Ditemukan 953 data

Urut Berdasarkan
 
Putus : 13-12-2016 — Upload : 13-03-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 719 PK/Pdt/2016
Tanggal 13 Desember 2016 — Ir. SONDANG TIURMA SIMBOLON VS PT. PUPUK SRIWIJAYA (PPD. LAMPUNG), DKK
9241 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Perta Insani/XI/1999., tanggal 30 November 1999.Karena Turut Tergugat belum menjadi stock holder, karena yangditunjuk melaksanakan penerimaan barang dari kapal sampai gudangadalah PT. Bahtera Adiguna. Turut Tergugat hanya pelaksanamenerima dari mulut kapal sampai tersusun di gudang;Bahwa timbang terima stock holder (P.35) tanggal 10 Desember 1999,menerima stock yang ada di gudang, secara administrasi, dinyatakan8.925.350 kg.
    Perta Insani/XI/1999 tl.30/11/1999. Karena Turut Termohon PK belum menjadi stock holder,karena yang ditunjuk melaksanakan penerimaan barang dari kapalsampai gudang adalah PT Bahtera Adiguna. Turut Termohon PK hanyapelaksana menerima dari mulut kapal sampai tersusun di gudang;Bahwa timbang terima stock holder (P.35) tanggal 10 Desember 1999menerima stock yang ada di gudang, secara administrasi, dinyatakan8.925.350 kg.
Putus : 22-09-2016 — Upload : 23-11-2016
Putusan PN BLORA Nomor 22/Pdt.G/2016/PN Bla.
Tanggal 22 September 2016 — Drs. H. SUNOTO melawan KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM (KPU) KABUPATEN BLORA,
5530
  • Atastindakan TERGUGAT tersebut jalas mambuat kegelisaan dankegoncangan masyarakat terutama PENGGUGAT yang mana hakhaknya telah dilecehkan dan tidak diakui sebagai Pengganti AntarWaktu Anggita DPRD Kabupaten Blora dari Perta Golongan Karyadikarenakan obyek sengketa aquo yang diterbitkan TERGUGATtentang pengganti Antar Waktu Anggota DPRD Kabupaten Blora dariPartai Golongan Karya (Vide Bukti P5) yang menolak PENGGUGAT/Drs. H.
Putus : 27-11-2007 — Upload : 04-02-2016
Putusan PN KENDARI Nomor 14/Pdt.G/2007/PN.Kendari
Tanggal 27 Nopember 2007 — INDRIYATI NINGSIH,S Sos, dkk Lawan - Pemerintah Daerah Tingkat I Provinsi Sulawesi Tenggara, dkk
8635
  • Foto Copy yang difoto copy Penyerahan Pengelolaan BBP Anduonohutertanggal 2 Juni 2007 No.521.205 di Perta yang dikeluarkan olehPemerintah Provinsi Daerah Tingkat 1 Sulawesi Tenggara Dinas PertanianTanaman Pangan tidak disesuaikan dengan aslinya dan diberi meterai cukup,selanjutnya diberi tanda T.III4; Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalildalil bantahannya oleh TurutTergugat telah diajukan alat bukti suratsurat sebanyak 3 (tiga) lembar, tanpamengajukan alat bukti saksi yaitu berupa :1.3.danFoto
Register : 05-07-2019 — Putus : 21-08-2019 — Upload : 16-09-2019
Putusan PN SRAGEN Nomor 99/Pid.B/2019/PN Sgn
Tanggal 21 Agustus 2019 — Penuntut Umum:
LUSY PRIHARYANTI, SH
Terdakwa:
Surianto Alias Sur
6210
  • miliki Terdakwa untuk olahraga berburuayam hutan;Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akanmempertimbangkan apakah berdasarkan faktafakta hukum tersebut diatas,Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakankepadanya;Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umumdengan dakwaan kumulatif alternatif yaitu:Kesatu : Melakukan perbuatan sebagaimana diatur dan diancampidana dalam Pasal 1 ayat (1) UndangUndang DaruratRepublik Indonesia Nomor 12 Tahun 1951;DanKedua : Perta
Register : 05-10-2012 — Putus : 28-03-2013 — Upload : 17-03-2014
Putusan PTUN MEDAN Nomor 77/G/2012/PTUN-MDN
Tanggal 28 Maret 2013 — PUJIANTO VS KPL.KANTOR PERTANAHAN KOTA MEDAN
9744
  • permasalahan diantara para pihak yang harusdipertimbangkan adalah Apakah terdapat cacat juridisdalam penerbitan objek sengketa yang bertentangandengan peraturan perundangundangan yang berlakumaupun AsasAsas Umum Pemerintahan yang Baik (AAUPB),baik dari segi prosedural formal maupun dari segi substansimateriil;Bahwa Penggugat mendalilkan memiliki sebidang tanahberdasarkan surat penyerahan/ganti rugi dari Ipon Kasanadalah tanah Negara yang uSahai/kerjakan sejak dari tahun1978 yang terletak di sisi Paluh perta
Register : 13-01-2015 — Putus : 21-05-2015 — Upload : 25-06-2015
Putusan PN BANDA ACEH Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2015/PN Bna
Tanggal 21 Mei 2015 — Perwari, S.P Binti Adam
4173
  • Surat Keputusan Kepala Dinas Perta Nian Dan Tanaman Pangan Aceh Nomor : 520/931/SK/2012 Tentang Penetapan Kelompok Tani Calon Peneri Ma Bantuan Penang Gulangan Padi Puso Tahun Angga Ran 2012 Di Provinsi Aceh;7. Keputusan Kepala Dinas Pertanian Dan Peternakan Kabupaten Pidie Nomor 145 Tahun 2012 Tentang Penunjukan/Penetapan Kelompok Tani Calon Penerima Bantuan Penanggulangan Padi Puso T.A. 2012;8.
