Ditemukan 1052 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : komulasi kumulatif kumalasa kamlasi kumlati kumasi kumula kumalasi kumulasari kumalasri
Penelusuran terkait : Kumulasi; komulasi; kumulasi gugatan; Ct kumulasi Cg kumulasi Cerai kumulasi Cg Kumulasi [pabtg] Isbat kumulasi cerai Cg kumulasi pn Cg kumulasi isbat Cg kumulasi ha Kumulasi ha
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata
Putus : 26-11-2015 — Upload : 15-09-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2551 K/Pdt/2014
Tanggal 26 Nopember 2015 — TAJUWIT, DKK VS PT ARUNA WIJAYA SAKTI (PT AWS),
124 — 203 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Penggugatmengajukan gugatan kumulasi atau penggabungan perkara terhadap 200Perjanjian Kerjasama (PKS) yang memiliki subjek dan objek perjanjian yangberbeda antara satu dengan yang lain. Subjek Gugatan adalah Tergugat 1Hingga Tergugat 200 yang berdiri sendiri dan tidak memiliki hubungan hukumdiantara mereka.
Pengadilan PN AMBON Perdata Tanah
Register : 11-12-2017 — Putus : 29-10-2018 — Upload : 29-01-2019
Putusan PN AMBON Nomor 242//Pdt.G/2017/PN.Amb
Tanggal 29 Oktober 2018 — 1. Dra. USMAN BAHTA, Umur 55 Tahun, bertempat tinggal di Desa Batu Merah .003/RW 018, Kecamatan Sirimau Kota Ambon Provinsi Maluku (Ketua Umum). 2. MUHAMMAD KOTTA, S.H, Umur 60 Tahun , bertempat tinggal di Desa Tulehu Jalan Wailatu Nomor 9 Kampung Tengah Kecamatan Salahutu Kabupaten Maluku Tengah Provinsi Maluku (Waki Ketua) 3. SAN SLAMAT S.H, M.H, Umur 48 Tahun, bertempat tinggal di Jl. Baru Masawoy Ling IAIN RT 003/RW 017 Desa Batu Merah Kecamatan Sirimau Kota Ambon Provinsi Maluku (Sekretaris). 4. DENNY ISMAIL PELLU, S.T, Umur 41 Tahun, bertempat tinggal di Desa Tulehu RT 001/RW Dusun Pohon Mangga Kecamatan Salahutu Kabupaten Maluku Tengah Provinsi Maluku (Wakil Sekretaris). 5. NOVIAR R.M. LATUCONSIA, Umur 45 Tahun, bertempat tinggal di Jakarta Taman Seayan Nomor 6 RT 005/RW 015 Kelurahan Pondok Indah Pucung Kecamatan Pook Are Tangerang Selatan (Bedahara). 6. ABAS TUASAMU, S.E, Umur 54 Tahun, bertempat tinggal di Dusun Kramat Desa Tulehu,Kecamatan Salahutu, Kabupaten Maluku Tengah Provinsi Maluku (Wakil Bendahara). Dalam kapasitas sebagai Pengurus Yayasan Pendidika Darusalam Maluku beralamat di Jalan Raya Tulehu, Desa Tulehu Kecamatan Salahutu Kabupaten Maluku Tengah, Provinsi Maluku, dengan merujuk Pasal 35 Undang-Undang Republik Indonesia omo r 28 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahu 2001 tentang Yayasan dalam hal ini telah memberi Kuasa kepada Dr. Hi. Z.A.R. RUMALEA, S.H, M.H, ALEXIUS ANAKTOTOTY, S.H, MH, YERRY SOLISSA, S.H, GAZALI RAHMA, S.Hi, M.H, HEDRA MUSAID, Shi, M.H, UDIN SAREMA, SHi, Advokat dari Kantor Advokat Dr. Hi. Z.A.R RUMALEAN, S.H, M.H dan Rekan, beralamat di Jalan Kebun Cengkih o. 38 A. Kecamatan Sirimau Kota Ambon Provinsi Maluku, Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 06/ADV.ZARR/SKH/Um/X/2017 tanggal 12 Oktober 2017 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ambon di bawah Register Nomor 898/2017, tanggal 06 Nopember 2017 (terlampir) selanjutnya di sebut sebagai Penggugat ; L a w a n 1. Pengurus Yayasan Darusalam Maluku, beralamat di Jalan Raya Wara, Kecamatan Sirimua Kota Ambon. 