Ditemukan 1136 data
37 — 6
Bahwa Termohon tetap pada prinsipnya tetap berpendirian padajawaban Termohon yaitu tetap meminta hak Mutah kepada Pemohonsebesar Rp. 30.000.000, (tiga puluh juta rupiah)dengan dalil bahwaselama proses perceraian berlangsung Pemohon tidak maumenyerahkan rumah atas nama hak kepemilikan atas nama Termohon,dan harta benda Kami yang ada di Samarinda Kalimantan Timur, beruparumah yang sekarang di tempati oleh adik tir Pemohon dan sebidangtanah tidak termohon tuntut atau singgung masalah itu untuk dibawa
1.Suhendi
2.Djuhaedi
3.Muhammad Rohman
4.Agus Jaya Rahman
5.Mardiansyah
6.Febriyani
7.Feni Dwi Astuti
Tergugat:
1.Sdr. Fadhilah
2.Sdr. Roy
3.Sdr. Yuma WK
4.Sdr. Budianto
5.Sdr. Darwin
Turut Tergugat:
Kepala Kantor Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Selatan
116 — 76
Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Tergugat II, Tergugat IV danTergugat V berkenaan dengan titik singgung antara Pengadilan Tata Usaha Negaradengan Pengadilan Negeri maka Majelis akan mempertimbangkan hal tersebutdengan mendasarkan kepada ketentuan/norma hukum dalam Undangundang No51 Tahun 2009 Tentang Perubahan kedua atas Undangundang No 5 tahun tahun1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara ;Menimbang, bahwa yang menjadi kewenangan absolut Pengadilan TataUsaha Negara adalah memeriksa dan mengadili
98 — 24
Bahwa jawaban Tergugat pada posita nomor 9Penggugat,Tergugat tanggapi bahwa gugatan obyek harta bersama yangdi maksutkan dalam gugatan penggugat ini sudah di singgung dan diajukan oleh penggugat di pengadilan yang sama dan telah di putus,dipengadilan negeri juga obyek yang sama.dan telah mempunyai kekuatanhukum tetap/pasti.12.
Pembanding/Penggugat II : LAW AN LIH Diwakili Oleh : ANDI SAPUTRO, SH.
Pembanding/Penggugat III : LAUW TJUIN NIO Diwakili Oleh : ANDI SAPUTRO, SH.
Pembanding/Penggugat IV : KWEE HAN NIO Diwakili Oleh : ANDI SAPUTRO, SH.
Pembanding/Penggugat V : WIN NIO Diwakili Oleh : ANDI SAPUTRO, SH.
Terbanding/Tergugat I : ALEXANDER HALIM KUSUMA
Terbanding/Tergugat II : PT. CAHAYA GEMILANG INDAH CEMERLANG
Terbanding/Tergugat III : NOTARIS dan PPAT INDRARINI SAWITRI ,S.H
Terbanding/Turut Tergugat : KEPALA KANTOR PERTANAHAN BPN KABUPATEN TANGERANG
154 — 278
Eksepsi Kewenangan Absolut;a. bahwa materi permasalahan yang diangkat dari peristiwahukum yang diutarakan dalam isi posita gugatan para Penggugatdalam gugatannya secara subtansial sangat menitik beratkanpada titik singgung mengenai yang berhak atas objek hakkeperdataan dari kepemilikan tanah yang masih merasa milik paraPenggugat;b. bahwa atas uraian dalam materi posita gugatan paraPenggugat tersebut perlu dibuktikan terlebih dahulu mengenaiapakah adanya hubungan hukum hak keperdataan darikepemilikan
111 — 40
hak milik atas tanah adalah, seseorang atau badanhukum perdata memiliki bukti formil hak milik atas suatu tanah, hal ini menimbulkan hakkeperdataan atas tanah melalui sertifikat tersebut;Bahwa dengan demikian, sertifikat sebagai suatu KTUN di sisi lain juga merupakan buktiadanya hak keperdataan yaitu hak milik atas tanah, Sehingga jika terjadi sengketaterhadap sertifikat tanah tersebut, maka dapat diadili dan diselesaikan di lingkunganperadilan Negeri, Hal ini tentu sudah menunjukan adanya titik singgung
Terbanding/Tergugat I : FENDY HANDOKO
Terbanding/Tergugat II : KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN TANGERANG
74 — 57
Bahwa materi permasalahan yang diangkat dari peristiwa hukumyang diutarakan dalam isi posita gugatan Penggugat dalam gugatannyaHalaman 35 dari 59 Putusan Nomor 185/PDT/2021/PT BTNsecara subtansial sangat menitik beratkan pada titik singgung mengenaiyang berhak atas objek hak keperdataan dari kepemilikan tanah yangmerasa milik Penggugat;b.