Putus : 22-11-2016 — Upload : 13-02-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 807/B/PK/PJK/2016
Tanggal 22 Nopember 2016 — PT. PERTAMINA (PERSERO) vs. DIREKTUR JENDERAL PAJAK
3114 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Perta a> (on Btees SePERTAMINAmina on behalf GOIMG)Off Balance SheetSeller Appointment B Marketing Fee VATOutAgreement Gambar I. Skema Khas Bisnis LNGKeterangan:1. Production Sharing Contract (PSC) Agreement antaraPemerintah dengan PSC Company dalam pelaksanaaneksploitasi gas.Gas Alam hasil produksi PSC diolah menjadi LNG .PT Badak NGL Co. mengirimkan invoice dan faktur pajakkepada Pertamina (fungsi Joint Management Group) atasnama Pemerintah.
Register : 17-04-2013 — Putus : 30-05-2013 — Upload : 05-03-2014
Putusan PN BANGKINANG Nomor 113 / Pid.B/2013/PN.BKN
Tanggal 30 Mei 2013 — BOBY HIDAYAT Bin BAKHTIAR
3213
  • Lancang Kuning Pekanbaruyang pada prinsipnya surat tersebut menerangkan bahwa TegarSyahputra dengan umur 16 Tahun telah meninggal dunia padatanggal 10 maret 2013 padapukul 22.00 Wib;Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Saksi, baik acharge maupun ad charge, Saksi Verbalisan perta bukti surat yangberada dalam berkas perkara Majelis hakim mendapatkan faktahukum sebagai berikut :e Bahwa pada hari minggu tanggd 10 Maret 2013,bertempat di jalan Raya PekanbaruBangkinang, Kec.Tambang Kab.
Register : 12-10-2018 — Putus : 14-03-2019 — Upload : 10-04-2019
Putusan PTUN SEMARANG Nomor 140/G/2018/PTUN.SMG
Tanggal 14 Maret 2019 — Penggugat:
Suwarno
Tergugat:
Kepala Kantor Pertanahan Kota Semarang
Intervensi:
Kementerian Pertahanan Republik Indonesia
15697
  • menerima laporan tentang pengajuan pengukuran kekanwil BPN Jateng, setelah ada GS dimintakan ke BPN Kota, bahwatanah tersebut adalah tanah negara bukan, eigondom, kemudian mengajukan ke Panita A Pusat; Bahwa Tahun 2003, terbit SK pemberian hak kepada Pemohon, kemudian Pemohon mengajukan permohonan Sertipikat Hak pakai dan kemudian terbit obyek sengketa; Bahwa Saksi tidak menerima BA Panitia Ajudikasi, Saksi hanya menerima GS yang sudah jadi; Bahwa ada dilampirkan perjanjian kerjasama antara Kementrian Perta
Register : 09-09-2016 — Putus : 15-12-2016 — Upload : 01-05-2017
Putusan PN PELAIHARI Nomor Nomor 239/Pid.B/2016/PN Pli
Tanggal 15 Desember 2016 — Hj Ria Liana Binti Armin Mahyudi (Alm)
9359
  • orang yang menyuruhmelakukan, selanjutnya sdr Yapansyah Als Yapan, saksi Fauzan dan saksiAmat Guntur sebagai orang yang melakukan perbuatan tersebut dengandemikian unsur ini telah terpenuhi atas perbuatan terdakwa ;Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan terdakwa telah memenuhisemua unsur dari Pasal 263 ayat (1) Kitab UndangUndang Hukum Pidana JoPasal 55 ayat (1) ke1 Kitab UndangUndang Hukum Pidana, maka terdakwaharuslah dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimanadalam dakwaan Perta
Register : 13-08-2018 — Putus : 15-07-2019 — Upload : 17-07-2019
Putusan PA SAMARINDA Nomor 1334/Pdt.G/2018/PA.Smd
Tanggal 15 Juli 2019 — Penggugat melawan Tergugat
363373
  • SIM... eee eects e eee renee ee eee tennessee e tennessee teennaeeeeeeeeeneeesSetelah kesimpulan secara tertulis dari kuasa hukum pelawan diterima terlebin danhulu olen majelis hakim metalui pengiriman surat JNE, atas perintketua majelis kKemudian kepada kuasa hukum terlawan (bank bukopin syariahsamarinda) dipersilahkan untuk menyerahkan kesimpulan secara teytulisnyaadalah sebagai berikut : BAS Perta No. 1334/Pdt. G/2018/PA.