2. Notaris ROSDIANA ELY, S.H, beralamat di Kompleks Mesjid Raya Al Fatah (Gedung Ashari Lantai 2 Jalan Sultan Babullah Nomor 52 Kecamatan Sirimau Kota Ambon, dalam hal ini memberi Kuasa kepada MUNIR KAIT|ROTI, SH,MH, 2. ANDRI PADANG PUTUN, SH, 3. ALI RUMAU, SH, ketiganya adalah Advokat & Penasihat Hukum pada LAW OFFICE MUNIR KAIROTI, SH,MH & ASSICIATES beralamat di Gedung Asari Lt.1 Kompleks Masjis Raya Al Fatah Jl. Sultan Babullah-Ambon sesuai Surat Kuasa Khusus No: 02/ADV.MK/SKK/I/2018 tanggal 12 Januari 2018, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ambon Nomor : 97/2018 tanggal 30 Januari 2018, selanjutnya disebut sebagai Tergugat II. 3. KEMENTRIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI REPUBLIK INDONESIA Cq. KOORDINASI PERGURUAN TINGGI SWASTA Wilayah XII, beralamat di Jalan Korpertis Karang Panjag Ambon, Kecamatan Sirimau Kota Ambon. Pengurus Yayasan Darusalam Maluku, beralamat di Jalan Raya Wara, Kecamatan Sirimua Kota Ambon dan KEMENTRIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI REPUBLIK INDONESIA Cq. KOORDINASI PERGURUAN TINGGI SWASTA Wilayah XII, beralamat di Jalan Korpertis Karang Panjag Ambon, Kecamatan Sirimau Kota Ambon, dalam hal ini memberikan Kuasa kepada FAHRI BACHMID, S.H, M.H, M. TAHA LATAR, S.H, M.H, JACOBIS SIAHAYA, S.H, SARCHY SAPURY, S.H, ROSA TURSINA NUKUHEHE, S.Hi dan AZWAR PATTY, S.H adalah Para Advokad – Pengacara – Konsultan Hukum-Pembela Umum, pada Kantor ADVOKAT DAN KONSULTAN HUKUM FACHMID, S.H, M.H & ASSOCIATES, berkedudukan di Jalan. A.M Sangaji No. 36 Kota Ambon sesuai Surat Kuasa Khusus Nomor A.01-PDT/SKK/FB & A/I/2018 tanggal 22 Januari 2018 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ambon Nomor 93/2018 tanggal 30 Januari 2018 selanjutnya disebut sebagai Tergugat I, Tergugat III. 4. KEMENTERIAN RISET TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI REPUBLIK INDONESIA, beralamat di Jala Jenderal Sudirma Pintu Satu Senayan di Jakarta 10270, Telepon (021)7946100 (HUNTING) Laman Dikti Kemedikbud go.id, dalam hal ini memberikan Kuasa kepada 1. Ani Nurdiani Azizah, SH, M.Si, 2. Plaris Siregar, SH, MH, 3. Rina Wirachmawati, SH, 4. Robertus Ulu Wardana, SH,LL.M, 5. Reno. Ghanes Satia, SH, 6. Didit Junaidi, SH, 7. Yasirman Hassan, SH, MH, 8. Erlin Triartha Yuliana, SH, 9. Fadhy Setiadi, SH, 10. Paramita Indiyanti, SH, M.Kn, 11. Stivenly Sumual, SH semuanya adalah pegawai pada kementerian Riset, teknologi, dan Pendidikan Tinggi, berkewarganegaraan Indonesia, beralamat di gedung D Lantai 9 Kompleks Kemendikbud, Jalan Jenderal Sudirman, Pintu Satu Senayan, Jakarta Pusat 10270. sesuai Surat Kuasa Khusus No. 402/A4.2/HK/2018 tanggal 26 Januari 2018, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ambon Nomor : 94/2018 tanggal 30 Januari 2018, dan selanjutnya sebagai Tergugat IV.
