasal 2 UndangUndang Tipikor; Bahwa terlepas dari bentuk dakwaan yang diajukan JaksaPenuntut Umum di depan persidangan, patutlah dicermatikebiasaankebiasaan yang tidak professional dari para penegakhukum yang sangat sarat kepentingan, yang apabila adasesuatu,Terdakwa akan didakwakan denganbentuk alternatif,akan tetapi

kalau tidak ada sesuatu, maka akan didakwaansecara subsidair, yang seolaholah kalau hakim terlalu mengikutipola pendakwaan secara subsidair, maka apapun yangdidakwakan karena dakwaan Primer Pasal 2 UndangUndangTipikor, maka otomatis dalam unsur melawan hukum Pasal 2UndangUndang Tipikor semua sudah tercakup melawan hukum,termasuk dalam hal ini menyalahgunakan wewenangsebagaimana diatur dalam Pasal 3 UndangUndang Tipikor;Halaman 103 dari 107 halaman Putusan Nomor 2/PID.SUSTPK/2022/PT AMBBahwa ketidakkonsitenan

),karena untuk itulah penyalahgunaan wewenang sebagaiperbuatan melawan hukum khusus (species) diatur secarakhusus (species) dalam Pasal 3 UndangUndang Tipkor;Bahwa terlepas dari kontroversi politik hukum pembentukanundangundang tipikor, penyalahgunaan wewenang khusus(species) diatur dalam Pasal 3 UndangUndang Tipikor mempunyaimakna tersirat, bahwa apabila pejabat atau penyelenggaraNegara yang mempunyai wewenang melakukan korupsi akandihukum lebih berat, akan tetapi kenyataan dalam penegakanhukum,

WakatobiAgama : IslamPekerjaan >: PNSPendidikan : Sarjana (S1);Terdakwa dilakukan penahanan di Rumah Tahanan Negara (Rutan) olehPenyidik, tidak dilakukan penahanan;Penuntut Umum, sejak tanggal 23 Desember 2019 sampai dengan tanggal 11Januari 2020;Hakim Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Kendari, sejak tanggal 6Januari 2020 sampai dengan 4 Februari 2020;Ketua Pengadilan Negeri/PHI/Tipikor, sejak tanggal 5 Februari 2020 sampaidengan tanggal 4 April 2020;Wakil Ketua Pengadilan Tipikor Tingkat

KdiPidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kendari Nomor: 12/Tipikor/2020/PN.Kditanggal 17 Januari 2020;Pengadilan Tindak Pidana Korupsi tersebut;Setelah membaca:1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri/Tipikor Kendari Nomor 1/Pid.SusTPK/2020/PN.Kdi tanggal 6 Januari 2020 tentang Penunjukan dan SusunanMajelis Hakim perkara Terdakwa La Sudi, S.Pd;2. Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Kendari Nomor 1/Pid.SusTPK/2020/PN.Kdi tentang Penetapan Hari Sidang;3.

Bin LA UDA diajukan kepersidangan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadian Negeri Tipikor Kendariberdasarkan Surat Dakwaan Nomor Register Perkara : PDS04/RP9/12/2019 tanggal 6Januari 2020, yang telah dibacakan di depan persidangan sebagai berikut:Primairn Bahwa terdakwa LA SUDI,S.Pd BIN LA UDA baik bertindak sendirisendirimaupun bersamasama dengan saksi ANSAR BIN ARMIN dan saksi M.RAMADHAN ILAHI, SP (penuntutannya diajukan dalam berkas perkara terpisah,)pada hari dan tanggal yang tidak dapat dipastikan

Penggunaan dana DAK Non Fisik BOP PAUDdisesuaikan dengan kebutuhan Satuan PAUD atau Satua Pendidikan NonFormal sebagaimana tertuang dalam Rencana Kegiatan dan AnggaranSatuan PAUD (RKAS).Menimbang, bahwaberdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka menurutMajelis Hakim Tipikor, unsur ke3 (tiga) "Menyalahgunakan kewenangan, kesempatanatau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukannya telah terpenuhisecara hukum.Ad. 4.

juga berkeyakinan ia telah bersalahmelakukan tindak pidana sebagaimana didalam dakwaan Subsidair Penuntut Umummaka kepadanya berdasarkan Pasal 193 KUHAP harus dijatuhi pidana yang setimpaldengan perbuatannya;Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana kepada Terdakwa LA SUDI,S.Pd Bin LA UDA Majelis Hakim Tipikor terlebin dahulu akan mempertimbangkan halHalaman 192 dari 200 halaman, Putusan Nomor 1/Pid.SusTPK/2020/PN.