Register : 28-08-2018 — Putus : 06-12-2018 — Upload : 02-01-2019
Putusan PN SIGLI Nomor 235/Pid.B/2018/PN Sgi
Tanggal 6 Desember 2018 — Penuntut Umum:
ADITIA SETIAWAN, SH
Terdakwa:
1.DAHLAN BIN ALM TGK. ABDULLAH
2.MUHAMMAD SYARIF BIN MUHAMMAD JAMIL
512
  • Pekerjaan : Karyawan Perta Arun GasHalaman 1 dari 40 Putusan Nomor 235/Pid.B/2018/PN SgiTerdakwa Muhammad Syarif Bin Muhammad Jamil ditahan dalam tahanan rutanoleh:1. Penyidik sejak tanggal 19 Mei 2018 sampai dengan tanggal 7 Juni 2018Terdakwa Muhammad Syarif Bin Muhammad Jamil ditahan dalam tahanan rutanoleh:2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 8 Juni 2018sampai dengan tanggal 17 Juli 2018Terdakwa Muhammad Syarif Bin Muhammad Jamil ditahan dalam tahanan rutanoleh:3.
Register : 21-06-2019 — Putus : 29-07-2019 — Upload : 29-07-2019
Putusan PT BANDUNG Nomor 158/PID/2019/PT BDG
Tanggal 29 Juli 2019 — Pembanding/Terbanding/Terdakwa I : HARRY CAHYONO AKMILIYANTO
Pembanding/Terbanding/Terdakwa : JEFRY KAMBUNO alias JEFRY
Terbanding/Pembanding/Penuntut Umum : Obet Riawan, S.H
8239
  • Bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama halaman 89alenia pertama yang menyatakan saksi Amanda Adelina, Siti Fidyawati danSilvanus Petra berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Negeri Cikarangadalah sangat keliru karena saksi Siti Fidyawati beralamat di kota Depoksesuai dengan KTP sedangkan Silvanus Perta beralamat di Kwitang, SenenJakarta Pusat sesuai dengan KTP dan tidak ada dokumen yang menguatkansaksisaksi tersebut berdomisili di wilayah hukum Pengadilan NegeriCikarang sedangkan
Register : 25-02-2019 — Putus : 25-02-2020 — Upload : 09-03-2020
Putusan PN MATARAM Nomor 35/Pdt.G/2019/PN Mtr
Tanggal 25 Februari 2020 — Penggugat:
1.MUHSIN Alias CIN
2.NURLAILI
Tergugat:
1.HAJAH BAIQ EVA NURCAHYANINGSIH
2.HAJAH BAIQ EMA SAPTIANA
3.LALU EGA JATISUARA
4.BAIQ EVA GANEVIA
5.BAIQ ERI
6.BAIQ FAHRIAH
7.LOIS MASDE SIPAHUTAR
8.H. LALU MASUD
9.FRANSISCUS XAVERIUS KATI HARJONO. SE
10.I PUTU GEDE SASTRAWAN
11.I MADE SETIAWAN
12.I NYOMAN SANTIAWAN
Turut Tergugat:
KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN LOMBOK BARAT
14885
  • RATMADJIkepada JONI SETIA BUDI dihadapan Notaris PERTA MARIAWATIAMBROSIUS IMAM SETIADJI, S.H tahun 2000 pihakpihak yangbernama AMAQ EMBARE, INAQ RIAISH, dan ataupun ahli warisnyatidak pernah ada keberatan terhadap status kepemilikan tanah sengketa3.1 tersebut.Halaman 20 dari 56 Putusan Perdata Gugatan Nomor 35/Pdt.G/2019/PN Mtr6. Bahwa oleh karena kepemilikanH.L.