340 — 101
  • Jikapun adakerugian yang timbul dapat dipastikan hal tersebut merupakan konsekuensihukum dari pelaksanaan Putusan Mahkamah Agung Nomor 2860 K/PDT/2016.Oleh karena tidak adanya kerugian yang diderita PENGGUGAT akibatperbuatan TERGUGAT IV dan/atau TERGUGAT lainnya, maka tidak ada legalstanding in judicio bagi PENGGUGAT untuk mengajukan Gugatan ini,sebagaimana prinsip geen belang, geen actie (tidak ada kepentingan, tidakada gugatan).Kumulasi/Penggabungan gugatanBahwa apabila kita mencermati Gugatan
Pengadilan PT BANDUNG Perdata
Register : 18-09-2020 — Putus : 02-11-2020 — Upload : 03-11-2020
Putusan PT BANDUNG Nomor 511/PDT/2020/PT BDG
Tanggal 2 Nopember 2020 — Pembanding/Tergugat I : Widi Kusuma Bayu Putra Diwakili Oleh : Widi Kusuma Bayu Putra
Pembanding/Tergugat II : Andri Kurniawan Diwakili Oleh : Widi Kusuma Bayu Putra
Terbanding/Penggugat : Cut Nurhayati
Terbanding/Turut Tergugat : PT. Bank Mandiri Persero, Tbk cq. Bank Mandiri Kantor Cabang Bogor
265 — 201
  • Artinya, gugatanPenggugat merupakan Penggabungan Gugatan/Kumulasi Gugatan antaraGugatan Perbuatan Melawan Hukum dengan Gugatan Wanprestasi yangjelasjelas melanggar tertib hukum beracara.Bahwa Tergugat dan Tergugat II menolak dengan tegas dalil positagugatan Penggugat pada butir 58 sampai dengan butir 61 halaman 23 danbutir 64 halaman 24, yang pada pokoknya mendalilkan bahwa BangunanRestoran Jambo Kupi Cabang Bogor merupakan milik bersama Penggugatdengan Tergugat dan tercatat atas nama CV.
Pengadilan PT MEDAN Perdata
Register : 12-03-2019 — Putus : 17-05-2019 — Upload : 17-05-2019
Putusan PT MEDAN Nomor 119/PDT/2019/PT MDN
Tanggal 17 Mei 2019 — Pembanding/Penggugat : PT. BELUNKUT Diwakili Oleh : SAHRI, SH
Terbanding/Tergugat I : HADRIAN
Terbanding/Tergugat II : SALIM
Terbanding/Tergugat III : MURNI
Terbanding/Tergugat IV : SUARTI
Terbanding/Tergugat V : AMINAH
Terbanding/Tergugat VI : RAMLI
Terbanding/Tergugat VII : MISRAN
Terbanding/Tergugat VIII : EDY SUSANTO
Terbanding/Tergugat IX : HERAWANI
Terbanding/Tergugat X : SHERLY
Terbanding/Tergugat XI : LIE KIAN SING
Terbanding/Tergugat XII : PEMERINTAH REPUBLIK INDONEISA CQ. MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA CQ. GUBERNUR PROPINSI SUMATERA UTARA CQ. BUPATI LABUHANBATU CQ. CAMAT KECAMATAN BILAH HILIR CQ. KEPALA DESA NEGERI LAMA SEBERANG
Terbanding/Tergugat XIII : PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA CQ MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA CQ GUBERNUR PROPINSI SUMATERA UTARA CQ BUPATI LABUHANBATU CQ. CAMAT KEC. BILAH HILIR
Terbanding/Tergugat XIV : NOTARIS PPAT TIGOR SIMANUNGKALIT, SH
Terbanding/Tergugat XV : MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG, KEPALA BADAN PERTA
208 — 383
  • Dengan kata lain,terdapat beberapa penggabungan yang dilarang oleh hukum antara lainPenggugat mengajukan gugatan kumulasi terhadap beberapa objek danHalaman 161 dari 830 halaman Putusan nomor 119/Pdt/2019/PT MDNmasing masing objek gugatannya dimiliki oleh pemilik yang berbeda atauberlainan. Penggabungan yang demikian baik secara subjektif, objektif tidakdapat dibenarkan, Sebagaimana contoh dapat dikemukakan PutusanMahkamah Agung RI No.201 K /Sip/1974 tanggal 2881976.
