publik, sementara audithanya dilakukan oleh akuntan publik atas laporan keuangan tahun 2010 danlaporan keuangan hingga bulan Juni 2011 ;Bahwa menurut keterangan saksi/saksi ahli Drs.

(Izin Akuntan Publik No. 98.7.0473) yang disampaikan kepada PegawaiPerantara (Mediator) Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten20212223242526Tulungagung, PT.

publik Drs.

Arief HP,AK.CPA. di muka persidangan untuk didengarkan penjelasannya dalam Perkara No.182/G/2011/PHI.SBY.19Bahwa penjelasan dari Akuntan Publik yang menyatakan bahwa dari peninjauanstruktur modalnya PT.

No. 580 K/Pdt.Sus/20122020muka persidangan untuk didengarkan penjelasannya dalam Perkara No. 182/G/2011/PHI.SBY.Bahwa penjelasan dari Akuntan Publik yang menyatakan bahwa dari peninjauanstruktur modalnya PT.

publik namunTergugat menolaknya dengan alasan permintaan Penggugat tersebut melanggarketentuan yang telah disepakati dalam perjanjian kredit.Bahwa permintaan Penggugat kepada Tergugat untuk melakukan perhitungan kembaliatas jumlah tunggakan kewajiban kredit Penggugat yang begitu besar dan tidak masukdiakal dengan melibatkan Kantor Akuntan Publik bukanlah tanpa dasar tetapi sematamata demi aspek kepastian hukum dan aspek keadilan dalam menentukanjumlah/angka yang pasti yang harus dibayarkan Penggugat

Bahwa permintaan Penggugat melibatkan Kantor Akuntan Publik adalah permintaanyang berlebihan, mengadaada dan tidak berdasar hukum. Berdasarkan ketentuanPasal 13 Perjanjian Kredit, Penggugat telah menyepakati beberapa hal sebagaiberikut:a.

Publik, sehingga akan didapat keadilan dan kepastian hukum mengenaipenentuan besarnya jumlah kredit yang harus dibayarkan Penggugat kepada Tergugat, danpermintaan Penggugat tersebut sejalan dengan Putusan Mahkamah Agung RI.No.1721k/Pdt/1996 ;Bahwapermintaan Penggugat tersebut sematamata untuk menerapkan aspek kepastianhukum sehingga peranan kantor akuntan publik sangat diperlukan dalam penentuan jumlahtagihan kredit yang harus dibayarkan Penggugat kepada Tergugat.Bahwa dengan demikian Eksepsi Tergugat

Publik bukan untuk mengingkari perjanjian kredit, akantetapi sematamata untuk menerapkan aspek kepastian hukum sehingga peranankantor akuntan publik sangat diperlukan dalam penentuan jumlah tagihan kredityang harus dibayarkan Penggugat kepada Tergugat.Bahwa entah ketakutan apa yang ada pada Tergugat, sehingga Tergugat tetaptidak mau/tidak bersedia memenuhi permintaan Penggugat agar terhadap penentuanbesarnya jumlah utang/tagihan kredit yang harus dibayarkan Penggugat kepadaTergugat dilakukan perhitungan

Publik..

,Ak, dari Kantor Nur Salim, Nursehan &Sinurahardja, yang berkantor cabang di Jalan Jenderal Sudirman Nomor 145Lt.II Pekanbaru, akuntan publik terdaftar dibawah Nomor izin : 98.1.0274;Menyatakan ahli (Akuntan) yang diangkat dan ditunjuk berdasarkan penetapan iniberhak untuk memeriksa semua dokumen dan kekayaan Termohon (PT. Mulia NurMadina);Menyatakan ahli (Akuntan) yang diangkat dan ditunjuk berdasarkan penetapan iniwajib menyampaikan hasil pemeriksaan (audit) terhadap Termohon (PT.

SaudaraXXXXXxX, akuntan publik terdaftar dibawah nomor izin : 00000 berkantor padaberalamat di jl. Aaaaa, Pekanbaru;Bahwa Permohonan Termohon Kasasi yang Pemohon Kasasi terima, daliloetersebut dinyatakan pada point 22 dan disebutkan : ....... Saudara BurhanPhili, SE,AK, dari kantor Noor Salim, Nursehan &Sinurahardja, yang berkantor cabang di Jalan Jenderal Sudirman Nomor 145Lt. I Pekanbaru, akuntan publik terdaftar dibawah nomor izin 98.1.0274;b.