JOHN HAMENDA
Tergugat:
KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA MANADO
Intervensi:
RIDWAN SUGIANTO
202 — 300
diketahui bahwaObjek sengketa dan Objek sengketa II merupakan Penetapan tertulisyang bersifat konkrit dalam arti memiliki bentuk keputusan, bersifatindividual yaitu ditujukan kepada individu secara khusus, dan bersifatfinal yaitu keputusan tersebut tidak lagi memerlukan persetujuanatasan Tergugat ;Menimbang, bahwa selain itu terhadap objek sengketa yangmerupakan Sertipikat Hak atas tanah yang mengandung bahwasengketa tata usaha negara tersebut termasuk dalam ruang lingkuppertanahan yang memiliki titik singgung
146 — 119 — Berkekuatan Hukum Tetap
Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp.14.461.000, (empat belas juta empat ratus enam puluh satu ribuRupiah);Titik singgung antara Gugatan Perdata Register Perkara Nomor 325/Pdt.G/2015/PN.Bks di Pengadilan Bekasi adalah Gugatan Perbuatan MelawanHukum tentang adanya Pembuktian Kepemilikan oleh Pemohon PK dahuluTermohon Kasasi/Terbanding/Penggugat terhadap Termohon PK II dahuluHalaman 33 dari 51 halaman Putusan Nomor 90 PK/TUN/2017Pemohon Kasasi/Pembanding/Tergugat II Intervensi
Terbanding/Pembanding/Penuntut Umum I : NINING DWI ARIANY, SH.
Terbanding/Penuntut Umum II : NURLAILA, SH
Terbanding/Penuntut Umum III : RAKHMAD HARI BASUKI, SH. M. Hum.
283 — 300
Penafsiran hakim dimaksudkan dalam artisempit yaitu upaya identifikasi hakim dalam mengadili perkara yangsecara materiel terdapat titik singgung antara Perkara PerdataWanprestasi dan Tindak Pidana Penipuan. Dalam kajian teoritis setiapperkara secara formil dapat diketahui dengan mudah.
Dengan demikian seorang debitur yang alpa atau lalai, masih jugadiperlindungi oleh Undangundang terhadap kesewenangan si kreditur.Berdasarkan Pasal 1247 dan Pasal 1248 BW terdapat titik singgung dalamhal perjanjian terdapat unsure tipu daya yang secara tertulis dalamperjanjian sehingga perjanjian tersebut menjadi tidak dapat dipenuhi olehpihak lain. Tipu daya adalah perbuatan atau perkataan yang tidakjujur dengan maksud untuk menyesatkan, mengakali atau mencarikeuntungan.
30 — 20
pemberitahuanterlebin dahulu kepada saya, maka pada hari Senin Tanggal 11 Januari2016 via sms saya minta suami menjemput saya bada Isya di rumahuntuk jalan berdua pakai mobil barunya, suami menyanggupinya.Ditengah hujan gerimis suami menjemput saya, alhamdulillah suamimentraktir saya (Seingat saya pertama dan terakhir selama pernikahankami) makan sate pak Lihan di belakang mesjid Jamik, kemudiandilanjutkan dengan berjalan mengendarai mobil Ssuami menyusuri pantai.Selama dalam perjalanan sedikit saya singgung
Pembanding/Tergugat II : Pemerintah Propinsi Kalimantan Timur Diwakili Oleh : H. SUROTO, SH. ; SUHARTO, RADIANSYAH, SH, MHum. ; MUHAMMAD AMIN, SH. ; M. MUSLIM QODRATULLAH. ; M. FAJAR KURNIAWAN, SH. ; EVIAN AGUS SAPUTRA, SH, MH.