    EKSEPSI PENGGABUNGAN GUGATAN (KUMULASI GUGATAN)Bahwa Menurut M.Yahya Harahap,SH terhadap kumulasi gugatanyang diajukan harus memenuhi salah satu syarat yaitu terdapat HubunganHukum antara para Penggugat atau antara para Tergugat.
    Dengan kata lain,terdapat beberapa penggabungan yang dilarang oleh hukum, antara lainPenggugat mengajukan gugatan kumulasi terhadap beberapa obyek, danmasingmasing obyek gugatannya dimiliki oleh pemilik yang berbeda atauberlainan. Penggabungan yang demikian baik secara subjektif dan obyektif,tidak dapat dibenarkan. Sebagaimana contoh dapat dikemukakan PutusanMahkamah Agung No. 201 K/Sip/1974 tanggal 2881976.
    Grafika,Jakarta, 2008, halaman 108);Bahwa karena gugatan Penggugat terhadap obyek tanah sengketadalam perkara a quo yaitu terhadap 61 (enam puluh satu) obyek sengketaperkara a quo yang bukan merupakan obyek tanah satu kesatuankepemilikan tanah bersama, tetapi merupakan bukti alasalas hakkepemilikan masingmasing, sehingga Penggugat tidak berhak mengajukangugatan secara bersamasama (penggabungan gugatan) dalam satugugatan dalam perkara a quo terhadap obyekobyek sengketa perkara aquo,Pengugat mengajukan gugatan
    kumulasi terhadap beberapa obyek,dan masingmasing obyek gugatan (61 bidang persil tanah SHM) yangdimiliki oleh pemilik yang berbeda atau berlainan.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata
Putus : 16-08-2017 — Upload : 28-08-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1681 K/Pdt/2017
Tanggal 16 Agustus 2017 — PT WIRA PRIMA ENERGI, dk vs PT DA FEN INDONUSA, dkk
564 — 532 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • (vide bukti P36);Dari posita dan petitum di atas, terbukti Para Penggugat telahmenggabungkan gugatan (kumulasi gugatan) subjektif yang kelirudimana seharusnya Penggugat menggugat Penggugat II dan III sebagaiPara Tergugat, dan tidak mencampuraduk kumulasi subjektif denganPara Tergugat seperti dalam gugatan Para Penggugat;Selain dari pada itu, Para Penggugat juga telah menggabungkan(Kumulasi gugatan) objektif secara keliru, dimana materi yang tertuangdalam positaposita dan petitumpetitum di atas tidak
Pengadilan PA MARTAPURA Perdata Agama
Register : 04-11-2015 — Putus : 01-06-2016 — Upload : 09-07-2019
Putusan PA MARTAPURA Nomor 0803/Pdt.G/2015/PA.Mtp
Tanggal 1 Juni 2016 — Penggugat melawan Tergugat
27 — 10