Register : 27-04-2010 — Putus : 15-03-2011 — Upload : 13-04-2014
Putusan PN JAKARTA SELATAN Nomor 350/Pdt.G/2010/PN.JKT.Sel
Tanggal 15 Maret 2011 — PT. ASIA PACIFIC COATINGS K O H A R M E L A W A N PT. NUSANTARA JAYA KONSTRUKSI HERIANTO TAN
11063
  • Neneng.Serah terima perta bangunan lantai atap pada tanggal 17 Februari 2005, yangdiserah terimakan dari Yubianto mewakili pemborong kepada Penggugat I yangdiwakili oleh Sdri. Neneng ;Berita acara pemeriksaan akhir tanggal 04 Maret 2005, yang diserah terimakan daripemborong (Tergugat IT) kepada Penggugat I diwakili oleh Ir. Alex Chandra ;Serah terima akhir pekerjaan tanggal 04 Juni 2005, yang ditandatangani olehTergugat II dengan Penggugat yang diwakili oleh Ir.
Register : 03-10-2016 — Putus : 02-04-2015 — Upload : 03-10-2016
Putusan PN MEDAN Nomor 159/Pdt.G/2014/PN Mdn
Tanggal 2 April 2015 — - SULAIMAN (PENGGUGAT I) - SABAR TAMBUNAN (PENGGUGAT II) - RUSLI PULUNGAN (PENGGUGAT III) - DUHUSOKAI ZILIWU (PENGGUGTA IV) - LIM SUI GIOK (TERGUGAT I) - GUNAWAN (TERGUGAT II) - LILY (TERGUGAT IV) - YUNNY SUSANTO (TERGUGAT V) - HJ. SUPIATI (TERGUGAT VI) - SRI SURYANI (TERGUGAT VII) - IKA ASMAHANI (TERGUGAT VIII) - AHMAD DARMAWAN (TERGUGAT IX) - ERWIN SETIADI (TERGUGAT X) - SRI SURAWATI (TERGUGAT XI) - RUDI SETIAWAN (TERGUGAT XII) - JULIA SUPRIATIN (TERGUGAT XIII) - SRI WULANDARI (TERGUGAT IV) - Kepala Kantor Badan Pertanahan Nasipnal Cq.Kepala Kantor Badan Pertanahan Nasional Sumatera Utara Cq. Kepala Kantor Badan Pertanahan Kota Medan (TERGUGAT XV) - Pemerintah Republik Indonesia Cq. Menteri Dalam Negeri Cq. Gubernur Sumatera Utara Cq. Walikota Medan Cq. Camat Medan Belawan (TERGUGAT XVI) - Pemerintah Republik Indonesia Cq. Menteri Dalam Negeri Cq. Gubernur Sumatera Utara Cq. Walikota Medan Cq. Camat Medan Belawan Cq. Deli (TERGUGAT XVII) - NUR ENY GINTING ,SH , Notaris/PPAT (TERGUGAT XVIII) - ADI PINEM , SH, Notaris/PPAT (TERGUGAT XIX)
307
  • maupun masyarakat yang berada di atas tanahtersebut memiliki atau menguassai di atas tanah seluas 5 Ha (50.000meter persegi) yang terletak di Kelurahan Bagan Deli, Kecamatan MedanBelawan, Kota Medan, Propinsi Sumatera Utara, setempat di kenaldengan Jalan Veteran Lingkungan VII, X dan Lingkungan XIV, denganbatasbatas sebagai berikut:Sebelah utara berbatas dengan Jalan Raya PelabuhanSebelah selatan berbatas dengan Jalan LamaSebelah timur berbatas dengan Penduduk Sebelah barat berbatas dengan paluh Perta
Register : 16-05-2017 — Putus : 25-01-2018 — Upload : 03-08-2018
Putusan PN BANJARBARU Nomor 28/Pdt.Bth/2017/PN Bjb
Tanggal 25 Januari 2018 — Penggugat:
SUPRABOWO
Tergugat:
1.USMAN
2.PT. BANK MEGA TBK
3.BACHRUDIN, SH, Mkn
Turut Tergugat:
1.KEMENTRIAN REPUBLIK INDONESIA
2.Badan Pertanahan Nasional RI Cq Kantor Badan Pertanahan Kota Banjarbaru
3722
  • dilakukan oelh Tergugat II apabila sampai 2 (dua)kali berturutturut tidak melakukan angsurannya, dank arena tanah dan bangunan milikPenggugat dibebani hak tanggungan , berdasarkan bukti T II3 dan T II4 ;Menimbang, bahwa bukti TIl12 (Surat Nomor 229/BMBBR/14 tanggal 11November 2014, perihal :Surat Pemberitahuan Lelang Eksekusi Hak tanggungan ) ,bukti TIl13 (Surat Nomor 147/BMBBR/XII/15 tertanggal 15 Desember 2015, perihalSurat Pemberitahuan Pelaksanaan Lelang dan bukti TIl14 (Selebaran PengumumanLelang Perta
Register : 16-01-2017 — Putus : 09-04-2018 — Upload : 10-07-2018
Putusan PA GRESIK Nomor 169/Pdt.G/2017/PA.Gs
