atas nama Achelina Engels Hasibuan;Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Para Penggugat telahmengajukan surat Nomor: 015/JFTUN/I/20 tertanggal 1 Februari 2021,Perihal: Pencabutan Gugatan, yang diterima melalui Pelayanan TerpaduSatu Pintu (PTSP) Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura dan telahditerima oleh Majelis Hakimpada tanggal 1 Februari 2021;Menimbang, bahwa Para Penggugat menyatakan pada pokoknyauntuk mencabut gugatan terhadap keputusan objek sengketa a quo;Menimbang, bahwa pemeriksaan

diajukan Para Penggugatpada pokoknya mohon untuk ditunda pelaksanaan objek sengketa a quo dandinyatakan batal demi hukum objek sengketa tersebut, oleh karenapenerbitannya didalilkan bertentangan dengan Peraturan Perundangundangan dan AsasAsas Umum Pemerintahan Yang Baik;Menimbang, bahwa Para Penggugat telah mengajukan permohonanpencabutan gugatan secara tertulis dengansurat nomor: 015/JFTUN/I/20tertanggal 1 Februari 2021, Perihal: Pencabutan Gugatan, yang diterimamelalui Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP

Sedangkan ayah dan ibu dari Pewaris Johannes ChristoffelMoneterie (lakilaki), dan Therofine Soeselisa (Perempuan) keduanyatelah meninggal dunia terlebin dahulu sebelum Pewaris meninggalduniadan telah di makamkan di TPUTnah Kusir I/II Unit Kristen Blok AAIBlad 069 Petak 0057sebagaimana tercantum dalam Keputusan KepalaUnit Pelaksana PTSP Kelurahan Nomorsive ears a eG NTE ea ettes ee eee Tentang Perpanjangan Izin Penggunaan TanahMakam Kepala Unit Pelaksana PTSP Kelurahan Cilandak Timur;12.

Fotokopi Keputusan Kepala Unit Pelaksana PTSP KelurahanNOMOS oes eeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeneeeees tentang Perpanjangan IzinHal 10 dari 26 hal. Penetapan No. 0315/Pdt.P/2020/PA.Mlg.Penggunaan Tanah Makam Kepala Unit Pelaksana PTSP KelurahanCilandak Timur, tertanggal 23012018. Fotokopi tersebut telahbermaterai cukup telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya kemudiansurat bukti tersebut oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.20)21.

bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Agung R.I.Nomor 204 K/Sip/1973 tertanggal 11 Juni 1973 yang dapat diambil kaidahhukumnya bahwa suatu surat bukti yang berisi keterangan warisan yang dibuatsecara sefihak oleh seorang ahli waris yaitu orang yang mempunyaikepentingan dan menjadi salah satu fihak dalam perkara, harusdikesampingkan;Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.20, P23 dan P.24 yaitu Fotokopi bermaterai cukup dan sesuai dengan aslinya,dimana pada bukti P.20berupa Keputusan Kepala Unit Pelaksana PTSP

KelurahanNOMOD ......ccceeeeeeeeeeeeeeeeeaeeeeeeeeeeeee tentang Perpanjangan Izin Penggunaan TanahMakam Kepala Unit Pelaksana PTSP Kelurahan Cilandak Timur, tertanggal 23012018, pada bukti P.23 berupa Surat Keterangan Pemerintah Provinsi DKIJakarta, Suku Dinas Pertamanan dan Hutan Kota, Kota Administrasi JakartaSelatan, TPU Tanah KuSir NOMO?

Diesel BH 8617 WI warna Kuninge 284 (dua ratus delapan puluh empat) Keping Kayu Jenis Bungur denganKubikasi sebanyak lebih kurang 7,1 (tujuh koma satu) kubik.e 1 (satu) Lembar STNK mobil Truck Colt Diesel BH 8617 WI An.BACHRIZAL.Dirampas untuk Negarae 1 (satu) Lembar Nota No. 0012/1 A / 2012 tanggal 04 April 2012 yangditandatangani RD SAYUTI SARIP.e 1 (satu) Lembar Fotocopy Surat Izin Usaha Perdagangan Nomor : 510 /180 / SIUP / KPTSP / 2010 tanggal 10 Mei 2010 yang ditandatanganioleh Kepala Kantor PTSP

satu) Unit Mobil Truck Colt Diesel BH 8617 WI warna Kuning284 (dua ratus delapan puluh empat) Keping Kayu Jenis Bungur denganKubikasi sebanyak lebih kurang 7,1 (tujuh koma satu) kubik.1 (satu) Lembar STNK mobil Truck Colt Diesel BH 8617 WI An.BACHRIZAL.1 (satu) Lembar Nota No. 0012/1 A/ 2012 tanggal 04 April 2012 yangditandatangani RD SAYUTI SARIP.1 (satu) Lembar Fotocopy Surat Izin Usaha Perdagangan Nomor : 510 /180 / SIUP / KPTSP / 2010 tanggal 10 Mei 2010 yang ditandatanganioleh Kepala Kantor PTSP