  • YurisprudensiMARI Nomor 253 K/AG/2002 tanggal 17 Maret 2004;Menimbang, bahwa karena gugatan perceraian dan gugatan hakasuh anak (hadhanah) adalah berhubungan erat akibat terjadinya suatuperceraian bagi Suami isteri yang telah dikaruniai anak, yang ex Officiomemerlukan putusan dari Pengadilan, maka Majelis Hakim berpendapatbahwa gugatan kumulasi antara gugatan perceraian dan gugatan hak asuhanak (hadhanah) tersebut dapat diterima dan diperiksa secara bersamasama (kumulatif); Hal. 96 dari 52 hal.Hal
Pengadilan PN RANTAU PRAPAT Perdata
Register : 23-09-2016 — Putus : 20-02-2018 — Upload : 08-11-2018
Putusan PN RANTAU PRAPAT Nomor 105/Pdt.G/2016/PN Rap
Tanggal 20 Februari 2018 — Penggugat:
PT. BELUNKUT
Tergugat:
1.HADRIAN
2.SALIM
3.MURNI
4.SUARTI
5.AMINAH
6.RAMLI
7.MISRAN
8.EDY SUSANTO
9.HERAWANI
10.SHERLY
11.LIE KIAN SING
12.PEMERINTAH REPUBLIK INDONEISA CQ. MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA CQ. GUBERNUR PROPINSI SUMATERA UTARA CQ. BUPATI LABUHANBATU CQ. CAMAT KECAMATAN BILAH HILIR CQ. KEPALA DESA NEGERI LAMA SEBERANG
13.PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA CQ MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA CQ GUBERNUR PROPINSI SUMATERA UTARA CQ BUPATI LABUHANBATU CQ. CAMAT KEC. BILAH HILIR
14.NOTARIS PPAT TIGOR SIMANUNGKALIT, SH
15.MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG, KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA CQ KEPALA KANTOR WILAYAH BADAN PERTANAHAN NASIONAL PROPINSI SUMATERA UTARA CQ KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN LABUHANBATU
16.PT. BANK MESTIKA DHARMA CAB. RANTAUPRAPAT
17.MARISI SIRAIT, SH
18.SUBINAR
19.ROMAULI SILALAHI
20.WAKIO
21.LAUSAN SIRAIT
22.HERRY
23.ZAINUL
24.HAMDI
25.TIO LAI CHEN

290 — 58
  • EKSEPSI PENGGABUNGAN GUGATAN (KUMULASI GUGATAN)Bahwa Menurut M.Yahya Harahap,SH terhadap kumulasi gugatan yangdiajukan harus memenuhi salah satu syarat yaitu terdapat Hubungan Hukumantara para Penggugat atau antara para Tergugat.
    gugatan Penggugat terhadap obyek tanah sengketa dalamperkara a quo yaitu terhadap 61 (enam puluh satu) obyek sengketa perkara a quoyang bukan merupakan obyek tanah satu kesatuan kepemilikan tanah bersama,HalamanPutusan Nomor 105/Pdt.G/2016/PN Rap215.tetapi merupakan bukti alasalas hak kepemilikan masingmasing, sehinggaPenggugat tidak berhak mengajukan gugatan secara bersamasama(penggabungan gugatan) dalam satu gugatan dalam perkara a quo terhadapobyekobyek sengketa perkara a quo;Pengugat mengajukan gugatan
    kumulasi terhadap beberapa obyek, danmasingmasing obyek gugatan (61 bidang persil tanan SHM) yang dimiliki olehpemilik yang berbeda atau berlainan.