SaudaraXxxx, akuntan publik terdaftar dibawah nomor izin : 999,berkantor pada nnnnn, beralamat di Jalan mmmm, Pekanbaru;Bahwa Permohonan Termohon Kasasi yang Pemohon Kasasi terima, daliltersebut dinyatakan pada point 4 dan disebutkan : ...... Saudara Burhan Phili,SE.

,AK, dari kantor Noor Salim, Nursehan &Sinurahardja, yang berkantor cabang di Jalan Jenderal Sudirman Nomor 145Lt.I1 Pekanbaru, akuntan publik terdaftar dibawah nomor izin : 98.1.0274;Bahwa perbedaan ini sudah melihatkan tidak fair dan keberpihakan Judex Factiyang seolaholah penetapan Judex Facti dalam amar penetapan pada halaman 26point 4 yang mengangkat dan menunjuk Burhan Phili, SE.

,AK, dari kantor NoorSalim, Nursehan & Sinurahardja, yang berkantor cabang di Jalan JenderalSudirman Nomor 145 Lt.I Pekanbaru, akuntan publik terdaftar dibawah nomorizin : 98.1.0274 selaku ahli akuntan independent adalah hasil penunjukan JudexFacti;.

Bahwa terhadap pertimbangan majelis hakim Pengadilan Negeri yangmengkesampingkan Bukti T 9 ,untuk itu TERGUGAT dan TERGUGAT / PEMBANDING lampirkan Keterangan Pernyataan oleh Akuntan Publikyang intinya menerangkan Akuntan Publik sudah menerapkan Prosedurdan Menrupakan standar Profesional Akuntan Publik .g.

Roby BUKAN akuntan Publik , danantara PENGGUGAT / TERBANDING dan TERGUGAT DAN TERGUGATI/PEMBANDING TIDAK MENGAKUI Audit dari DRS.Roby, sehingga kenapaMejlis hakim Pengadilan Negeri Mempertimbangakannya sebagai bahan untukmengkesampingkan bukti T 9 Akuntan Publik ???Bahwa Audit yang dilakukan Drs.

Dimana surat pernyataan langsungdari akuntan Publik yang tidak terima hasil auditnya di kesampingkan olehmajelis hakim Tingkat Pengadilan Negeri* Bahwa akuntan Publik Drs. Ec.

publik bok.

Subur Jaya Bersaudara PriodeSeptember 2013 sampai dengan April 2015 dari Kantor Akuntan Publik Drs. Ec.Gusti Mahfudz Kantor Akuntan Publik Drs. Ec.

Bahwa berdasarkan Laporan Keuangan Perusahaan Asuransi Jiwa Pertanggal 31 Desember 2000 dan Laporan Operasional PerusahaanAsuransi Jiwa Tahun 2000 TURUT TERGUGAT Il yang dibuat olehTURUT TERGUGAT VI selaku Aktuaris Internal TERGUGAT Il dantelah diaudit oleh Akuntan Publik dari Kantor Akuntan Publik RodiHal 5 dari 136 Hal Put.No.770/Pdt.G/2015/PN.Jkt.SelKartamulja & Budiman serta telah dilaporkan kepada DepartemenKeuangan RI, diketahui bahwa Cadangan Premi atas Portofolio PolisAsuransi Perorangan

Ventura Cakrawala Investama (TURUT TERGUGAT 8).Bahwa benar berdasarkan Laporan Keuangan Perusahaan Asuransi PerTanggal 31 Desember 2000 dan Laporan Operasional Perusahaan AsuransiJiwa Tahun 2000 TERGUGAT 2 yang dibuat oleh TURUT TERGUGAT 6 selakuAktuaris Internal TERGUGAT 2 dan telah diaudit oleh Akuntan Publik darikantor Akuntan Publik Rodi Kartamulja & Budiman serta telah dilaporkankepada Departemen Keuangan RI, Cadangan Premiatas Portofolio PolisAsuransi Perorangan pertanggal 31 Desember 2000

Ventura Cakrawala Investama (TURUTTERGUGAT 8).Bahwa benar berdasarkan Laporan Keuangan Perusahaan Asuransi PerTanggal 31 Desember 2000 dan Laporan Operasional Perusahaan AsuransiJiwa Tahun 2000 TERGUGAT 2 yang dibuat oleh TURUT TERGUGAT 6 selakuAktuaris Internal TERGUGAT 2 dan telah diaudit oleh Akuntan Publik darikantor Akuntan Publik Rodi Kartamulja & Budiman serta telah dilaporkankepada Departemen Keuangan RI, Cadangan Premi atas Portofolio PolisAsuransi Perorangan pertanggal 31 Desember 2000

