Ditemukan 1138 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : sangging sintung sinung singgang senggung singging singgun singung sanggung singkung sunggung
Penelusuran terkait : Pencurian sawit Titik singgung tindak pidana korupsi dengan tindak pidana lain
Pengadilan PN SINGKAWANG Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Register : 01-10-2018 — Putus : 14-03-2019 — Upload : 24-04-2019
Putusan PN SINGKAWANG Nomor 56/Pdt.G/2018/PN Skw
Tanggal 14 Maret 2019 — H. Munir bin BM. Haniffa,dkk lawan Wahidin,dkk
103 — 31
  • mengadili dan memutus dalam perkara aquo adalah PengadilanAgama sebagaimana yang telah diatur oleh UndangUndang Nomor 3 Tahun 2006tentang perubahan atas UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989 tentang PeradilanAgama yang berwenang perkara tentang perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf,zakat, Infaq, Shadaqoh dan ekonomi Syariah ;Menimbang, bahwa disamping itu Mahkamah Agung telah mengeluar regulasiyaitu Sema Nomor 4 Tahun 2016 dalam rumusan kamar perdata yang menjadipedoman bagi Pengadilan, yang mengatur titik singgung
Pengadilan PTUN MAKASSAR TUN Pertanahan
Register : 13-05-2014 — Putus : 23-09-2014 — Upload : 24-04-2015
Putusan PTUN MAKASSAR Nomor 46/G/2014/PTUN.Mks
Tanggal 23 September 2014 — H. GENDA KADIR Sebagai Penggugat MELAWAN : 1. KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG Sebagai Tergugat 2. H. JOTO sebagai TERGUGAT II INTERVENSI
69 — 40
  • olehH.Lindang Binti Kube yang menghibahkan kepada cucunya yang bernamaAmiruddin Lebe lalu beralih kepada Tergugat II Intervensi samapai sekarang,oleh karena asal usul tanah dari dua persil yang berbeda, sedangkan tanahobyek sengketa dikuasai oleh Tergugat II Intervensi oleh karena itu sertipikatobyek sengketa tidak ada hubungan hukum dengan Penggugat, sehinggagugatan Penggugat kabur ( obscuur libel) dan harus dinyatakan tidak dapatditerima.5 Bahwa pada kenyataanya dalam perkara ini telah terjadi titik singgung
Pengadilan PTUN KENDARI TUN
Register : 28-01-2021 — Putus : 18-05-2021 — Upload : 18-05-2021
Putusan PTUN KENDARI Nomor 4/G/2021/PTUN.KDI
Tanggal 18 Mei 2021 — Penggugat:
1.Ir SAFILI
2.HJ. WA ODE MASFIAH, S.Sos.
3.LA ODE M.Z. SAKTI QUDRATULLAH L. HASMAR
4.LM YAMIR BAY
5.LA ODE M.Z. WALI AMRULLAH L. HASMAR
Tergugat:
KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA BAUBAU
217 — 92
  • Sehingga gugatan terhadap sertipikat hak atas tanahmengandung dimensi hukum administrasi dan hukum perdata, yang menyebabkanadanya irisan/titik singgung mengadili antara Peradilan Tata Usaha Negara denganPeradilan Umum, dan untuk menentukan yurisdiksi pengadilan yang berwenangmengadili, maka harus ditelaan terlebin dahulu pangkal permasalahan/esensisengketanya;Menimbang, bahwa untuk menjawab isu hukum di atas, Majelis Hakim terlebihdahulu menguraikan faktafakta/fakta hukum yang terungkap di persidangan
Pengadilan PT SURABAYA Pidana Umum
Register : 18-07-2018 — Putus : 25-09-2018 — Upload : 16-07-2019
Putusan PT SURABAYA Nomor 616/PID/2018/PT SBY
Tanggal 25 September 2018 — Pembanding/Terbanding/Terdakwa : LUKIYANTO TANAKA
Terbanding/Pembanding/Penuntut Umum : ALI PRAKOSA, SH
69 — 38
  • Soesilo tersebut di atas, melainkan suatuperistiwa keperdataan dimana masingmasing pihak harus melakukan prestasiyang telah disepakati, apabila salah satu pihak tidak melaksanakan prestasitersebut maka pihak tersebut dapat dikualifikasi sebagai pihak yang wanprestasi;Halaman 48 dari 64 halaman, Putusan Nomor 616/PID/2018/PT SBYSebagaimana telah sedikit kami singgung pada angka II di atas, yaitu bahwaJudex factie tingkat pertama telah salah dengan mempersamakan showroomSURABAYA MOBIL dengan C.V.