    Eksepsi Tergugat IX, X dan XI tentang:Gugatan Penggugat Kadaluwarsa;Gugatan Penggugat Prematur;Gugatan Penggugat Error In Objekto;Gugatan Penggugat Obscuur Libel;Gugatan Penggugat Error In Persona;Penggabungan Gugatan (Kumulasi Gugatan);~OQ9T5D2. Eksepsi Tergugat XII, XIII dan XIV tentang:a. Gugatan Penggugat Error In Objekto;b. Gugatan Penggugat kurang pihak (Plurium Litis Consortium);3. Eksepsi Tergugat XV tentang:a. Gugatan Penggugat kabur;HalamanPutusan Nomor 105/Pdt.G/2016/PN Rap597.b.
    Penggabungan Gugatan(Kumulasi Gugatan);e. Gugatan PenggugatKadaluwarsa;f. Gugatan Penggugat Error InPersona;g. Eksepsi Diskwalifikator (SalahAlamat)h. Eksepsi Surat KuasaPenggugat cacat Hukum/ cacat formil dan mengandung kesalahan;I.
Pengadilan PT JAKARTA Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Register : 17-10-2018 — Putus : 11-12-2018 — Upload : 31-01-2019
Putusan PT JAKARTA Nomor 644/PDT/2018/PT.DKI
Tanggal 11 Desember 2018 — PT.GUNUNG MADU PLANTATION >< MUHAMMAD JINNY GOHMASHUN CS
296 — 200
  • 09/A/KP/XII/2006/01 poin 68, 70 dan 71,mengakibatkan Gugatan ini diajukan berdasarkan kuasa yang tidak sah danoleh karenanya sudah sepatutnya bagi yang terhormat Majelis Hakimpemeriksa perkara ini untuk menyatakan bahwa Gugatan ini tidak dapatditerima (niet ontvankelijk verklaard).GUGATAN MEMUAT HALHAL YANG BERSIFAT KABUR DAN TIDAKJELAS (EXCEPTIO OBSCUUR LIBEL)GUGATAN BERSIFAT KABUR DAN TIDAK JELAS KARENAPENGGABUNGAN BEBERAPA TERGUGAT DENGAN KONSTRUKSIPERISTIWA HUKUM YANG BERBEDA DI DALAM SATU GUGATAN
    (KUMULASI SUBJEKTIF)6.Gugatan ini mengandung unsur kumulasi subjektif yaitu adanyapenggabungan beberapa tergugat di dalam satu gugatan yang sama, namuntidak memenuhi syarat untuk penggabungan tersebut yaitu adanya hubunganhukum yang erat antara satu sama lain (koneksitas).
Pengadilan PN RUTENG Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Register : 12-05-2020 — Putus : 11-01-2021 — Upload : 27-01-2021
Putusan PN RUTENG Nomor 13/Pdt.G/2020/PN Rtg
Tanggal 11 Januari 2021 — Penggugat: 1.REWOS EDDY FX ADUARDUS 2.JOSEPHINE REWOS 3.HELENA JENNY REWOS 4.HENDRIKUS ADRIAN REWOS 5.ERNESTIN SULASTRI REWOS 6.ALEKS ALIM REWOS 7.WIHWELMUS WIMS REWOS 8.MARIA ALUYSIA SETIA REWOS 9.ALOISIUS MARIANTO REWOS 10.YOHANES YANIANTO REWOS 11.MAXSIMUS RAMBUNG Tergugat: 1.PEMERINTAH REPUBLIK INDONESI CQ MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA MENDAGRI CQ PEMERINTAH PROPINSI NUSA TENGGARA TIMUR PEMPROV NTT CQ PEMERINTAHAN KABUPATEN MANGGARAI PEMKAB MANGGARAI 2.BLASIUS MEMPONG 3.KORNELIA KABUS 4.ADNAN HIDAYAT Turut Tergugat: 1.SYARIFUDIN 2.SUGIONO 3.EDDY TANJUNG 4.ALI HASAN 5.FENTI RAHAYU 6.IBNU ALI 7.MARDI YANTO 8.ANDRE 9.MIFTAHUL 10.BADAN PERTANAHAN NASIONAL KABUPATEN MANGGARAI
323 — 363
  • Gugatan kumulasi yang dilakukanterhadap beberapa objek, yang masingmasing objek gugatan dimilikiHalaman 14 dari 195 Putusan Perdata Gugatan Nomor 13/Pat.G/2020/PN Rtgoleh pemilik yang berbeda atau berlainan, tidak dapat dilakukankumulasi, baik secara objektif maupun subjektif.Gugatan yang digabung tunduk pada hukum acara yang berbeda.Kumulasi gugatan yang tunduk pada hukum acara yang berbeda tidakdibenarkan meskipun terdapat hubungan yang erat.