Tanggal 9 April 2018 — Penggugat VS Tergugat
8430
  • juga ikut bekerjamembangun rumah tersebut. dan sekarang bangunannya sudah parmanentapi agak rusak;Bahwa setahu saksi direnovasi sekitar tahun 1993 1994;Bahwa saksi tidak tahu darimana biaya renovasinya, dan barapa biayarenovasinya;Bahwa setahu saksi ketika Tergugat menjual stand, lou minten sudahmeninggal;Bahwa yang saksi tahu 2 stand tersebut dijual dengan harga Rp.150.000.000, (seratus lima puluh juta rupiah). kemudian Tergugat kontrakkembali 2 stand tersebut selama 10 tahun dengan biaya kontrak perta
Register : 22-05-2019 — Putus : 19-07-2019 — Upload : 22-07-2019
Putusan PT SAMARINDA Nomor 64/PDT/2019/PT SMR
Tanggal 19 Juli 2019 — Pembanding/Penggugat : Surya Irawan Diwakili Oleh : BILHAKI, SH
Terbanding/Tergugat II : PT.Inhutani I
Terbanding/Tergugat I : PT. Nusantara Berau Coal
148361
  • dan titikkoordinat yang diambil pada saat Pemeriksaan Setempat setelahHalaman 80 dari 108 Putusan Nomor 64/PDT/2019/PT SMR9.6.9.7.dilakukan overlay maka diketahui bahwa titik tersebut 90% salingoverlap (saling menumpuk) atau dalam satu letak posisi dimanaberdasarkan pengukuran dan transformasi ke dalam koordinatBiju/Lintang kemudian berdasarkan legenda di dalam petatersebut diketahui bahwa kedua lokasi tersebut masuk dalamsymbol atau logo garis dan titik dimana berdasarkan symbol didalam legenda perta
    16.6.Bahwa antara titik koordinat yang diakui oleh Penggugat dan titikkoordinat yang diambil pada saat Pemeriksaan Setempat setelahdilakukan overlay maka diketahui bahwa titik tersebut 90% salingoverlap (saling menumpuk) atau dalam satu letak posisi dimanaberdasarkan pengukuran dan transformasi ke dalam koordinatBiju/Lintang kemudian berdasarkan legenda di dalam petatersebut diketahui bahwa kedua lokasi tersebut masuk dalamsymbol atau logo garis dan titik dimana berdasarkan symbol didalam legenda perta
Register : 27-03-2017 — Putus : 12-04-2017 — Upload : 13-05-2018
Putusan PT SURABAYA Nomor 17/PID.SUS/2017/PT SBY
Tanggal 12 April 2017 — M E N G A D I L I 1) Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut; 2) Mengubah putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya Tertanggal 18 Desember 2017 Nomor 197/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Sby atas nama terdakwa Satimah Fatmiati, S.Pd. sekedar mengenai kualifikasi tindak pidana terhadap dakwaan primair dan lamanya pidana penjara yang dijatuhkan, sehingga amar putusan selengkapnya adalah sebagai berikut: 1. Menyatakan terdakwa Satimah Fatmiati, S.Pd. tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair; 2. Membebaskan terdakwa Satimah Fatmiati, S.Pd. oleh karenanya dari dakwaan primair tersebut; 3. Menyatakan terdakwa Satimah Fatmiati, S.Pd. telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana dakwaan subsidair; 4. Menghukum terdakwa Satimah Fatmiati, S.Pd. dengan pidana penjara selama 3 ( tiga ) tahun ; 5. Menghukum terdakwa Satimah Fatmiati, S.Pd. dengan pidana denda sebesar Rp 50.000.000,- ( lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 ( satu ) bulan; 6. Menghukum terdakwa Satimah Fatmiati, S.Pd. untuk membayar uang pengganti sejumlah Rp 152.476.000,- (seratus lima puluh dua juta empat ratus tujuh puluh enam ribu rupiah), paling lama dalam waktu satu bulan sesudah putusan ini berkekuatan hukum tetap, jika tidak membayar maka harta bendanya disita dan