Jkt.Sel11.Perusahaan Asuransi Per Tanggal 31 Desember 2000 dan LaporanOperasional Perusahaan Asuransi Jiwa Tahun 2000 TERGUGAT 2 yang dibuatoleh TURUT TERGUGAT 6 selaku Aktuaris Internal TERGUGAT 2 dan telah diaudit oleh Akuntan Publik dari kantor Akuntan Publik Rodi Kartamulja &Budiman serta telah dilaporkan kepada Departemen Keuangan RI, CadanganPremi atas Portofolio Polis Asuransi Perorangan pertanggal 31 Desember 2000adalah sebesar Rp.22.902.443.000, untuk sebanyak 32.681 pemegang polisserta

Membuat Laporan Keuangan perusahaan yang telah di audit / diperiksa olehKantor Akuntan Publik sebagai auditor resmi.b. Membuat Laporan Cadangan Premi yang telah dihitung oleh aktuaris yangkompeten dan memenuhi syarat.c.

Dimana laporanTergugat tersebut, Rapat Anggota Tahunan (RAT) tidak dapatmenerimanya;Bahwa sehubungan dengan pertanggungjawaban Tergugat tidakditerima oleh Para Anggota Peserta Rapat Anggota Tahunan (RAT)maka Badan Pemeriksa Koperasi menunjuk Akuntan Publik untukmemeriksa dan mengaudit keuangan Koperasi Pedagang Budi MulyaPasar Sanglah/ Penggugat dan yang ditunjuk oleh Badan Pemeriksayaitu dari Kantor Akuntan Publik dan Konsultan Manajemen Drs.Suprihadi & Rekan;6.

Bukti P 3;Ts Bahwa Kantor Akuntan Publik dan Konsultan Manajemen Drs.Suprihadi & Rekan mendapatkan temuan kelebihan uang tersebutberdasarkan datadata Koperasi Pedagang Budi Mulya Pasar Sanglah/Penggugat Tahun 2004 dan Tahun 2005, sedangkan datadata padaTahun 1990 sampai dengan Tahun 2003 telah dibumihanguskan olehTergugat;8.

Faktafakta hukum tersebutantara lain "Dari Keterangan Saksisaksi yang diajukan oleh Penggugat,sama sekali tidak ada menerangkan bahwa Tergugat telahmempergunakan uang Koperasi untuk kepentingan pribadi, termasuksaksi ahli dari kantor Akuntan Publik.

Memerintahkan Direksi, Komisaris dan setiap karyawan dariPerseroan tersebut serta pihak ketiga lainnya untuk diminta datadata(dokumendokumen) dan keteranganketerangan oleh tim ahli untukpemeriksaan perseroan;Bahwa amar penetapan sebagaimana pada point 3.1. tersebutdiatas bersifat condemnatoir, dimana para Pemohon Kasasidiperintahkan oleh Judex Facti untuk melakukan pemeriksaanaudit terhadap perseroan dengan mengangkat dan menunjuktim ahli pada akuntan publik yang ditunjuk yaitu : Herman DodiTanumihardja

publik dan yang berhak adalah Ketua Pengadilan NegeriHal. 14 dari 22 Hal.

Bahwa Judex Facti telah salah menerapkan atau melanggar hukum yangberlaku karena Judex Facti telah keliru dan tidak benar mempertimbangkandan mengabulkan tim ahli akuntan publik yang ditunjuk yaitu: Herman DodiTanumiharja & Rekan, Registered Public Accounting Firm, yangberkedudukan di Rukan Sunter Permai, blok E, No. 19, Jakarta sebagaiauditor, padahal Termohon Kasasi di persidangan tidak pernah mengajukanbukti surat tentang legalitas tim ahli akuntan publik a quo ;4.1Bahwa penetapan Pengadilan Negeri

Kranindo Perjaya untuk melakukanpemeriksaan Audit terhadap Perseroan dengan mengangkat danmenunjuk Tim Ahli pada akuntan publik yang ditunjuk yaitu : HermanHal. 15 dari 22 Hal. Put.

No. 1105K/Pdt/20094.2.4.3.4.4.Dodi Tanumihardja & Rekan Registered Public Accounting Firm, yangberkedudukan di Rukan Sunter Permai Blok E No.19 Jakarta sebagaiAuditor ";Bahwa amar penetapan Judex Facti sebagaimana pada point4.1. tidak dilandasi buktibukti surat atau kesaksian, dimanaTermohon Kasasi di persidangan tidak pernah membuktikanbaik itu. bukti surat ataupun kesaksian yang menunjukankebenaran, tim ahli pada akuntan publik yang ditunjuk yaitu : HermanDodi Tanumihardja & Rekan, Registered Public

Untuk memperoleh data yang definitif tentang hak dan kewajiban Penggugatdan Tergugat, maka kedua belah pihak akan menunjuk Auditor Independendan atau Kantor Akuntan Publik untuk melakukan audit pada masaPerjanjian KSO dimaksud;c.