Pengadilan PT PONTIANAK Perdata
Register : 07-05-2019 — Putus : 22-05-2019 — Upload : 18-06-2019
Putusan PT PONTIANAK Nomor 47/PDT/2019/PT PTK
Tanggal 22 Mei 2019 — Pembanding/Penggugat I : H. Munir bin BM. Haniffa Diwakili Oleh : H. Munir bin BM. Haniffa
Pembanding/Penggugat II : Muslim bin H. Munir Haniffa Diwakili Oleh : H. Munir bin BM. Haniffa
Pembanding/Penggugat III : Mursalin bin H. Munir Haniffa Diwakili Oleh : H. Munir bin BM. Haniffa
Pembanding/Penggugat IV : Hidayat bin H. Munir Haniffa Diwakili Oleh : H. Munir bin BM. Haniffa
Pembanding/Penggugat V : Narwis bin H. Munir Haniffa Diwakili Oleh : H. Munir bin BM. Haniffa
Pembanding/Penggugat VI : Fadhullah bin H. Munir Haniffa Diwakili Oleh : H. Munir bin BM. Haniffa
Pembanding/Penggugat VII : Fitriana Susanti binti H. Munir Haniffa Diwakili Oleh : H. Munir bin BM. Haniffa
Terbanding/Tergugat I : Wahidin
Terbanding/Tergugat II : Mutiar bin H. Munir Haniffa
Terbanding/Tergugat III : Musalman bin H. Munir Haniffa
Terbanding/Turut Tergugat I : BADAN PERTANAHAN KOTA SINGKAWANG
Terbanding/Turut Tergugat II : HENDARWIN,SH,MKn
90 — 20
  • mengadili dan memutus dalam perkara aquo adalah PengadilanAgama sebagaimana yang telah diatur oleh UndangUndang Nomor 3 Tahun 2006tentang perubahan atas UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989 tentang PeradilanAgama yang berwenang perkara tentang perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf,zakat, Infag, Shadaqoh dan ekonomi Syariah ;Menimbang, bahwa disamping itu Mahkamah Agung telah mengeluar regulasiyaitu Sema Nomor 4 Tahun 2016 dalam rumusan kamar perdata yang menjadipedoman bagi Pengadilan, yang mengatur titik singgung
Pengadilan PN Oelamasi Perdata
Register : 25-02-2021 — Putus : 05-07-2021 — Upload : 06-08-2021
Putusan PN Oelamasi Nomor 9/Pdt.G/2021/PN Olm
Tanggal 5 Juli 2021 — Penggugat melawan Tergugat
57 — 15
  • sebagaimana ketentuan dari Pasalpasal dalam PeraturanMahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 tahun 2019 Tentang PedomanPenyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintah Dan Kewenangan MengadiliPerbuatan Melanggar Hukum Oleh Badan Dan/Atau Pejabat Pemerintah(Onrechtmatige Overheidsdaad) yang telah dipertimbangkan diatas;Menimbang, bahwa selain pertimbangan tersebut diatas, setelah MajelisHakim meneliti Surat Gugatan yang diajukan oleh Kuasa Hukum ParaPenggugat memuat 2 (dua) hal yang berbeda yang memiliki titik singgung
Pengadilan PTUN SEMARANG TUN
Register : 13-09-2021 — Putus : 04-01-2022 — Upload : 04-01-2022
Putusan PTUN SEMARANG Nomor 84/G/2021/PTUN.SMG
Tanggal 4 Januari 2022 — Penggugat:
PT. Sarana Bakti Utama (Diwakili oleh Ikhwan)
Tergugat:
POKJA Pemilihan 4 UKPBJ Pemerintah Kabupaten Pati
325 — 189
  • Bahwa terkait Upaya administratif gugatan Penggugat halaman 611,telah Tergugat singgung dalam eksepsi, namun Tergugat lebin menekankandimana untuk perkara a quo, tidak ada sanggah banding, dapat Tergugatsampaikan bahwa :a. Berdasarkan Peraturan Lembaga Kebijakan PengadaanBarang/Jasa Pemerintah Nomor 9 Tahun 2018 tentang PedomanPelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Melalui Penyedia.