Nasabah UMAR HS periode tanggal01/01/03 s/d 02/07/10;Semuanya dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalamperkara atas nama Terdakwa AGUS AFRIDA;9 Membebankan Terdakwa untuk membayar biaya perkarasebesar Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi No. 28/Akta.Pid/2012/PN.PKP.yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Tipikor pada Pengadilan NegeriPangkalpinang yang menerangkan, bahwa pada tanggal 28 Agustus 2012 Terdakwamengajukan permohonan kasasi terhadap

putusan Pengadilan Tinggi tersebut ;Memperhatikan memori kasasi tanggal 6 September 2012 dari kuasa Terdakwayang diajukan untuk dan atas nama terdakwa juga sebagai Pemohon Kasasi tersebutberdasarkan surat kuasa khusus bertanggal 15 Agustus 2012 sebagai Pemohon Kasasiyang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tipikor pada Pengadilan NegeriPangkalpinang pada tanggal 07 September 2012;Membaca suratsurat yang bersangkutan ;Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukankepada Terdakwa

pada tanggal 28 Agustus 2012 dan Terdakwa mengajukanpermohonan kasasi pada tanggal 28 Agustus 2012 serta memori kasasinya telah diterimadi Kepaniteraan Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Pangkalpinang padatanggal 07 September 2012, dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasanalasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undangundang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;Menimbang, bahwa alasanalasan yang diajukan oleh Pemohon

,MH.HakimHakim Ad Hoc TIPIKOR pada Mahkamah Agung dan Hakim Agung sebagaiAnggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga olehKetua Majelis beserta HakimHakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh BambangAriyanto, SH.,MH.Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi : Terdakwa dan Jaksa/Penuntut Umum ;HakimHakim Anggota : Ketua:Ttd. Ttd.Prof. Dr. Krisna Harahap, SH.,MH. Dr. H.M. Imron Anwari, SH.,Sp.N.,MH.Ttd.44Prof. Dr. Mohamad Askin, SH.Ttd.MS.

Tipikor/2013./PN.Smda. dalam perkara terdakwa tersebut diatas ;Menimbang, bahwa terdakwa in casu, telah di dakwa oleh PenuntutUmum, sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan No. Reg. Perk: PDS02 /TNGGA/ 03/2013, tanggal 18 maret 2013 yaitu, sebagai berikut :PRIMAIR :nono nnn nanan ee Bahwa Terdakwa Hj. RUSMINA, SH, M.Ap Binti NAWAWI HAMIdalam kedudukan sebagai Camat Muara Badak selaku Pengguna Anggaran, bersamasama dengan QORINA KODARIAH Binti H.

Pidana Mahkamah Agung 810 Maret Tahun 2012, Hal.22 yo SEMA RI No.07 Tahun 2012 ), yangakan dipertimbangkan tersendiri oleh Majelis Hakim Tinggi Tindak PidanaKorupsi ;Menimbang, bahwa setelah mencermati secara seksama pertimbangandan alasan hukum putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Pertama /Pengadilan Tindak Pidana Korupsi incassu, serta memperhatikan alat bukti kesaksiandan surat, ahli, maka menurut pendapat Majelis Hakim Tinggi Tindak PidanaKorupsi, pertimbangan dan putusan Pengadilan Tipikor

bahwa karena Terdakwa secara sah dan meyakinkan tetapdinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana dalam Tingkat Banding, karenanyaterhadap diri Terdakwa harus dibebani biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan ;Mengingat, Pasal.3 jo Pasal 18 UndangUndang No.31 Tahun 1999Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah danditambah dengan UU No.20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak PidanaKorupsi jo Pasal 55 Ayat 1.ke 1 KUHP dan UU No.46 Tahun 2009 Tentang50Pengadilan Tipikor

Tipikor, masing masingselaku Hakim Anggota yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara iniberdasarkan penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur diSamarinda tanggal 30 Januari 2014 Nomor : 01 / Pid.Tipikor / 2014 / PT.KT.Smdaputusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal26 Februari 2014 oleh Ketua Majelis, dengan didampingi oleh Hakim HakimAnggota, dibantu oleh HALIFAH, SH.