Publik Chatim,Atjeng, Jusuf & Rekan cabang Medan, masing masing pihak mempunyai Hakdan Kewajiban sebagai berikut :a.

Surat Kantor Akuntan Publik Chatim, Atjeng, Jusuf & Rekan, Nomor :ML221.2/CAJK.1/M/12/2009, tanggal 3 Desember 2009, perihalMemorandum Audit atas Laporan Keuangan Manajemen Kerja SamaOperasi (KSO) PT.

Laporan Akuntan Independen atas Prosedur yang Disepakati, olehKantor Akuntan Publik Chatim, Atjeng, Jusuf & Rekan, NomorML221.2/CAJK.1/M/12/2009, tanggal 3 Desember 2009;b. Surat Kantor Akuntan Publik Chatim, Atjeng, Jusuf & Rekan, Nomor :ML221.2/CAJK.1/M/12/2009, tanggal 3 Desember 2009, perihalMemorandum Audit atas Laporan Keuangan Manajemen Kerja samaOperasi (KSO) PT.

Publik Independen untukmenghitung hak dan kewajiban kedua belah pihak, maka hasilperhitungannya bersifat mengikat bagi kedua belah pihak;Bahwa berdasarkan Laporan Akuntan Publik Independen hutangTergugat kepada Penggugat sebesar Rp8.379.861.486,00 (delapan miliartiga ratus tujuh puluh sembilan juta delapan ratus enam puluh satu ribuempat ratus delapan puluh enam rupiah) oleh karena itu Tergugatberkewajiban untuk membayar hutang tersebut ditambah dengan bunga;Bahwa pertimbangan Judex Facti sudah

.375265 tanggal 15 Mei 2002.Bahwa koreksi positif atas dasar pengenaan PajakPenyerahan Ekspor, terjadi karena atas penyerahan eksporyang berdasarkan catatan atas laporan keuangan hasilaudit yang dilakukan oleh Andersen (Prasetio Utomo & Co)yang menyajikan data sebesar Rp. 376.339.961.182,00sedangkan yang dilaporkan pada SPT Masa PPN selama Tahun2000 hanya sebesar Rp. 198.386.775.841,00 ;Bahwa Pemohon Peninjauankembali dalam hal ini tetapberpedoman pada informasi yang dihasilkan dari auditKantor Akuntan

Publik Utomo & Co.Hal. 7 dari 10 hal.Put.

Bank Mandiri (Persero), Tbk merupakan salahsatu. syarat bahwa laporan Keuangan harus di Audit olehKantor Akuntan Publik, dan pembayaran atas audit feeKantor Akuntan Publik adalah TermohonPeninjauankembali.3.

Publik dan dalam laporanmengungkapkan besarnya biaya administrasi yang dibebankan kepada masingmasing BUT;ll KeberatanBahwa Pemohon Banding tidak setuju dengan koreksi tersebut, dan dengansurat Nomor: 003/ABB/IV2008 tanggal 21 Februari 2008 telah mengajukankeberatan dengan alasan sebagai berikut :1.

Pasal 3 ayat (2) :"Laporan Keuangan konsolidasi atau kombinasi sebagaimana dimaksudpada ayat (1) harus sudah diaudit oleh akuntan publik danmengungkapkan rincian peredaran usaha atau kegiatan perusahaanserta jenis dan besarnya biaya administrasi yang dibebankan kepadamasingmasing bentuk usaha tetap di negara tempat perusahaan yangbersangkutan melakukan usaha atau kegiatan."Halaman 15 dari 22 halaman.

./1995 tanggal 24Juli 1995, yang mensyaratkan Laporan Keuangan Konsolidasi yangsudah diaudit oleh Akuntan Publik dan laporan keuangan konsolidasitersebut harus mengungkapkan jenis serta besarnya biaya administrasiyang dibebankan kepada masingmasing BUT, yang harus dilampirkanpada Surat Pemberitahuan Pajak Tahunan Pajak Penghasilan Badan..Bahwa pada saat melaporkan SPT Tahunan PPh Badan Tahun Pajak2005, Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) tidakmelampirkan Laporan Keuangan Konsolidasi

Kantor Pusat yang diauditoleh Akuntan Publik dan mengungkapkan rincian peredaran usaha ataukegiatan perusahaan serta jenis dan besarnya biaya administrasi yangdibebankan kepada masingmasing BUT di negara tempat perusahaanyang bersangkutan melakukan usaha, sehingga tidak memenuhiketentuan sebagaimana dimaksud di dalam Pasal 3 ayat (1) dan ayatHalaman 16 dari 22 halaman.