Pengadilan PN JAKARTA PUSAT Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Register : 24-12-2014 — Putus : 12-08-2015 — Upload : 18-09-2015
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 610/Pdt.G/2014/PN.Jkt.Pst
Tanggal 12 Agustus 2015 — Ny. ROULI NAPITUPULU >< PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN (PPK) BIRO UMUM SEKRETARIS PEMERINTAH DAERAH PROPINSI DKI JAKARTA,cs
39 — 13
  • Bahwa terbitnya surat undangan maupun SPPBJ dari Tergugat haruslah diartikan atas sepengetahuan dan persetujuan daripadaTergugat II sebagaimana terbukti kedua produk surat tersebuttelah pula diberikan kepada Tergugat II dalam bentuk"tembusan" sebagaimana telah Penggugat singgung diatas ;5.4.6.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Pertanahan
Putus : 11-06-2015 — Upload : 16-06-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 246 K/TUN/2015
Tanggal 11 Juni 2015 — KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN BEKASI, dk vs PT. MAJU SUKSES SENTOSA
56 — 132 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • , dan nyatanyata didalam perkara ini yudex pactietelah menyalahi aturan hukum dengan melampui kewenangannyabahkan terlalu formalistic dan kaku serta tidak bernurani, mengingatdalam perkara yang samasama dihadapi ini, telah ternyata terdapattitik singgung peradilan umum, yang telah diambil alih oleh yudex pactietingkat pertama maupun tingkat kedua Pengadilan Tata Usaha Negara,sehingga dibutuhkan suatu yurisprudensi tetap yang dapat dijadikanpenggarisan yang jelas dilingkungan peradilan Tata Usaha
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Perijinan
Putus : 23-08-2016 — Upload : 15-12-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 281 K/TUN/2016
Tanggal 23 Agustus 2016 — NY. INDRINA E.M. HADIYANTO, DKK VS KEPALA KANTOR WILAYAH BADAN PERTANAHAN NASIONAL PROVINSI JAWA BARAT, DK
43 — 29 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • dantelah salah menerapkan hukum pembuktian.Halaman 49 dari 54 halaman Putusan Nomor 281 K/TUN/2016Beberapa Putusan Mahkamah Agung telah membatalkan putusan JudexFacti yang telah memberikan pertimbangan hukum yang tidak seksama dansalah menerapkan hukum pembuktian, yaitu yaitu Putusan MahkamahAgung Nomor 2187K/Sip/1983 yang mengatakan Putusan PengadilanTinggi telah salah menerapkan hukum pembuktian, karena hanyamempertimbangkan sebagian saja buktibukti yang dikemukakan dalampersidangan.Hal ini bertitik singgung
Pengadilan PTUN DENPASAR TUN Pertanahan
Register : 15-02-2016 — Putus : 01-06-2016 — Upload : 02-06-2016
Putusan PTUN DENPASAR Nomor 01/G/2016/PTUN.DPS
Tanggal 1 Juni 2016 — PENGGUGAT: -SONYA CHIETRA SARI. TERGUGAT: -KEPALA KANTOR WILAYAH BADAN PERTANAHAN NASIONAL PROVINSI BALI.
TERGUGAT II INTERVENSI: -I GUSTI PUTU PUTRANATA, S.H,dkk.
102 — 56
  • Gandapura No. 41,Desa Kesiman Kertalangu, Kecamatan Denpasar Timur, KotaDenpasar, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut : Bahwa Ahli menyatakan titik singgung antara putusan PengadilanUmum dengan Pengadilan Tata Usaha Negara adalah PengadilanUmum berwenang dalam perkara pidana dan perdata sedangkanPengadilan Tata Usaha Negara tentang proses keluarnya suatukeputusan ; Bahwa Ahli menyatakan di dalam Pasal 60 ayat (1) PeraturanKepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 2011disebutkan ada
Pengadilan PT MEDAN Perdata Wanprestasi
Register : 15-01-2019 — Putus : 25-04-2019 — Upload : 01-05-2019
Putusan PT MEDAN Nomor 6/PDT/2019/PT MDN
Tanggal 25 April 2019 — SYAHRUNSYAH, SH., MH VS HAJJAH NUR'AINI, DKK
35 — 25
  • Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 950 K/Pdt/1987 bertanggal 28Februari 1989, dalam pertimbangan hukumnya menyebutkan :Bahwa terlihat titik singgung antara alasan Neit OnvaldoendeGemotiveerd dengan kesalahan penerapan hukum pembuktian, Padakasus ini Judex Facti tidak mempertimbangkan dengan jelas danseksama bagian mana keterangan para saksi itu saling bersuaian,maka Makamah Agung membatalkan putuan tersebut.f.