(tiga meter kubik) dengan disertai1 lembar Nota No. 0012/1 A / 2012 tanggal 04 April 2012 yang ditandatangani RD SAYUTI SARIP yang masih kosong, 1 (satu) lembarFhotoCopy Surat Izin Usaha Perdangan Nomor : 510 / 180 / SIUP /KPTSP / 2010 tanggal 10 Mei 2010 yang ditanda tangani oleh KepalaKantor PTSP Kabupaten Tebo dan 1 (satu) lembar Surat Keterangan AsalUsul Kayu (SKAU) No: 69 / JB / 2012 tanggal 31 Maret 2012 yangditanda tangani oleh Kepala Desa Jati Belarik yang diberikan oleh 2012Terdakwa ITRHIANDEBY

B/2012/PN.MbinNo. 0012/1 A / 2012 tanggal 04 April 2012 yang ditanda tangani RD SAYUTI SARIPyang masih kosong, 1 (satu) lembar FhotoCopy Surat Izin Usaha Perdangan Nomor :510/ 180/ SIUP / KPTSP / 2010 tanggal 10 Mei 2010 yang ditanda tangani oleh KepalaKantor PTSP Kabupaten Tebo dan (satu) lembar Surat Keterangan Asal Usul Kayu(SKAU) No : 69/ JB/ 2012 tanggal 31 Maret 2012 yang ditanda tangani oleh KepalaDesa Jati Belarik yang diberikan oleh 2012 Terdakwa IT RHIANDEBY DWIRANDYAls RIYAN Bin ZAIDI;

mobil Mitsubishi Canter warna kuning Nopol BH 8617 WI yangdikemudikan oleh Terdakwa I ATILAWARDI Bin SAMSIR;Menimbang, Bahwa dari Muara Tebo Terdakwa I ATILAWARDI Bin SAMSIRmembawa kayu bungur sebanyak 3 m (tiga meter kubik) dengan disertai 1 lembar NotaNo. 0012/1 A / 2012 tanggal 04 April 2012 yang ditanda tangani RD SAYUTI SARIPyang masih kosong, 1 (satu) lembar FhotoCopy Surat Izin Usaha Perdangan Nomor :510/ 180 / SIUP / KPTSP / 2010 tanggal 10 Mei 2010 yang ditanda tangani oleh KepalaKantor PTSP

Bahwa Adik Kandung Pemohon dimakamkan di TPU Kepa DuriBerasarkan Surat Izin Penggunaan Tanah Makam PTSP Kelurahan DuriKepa Nomor : 125/3.30.4/31.73.05.1005/1.776.121.101/2015;5. Bahwa Pemohon belum pernah mendapatkan bukti kematian berupaAkta kematian karena belum pernah dicatatkan sesuai amanah Undangundang yang berlaku Republik Indonesia;6. Bahwa pada saat ini Pemohon sangat membutuhkan penetapanpengesahan Kematian Adik Kandung Pemohon;Hal. 1 dari 7 Halaman, Penetapan No. 559/Padt.P/2020/PN.

Fotocopy Surat Perpanjangan Izin Penggunaan tanah Makam No.0524C.20/31.73.05.1005/1.795.25/e/2019 atas nama TJIUTJU RAHAYUyang dikeluarkan Kepala Unit Pelaksana PTSP Kelurahan Duri Kepatanggal 07052019, diberi tanda P7 ;8. Fotocopy Surat Tanda Penerimaan Laporan Kehilangan /kerusakan Surat / Barang No. LP/477/VIII/2020/PMJ/RESORT JAKBAR ? SEKTRO TG DUREN atas nama RISKALIA yang dikeluarkanKapolsek Tanjung Duren Jakarta Barat tanggal 12 Agustus 2020, diberitanda P8 ;9.

diterapkan di seluruh PTSP (Bidang Perizinan)di seluruh Indonesia.C.