Sedangkan persyaratan pertama,yaitu biaya tersebut berkaitan dengan usaha atau kegiatan bentukusaha tetap dan dalam rangka untuk menunjang usaha atau kegiatanbentuk usaha tetap yang bersangkutan untuk mendapatkan, menagih,dan memelihara penghasilan serta persyaratan ketiga, yaitu wajibmenyampaikan laporan keuangan konsolidasi dari kantor pusat yangsudah diaudit oleh akuntan publik dan mengungkapkan rincianperedaran usaha atau kegiatan perusahaan serta jenis dan besarnyabiaya administrasi yang dibebankan

Bahwa Perusahaan telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik. Olehkarena itu biayabiaya sudah dialokasikan dengan tepat di dalamakunakun terkait (Bukti PPK5);d. Bahwa akun COG Office Administration sebesar Rp. 225.429.146,00merupakan biayabiaya sehubungan dengan Biaya AdministrasiPerusahaan, sangat wajar suatu) Perusahaan memiliki biayaadministrasi yang digunakan untuk menunjang kegiatan perusahaansecara keseluruhan;B.

Bahwa Perusahaan Pemohon Peninjauan Kembali telah diaudit olehKantor Akuntan Publik. Oleh karena itu biayabiaya sudah dialokasikandengan tepat di dalam akunakun terkait;b. Bahwa Akun Beban Administrasi dan Umum (Personal Exp) sebesarRp. 34.082.800,00 merupakan biayabiaya sehubungan dengan biayaadministrasi.

Bahwa Perusahaan Pemohon Peninjauan Kembali telah diaudit olehKantor Akuntan Publik. Oleh karena itu biayabiaya sudah dialokasikandengan tepat di dalam akunakun terkait;b. Bahwa Akun Beban Administrasi dan Umum (PengembanganKaryawan) sebesar Rp. 62.989.625,00 merupakan biayabiayasehubungan dengan biaya pelatinan karyawan.

Bahwa Perusahaan Pemohon Peninjauan Kembali telah diaudit olehKantor Akuntan Publik. Oleh karena itu biayabiaya sudah dialokasikandengan tepat di dalam akunakun terkait;b. Bahwa Akun Beban Administrasi dan Umum (Perjalanan Dinas)sebesar Rp. 485.045.938,00 merupakan biayabiaya sehubungandengan perjalanan dinas karyawan seperti yang telah PemohonPeninjauan Kembali sampaikan di dalam persidangan yaitu PemohonPeninjauan Kembali memiliki 4 kebun dan 1 pabrik di lokasi yangberbedabeda.

Bahwa Perusahaan Pemohon Peninjauan Kembali telah diaudit olehKantor Akuntan Publik. Oleh karena itu biayabiaya sudah dialokasikandengan tepat di dalam akunakun terkait;b. Bahwa Akun Beban Administrasi dan Umum (Others) sebesarRp.158.971.574,00 merupakan biayabiaya sehubungan dengan biayapelatinan karyawan.

Publik Drs.

Publik,"Drs.

Fee jasa tagihan penyusunan laporan pajak periode Desember 2013 pada akuntan publik Armandias SPK. 0037.1.1213 16/12/2013 CO 160586 6/11/2014 15.000.000No.03/690/KTRIIII/2013Pemby. Fee jasa penyusunan laporan pajak bulanan periode Nopember 2013 pada Kantor Akuntan publik 0056.1.1113 28/11/2014 CF 1037211 7/11/2014 15.000.000Armandias SPK.No.8/690/KTR/III/2013Pemby.

Fee jasa penyusunan pajak periode Januari 2013 pada akuntan publik Armandias 0081.1.0713 30/7/2013 CF 332766 8/12/2014 15.000.000SPK.No.3/690/KTR/III/2013Pemby. Fee jasa penyusunan pajak periode Pebruari 2013 pada akuntan publik Armandias 0082.1.0713 30/7/2013 CP 332767 8/12/2014SPK.No.3/690/KTR/III/2013Pemby. Fee jasa penyusunan pajak periode Oktober 2013 pada KAP Armandias SPK.No.3/690/KTR/III/13 0055.1.1113 28/11/2013 CEL 036658 15/01/2015 15.000.000Pemby.