Pengadilan PT BANDUNG Perdata
Register : 27-08-2021 — Putus : 30-09-2021 — Upload : 07-12-2021
Putusan PT BANDUNG Nomor 450/PDT/2021/PT BDG
Tanggal 30 September 2021 — Pembanding/Penggugat : DALIM Bin RADULAH Diwakili Oleh : Endang Mulya, SH
Terbanding/Tergugat II : SMANEGERI 1 ASTANAJAPURA
Terbanding/Tergugat III : Pemerintah Daerah Kabupaten Cirebon Cq. Kepala Desa/Kuwu Kanci
64 — 53
  • Titik singgung yang paling mungkinterjadi dalam kasus yang seperti itu adalah gugatan perdataTUN dengan gugatan perdata hak milik atau PMH. Bertitik tolakdari ketentuan Pasal 10 UndangUndang No. 14 Tahun 1970 (diubahdengan UndangUndang No. 35 Tahun 1999) sekarang diatur dalamPasal 2 Jo.
Pengadilan PTUN JAKARTA TUN
Register : 04-02-2020 — Putus : 09-06-2020 — Upload : 11-06-2020
Putusan PTUN JAKARTA Nomor 28/G/2020/PTUN.JKT
Tanggal 9 Juni 2020 — Penggugat:
RANNY KUSUMAWARDHANI, SE., MM.
Tergugat:
Presiden Republik Indonesia Cq. Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia
310 — 210
  • datayang diterima dan diakui eksistensinya oleh negara adalah data yang dimaksudoleh objek sengketa;Menimabang, bahwa selanjutnya Pengadilan akan menguji apakah yangdisengketakan para pihak termasuk kedalam pengertian "sengketa yang timbuldalam bidang tata usaha negara", adalah sebagai berikut:Halaman 54 dari 58 Halaman Putusan Nomor: 28/G/2020/PTUNJKT.Menimbang, bahwa pada sengketa yang objeknya berupa PenerimaanPerubahan Data Yayasan dan/atau perusahaan yang diterbitkan olehMenkumham mempunyai titik singgung
Pengadilan PN KUPANG Pidana Umum Penipuan
Register : 08-01-2016 — Putus : 29-03-2016 — Upload : 19-04-2016
Putusan PN KUPANG Nomor 7/Pid.B/2016/PN.KPG
Tanggal 29 Maret 2016 — ELIMELEK S. KONAY als ELY
87 — 385
  • Tanah seluas +3,5 Ha yang saudara singgung dimana diatasnyaada bangunan pemerintah / asrama Pemda memang sudahsepantasnya tidak perlu diadakan pembebasan karena tanahtersebut adalah tanah negara bebas dan tidak ada buktibuktiusaha masyarakat di atasnya.Tanah tersebut ditunjuk oleh Bupati Kdh. Tk. Il Kupang untuk dan atasnama Pemda Tk. Il Kupang, bukan oleh keluarga BertholomeusKonay;9.
Pengadilan PA SUKOHARJO Perdata Agama
Register : 01-02-2021 — Putus : 12-08-2021 — Upload : 12-08-2021
Putusan PA SUKOHARJO Nomor 198/Pdt.G/2021/PA.Skh
Tanggal 12 Agustus 2021 — Penggugat melawan Tergugat
96 — 24
  • Bahwa jawaban Tergugat pada posita nomor 9Penggugat,Tergugat tanggapi bahwa gugatan obyek harta bersama yangdi maksutkan dalam gugatan penggugat ini sudah di singgung dan diajukan oleh penggugat di pengadilan yang sama dan telah di putus,dipengadilan negeri juga obyek yang sama.dan telah mempunyai kekuatanhukum tetap/pasti.12.