Pengadilan PN BEKASI Perdata
Register : 06-08-2014 — Putus : 03-02-2016 — Upload : 12-04-2017
Putusan PN BEKASI Nomor 334/Pdt.G/2014/PN.BKS
Tanggal 3 Februari 2016 — 1. PT. DA FEN INDONUSA sebagai Penggugat I 2. DJOKO EFFENDY BOSTAN, sebagai Penggugat II 3. INDRA WIDYA AGUSTINA sebagai Penggugat III Melawan 1. PT. WIRA PRIMA ENERGI sebagai Tergugat I 2. PT. NUSA CIPTA ENERGI sebagai Tergugat II 3. DAHLAN ISKAN sebagai Tergugat III 4. TAN HEDY LAURENT sebagai Tergugat IV 5. PT. GENERAL ENERGY INDONESIA sebagi Tergugat V 6. NOTARIS MARIA RAHMAWATI GUNAWAN, S.H sebagai Tergugat VI 7. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA QQ DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM, sebagai Tergugat VII
1494 — 570
  • ., M.Kn(vide Bukti P36);Dari posita dan petitum di atas, terbukti Para Penggugat telahmenggabungkan gugatan (kumulasi gugatan) subyektif yang keliru dimanaseharusnya Penggugat menggugat Penggugat Il dan Ill sebagai ParaTergugat, dan tidak mencampuraduk kumulasi subyektif dengan ParaTergugat seperti dalam gugatan Para Penggugat;Selain dari pada itu, Para Penggugat juga telah menggabungkan (kumulasigugatan) obyektif secara keliru, dimana materi yang tertuang dalam positaposita dan petitumpetitum di
Pengadilan PN BITUNG Perdata Tanah
Register : 22-08-2014 — Putus : 03-08-2015 — Upload : 18-01-2016
Putusan PN BITUNG Nomor 99/Pdt.G/2014/PN.Bit
Tanggal 3 Agustus 2015 — PT. WAILAN PRATAMA LAWAN PT. INTERNATIONAL ALLIANCE FOOD INDONESIA, DK
169 — 128
  • Pemilik Objek Gugatan BerbedaPenggugat mengajukan gugatan kumulasi terhadap beberapa objek, danmasingmasing objek gugatan, dimiliki oleh pemilik yang berbeda atauberlainan. Penggabungan yang demikian secara subjektif dan objektif, tidakdapat dibenarkan.c. Gugatan Tunduk pada Kompetensi Absolut yang berbedaTelah disinggung, jika terdiri dari beberapa gugatan, yang masingmasingtunduk pada kewenangan absolut yang berbeda, penggabungan tidak dapatdibenarkan. Merujuk pada pendapat hukum M.
Pengadilan PN MENGGALA
Register : 06-02-2012 — Putus : 17-01-2013 — Upload : 30-01-2013
Putusan PN MENGGALA Nomor 4/Pdt.G/2012/PN.MENGGALA
Tanggal 17 Januari 2013 —
92 — 110
  • PENGGUGAT mengajukan gugatan kumulasi ataupenggabungan perkara terhadap 200 Perjanjian Kerjasama (PKS) yang memilikisubjek dan objek perjanjian yang berbeda antara satu dengan yang lain. SubjekGugatan adalah Tergugat 1 Hingga Tergugat 200 yang berdiri sendiri dan tidakmemiliki hubungan hukum diantara mereka.