Fee jasa penyusunan laporan pajak masa bulanan periode Agustus 2013 pada kantor akuntan publik Drs. 0033.1.1013 22/10/2013 TJ 492459 24/6/2015 15.000.000Armandias SPK.No.03/690/KTR/III/2013Pemby. Fee jasa penyusunan laporan pajak tahunan untuk tahun 2013 pada akuntan publik Armandias 0069.1.0914 9/10/2014 CFN 967034 12/2/2015 35.000.000SPK.No.03/690/KTR/III/2013Pemby. Fee jasa laporan pajak bulanan periode Januari s/d Desember 2012 pada KAP Drs.

Dan hasil audit dariKantor Akuntan Publik Drs. Amir Hadyi tersebut telah disampaikan kepadaTergugat Dalam Rekonvensi/Penggugat Dalam Konvensi;Bahwa walaupun berdasarkan hasil audit atau Laporan Auditor Independendari Kantor Akuntan Publik Drs.

Bahwa selain hal tersebut di atas, dikarenakan terbukti berdasarkan hasilaudit atau Laporan Auditor Independen dari Kantor Akuntan Publik Drs.

Publik Drs.

Bahwa selanjutnya terhadap keuangan Salon Lutuye Jalan Ampera Rayadilakukan audit melalui Kantor Akuntan Publik Drs. Amir Hadyi, yangmana berdasarkan hasil audit atau Laporan Auditor Independen dariKantor Akuntan Publik Drs.

Bahwa walaupun berdasarkan hasil audit atau Laporan AuditorIndependen dari Kantor Akuntan Publik Drs.

Chiringuito Del Kabron) dengan menunjuk dan mengangkat, memberi wewenang serta kuasa kepada Kantor Akuntan Publik Terdaftar Ketut Budiartha dan Anggriawan untuk melakukan pemeriksaan audit publik Turut Termohon (PT.

Chiringuito Del Kabron) demi kepentingan audit tersebut secara jujur dan transparan;

., CPA, Akuntan Publik;

2. Bayu Widiyatmojo, SE, Ak., Akuntan Publik;

3. Achmad Fauzi, SE, MM, Akuntan Publik;

Semuanya beralamat di Kantor Akuntan Publik GIFAR & AMBRI, Gedung Nariba 2, Jalan TB. Simatupang No.49 Gedong, Pasar Rebo, Kota Jakarta Timur 13760.

5.

Publik Drs.

(tiga) tahundikurangi selama Terdakwa menjalani masa tahanan,dengan perintah Terdakwa tetap ditahan dan24 (empat) bendel laporan harian dari tahun 2006s/d 2009 ; 4 (empat) bendel Slip setoran Bank dari tahun2006 s/d 2009 ; Fotocopy setoran BCA :Fotocopy buku tabungan ;Kembali kepada Toko Gemilang (Terdakwa JayaHidayat)Laporan ...19Laporan hasil Audit dari Akuntan Publik ;Tetap terlampir dalam berkas perkara ;Menetapkan supaya Terdakwa JAYA HIDAYAT dibebanibiaya perkara sebesar Rp. 2.000, (dua riburupiah

Menetapkan terdakwatetap di tahan gMenetapkan barang bukti berupa4 (empat) bendel laporan harian dari tahun 2006s/d 2009 ; 204A(empat) bendel Slip setoran Bank dari tahun2006 s/d 2009 ; Fotocopy setoran BCA ;Fotocopy buku tabungan, maka dikembali ke TokoGemilang ; Laporan hasil Audit dari Akuntan Publik, tetapterlampir dalam berkas perkara ;Membebankan biaya perkara kepada terdakwa sebesarRp. 5.000, (lima ribu rupiah) :Menimbang, bahwa Akte permintaan banding = yangdibuat Panitera Pengadilan Negeri

Laporan hasil Audit dari Akuntan Publik,tetap terlampir dalam berkas perkara :Membebankan kepada terdakwa untuk membayarbiaya perkara dalam kedua tingkat perdilan,yang dalam tingkat banding = sebesar Rp.Demikian diputus dalam Sidang Musyawarah MajelisHakim pada hari RABU tanggal 06 JULI 2011 kami: J.LUCIA USMANY SHMH Hakim Tinggi padaPengadilan Tinggi Surabaya selaku Ketua Majelis,ABDUL KADIR, SH dan H.