Terbanding/Penggugat I : ABDUL BUCHAIRI
Terbanding/Penggugat II : BAMBANG ISMUDIARTO
Terbanding/Penggugat III : DARTO SUPARNO
Terbanding/Penggugat IV : EDY SUMARDI
Terbanding/Penggugat V : JUMADI
Terbanding/Penggugat VI : KASTURI
Terbanding/Penggugat VII : MOH. JAENI
Terbanding/Penggugat VIII : MANTO
Terbanding/Penggugat IX : M. SUMITRO
Terbanding/Penggugat X : Giman
Terbanding/Penggugat XI : Reban
Terbanding/Penggugat XII : SUMARJO
Terbanding/Penggugat XIII : SUTRISNO
Terbandin
99 — 92
sebagai gugatan yang tidak jelas atau kabur (obscuurlibel), karena gugatan yang demikian dalam praktek beracara dapatdibenarkan;Bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas, maka gugatan ParaTerbanding semula Para Penggugat, lebin tepat diartikan sebagai suatugugatan wanprestasi Para Pembanding semula Para Tergugat terhadap ParaHalaman 46 dari 56 Putusan Nomor 94/PDT/2020/PT SMRTerbanding semula Para Penggugat dari pada gugatan perbuatan melawanhukum oleh penguasa yang mempunyai titik singgung
TERGUGAT II INTERVENSI: -I GUSTI PUTU PUTRANATA, S.H,dkk.
108 — 62
Gandapura No. 41,Desa Kesiman Kertalangu, Kecamatan Denpasar Timur, KotaDenpasar, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut : Bahwa Ahli menyatakan titik singgung antara putusan PengadilanUmum dengan Pengadilan Tata Usaha Negara adalah PengadilanUmum berwenang dalam perkara pidana dan perdata sedangkanPengadilan Tata Usaha Negara tentang proses keluarnya suatukeputusan ; Bahwa Ahli menyatakan di dalam Pasal 60 ayat (1) PeraturanKepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 2011disebutkan ada
65 — 30
yang menyatakanBahwa penerbitan sertipikat tersebut termasuk cacat hukum administrasikarena saat penerbitannya terdapat kesalahan prosedur ... dst,Bahwa, dalil PARA Penggugat yang menyatakan bahwa adanya kesalahanprosedur dalam penerbitan sertipikat tanah, maka yang berwenangHalaman 56 dari 118 Halaman Putusan Nomor : 29/PDT/2018/PT.KPGmenilainya adalah Pengadilan Tata Usaha Negara, bukan PengadilanNegeri.Bahwa Sertipikat hak atas tanah merupakan sengketa yang beririsan ataumempunyai 2 (dua) titik singgung
Bahwa Sertipikat hak atas tanah mempunyai 2 (dua)titik singgung, yakni, Aspek Prosedur Penerbitan Sertipikat yang masukdalam kompetensi absolut Pengadilan Tata Usaha Negara.
