L Olivier, S.Stp.Kegiatan 1.22.1.22.01 16 Program tercapainya pemahaman masyarakat tentangpengarusutamaan gender dan anak sebesar Rp. 100.000.000, dengan PPTKadalah saksi James. R. Liko, SE.

Kegiatan 1.22.1.22.01 16 Program Tercapainya Pemahaman MasyarakatTentang Pengarusutamaan Gender Dan Anak sebesar Rp. 100.000.000,dengan PPTK adalah saksi James. R. Liko, SE.

Lisa Indah sebagai PenyediaBarang/Jasa Sosialisasi Pengarusutamaan Gender (Pengadaan KendaraanRoda Dua) untuk pengadaan 1 (satu) unit sepeda motor merek Suzuki Thunderdengan jumlah dana sebesar Rp. 25.000.000, yang telah dibayarkan kepadaCV.

LisaIndah sebagai Penyedia Barang/Jasa Sosialisasi Pengarusutamaan Gender(Pengadaan Kendaraan Roda Dua) untuk pengadaan 1 (satu) unit sepeda motormerek Suzuki Thunder dengan jumlah dana sebesar Rp. 25.000.000, yang telahdibayarkan kepada CV.

LIKO, S.E. sebagai PPTK pada Program Tercapainya PemahamanMasyarakat Tentang Pengarusutamaan Gender dan Anak ;wosenes Menimbang, bahwa Terdakwa menurut Penuntut Umum telah mengambil alihtugas daripada PPTK yang secara tegas bertentangan dengan Pasal 12 Ayat (2)Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan KeuanganDaerah Jo.

P.3, anak Penggugat danTergugat yang bernama ANAK belum berumur 12 tahun;Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 6 huruf a PERMA Nomor 3Tahun 2017, Hakim dalam mengadili perempuan berhadapan dengan hukummempertimbangkan Kesetaraan Gender dan Stereotif Gender dalam peraturanperundangundangan dan hukum tidak tertulis;Hal. 13 dari 16 Hal. Put.

No. 0934/Pdt.G/2018/PA.BiMenimbang, bahwa berdasarkan pasal 1 ayat 7 PERMA Nomor 3 Tahun2017 yang dinamakan Stereotif Gender adalah pandangan umum atau kesantentang atribut atau karakteristik yang seharusnya dimiliki atau diperankanperempuan;Menimbang, bahwa diantara peran pokok perempuan adalah mengasuh,mendidik dan merawat anak anaknya yang masih belum mumayyiz;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan pertimbangan tersebut diatas, maka secara ex officio anak Penggugat dan Tergugat yang bernamaANAK

serta mendapatperlindungan dari kekerasan dan diskriminas ;Menimbang bahwa untuk menjamin terlaksananya hak tersebut diatas, dan agar terdapat kepastian jaminan hokum terhadap anak tersebut,maka perlu ditetapkan hak pengasuhannya;Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 105 Kompilasi Hukum Islam,anak yang belum mumayiz berada dalam asuhan pihak ibunya;Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 6 huruf a PERMA Nomor 3Tahun 2017, Hakim dalam mengadili perempuan berhadapan dengan hukummempertimbangkan Kesetaraan Gender

dan Stereotif Gender dalamperaturan perundangundanagan dan hukum tidak tertulis;Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 1 ayat 7 PERMA Nomor 3Tahun 2017 yang dinamakan Stereotif Gender adalah pandangan umumatau kesan tentang atribut atau karakteristik yang seharusnya dimiliki ataudiperankan perempuan;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan pertimbangantersebut di atas, maka secara ex officio anak Penggugat dan Tergugat yangbernama ANAK, lakilaki tanggal lahir 16012013, sekarang ikut Penggugatditetapkan

No. 1360/Pdt.G/2020/PA.BiMenimbang bahwa untuk menjamin terlaksananya hak tersebut di atas,dan agar terdapat kepastian jaminan hokum terhadap anak tersebut, makaperlu ditetapkan hak pengasuhannya;Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 105 Kompilasi Hukum Islam,anak yang belum mumayiz berada dalam asuhan pihak ibunya;Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 6 huruf a PERMA Nomor 3Tahun 2017, Hakim dalam mengadili perempuan berhadapan dengan hukummempertimbangkan Kesetaraan Gender dan Stereotif Gender dalam

peraturanperundangundangan dan hukum tidak tertulis;Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 1 ayat 7 PERMA Nomor 3 Tahun2017 yang dinamakan Stereotif Gender adalah pandangan umum atau kesantentang atribut atau karakteristik yang seharusnya dimiliki atau diperankanperempuan;Menimbang, bahwa diantara peran pokok perempuan adalah mengasuh,mendidik dan merawat anak anaknya yang masih belum mumayyiz;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan pertimbangan tersebut diatas, maka secara ex officio anak Penggugat