Terkait dengan suratsurat sebagaimana dimaksudpada angka (1) belum pernah diterima oleh Sub BagianUmum dan Kepegawaian, maka TERMOHON melakukanpenelusuran lebih lanjut terhadap keberadaan suratsuratdimaksud di dalam Agenda Surat Permohonan Masukpada Bidang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan danNon Perizinan (Bidang PTSP), Hasil penelusuran yangdiperoleh adalah bahwa Suratsurat permohonandimaksud juga belum pernah diterima oleh petugasBidang PTSP (terlampir: Copy Bukti, T3) ;2.

Setiap pemohon yang mengajukan permohonanizin dan non izin harus diberikan Tanda Terima olehpetugas pada Bidang PTSP sebagaimana alurmekanisme/ alur prosedur perizinan (terlampir: CopyBukti, T4), sehingga apabila pemohon mengajukanpermohonan izin dan non izin melalui Sekretariat (di SubBagian Umum dan Kepegawaian), maka pemohon tidakakan mungkin memiliki Tanda Terima (Contoh TandaTerima, terlampir: Copy Bukti T5) ;b.

Permohonan izin dan non izin yang masuk melaluiSub Bagian Umum dan Kepegawaian akan memerlukantambahan waktu untuk sampai ke Bidang PTSP.3.

Menyatakan bahwa materi permohonan PEMOHON dalamobjek permohonan yang dimohonkan oleh PEMOHON adalah tidaktepat karena :2.1 Sesuai prosedur perizinan yang diatur dan / atauditetapbkan oleh TERMOHON serta telah menjadi prosedur yangumumnya diterapkan di seluruh PTSP di Indonesia , makaPEMOHON seharusnya mengajukan suratsurat sebagaimanadimaksud pada angka 1 (satu) melalui Bidang PTSP, pada DinasPenanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu ProvinsiPapua, dan bukan melalui Sub Bagian Umum dan Kepegawaianpada

Padahal pihak yang berhak menerbitkanIMB adalah Kepala Dinas penanaman Modal dan Perijinan TerpaduSatu Pintu (DPM dan PTSP ) Kota Tarakan, sedangkan pihak yangmengeluarkan rekomendasi IMB adalah TIM Teknis setelah adanyapengajuan berkas IMB ke DPM dan PTSP Kota Tarakan danpeninjauan oleh Tim Teknis ke lapangan. Dan sampai saat ini pihakpenggugat tidak pernah mengajukan berkas IMB.

Perijinan dan Non Perizinan kepadaDinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perijinan Terpadu Satu Pintu (DPM dan PTSP ) Kota Tarakan yang didalamnya termasuk pelayanan ijinIMB.

TarPenanaman Modal dan PTSP (DPMdan PTSP ) Kota Tarakan dan TIMTEKNIS sebagai Tergugat atau setidaktidaknya sebagai Turut Tergugatll.

Untuk itu seharusnya Penggugat memasukkan Kepala DinasPenanaman Modal dan PTSP (DPMdan PTSP ) Kota Tarakan dan TIMTEKNIS sebagai Tergugat atau setidaktidaknya sebagai Turut Tergugatll. Berasarkan hal tersebut, penggugat yang tidak memasukkan KepalaDPM dan PTSP Kota Tarakan jelas jelas kurang pihak sehingga secarayuridis gugatan penggugat KURANG PIHAK dan harus dikesampingkan.3.

Bahwa untuk pembangunan Mall Transmart tersebut disyaratkan adanyaperizinan yang harus dimiliki oleh PT KIEC sebagai pemilik lahan danpemilik bangunan yang akan dibangun, diantaranya adalah izin lingkunganyang dikeluarkan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan TerpaduSatu Pintu (DPM PTSP) Kota Cilegon yang mensyaratkan adanyarekomendasi Analisa Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) yangdikeluarkan Badan Lingkungan Hidup (BLH) Kota Cilegon.

Pada tanggal 11 Juli 2017, EKA WANDORO DAHLAN selaku ManagerLegal dari PT KIEC menyerahkan dokumen terkait pengajuan izinlingkungan kepada BAYU DWINANTO UTOMO selaku Project Manager PTBA, selanjutnya BAYU DWINANTO UTOMO mengajukan dokumendokumen terkait izin lingkungan tersebut kepada AKHMAD DITA PRAWIRAselaku Kepala Dinas DPM PTSP Kota Cilegon.