dilelang oleh Jaksa untuk menutupi uang pengganti tersebut dengan ketentuan apabila Terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi maka dipidana dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun; 7. Memerintahkan agar terdakwa Satimah Fatmiati, S.Pd. tetap ditahan dalam Rumah Tahanan Negara; 8. Menetapkan lamanya masa penahanan yang pernah dijalani terdakwa Satimah Fatmiati, S.Pd. dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan; 9. Menetapkan barang bukti berupa: 1) 1 (satu) buku Pencatatan Angsuran PKK Dusun (Asli); 2) 1 (satu) bendel Fotocopy Legalisir Surat Penetapan Camat Plandaan tertanggal 16 Oktober 2003 tentang Nama Desa Penerima, Jenis Kegiatan dan Jumlah Bantuan Program Pengembangan Kecamatan TA. 2003/2004; 3) 1 (satu) bendel Fotocopy Legalisir Surat Penetapan Camat Plandaan tertanggal 19 Agustus 2004 tentang Nama Desa Penerima, Jenis Kegiatan dan Jumlah Bantuan Program Pengembangan Kecamatan TA. 2004/2005; 4) 1 (satu) buku Pencatatan Angsuran PKK Dusun (Asli); Dikembalikan kepada saksi Supriati; 5) 1 (satu) bendel Fotocopy Legalisir Surat Penetapan Camat Plandaan tertanggal 16 Oktober 2003 tentang Nama Desa Penerima, Jenis Kegiatan dan Jumlah Bantuan Program Pengembangan Kecamatan TA. 2003/2004; 6) 1 (satu) bendel Fotocopy Legalisir Surat Penetapan Camat Plandaan tertanggal 19 Agustus 2004 tentang Nama Desa Penerima, Jenis Kegiatan dan Jumlah Bantuan Program Pengembangan Kecamatan TA. 2004/2005; 7) 1 (satu) bendel Fotocopy Legalisir Surat Penetapan Camat Plandaan tertanggal 11 Juli 2006 tentang Nama Desa Penerima, Jenis Kegiatan dan Jumlah Bantuan Program Pengembangan Kecamatan TA. 2006; 8) 1 (satu) bendel Fotocopy Legalisir Surat Penetapan Camat Plandaan tertanggal 08 Agustus 2007 tentang Nama Desa Penerima, Jenis Kegiatan dan Jumlah Bantuan Program Pengembangan Kecamatan TA. 2007; 9) 1 (satu) bendel Fotocopy Legalisir Surat Penetapan Camat Plandaan tertanggal 15 Oktober 2008 tentang Nama Desa Penerima, Jenis Kegiatan dan Jumlah BLM Dana Kegiatan PNPM MPd TA. 2008; 10) 1 (satu) bendel Fotocopy Legalisir Surat Penetapan Camat Plandaan Nomor : 188/03/415.60/08 tanggal 15 Oktober 2008 tentang Nama Desa Penerima, Jenis Kegiatan dan Jumlah BLM Dana Kegiatan PNPM MPd TA. 2009; 11) 1 (satu) bendel Fotocopy Legalisir Surat Penetapan Camat Plandaan Nomor : 16/276/419.61/2009 tanggal 12 September 2009 tentang Nama Desa Penerima, Jenis Kegiatan dan Jumlah BLM Dana Kegiatan PNPM MPd TA. 2009; 12) 1 (satu) bendel Fotocopy Legalisir Surat Penetapan Camat Plandaan tertanggal 12 Juni 2010 tentang Nama Desa Penerima, Jenis Kegiatan dan Jumlah BLM Dana Kegiatan PNPM MPd TA. 2010; 13) 1 (satu) bendel Fotocopy Legalisir Surat Penetapan Camat Plandaan tertanggal 16 Mei 2011 tentang Nama Desa Penerima, Jenis Kegiatan dan Jumlah BLM Dana Kegiatan PNPM MPd TA. 2011; 14) 1 (satu) bendel Fotocopy Legalisir Surat Penetapan Camat Plandaan tertanggal 25 Pebruari 2012 tentang Nama Desa Penerima, Jenis Kegiatan dan Jumlah BLM Dana Kegiatan PNPM MPd TA. 2012; 15) 1 (satu) bendel Fotocopy Legalisir Surat Penetapan Camat Plandaan Nomor : 188/66/415.61/2013 tanggal 12 Pebruari 2013 tentang Nama Desa Penerima, Jenis Kegiatan dan Jumlah BLM Dana Kegiatan PNPM MPd TA. 2013; 16) 1 (satu) bendel Fotocopy Legalisir Surat Penetapan Camat Plandaan Nomor : 188/ /415.61/2014 tanggal 11 Pebruari 2014 tentang Nama Desa