. : 0880/Pdt.G/2018/PA.Bihalaman 13 dari 17 halamanMenimbang bahwa untuk menjamin terlaksananya hak tersebut diatas, dan agar terdapat kepastian jaminan hokum terhadap anak tersebut,maka perlu ditetapkan hak pengasuhannya;Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 105 Kompilasi Hukum Islam,anak yang belum mumayiz berada dalam asuhan pihak ibunya;Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 6 huruf a PERMA Nomor 3Tahun 2017, Hakim dalam mengadili perempuan berhadapan dengan hukummempertimbangkan Kesetaraan Gender dan

Stereotif Gender dalamperaturan perundangundanagan dan hukum tidak tertulis;Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 1 ayat 7 PERMA Nomor 3Tahun 2017 yang dinamakan Stereotif Gender adalah pandangan umumatau kesan tentang atribut atau karakteristik yang seharusnya dimiliki ataudiperankan perempuan;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan pertimbangantersebut di atas, maka secara ex officio anak Penggugat dan Tergugat yangbernama ANAK, lakilaki tanggal lahir 11032013, ditetapkan berada dalamasuhan pihak

serta mendapat perlindungan dari kekerasan dandiskriminasi ;Menimbang bahwa untuk menjamin terlaksananya hak tersebut di atas,dan agar terdapat kepastian jaminan hokum terhadap anak tersebut, makaperlu ditetapkan hak pengasuhannya;Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 105 Kompilasi Hukum Islam,anak yang belum mumayiz berada dalam asuhan pihak ibunya;Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 6 huruf a PERMA Nomor 3Tahun 2017, Hakim dalam mengadili perempuan berhadapan dengan hukummempertimbangkan Kesetaraan Gender

dan Stereotif Gender dalam peraturanperundangundangan dan hukum tidak tertulis;Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 1 ayat 7 PERMA Nomor 3 Tahun2017 yang dinamakan Stereotif Gender adalah pandangan umum atau kesantentang atribut atau karakteristik yang seharusnya dimiliki atau diperankanperempuan;Menimbang, bahwa diantara peran pokok perempuan adalah mengasuh,mendidik dan merawat anak anaknya yang masih belum mumayyiz;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan pertimbangan tersebut diatas, maka secara

serta mendapat perlindungan dari kekerasan dandiskriminasi ;Menimbang bahwa untuk menjamin terlaksananya hak tersebut di atas,dan agar terdapat kepastian jaminan hokum terhadap anak tersebut, makaperlu ditetapkan hak pengasuhannya;Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 105 Kompilasi Hukum Islam,anak yang belum mumayiz berada dalam asuhan pihak ibunya;Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 6 huruf a PERMA Nomor 3Tahun 2017, Hakim dalam mengadili perempuan berhadapan dengan hukummempertimbangkan Kesetaraan Gender

dan Stereotif Gender dalam peraturanperundangundangan dan hukum tidak tertulis;Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 1 ayat 7 PERMA Nomor 3 Tahun2017 yang dinamakan Stereotif Gender adalah pandangan umum atau kesantentang atribut atau karakteristik yang seharusnya dimiliki atau diperankanperempuan;Menimbang, bahwa diantara peran pokok perempuan adalah mengasuh,mendidik dan merawat anak anaknya yang berada dalam pengasuhannya;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan pertimbangan tersebut diatas, maka

serta mendapatperlindungan dari kekerasan dan diskriminas ;Menimbang bahwa untuk menjamin terlaksananya hak tersebut diatas, dan agar terdapat kepastian jaminan hokum terhadap anak tersebut,maka perlu ditetapkan hak pengasuhannya;Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 105 Kompilasi Hukum Islam,anak yang belum mumayiz berada dalam asuhan pihak ibunya;Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 6 huruf a PERMA Nomor 3Tahun 2017, Hakim dalam mengadili perempuan berhadapan dengan hukummempertimbangkan Kesetaraan Gender

dan Stereotif Gender dalamperaturan perundangundanagan dan hukum tidak tertulis;Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 1 ayat 7 PERMA Nomor 3Tahun 2017 yang dinamakan Stereotif Gender adalah pandangan umumatau kesan tentang atribut atau karakteristik yang seharusnya dimiliki ataudiperankan perempuanMenimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan pertimbangantersebut di atas, maka secara ex officio anak Penggugat dan Tergugat yangbernama ANAK, Lakilaki,lahir tanggal 27032011 ditetapkan berada dalamasuhan pihak