IbuTRISULOWATI/B.RULLY, perihal Permintaan Kelengkapan dataaudit, 1 (satu) lembar copi legalisir PN Sby, Surat dari Tim auditKantor Akuntan Publik INDERA SUHERI & REKAN tertanggal 15Juni 2016 kepada PT. Blauran Cahayamulia, up. IbuTRISULOWATI/B.RULLY, perihal Permintaan Kelengkapan dataaudit , 1 (satu) bendel berisi 3 lembar copi legalisir PN Sby, SuratPerikatan Untuk Menetapkan ProsedurProsedur yang disepakatipada tanggal 11 Juni 2016 Kantor Akuntan Publik INDERASUHERI & REKAN dengan PT.

IbuTRISULOWATI/B.RULLY, perihal Permintaan Kelengkapan dataaudit, 1 (satu) lembar copi legalisir PN Sby, Surat dari Tim auditKantor Akuntan Publik INDERA SUHERI & REKAN tertanggal 15Juni 2016 kepada PT. Blauran Cahayamulia, up. IbuTRISULOWATI/B.RULLY, perihal Permintaan Kelengkapan dataaudit , 1 (satu) bendel berisi 3 lembar copi legalisir PN Sby, SuratHal. 5 dari 47 hal.

Putusan Nomor 269 K/Pid/2018Perikatan Untuk Menetapkan ProsedurProsedur yang disepakatipada tanggal 11 Juni 2016 Kantor Akuntan Publik INDERASUHERI & REKAN dengan PT. BLAURAN CAHAYAMULIANomor : 029/SPKADT/ISRSBY/V1/2016, 1 (satu) lembar copilegalisir PN Sby, Surat Permintaan Audit, tanggal 10 Juni 2016 dariPT. BLAURAN CAHAYAMULIA diwakili oleh TRISULOWATI(Direktur) kepada pimpinan Kantor Akuntan Publik (KAP) INDERASUHERI & REKAN, JI.

Blauran Cahaya Mulia kepadaPimpinan Kantor Akuntan Publik Indra Suheri danRekan, tanggal 10 Juni 2016, perihal permintaanspesial audit.Hal. 9 dari 47 hal. Putusan Nomor 269 K/Pid/201815.16.17.18.19.20.21.22.23.24.25.26.Bukti T 6:Perjanjian Kantor Akuntan Publik Indra Suheri & Rekandengan PT. Blauran Cahaya Mulia No. 029/SPKADT/ISRSBY/VI/2016, tanggal 11 Juni 2016,perihal Perikatan untuk melakukan Audit PT.Blauran Cahayamulia ;Bukti T 7a:Surat Auditor kepada PT.

,M.M. dari Kantor Akuntan Publik Indra Suheri &Rekan;Bukti T 9a:Kwitansi/Official Receipt dari Gunawangsa ManyarApartement kepada Trisulowati/PT. BlauranCahaya Mulia tanggal 18 Juni 2016.Bukti T 9b :Kasbon Beni Chandra untuk penyewaan ApartemenGunawangsa atas nama PT.

No. 42 PK/Pid/2016 *KAP (Kantor Akuntan Publik)Bahwa berdasarkan paparan uraian di atas, dapat disimpulkan LaporanKeuangan PT. Rimo Catur Lestari Tbk., tidak pernah direkayasa olehPemohon Peninjauan Kembali atau telah terbukti secara nyata danterang bahwa seluruh Laporan Keuangan PT.

kepada BAPEPAM dan Bursa Efek Indonesia.Bahwa berdasarkan Laporan Keuangan 2011 dan/atau LaporanKeuangan setelah Pemohon Peninjauan Kembali tidak menjadi Direktur,diketahui seluruh Akuntan Publik yang melakukan audit terhadap PT.Rimo Catur Lestari memberikan pendapat wajar dalam semua hal yangmaterial, posisi keuangan sesuai dengan standar akuntansi keuangan diIndonesia;4.

Publik sesuai denganstandar auditing yang ditetapkan Institut Akuntan Publik Indonesia tidakdapat mencantumkan barang konsinyasi dimasukkan dalam LaporanKeuangan sebagai persediaan karena barang konsinyasi tersebutbukanlah milik perusahaan;Bahwa dengan demikian sesuai dengan Pasal 263 ayat (2) huruf b,maka alasan putusan yang dinyatakan telah terbukti itu, ternyata telahbertentangan satu dengan yang lain, oleh karenanya PemohonPeninjauan Kembali harus diputus bebas atau lepas dari segalatuntutan

Publik yangHal 21 dari 53 hal.

keyakinan akan laporankeuangan yang diaudit dan tidak tergambar serta tidak mungkin Auditordihalanghalangi ketika melakukan Audit dan Auditor tidak dibatasidalam mendapatkan dokumen atau datadata sesuai denganpermintaan Auditor.Bahwa terhadap pendapat Akuntan Publik setelah PT.