DONY SUGIHMUKTI selaku PresidentDirector PT Krakatau Industrial Estate Cilegon, beserta dokumenpendukungnya.1 satu) lembar Kartu Kontrol Koordinasi Penyelesaian PengurusanPerizinan PT KIEC dengan DPM PTSP Kota Cilegon.Hal. 25 dari 53 hal.

Dendi R (DPU TR)2 (dua) lembar Saran/Masukan dari (DPM PTSP)2 (dua) lembar Saran/Masukan dari Fauzil Hujat (STIKESFaletehan)2 (dua) lembar Saran/Masukan dari Soleh SE (TA Sosesbud)2 (dua) lembar Saran/Masukan dari Aulia Yusran (Bappeda)2 (dua) lembar Saran/Masukan dari Pakalimo D.

Muhammad Saleh Gasin(Penggugat) dan Julisa Aprilia Kaluku sebagaimana tercantum dalamLampiran 1 dan Lampiran Il dalam Pengumuman Nomor92313/A.A3/KP.01.00/2021 tentang Hasil Akhir Seleksi Penerimaan CalonPegawai Negeri Sipil Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, danTeknologi Tahun 2021;Bahwa pada tanggal 7 Februari 2022 Majelis Hakim Perkara Nomor:18/G/2022/PTUNJKT telan menerima secara resmi surat permohonanpencabutan gugatan dari Penggugat yang diajukan melalui PelayananTerpadu Satu Pintu (PTSP

oleh Penggugattersebut, Majelis Hakim akan mengambil sikap dengan uraian pertimbanganseperti tersebut dibawah ini;PERTIMBANGAN HUKUMMenimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Penggugatadalah sebagaimana terurai di atas;Menimbang, bahwa pada tanggal 7 Februari 2022 Majelis HakimPerkara Nomor: 18/G/2022/PTUNJKT telah menerima secara resmi suratpermohonan pencabutan gugatan dari Penggugat yang diajukan melaluiHalaman 3 dari 6 halaman Penetapan Nomor: 18/G/2022/PTUNJKTPelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP

Foto copy yang dileges Izin Gangguan/Surat Izin Tempat Usaha Nomor :503/069/HO/SITU/ PTSP/DPMPTSPPP/III/2017 tanggal 27 Maret 2017,Nama Pemilik/Penanggung Jawab H. SURJANA TAHER, SH, NamaPerusahaan PT. Kahayun Sarimas Sentosa, Jenis Usaha PencampuranAspal Panas;e.

Foto copy yang dileges Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal danpelayanan Terpadu satu Pintu Nomor : 503/16/SK.IL/PTSP/DPMPTSPPP/IX/2017 tanggal 25 September 2017 tentang Izin Lingkungan KegiatanUsaha Pencampuran Aspal Panas Asphalt Mixing Plant (AMP) di DesaMantaren I Kec. Kahayan Hilir Kab. Pulang Pisau Prov Kalteng atas namaPT. Kahayun Sarimas Sentosa.Barang bukti tetap terlampir didalam berkas4.

Kahayun Sarimas Sentosastatus Penanaman Modal : PMDN; Foto copy yang dileges Izin Gangguan/Surat Izin Tempat Usaha Nomor :503/069/HO/SITU/ PTSP/DPMPTSPPP/III/2017 tanggal 27 Maret 2017,Nama Pemilik/Penanggung Jawab H. SURJANA TAHER, SH, NamaPerusahaan PT.

Kahayun Sarimas Sentosa, Jenis Usaha PencampuranAspal Panas; Foto copy yang dileges Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal danpelayanan Terpadu satu Pintu Nomor : 503/16/SK.IL/PTSP/DPMPTSPPP/IX/2017 tanggal 25 September 2017 tentang Izin Lingkungan KegiatanUsaha Pencampuran Aspal Panas Asphalt Mixing Plant (AMP) di DesaMantaren Kec. Kahayan Hilir Kab. Pulang Pisau Prov Kalteng atas namaPT. Kahayun Sarimas Sentosa.Barang bukti tetap terlampir didalam berkas5.