No. 1452/Pdt.G/2020/PA.Bimempertimbangkan Kesetaraan Gender dan Stereotif Gender dalam peraturanperundangundangan dan hukum tidak tertulis;Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 1 ayat 7 PERMA Nomor 3 Tahun2017 yang dinamakan Stereotif Gender adalah pandangan umum atau kesantentang atribut atau karakteristik yang seharusnya dimiliki atau diperankanperempuan;Menimbang, bahwa diantara peran pokok perempuan adalah mengasuh,mendidik dan merawat anak anaknya yang masih belum mumayyiz;Menimbang, bahwa berdasarkan

. : 0965/Pdt.G/2018/PA.Bihalaman 14 dari 18 halamanMenimbang bahwa untuk menjamin terlaksananya hak tersebut diatas, dan agar terdapat kepastian jaminan hokum terhadap anak tersebut,maka perlu ditetapkan hak pengasuhannya;Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 105 Kompilasi Hukum Islam,anak yang belum mumayiz berada dalam asuhan pihak ibunya;Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 6 huruf a PERMA Nomor 3Tahun 2017, Hakim dalam mengadili perempuan berhadapan dengan hukummempertimbangkan Kesetaraan Gender dan

Stereotif Gender dalamperaturan perundangundanagan dan hukum tidak tertulis;Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 1 ayat 7 PERMA Nomor 3Tahun 2017 yang dinamakan Stereotif Gender adalah pandangan umumatau kesan tentang atribut atau karakteristik yang seharusnya dimiliki ataudiperankan perempuan;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan pertimbangantersebut di atas, maka secara ex officio anak Penggugat dan Tergugat yangbernama ANAK 1 dan ANAK 2 ditetapkan berada dalam asuhan pihakPenggugat;Menimbang

Program Sosial Kemasyarakat dan Kesetaraan Gender yaitu Kegiatan senidan budaya lokal, bantuan akibat bencana alam bagi penduduk yangkurang mampu, kegiatan pemuda dan olah raga, lomba negeri, kegiatanbulan bhakti gotongroyong, pengaduan masyarakat dari PKPSBBM,peningkatan peranan wanita menuju keluarga sehat sejahtera (P2WKSS),Revitalisasi Posyandu dan kegiatan lain yang relevan.4.

Program Sosial Kemasyarakatan dan Kesetaraan Gender.Sesuai DURK dan RAB total dana yang dianggarkan untuk ProgramSosial Kemasyarakatan dan Kesetaraan Gender sebesar Rp.11.290.275, (sebelas juta dua ratus sembilan puluh ribu dua ratustujuh puluh lima rupiah), yang terdiridari:1.

Sesuai kwitansi No. 20 tanggal 15 Maret 2007 sebesarRp. 633.809, (enam ratus tiga puluh tiga ribu delapanratus sembilan rupiah) untuk pembayaran kegiatanRevitalisasi Posyandu yang diterima oleh Ketua ProgramSosial Kemasyarakatan dan Kesetaraan Gender Sadr.SAMAN KAIMEN, namun kenyataannya Sdr.

MARYAM KASOORuntuk pembayaran biaya koodinasi dari dusun ke desa induk.92 Sesuai kwitansi No. 20 tanggal 15 Maret 2007 sebesar Rp.633.809, (enam ratus tiga puluh tiga ribu delapan ratussembilan rupiah) untuk pembayaran kegiatan RevitalisasiPosyandu= yang diterima oleh Ketua Program SosialKemasyarakatan dan Kesetaraan Gender Sdr. SAMAN KAIMEN,namun kenyataannya Sdr.

Hj.Mutfaidah, Lahir di Bojonegoro 01101971,Gender : Perempuan, NIK 3522114110710001, AgamaIslam, Pekerjaan Wiraswasta, Status Kawin,Kewarganegaraan : Warga Negara Indonesia, AlamatPesen Kulon Rt.001 Rw.001 Kel/Desa Pesen KecamatanKanor Kabupaten Bojonegoro Propinsi Jawa TimurIndonesia, selanjutnya disebut sebagai Pembanding semulaPenggugat J;2.