Penerima, Jenis Kegiatan dan Jumlah BLM Dana Kegiatan PNPM MPd TA. 2014; 17) 1 (satu) lembar Fotocopy Legalisir Surat Keputusan Camat Plandaan tertangal 01 oktober 2003 tentang Penetapan Pengurus UPK Kecamatan Plandaan tahun 2003 %u2013 2004; 18) 1 (satu) bendel Fotocopy Legalisir Surat Keputusan Bupati Jombang Nomor : 188.4.45/157/415.10.10/2012 Tentang Unit Pengelola Kegiatan sebagai Pengelola Dana Bantuan Langsung Masyarakat Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan Tahun Anggaran 2012; Tetap terlampir dalam berkas perkara; 19) 1 (satu) buah Buku Kas Harian UEP UPK Plandaan Tahun 2011; 20) 1 (satu) buah Buku Kas Harian UEP UPK Plandaan Tahun 2012; 21) 1 (satu) buah Buku Kas Harian SPP UPK Plandaan Tahun 2011; 22) 1 (satu) buah Buku Kas Harian SPP UPK Plandaan Tahun 2013; 23) 1 (satu) lembar Kwitansi perguliran Kelompok SPP Wanita Maju II Desa Plandaan tertanggal 30 Januari 2012; 24) 1 (satu) lembar Kwitansi perguliran Kelompok UEP Anggrek Desa Plandaan tgl. 09 Mei 2012; 25) 1 (satu) lembar Kwitansi perguliran Kelompok SPP Kreatif Desa Plandaan tgl. 20 Maret 2012; 26) 1 (satu) lembar Kwitansi perguliran Kelompok SPP PKK Dusun II Desa Plandaan tgl. 29 April 2011; 27) 1 (satu) lembar Kwitansi perguliran Kelompok UEP Ternak Bersama Desa Plandaan tertanggal 10 Mei 2011; 28) 1 (satu) lembar Kwitansi perguliran Kelompok SPP Mambang Jaya Desa Tondowulan tertanggal 29 Januari 2013; 29) 1 (satu) lembar Kwitansi perguliran Kelompok UEP Mambang Jaya Desa Tondowulan tertanggal 21 Pebruari 2012; 30) 1 (satu) lembar Kwitansi perguliran Kelompok UEP Sejati Desa Tondowulan tgl. 22 Juni 2012; 31) 1 (satu) lembar Kartu Kredit Kelompok SPP Wanita Maju II Desa Plandaan; 32) 1 (satu) lembar Kartu Kredit Kelompok UEP Anggrek Desa Plandaan; 33) 1 (satu) lembar Kartu Kredit Kelompok SPP Kreatif Desa Plandaan; 34) 1 (satu) lembar Kartu Kredit Kelompok SPP PKK Desun II Desa Plandaan; 35) 1 (satu) lembar Kartu Kredit Kelompok UEP Ternak Bersama Desa Plandaan; 36) 1 (satu) lembar Kartu Kredit Kelompok SPP Mambang Jaya Desa Tondowulan; 37) 1 (satu) lembar Kartu Kredit Kelompok UEP Mambang Jaya Desa Tondowulan; 38) 1 (satu) lembar Kartu Kredit Kelompok UEP Sejati Desa Tondowulan; 39) 1 (satu) bendel Surat Perjanjian Kredit Kelompok SPP Wanita Maju II Desa Plandaan Nomor : /SPK.SPP/I/2012 tertanggal 30 Januari 2012; 40) 1 (satu) bendel Surat Perjanjian Kredit Kelompok UEP Anggrek Desa Plandaan Nomor : /SPK.SPP/I/2012 tertanggal 25 Mei 2012; 41) 1 (satu) bendel Surat Perjanjian Kredit Kelompok SPP Kreatif Desa Plandaan Nomor : /SPK.SPP/I/2012 tertanggal 20 Maret 2012; 42) 1 (satu) bendel Surat Perjanjian Kredit Kelompok SPP PKK Dusun II Desa Plandaan Nomor : /SPK.SPP/I/2012 tertanggal 29 April 2011; 43) 1 (satu) bendel Surat Perjanjian Kredit Kelompok UEP Ternak Bersama Desa Plandaan Nomor : /SPK.SPP/I/2012 tertanggal 10 Mei 2011; 44) 1 (satu) bendel Surat Perjanjian Kredit Kelompok UEP Mambang Jaya Desa Tondowulan Nomor : /SPK.SPP/I/2012 tertanggal 21 Pebruari 2011; 45) 1 (satu) bendel Surat Perjanjian Kredit Kelompok SPP Mambang Jaya Desa Tondowulan Nomor : /SPK.SPP/I/2012 tertanggal 29 Januari 2013; 46) 1 (satu) bendel Surat Perjanjian Kredit Kelompok UEP Sejati Desa Tondowulan Nomor : /SPK.SPP/I/2012 tertanggal 21 Juni 2012; Dikembalikan kepada UPK PNPM %u2013 MPd Kec. Plandaan Kab. Jombang; 47) 3 (tiga) lembar surat pernyataan anggota