M E N G A D I L I

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan Batal Surat Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lombok Barat Nomor : 503/364/DPM-PTSP/IV/2019, Tanggal 29 April 2019 Perihal Informasi Permohonan Perubahan Izin ;
3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Surat Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lombok Barat Nomor : 503

/364/DPM-PTSP/IV/2019, Tanggal 29 April 2019 Perihal Informasi Permohonan Perubahan Izin ;

Dalam hal ini kami juga melalui Surat tersebut telahmelaksanakan kewajiban sesuai kewenangan yang diberikan BerdasarkanPeraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 138 Tahun 2017Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah,pendelegasian wewenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (4)penyelenggaraan pelayanan Perizinan dan Nonperizinan oleh PTSP meliputi :penerimaan dan/atau penolakan berkas permohonan; penerbitan dokumen izindan nonizin; penyerahan dokumen izin dan

terhadap Gugatan dari Penggugat tersebut,Pengadilan telah memangggil Penggugat dan Tergugat untuk menghadiriPemeriksaan Persiapan yang telah ditetapkan oleh Hakim Ketua Majelisdalam perkara ini;Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan pencabutanGugatan secara lisan pada Pemeriksaan Persiapan tanggal 02 DesemberHalaman 4 dari 7 halaman Penetapan Perkara Nomor : 29/G/2020/PTUN.PLK2020, serta menindaklanjuti dengan mengajukan Surat Pencabutan Gugatantertanggal 02 Desember 2020 melalui persuratan pada PTSP

Tergugat memberikan Jawaban(2) Apabila tergugat sudah memberikan Jawaban atas Gugatan itu,pencabutan Gugatan oleh Penggugat akan dikabulkan oleh Pengadilanhanya apabila disetujui Tergugat.Menimbang, bahwa Permohonan Pencabutan Gugatan diajukan olehPenggugat pada tahap Pemeriksaan Persiapan dan belum melewati prosesJawab Jinawab, maka tidak diperlukan lagi persetujuan dari Tergugat;Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan tertulis tertanggal 02Desember 2020 yang disampaikan kepada Majelis Hakim melalui PTSP

., tanggal 1 Juli 2020, dan dikirimkan kepada AtasanTergugat dengan surat tercatat pada tanggal 2 Juli 2020;Menimbang, bahwa Penggugat melalui Kuasa WHukumnya telahmenyerahkan Surat permohonan pencabutan Gugatan tanggal 2 September2020, beserta lampirannya, yang pada pokoknya memohon untuk mencabutGugatan dalam perkara a quo, dan surat permohonan pencabutan Gugatantersebut diterima oleh Majelis Hakim melalui Pelayanan Terpadu Satu Pintu(PTSP) PTUN Mataram pada tanggal 2 September 2020;Halaman 3 dari

Mtr.Menimbang, bahwa Kuasa Tergugat telah menyerahkan Surat, tanggal 2September 2020, perihal: Mengetahui telah terjadi perdamaian antaraMuhammad Yakub sebagai Penggugat dan Kepala Desa Taropo sebagaiTergugat dalam Perkara Nomor: 19/G/2020/PTUN.Mtr., yang mana surattersebut diterima oleh Majelis Hakim melalui Pelayanan Terpadu Satu Pintu(PTSP) PTUN Mataram pada tanggal 2 September 2020;Menimbang, bahwa segala sesuatu yang belum tercatat dalamPenetapan ini, tetapi tercatat dalam Berita Acara Pemeriksaan

- Menerima permohonan banding Penggugat/Pembanding;---------------------

- Membatalkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang Nomor: 58/G/2017/PTUN-PLG, tanggal 07 Februari 2018 yang dimohonkan Banding;------------------------------------------

I. Dalam Penundaan;

- Menunda pelaksanaan tindak lanjut objek sengketa berupa Surat Keputusan izin Walikota Palembang Nomor: 640/IMB/1120/BPM-PTSP

Menyatakan batal Surat Keputusan Tata Usaha Negara yang

diterbitkan oleh Tergugat/Terbanding (Atas Nama Walikota Palembang Kepala Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu) berupa Surat Keputusan Izin Walikota Palembang Nomor; 640/IMB/1120/BPM-PTSP/2016 tanggal 24 November 2016 Tentang Izin Mendirikan Bangunan Non Rumah Tinggal atas nama Gunawati Pandarmi o;-----------------------------

3.

Mewajibkan kepada Tergugat/Terbanding (Atas Nama Walikota Palembang Kepala Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu) mencabut Surat Keputusan Izin Walikota Palembang Nomor; 640/IMB/1120/BPM-PTSP/2016, tanggal 24 November 2016 Tentang Izin Mendirikan Bangunan Non Rumah Tinggal atas nama Gunawati Pandarmi o;--

4.