Yoyok Rudianto, Lahir di Bojonegoro 24011986,Gender: Lakilaki, NIK: 3522112401860001, Agama :lslam,Pekerjaan; Wiraswasta, Status Kawin, Kewarganegaraan :Warga Negara Indonesia, Alamat : Pesen Kulon Rt.001Rw.001 Kel/Desa Pesen Kecamatan Kanor KabupatenBojonegoro Propinsi Jawa Timur Indonesia, selanjutnyadisebut sebagai Pembanging II semula Penggugat II;Dalam hal ini pihak Pembanding semula Penggugat danPembanding Il semula Penggugat II memberikan kuasakepada Zara Ardi Putra, SH, adalah Advokat pada

serta mendapat perlindungan dari kekerasan dandiskriminasi ;Menimbang bahwa untuk menjamin terlaksananya hak tersebut di atas,dan agar terdapat kepastian jaminan hukum terhadap anak tersebut, makaperlu ditetapkan hak pengasuhannya;Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 105 Kompilasi Hukum Islam,anak yang belum mumayiz berada dalam asuhan pihak ibunya;Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 6 huruf a PERMA Nomor 3Tahun 2017, Hakim dalam mengadili perempuan berhadapan dengan hukummempertimbangkan Kesetaraan Gender

dan Stereotif Gender dalam peraturanperundangundangan dan hukum tidak tertulis;Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 1 ayat 7 PERMA Nomor 3 Tahun2017 yang dinamakan Stereotif Gender adalah pandangan umum atau kesantentang atribut atau karakteristik yang seharusnya dimiliki atau diperankanperempuan;Menimbang, bahwa diantara peran pokok perempuan adalah mengasuh,mendidik dan merawat anak anaknya yang masih belum mumayyiz;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan pertimbangan tersebut diatas, maka secara

No. 1379/Pdt.G/2020/PA.Bimempertimbangkan Kesetaraan Gender dan Stereotif Gender dalam peraturanperundangundangan dan hukum tidak tertulis;Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 1 ayat 7 PERMA Nomor 3 Tahun2017 yang dinamakan Stereotif Gender adalah pandangan umum atau kesantentang atribut atau karakteristik yang seharusnya dimiliki atau diperankanperempuan;Menimbang, bahwa diantara peran pokok perempuan adalah mengasuh,mendidik dan merawat anak anaknya yang masih belum mumayyiz;Menimbang, bahwa berdasarkan

penanggulangan kemiskinan dinegeri untuk rumah tangga miskin potensial, peningkatan pemberdayaan perempuanuntuk pembangunan ekonomi lokal, pelaksanaan pasar murah untuk keluarga miskinserta kegiatan lain yang relevan.Program Kelembagaan yaitu BOP untuk penanggung jawab kegiatan ADD/N, BOPLPMN + Insentif, BOP PKK Negeri, Sosialisasi di tingkat kecamatan, Sosialisasi ditingkat negeri, penggandaan dan pengisian profil negeri dan kegiatan lain yangrelevan.Program Sosial Kemasyarakat dan Kesetaraan Gender

LASIMEN tidak pernahmenandatangani maupun menerima uang sebesar Rp.550.000, (lima ratus lima puluh ribu rupiah) sebagaimanatercantum dalam kwitansi tersebut.Sesuai kwitansi No. 15 tanggal 15 Maret 2007 sebesar Rp.326.000, (tiga ratus dua puluh enam ribu rupiah) untukpembayaran kegiatan Bulan Bakti GotongRoyong yangditerima oleh Ketua Program Sosial Kemasyarakatan danKesetaraan Gender Sdr. SAMAN KAIMEN, namunkenyataannya Sdr.

Pengisian Profilf 1 Paket 1.400.000 400.000 700.000 700.000Desa200.000 200.000200.000 200.000200.000 200.000100.000 100.000 Jumtah 6.674.850Program SosialKemasyarakatan dan /Kesetaraan Gender.1. Kegiatan Seni &Budaya. PengadaanRebana Hadrat Besar 3 buah 300.000 .000 900.000 Kecil 4 buah 125.000 .000 500.000 Koordinasi 376.342 342 376.342Kegiatan Pemuda& Olah Raga.

MARYAMKASOOR untuk pembayaran biaya koodinasi dari dusun ke desainduk.Sesuai kwitansi No. 20 tanggal 15 Maret 2007 sebesar Rp.633.809, (enam ratus tiga puluh tiga ribu delapan ratus sembilanrupiah) untuk pembayaran kegiatan Revitalisasi Posyandu yangditerima oleh Ketua Program Sosial Kemasyarakatan dan90Kesetaraan Gender Sdr. SAMAN KAIMEN, namun kenyataannyaSdr.