63 — 31
Tergugat yang dikeluarkan oleh Tergugat V tidak sesuai dengan ketentuan peraturanperundangundangan, sehingga harus dikesampingkan dalammempertimbangkan keputusan ini dan juga pada petitum point 12 menyatakanbahwa penerbitan SHM No.1095, tanggal 30 Maret 2011 atas nama ParlidunganSiahaan in casu Tergugat yang dikeluarkan oleh Tergugat V tidak sah,sehingga harus dikesampingkan dalam mempertimbangkan keputusan perkaraint;Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, maka dapatdiketahui masalah titik singgung
103 — 42
amplop berisiRp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) per minggu, sekarang sudah menerimaRp100.000,00 (seratus ribu rupiah) per minggu/per khutbah, pertanyannyaadalah dengan kondisi fisik dan gaji yang demikian apakah memungkinkanPenggugat memiliki harta bersama dengan Tergugat seperti yang diterangkanpada posita gugatannya, rasanya sangat mustahil;Bahwa honor Penggugat sebagai penyuluh dibelikan bukubuku yangsekarang berada di rumah yang semestinya itulah harta gono gini, tapiPenggugat tidak pernah singgung
WARANO
Tergugat:
1.NURASIYA
2.LUKMAN TRIANTO
3.LUXI DWI UTAMI
4.H. SARWANI
5.NOTARIS PPAT EKO SOEMARNO,SH
6.SUYANTO
113 — 28
dari pendapat dan pendirianMajelis Hakim tersebut di atas, jika Saja perbuatan melawan hukum yangdimaksud Penggugat adalah merupakan perbuatan melawan hukumyang berupa serangkaian tindakan pendudukan, penguasaan,penggunaan, pengelolaan dan sebagainya atas lahan/tanah obyeksengketa secara berkesinambungan dan teruS menerus yang nyatanyata dapat menghalangi Penggugat dalam menikmati secara leluasahak atas tanahnya tersebut maka secara kapasitas Penggugatmemilikinya sebagaimana telah Majelis Hakim singgung
86 — 47 — Berkekuatan Hukum Tetap
Penyerahan sebagian Pekerjaan oleh Tergugat kepada perusahaan lainselaku. perusahaan penerima pemborongan pekerjaan (perusahaanOutsourcing) tersebut dalam perjanjian pemborongan pekerjaan (Bukti T6,Bukti T71, Bukti T135, Bukti T256) yang didalam Gugatan Penggugatperjanjian tersebut justru tidak di singgung....2 Bahwa jika buktibukti tersebut yang menjadi landasan Judex Jurismenimbang Putusan Pengadilan Hubungan Industrial Banda Aceh harusdibatalkan, maka ini merupakan keliruan yang nyata dimana Judex
127 — 49
Eksepsi Kewenangan Absolut;Alasan Hukumnya yaitu :Bahwa materi permasalahan yang diangkat dari peristiwa hukumyang diutarakan dalam isi posita gugatan Penggugat halaman 3point3.3sampai dengan 3.5 dalam gugatannya secara subtansial materipermasalahannya sangat menitik beratkan pada titik singgung mengenaiyang berhak atas objek hak keperdataan dari kepemilikan tanah yang dirasamilik Penggugat berdasarkan Perjanjian Bersama Bersyarat Dalam RangkaKerja Sama Peremajaan Pasar dan Terminal Teluknaga Nomor551
PT. BPR LSE Manggala /Peace & Justice Law Firm
Tergugat:
1.AHMAD HAMBALI HUTASUHUT
2.ADE HIDAYANI
97 — 65
Sama halnya denganlingkungan peradilan TUN, dalam prakteknya sering terjadi titik singgungdengan peradilan umum;Bahwa Sulit memberikan batasan yang lengkap mengenai putusan TUNyang dapat menjadi objek gugatan pada peradilan TUN, maksudnyasangat sulit menentukan keputusan TUN mana, yang masuk yurisdiksiperadilan TUN dan yang mana yang tidak, dimana masih sering terjadipermasalahan titik singgung kompetensi antara peradilan TUN danPeradilan Umum, yang merupakan problematik tersendiri yang perluterlebih
296 — 202 — Berkekuatan Hukum Tetap
Sehingga permohonan kasasi yangdiajukan dalam perkara ini telah sah dan valid menurut hukum (wettig envalideren, lawful and valid);C.KEBERATAN DAN ALASANALASAN PERMOHONAN KASASI /NCASUSebagaimana yang pemohon kasasi singgung di atas, alasan yangmendasari permohonan kasasi adalah: kesalahan penerapan ataupelanggaran hukum yang melekat dalam putusan a quo.