Akad antara Dana Pensiun Syariah dengan Bank Kustodian,Penasehat Investasi, dan Akuntan Publik adalah akad ijarah;Dana Pensiun Syariah sebagai Musta jir; dan Bank Kustodian,Penasehat Investasi, dan Akuntan Publik sebagai Ajir;i. Dalam rangka penyelenggaraan kegiatan investasi dan noninvestasi, Dana Pensiun Syariah boleh melakukan perjanjian(akad) dengan pihak lain berdasarkan prinsip syariah yangtidak bertentangan dengan peraturan perundangundanganyang berlaku.2.

Akad antara Dana Pensiun dengan Bank Kustodian, PenasehatInvestasi, dan Akuntan Publik adalah akad ijarah; DanaPensiun sebagai Mu jir; dan Bank Kustodian, PenasehatInvestasi, dan Akuntan Publik sebagai Ajir (Musta ir);h. Dalam rangka penyelenggaraan kegiatan investasi dan noninvestasi, Dana Pensiun Syariah boleh melakukan perjanjian(akad) dengan pihak lain berdasarkan prinsip syariah yangtidak bertentangan dengan peraturan perundangundanganyang berlaku.2. Ketentuan Iuran PPIP pada DPPKa.

Akad antara Dana Pensiun Syariah dengan Bank Kustodian,Penasehat Investasi, Akuntan Publik, dan Konsultan Aktuariaadalah akad ijarah; Dana Pensiun Syariah sebagai Musta jir;dan Bank Kustodian, Penasehat Investasi, Akuntan Publik danKonsultan Aktuaria sebagai A/ir.2. Ketentuan Iuran PPMPa. Pemberi Kerja dan/atau Peserta memberikan dananya untukiuran penyelenggaraan program pensiun, dan menyerahkannyakepada Dana Pensiun Syariah dengan akad wakalah;b.

SINARAYA NUGRAHAAHMADARIS MEDIKA tahun 2012 yang sudah diaudit olehKantor Akuntan Publik ix. Neraca PT. SINARAYA NUGRAHA AHMADARIS MEDIKAbulan April tahun 2013. 5. Menetapkan kuorum kehadiran Rapat Umum Pemegang Saham LuarBiasaPT. SINARAYA NUGRAHA AHMADARIS MEDIKA danpersyaratanpengambilan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa. 6. Menunjuk PEMOHON sebagai Ketua Rapat dalam Rapat UmumPemegang Saham Luar Biasa PT SINARAYA NUGRAHA AHMADARISMEDIKA. 7.

Tanzil &Rekan; e Bahwa kemudian perusahaan a quo pada bulan Februari bekerjasamadengan Kantor Akuntan Publik Budiman Wawan, Pamudji & Rekan danSampai sekarang dalam prosesberjalan; Jadi Kesimpulannya adalah semenjak Pemohon sudah tidak menjabatsebagai Presiden direktur sejak 04 November 2010 dan digantikan olehTermohon akan tetapi sesuai dengan amanah RUPSLB pada tanggaltersebut sampai dengan sekarang belum bisa mempertanggung jawabkankepengurusan orang perusahaan sampai dengan sekarang ini, oleh

SNAM terhitungmulai Mei 2001 s/d November2010; Selanjutnya terpaksa dicari kantor akuntan publik yang lain denganharapan dapat segera dilakukan audit keuangan PT. SNAM secaramenyeluruh, sehingga pada sekitar bulan Februari 2013 telah ditunjukKantor Akuntan Publik (KAP) Budiman, Wawan, Pamudji & Rekan untukmembuat kompilasi atas Laporan Posisi Keuangan, Laporan Laba Rudi,Laporan Perubahan Ekuitas, serta Laporan Arus Kas PT.

Foto copy, Surat Kantor Akuntan Publik Drs.J Tanzil & RekanNo.SB.305A/0412/KAP, tanggal 10 April 2012, yang pada pokoknyamenyatakan bahwa audit atas laporan keuangan per 30 Juni 2010tidak dapat dilakukan karena kondisi administrasi dan laporankeuangan perusahaan yang tidak memadai; (diberi tanda7.

Copy dari copy Surat Nomor : SB.305a/0412/KAP, tertanggal 10 April2012 dari Kantor Akuntan Publik (KAP) J.Tanzil & Rekan (diberi tanda T11.1); 2.