Program Sosial Kemasyarakatan dan Kesetaraan Gender sebesar 15%. Program Sarana dan Prasarana Negeri dan pemukiman sebesar 10%.

serta mendapat perlindungan dari kekerasan dandiskriminasi ;Menimbang bahwa untuk menjamin terlaksananya hak tersebut di atas,dan agar terdapat kepastian jaminan hokum terhadap anak tersebut, makaperlu ditetapkan hak pengasuhannya;Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 105 Kompilasi Hukum Islam,anak yang belum mumayiz berada dalam asuhan pihak ibunya;Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 6 huruf a PERMA Nomor 3Tahun 2017, Hakim dalam mengadili perempuan berhadapan dengan hukummempertimbangkan Kesetaraan Gender

dan Stereotif Gender dalam peraturanperundangundangan dan hukum tidak tertulis;Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 1 ayat 7 PERMA Nomor 3 Tahun2017 yang dinamakan Stereotif Gender adalah pandangan umum atau kesanHal. 13 dari 16 Hal.

serta mendapat perlindungan dari kekerasan dandiskriminasi ;Menimbang bahwa untuk menjamin terlaksananya hak tersebut di atas,dan agar terdapat kepastian jaminan hokum terhadap anak tersebut, makaperlu ditetapkan hak pengasuhannya;Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 105 Kompilasi Hukum Islam,anak yang belum mumayiz berada dalam asuhan pihak ibunya;Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 6 huruf a PERMA Nomor 3Tahun 2017, Hakim dalam mengadili perempuan berhadapan dengan hukummempertimbangkan Kesetaraan Gender

dan Stereotif Gender dalam peraturanperundangundangan dan hukum tidak tertulis;Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 1 ayat 7 PERMA Nomor 3 Tahun2017 yang dinamakan Stereotif Gender adalah pandangan umum atau kesantentang atribut atau karakteristik yang seharusnya dimiliki atau diperankanperempuan;Menimbang, bahwa diantara peran pokok perempuan adalah mengasuh,mendidik dan merawat anak anaknya yang masih belum mumayyiz;Hal. 14 dari 17 Hal.

berusia dibawah umur yang sangat memerlukan kasihsayang dan perhatian dari Terdakwa;Menimbang, bahwa selain itu. majelis hakim juga patutmempertimbangkan terdakwa adalah seorang perempuan yang berhadapandengan hukum sebagaimana ketentuan Pasal 6 Peraturan Mahkamah AgungNomor 3 Tahun 2007 tentang Pedoman Mengadili Perempuan BerhadapanDengan Hukum dimana Hakim dalam mengadili perkara perempuanHalaman 17 dari 20 Putusan Nomor 293/Pid.B/2020/PN Tteberhadapan dengan hukum a. mempertimbangkan kesetaraan gender

danstereotip gender dalam peraturan perundangundangan dan hukum tidaktertulis, b. melakukan penafsiran peraturan perundangundangan dan/atau tidaktertulis yang dapat menjamin kesetaraan gender, c. menggali nilainilai hukum,kearifan local dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat guna menjaminkesetaraan gender, perlindungan yang setara dan non diskiriminasi, d.mempertimbangkan penerapan konvensi dan perjanjianperjanjian internasionalterkait kesetaraan gender yang telah diratifikasi;Menimbang,

No. 0332/Pdt.G/2019/PA.BiMenimbang, bahwa berdasarkan pasal 105 Kompilasi Hukum Islam,anak yang belum mumayiz berada dalam asuhan pihak ibunya;Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 6 huruf a PERMA Nomor 3Tahun 2017, Hakim dalam mengadili perempuan berhadapan dengan hukummempertimbangkan Kesetaraan Gender dan Stereotif Gender dalam peraturanperundangundangan dan hukum tidak tertulis;Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 1 ayat 7 PERMA Nomor 3 Tahun2017 yang dinamakan Stereotif Gender adalah pandangan umum

Padahal di Negara kita ini tidak mengenal adanya gender danHal. 2 dari 11 hal. Put.

perbuatanmana telah bertentangan dengan konvensi ILO No. 100 tahun 1951 yang telahdiberlakukan di Indonesia dan diratifikasi dengan UU No. 80 tahun 1957 ;Disamping bertentangan dengan konvensi ILO, perbuatan Tergugat jugabertentangan dengan Pasal 2 UU No. 14 tahun 1969 jo Pasal 3 PP No. 8 tahun1981 dan UU No. 7 tahun 1984 ;bahwa atas perlakuan diskriminasi dan perbuatan melawan hukum yangdilakukan Tergugat, pada bulan Mei tahun 2001 para Penggugat melakukandemonstrasi damai untuk menuntut hak dan persamaan gender

alasanalasannyatelah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama, diajukan dalamtenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undangundang,maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;Menimbang, bahwa alasanalasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Tergugat dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah : Bahwa ketika perkara ini masih dalam proses tingkat banding pihak Tergugatdikejutkan dengan datangnya undangan dari DPRD Dumai untuk hearingmengenai masalah tuntutan gender