Pengadilan PN PONTIANAK Perdata
Register : 17-12-2020 — Putus : 12-08-2021 — Upload : 18-08-2021
Putusan PN PONTIANAK Nomor 206/Pdt.G/2020/PN Ptk
Tanggal 12 Agustus 2021 — Penggugat:
CV Usring
Tergugat:
1.dr. Sigit Handanu Wiyono, M.Kes (Kepala Dinas Kesehatan Kota Pontianak - selaku Pengguna Anggaran)
2.dr. Rifka, MM (Pejabat Pembuat Komitmen - Dinas Kesehatan Kota Pontianak)
3.Idjeriah Rossa, SKM, M.Si (Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan - Dinas Kesehatan Kota Pontianak)
294 — 77
  • Pontianaktersebut, Penggugat dalam suratnya tertanggal 24 September 2020 yangditujukan kepada Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Dinas Kesehatan KotaPontianak (Tergugat II), menyatakan bahwa Penggugat telah melengkapi segaladokumen yang diminta oleh Dinas Kesehatan Kota Pontianak dan selanjutnyamemohon agar dilakukan pembayaran atas pekerjaan yang telah dilaksanakanoleh Penggugat selaku Penyedia (bukti P29);Menimbang, bahwa dari uraian tersebut diatas, Majelis berpendapatsebagai berikut: Bahwa yang menjadi titik singgung
Pengadilan PN TANGERANG Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Register : 28-07-2010 — Putus : 22-12-2010 — Upload : 12-12-2011
Putusan PN TANGERANG Nomor 338/Pdt.G/2010/PN.TNG
Tanggal 22 Desember 2010 — PENGGUGAT : FINCE SONDAKH (Kuasa Waris alm PITER SONDAKH)
lawan
TERGUGAT 1 : DIREKTUR PT. CHLORIDE BATTERIES INDONESIA
TERGUGAT 2 : KEPALA BADAN PERTANAHAN RI, Cq. KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA TANGERANG
83 — 8
  • tujuan pengajuan perkara a quo adalahgugatan perbuatan melawan hukum yang merupakan kewenangandari peradilan umum perdata, akan tetapi dari isi materidalil dalil Posita surat gugatan Penggugat, banyakmembahas hal hal mengenai suatu peristiwa hukum danperbuatan Hukum pada titik singgu yang = merupakankewenangan dari Peradilan Tata Usaha Negara (beschikking)3Bahwa pada isi materi pembahasan permasalahan a quo yang46diuraikan dalam posita surat gugatan oleh Penggugatselalu) menitik beratkan pada titik singgung
Pengadilan PTUN SERANG TUN
Register : 30-03-2021 — Putus : 22-09-2021 — Upload : 23-09-2021
Putusan PTUN SERANG Nomor 15/G/2021/PTUN.SRG
Tanggal 22 September 2021 — Penggugat:
1.Juni Binti arfah dkk
2.JUNAH
3.ABUNG
4.JAMAN
5.A. JUNAEDY
6.RUKIYAH
7.MUHAMAD ABEN
8.ARMINAH
9.ASNAWATI
10.MUHAMAD SESA
11.MUHALIMAH
12.WAHYUDI
13.UUN UNAMAH
14.ROYANAH
15.MULYADI
Tergugat:
Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Tangerang
38 — 13
  • Eksepsi Kewenangan Absolut,a. bahwa materi permasalahan yang diangkat dari peristiwa hukum yangdiutarakan dalam isi posita gugatan para Penggugat dalam gugatannyasecara subtansial materi permasalahannya sangat menitik beratkan padaHalaman 15 dari 57 Putusan Nomor 15/G/2021/PTUN.SRGtitik singgung mengenai yang berhak atas objek hak keperdataan darikepemilikan tanah yang merasa milik para Penggugat, akan tetapi secarayuridis telah diterbitkan Surat Keputusan Pejabat Tata Usaha Negaraberupa Sertipikat
Pengadilan PTUN JAYAPURA TUN
Register : 05-07-2019 — Putus : 12-12-2019 — Upload : 29-01-2020
Putusan PTUN JAYAPURA Nomor 10/G/2019/PTUN.JPR
Tanggal 12 Desember 2019 — Penggugat:
ELCE KONDORURA, S.Kom
Tergugat:
BUPATI TELUK WONDAMA
107 — 56
  • bekerja kemballiternyata sampai dengan bulan april kKemarin kami dipanggil Kembali bulanmei untuk rapat tertutup dan disitu Bupati katakan bahwa Bupati sudahberupaya semaksimal mungkin tetapi tidak bisa untuk sampai kami agartidak dipecat,ynamun kenyataannya kami kena PTDH dan kalau tidak puasdipersilankan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura; Bahwa Dari 5 orang yang ada diputusan, hanya 2 orang yang tidakmendapat SK PTDH, karena Abraham Kaibaba akan pension sedangkanKomalawati, Bupati tidak singgung