kelompok SPP Kreatif Desa Plandaan tertanggal 13 Mei 2014; 48) 1 (satu) lembar surat pernyataan anggota Ketua Kelompok UEP Wanita Maju II Desa Plandaan An. Sri Minartiningsih tertanggal 26 Mei 2015; 49) 1 (satu) lembar surat pernyataan Ketua Kelompok UEP Anggrek Desa Plandaan An. Muhanto tertanggal 11 Oktober 2015; 50) 1 (satu) lembar fotocopy surat pernyataan Ketua Kelompok UEP Sejati Desa Tondowulan An. Sunarti Tertanggal 5 Juni 2015; 51) 1 (satu) lembar surat pernyataan Ketua Kelompok UEP dan SPP Mambang Jaya Desa Tondowulan; Tetap terlampir dalam berkas Perkara; 52) 2 (dua) lembar bukti setoran Kelompok SPP PKK Dusun II Desa Plandaan; 53) 10 (sepuluh) lembar bukti setoran Kelompok SPP UEP Mambang Jaya Desa Tondowulan; 54) 1 (satu) lembar bukti setoran Kelompok SPP Kreatif Desa Plandaan; 55) 2 (dua) lembar bukti setoran Kelompok SPP UEP Sejati Desa Tondowulan; 56) 7 (tujuh) lembar bukti setoran Kelompok SPP Mambang Jaya Desa Tondowulan; 57) 1 (satu) bundel Berita Acara Musyawarah Antar Desa Sosialisasi Tahun Anggaran 2012 tanggal 22 Oktober 2011; Dikembalikan kepada UPK PNPM %u2013 MPd Kec. Plandaan Kab. Jombang; 58) 2 (dua) lembar Surat Pernyataan anggota kelomok UEP Mambang Jaya Desa Tondonwulan buku Pencatatan Angsuran PKK Dusun (Asli); 59) 3 (tiga) lembar Surat Pernyataan Anggota Kelompok SPP Mambang Jaya Desa Tondonwulan (Asli); 60) 3 (tiga) Lembar Surat Pernyataan Anggota Kelompok SPP Kreatif Desa Plandaan; 61) 2 (dua) Lembar Surat Pernyataan Anggota Kelompok SPP PKK Plandaan II Desa Plandaan; 62) 3 (tiga) lembar Surat Pernyataan Anggota Kelompok UEP Ternak Bersama Desa Plandaan; 63) 1 (satu) buku Foto Copy Standart Prosedur operasional UPK Srikandi Kec. Plandaan PNPM Mandiri Pedesaan; 64) 1 (satu) buku Foto Copy Standart Operasional dan Prosedur UPK Kec. Plandaan Kab. Jombang TH 2016; 65) 1 (satu) bundel Foto copy Legalisir Petunjuk Teknis Operasional Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Pedesaan; 66) 1 (satu) bundel Foto copy Legalisir Penjelasan IV Tentang Jenis dan Proses Pelaksanaan Bidang Kegiatan PNPM Mandiri Pedesaan; 67) 1 (satu) bundel Foto copy Legalisir Penjelasan IX Tentang Pendanaan dan Administrasi Kegiatan PNPM Mandiri Pedesaan; 68) 1 (satu) bundel Foto copy Legalisir Penjelasan X Tentang Pengelolaan Dana Bergulir; 69) 1 (satu) bundel Foto copy Legalisir Penjelasan XI Tentang Penataan Kelembagaan; 70) 1 (satu) bundel foto copy legalisir Surat Direktur Jendral Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa Kementrian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi RI Nomor : 134/DPPMD/VII/2015 tanggal 13 Juli 2015 Perihal : Panduan Pengakhiran dan Penataan Hasil Kegiatan PNPM MPd; Tetap terlampir dalam berkas Perkara; 10. Menghukum Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat pengadilan yang ditingkat banding sejumlah Rp 2.500,- ( dua ribu lima ratus rupiah);
4724
  • Rp. 2.362.727PPN :141 pasang 92 pasang Fp.3.818.182,PERTA PPH : Rp.37.609.091 Rp.42.000.000,23 NIAN Fpe28.208,000 Rp.13.800.000 Rp. 572.727, , Total.Rp. 4.390.909PPN : Ro.481.81824 ed 19 pasang 10 pasang fe a aae Rp.5.300.000, Rp.5.854.091,PANGA Rp.3.800.000, Rp.1.500.000, Total.N Rp. 554.091PPN: Rp.531.81825 a 22pasang 12 pasang iy en Rp.5.850.000, Rp.6.200.000,UKM Rp.4.400.000, Rp.1.800.000, Total.Rp. 611.591PPN : Ro.527.27326 KESBA 23 pasang 8 pasang PPH : Rp. 79.091 Rp.5.193 636, Rp.5.800.000