Penetapan Wakil Ketua Pengadilan TIPIKOR Tingkat Banding padaPengadilan Tinggi Palangka Raya tanggal 6 Januari 2017 Nomor :1/Pid.SusTPK/2017/PT.PLK.tentang Penunjukan Majelis Hakim;2. Surat Panitera Pengadilan TIPIKOR Tingkat Banding pada PengadilanTinggi Palangka Raya tanggal 6 Januari 2017 Nomor : 1/Pid.SusTPK/2017/PT.PLK. tentang Penunjukan Panitera Pengganti;Telah membaca pula :A. Berkas perkara dan suratsurat lain yang berhubungan dengan perkara ini;B.

pengeluaran serta saksi Rusmiati selaku PPKA ;Bahwa tidak sedikitpun adanya niat jahat (Mens Rea) pada diri terdawa ;Bahwa unsur Kesengajaan untuk melakukan tindak pidana tidakterpenuhi, karena terdakwa sebagai Pelaksana Tugas ( Plt ), terdakwatidak memiliki kKewenangan untuk mengambil atau menetapkankeputusan yang mengikat, apalagi merubah hasil kesepakatan yangdibuat oleh pejabat terdahulu ;Menimbang, bahwa Atas keberatankeberatan tersebut diatasPenasehat Hukum Terdakwa mohon kepada Majelis Hakim Tipikor

dalam pertimbangan dibawah ini ;Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi TingkatBanding pada Pengadilan Tinggi palangka Raya tidak Sependapat dengankeberatankeberatan yang telah disampaikan oleh Penasehat Hukum terdakwasebagaimana dalam Memori Bandingnya , Majelis Hakim Tindak PidanaKorupsi tingkat banding pada Pengadilan Tinggi Palangka Raya perlumengemukakan pendapat sebagai berikut : Bahwa Penasehat Hukum Terdakwa tidak mencermati secarautuh/lengkap pertimbangan putusan majelis hakim tipikor

Penahanan Hakim Tinggi Pengadilan Tipikor Tingkat Banding padaPengadilan Tinggi Denpasar tanggal 12 Pebruari 2016 Nomor:28/Pen.Pid.SusTPK/2016/PT.DPS sejak tanggal 4 Pebruari 2016 sampaidengan tanggal 4 Maret 2016 ; 6.

Penahanan oleh Ketua Pengadilan Tipikor Tingkat Banding pada PengadilanTinggi Denpasar tanggal 24 Pebruari 2016, No. 29/pen.pid.SusTPK/2016/PT.DPS sejak tanggal 5 Maret 2016 sampai dengan tanggal 3 Mei2016; Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Denpasartersebut; Membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Denpasar selaku KetuaPengadilan Tindak Pidana Korupsi tanggal 24 Pebruari 2016 No. 29/pen.pid.SusTPK/2016/PT.DPS serta berkas perkara No. 41/Pid.Sus/2015/PN Dps., dan Surat Surat

SIUNG;Dipergunakan dalam perkara atas nama terdakwa GUSTI AYUPAKRAWATI; Menetapkan agar terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesarRp. 5.000, (lima ribu rupiah); Membaca, Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (TIPIKOR)Pengadilan Negeri Denpasar, Nomor: 41/Pid.SusTPK/2015/PN.Dps., tanggal 2Pebruari 2016 yang amar sebagai berikut;1. Menyatakan Terdakwa Drh.

IHAT SUBIHAT, S.H., M.H. sebagai Hakim TinggiAd Hoc Tipikor pada Pengadilan Tinggi Denpasar masingmasing sebagai HakimAnggota, dan putusan mana pada hari ini Selasa, tanggal 5 April 2016 telahdiucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum, oleh Majelis Hakimtersebut dengan dihadiri oleh Para Hakim Anggota tersebut diatas dibantu oleh PUTU LINGGIH ARTA, S.H.

M.H.Him 8 dari 8 hlm Put No.413 /PID.SUS/2018/PT MKSPENGESAHANSalinan Dinas Sesuai Dengan AslinyaPengadilan Tinggi MakassarPlh.PaniteraPanitera Muda Tipikor(H.SYAHRIR DAHLAN, S.H)Nip. 196511261989031004Him 9 dari 8 hlm Put No.413 /PID.SUS/2018/PT MKS

Redaksi : Rp 5.000Jumlah : Rp 151.000Terbilang : Seratus lima puluh satu ribu rupiahSalinan Resmi Penetapan ini Sesuai dengan aslinyasebanyak 8(delapan) lembarDiberikan atas permintaan PEMOHONPengadilan Negeri/PHI/Tipikor BengkuluPlh. Panitera,A. WIBISONO, S.SosNIP. 19601224 198102 1 002 Halaman 8 dari Halaman 8Penetapan Nomor : 65/Pdt.P/2018 /PN Bgl

PUTUSANNomor 61/PID.SUS/2018/PT PBRDEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Tinggi/Tipikor Tingkat Banding Pekanbaru yang mengadiliperkaraperkara pidana dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkanputusan sebagai berikut dibawah ini dalam perkara atas nama Terdakwa :Nama : RIMBA SAKTITANJUNG Als RIMBA Bin aSBUYUNG SUKI; QRTempat lahir : Boltrem (Riau); WwUmur/Tanggal lahir : 80 tahun/ 16 Maret 1987; QJenis kelamin Lakilaki =Kebangsaan : Indonesia;Tempat tinggal : Boltrem

Perpanjangan Penahan Kota kedua kalinya, oleh Wakil Ketua PengadilanTinggi Tipikor Jambi sejak tanggal 13 Maret 2013 sampai dengan 11 April2013;6. Hakim Pengadilan Tinggi Jambi tanggal 22 Mei 2013 No. 22/Pen.Pid.Sus/2013/PT.TIPIKOR JAMBI sejak tanggal 22 Mei 2013 sampai dengantanggal 20 Juni 2013;7.

Perpanjangan penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Tipikor Jambitanggal 27 Mei 2013 No.06/Pen.Pid.Sus/2013/PT.TIPIKOR JAMBI sejaktanggal 21 Juni 2013 sampai dengan tanggal 19 Agustus 2013;Hal. 1 dari 41 hal. Put. Nomor 1682 K/Pid.Sus/20138. Berdasarkan penetapan oleh Ketua Mahkamah Agung RI u.b. Ketua MudaPidana, Nomor 2711/2013/S.909.Tah.Sus/PP/2013/MA., tanggal 24September 2013, Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 50 (limapuluh) hari, terhitung sejak tanggal 09 Juli 2013;9.

kepada saya, karena sesuai denganpertimbangan pada putusan Pengadilan Tinggi Jambi bahwa jumlahkerugian negara relatif sangat kecil dan telah dikembalikan melalui JaksaPenuntut Umum jauh sebelum terdakwa diperiksa sebagai tersangka (tidakada kerugian negara), seharusnya Pengadilan Tinggi Jambi membebaskansaya dari segala hukuman.Putusan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jambi telah mengabaikan faktafakta hukum dan keterangan saksisaksi yang ada selama prosespersidangan yang saya jalani di Pengadilan Tipikor

Selain itu sebagaimana dinyatakan dalam pertimbangan hukumPengadilan Tipikor Pengadilan Negeri Jambi bahwa unsur melakukanperbuatan memperkaya diri sendiri dan orang lain atau suatu korporasi,tidak terpenuhi secara sah menurut hukum.Putusan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jambi pad a halaman 37 yangmenyatakan hal yang memberatkan saya yaitu bahwa saya seorang yangberpendidikan Magister tidak memberikan contoh yang baik di lingkunganpekerjaannya, adalah SANGAT KELIRU karena saya tidak berpendidikanMagister

Pondok Manggala BC1 No.14 Rt.02 Rw.05 Kel.Agama Tsar, scePekerjaan : Mantan Pegawai Bank DKI (Analisis Dept PembiayaanGroup Syariah Bank DKI); Pendidikan Be ig ceecee ene eee eee eee sees wen eee een eeeweeeeTerdakwa dalam Penyidikan : tidak dilakukan penahanan; Terdakwa di tahan dengan tahanan Kota oleh: e Penuntut Umum sejak tanggal 21 Juni 2012 sampai dengan tanggaL 10 Julie Perpanjang penahanan oleh Ketua Pengadilan TIPIKOR Pada Pengadilan NegeriJakarta Pusat sejak tanggal 11 Juli 2012 sampai

dengan 9 Agustus 2012 ;e Hakim Pengadilan TIPIKOR Jakarta pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusatterhitung sejak tanggal 02 Agustus 2012 sampai dengan tanggal 01Septembere Perpanjang Ketua Pengadilan TIPIKOR Pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusatsejak tanggal 02 September sampai dengan 31 Oktober 2012; Hal.1 dari 45 Hal Putusan No :08/PID /TPK/2013/PT.DKL.e Perpanjang ke 1 (pertama) Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta sejak tanggal01 November 2012 sampai dengan tanggal 30 November 2012;e Perpanjang ke

AMIEK SUMINDRIYATMI, S.H., HakimHakim Ad Hoc Tipikor padaPengadilan Tinggi Jakarta masingmasing sebagai Hakim Anggota, berdasarkan SuratPenetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Jakarta tanggal 19 Maret 2013 No. 08/PID/TPK/2013/ PT.