Sulawesi Tenggara Nomor: 224/BKPMD-PTSP/IX/2015 Tentang Persetujuan Pengalihan Izin Usaha Pertambangan Nomor 540/1142 Tahun 2014 tentang Persetujuan Pengalihan Izin Usaha Pertambangan Usaha Operasi Produksi PT. Integra Mining Nusantara kepada PT.

Bahwa Peraturan Gubernur DKI Jakarta Nomor 57 Tahun 2014 Pasal 8ayat (1) pemrosesan Permohonan Perizinan dan non Perizinan dilakukanoleh BPTSP, KPTSP, Satlak PTSP Kecamatan dan Satlak PTSPKelurahan dimana Permohonan diterima dari Pemohon, Kuasa Pemohondan/atau Wakilnya;3.

Mengirimkan secara manual dan/atau secara elektronik permohonanke BPTSP, KPTSP, SATLAK PTSP Kecamatan dan SATLAK PTSPKelurahan yang berwenang untuk penelitian teknis permohonan;Bahwa Peraturan Gubernur DKI Jakarta Nomor 57 Tahun 2014 Pasal 14ayat (1) penyederhanaan pelayanan perizinan, non perizinan danpelayanan administrasi pada kantor BPTSP, KPTSP, Satlak PTSPKecamatan dan Satlak PTSP Kelurahan dilaksanakan denganmempertimbangkan prinsip sebagai berikut :huruf.a sesuai ketentuan perundangundangan

Kelurahan;ayat (2) Dalam hal penelitian teknis/pengujian fisik belum bisadilaksanakan oleh BPTSP,KPTSP,Satlak PTSP Kecamatan,Satlak PTSP kelurahan Kelurahan, karena belum tersedia danmencukupi sumber daya manusia dan/atau peralatan/perlengkapan, penelitian teknis/pengujian fisik dilakukan : huruf.b penelitian teknis/pengujian fisik dilakukan oleh SKPD/UKPDteknis;Bahwa Peraturan Gubernur DKI Jakarta Nomor 57 Tahun 2014 Pasal. 28ayat (2) SKPD/UKPD teknis yang diminta oleh kepala BPTSP, KepalaPTSP,

Kepala Satlak PTSP Kecamatan, dan Kepala Satlak PTSPKelurahan wajib :huruf.f menyampaikan segera hasil penelitian teknis/pengujian fisikkepada kepala BPTSP, kepala PTSP, kepala Satlak PTSPKecamatan dan kepala Satlak PTSP Kelurahan secara manualdan / atau elektronik dalam bentuk pertimbangan memenuhisyarat atau tidak memenuhi syarat;Bahwa Peraturan Gubernur DKI Jakarta nomor : 57 Tahun 2014 pasal.29penelitian teknis/pengujian fisik dilakukan oleh SKPD/UKPD teknissebagaimana dimaksud dalam pasal.27

Kecamatan dan kepala Satlak PTSP kelurahan secaramanual dan/ atau elektronik dalam bentuk pertimbangan memenuhisyarat atau tidak memenuhi syarat;Hal Surat Kepala UP.Perparkiran nomor 3501/1.811.4 tanggal 17 Juli 2017tersebut kemudian dijadikan dasar oleh Kepala DPMPTSP dalam surat obyeksengketa a quo, yang bertentangan dengan azas azas umum pemerintah yangbaik yaitu Azas keadilan atau kewajaran (principle of reasonable orprohibitionof arbitrariness) azas yang menuntut ditegakan aturan hukum agar

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah melakukan Pemeriksaan PerSiapan sebagaimana diwajibkan ketentuan Pasal 63 UndangUndang RepublikIndonesia Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yaitupada tanggal 16 September 2021 dan tanggal 23 September 2021;Halaman 2 dari 5 halaman Penetapan Nomor: 17/G/2021/PTUN.JBI.Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah menerima Surat PencabutanGugatan Penggugat tertanggal 21 September 2021 yang diajukan olehPenggugat melalui Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP

Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 Tentang PeradilanTata Usaha Negara, yang berbunyi sebagai berikut:(1) Penggugat dapat sewaktuwaktu mencabut gugatannya sebelumTergugat memberikan jawaban;(2) Apabila Tergugat sudah memberikan jawaban atas gugatan itu, pencabutan gugatan oleh Penggugat akan dikabulkan oleh Pengadilanhanya apabila disetujui Tergugat;Menimbang, bahwa Surat Pencabutan Gugatan Penggugat, tertanggal21 September 2021 yang diajukan olen Penggugat melalui Pelayanan TerpaduSatu Pintu (PTSP

222 nnn nn nnn nnn nnn nnn nnn nnn n nnn nnn nnn* Surat Keputusan Nomor : 086 Tahun 2021, Tentang Pengukuhan PersonaliaPengurus Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Kabupaten IndramayuHal 3 dari 7 hal Penetapan Perkara No : 103/G/2021/PTUN.BDGMasa Bakti 20212025, Ketua Umum Komite Olahraga Nasional IndonesiaPrivinsi Jawa Barat tertanggal 27 Mei 2021 ;Bahwa Majelis Hakim telah menerima dan membaca Surat tanggal 22September 2021, Perihal Pencabutan Gugatan yang dikirim melalui (PTSP)Pelayanan

Keputusan Nomor : 086 Tahun 2021, Tentang Pengukuhan PersonaliaPengurus Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Kabupaten IndramayuMasa Bakti 20212025, Ketua Umum Komite Olahraga Nasional IndonesiaPrivinsi Jawa Barat tertanggal 27 Mei 2021 ;Hal 4 dari 7 hal Penetapan Perkara No : 103/G/2021/PTUN.BDGMenimbang bahwa Majelis Hakim telah menerima surat permohonanpencabutan gugatan yang diajukan oleh Kuasa Hukum Penggugat tersebuttertanggal 22 September 2021, yang di sampaikan pada melalui Bagian PTSP

Agustus 2021, tentang Haridan tanggal Pemeriksaan Persiapan;Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara JakartaNomor 173/PENHS/2021/PTUN.JKT, tanggal 16 September 2021, tentangHari dan tanggal persidangan;Surat kuasa pencabutan gugatan tertanggal 13 September 2021 danpermohonan pencabutan gugatan dari pihak Penggugat tertanggal 14Halaman 3 dari 6 halaman, Penetapan Nomor 173/G/2021/PTUNJKTSeptember 2021yang disampaikan pada tanggal 14 September 2021 melaluiPelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP

harga pakan, dan harga anak ayam, sesuai harga ajuanPemerintah pada tahun 2019 dan tahun 2020 adalah perbuatan melanggar hukumoleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan;Menimbang, bahwa Pengadilan telah memanggil Penggugat dan Tergugatuntuk menghadiri Pemeriksaan Persiapan (vide Pasal 63 UndangUndang Nomor5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara);Menimbang, bahwa pihak Penggugat melalui para kuasa hukumnya telahmengajukan surat tertanggal 14 September 2021, Perihal: Pencabutan Gugatan,melalui PTSP

Bahwa Pemohon mengajukan permohonan ini sebagai salah satu syaratkelengkapan persyaratan berkas administrasi ke Pelayanan Terpadu Satu Pintu(PTSP) Provinsi Sumatera Barat;Maka oleh sebab itu, bersama ini Pemohon bermohon kehadapan Bapak KetuaPengadilan Negeri Pariaman/ Bapak Hakim/ Ibu Hakim yang ditunjuk untukmemeriksa dan mengadili permohonan ini, sudilah kiranya untuk memanggilPemohon pada suatu hari sidang yang akan Bapak/ Ibu Hakim tentukan nantinyadan dalam persidangan mana Pemohon bermohon

, Kuasa Pemohon menyatakan tidakkeberatan dan membenarkannya;Menimbang, bahwa untuk kepentingan pemeriksaan permohonan a quodipersidangan dan untuk melengkapi bahan pertimbangan dalam penetapan iniserta untuk menambah pengetahuan dan keyakinan Hakim, dipersidangan telahpula didengar keterangan Pemohon, yang pada pokoknya menerangkan sebagaiberikut : Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan ini sebagai salah satusyarat kelengkapan persyaratan berkas administrasi ke Pelayanan Terpadu SatuPintu (PTSP

dalam halini Pemohon bermohon ke Pengadilan ini sebagaimana yang diamanatkan olehPasal 57 Undangundang Nomor 23 Tahun 2002 sebagaimana telah diubahdengan Undangundang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak,supaya anak yang bernama RAISA FEBRINA ditetapkan sebagai anak terlantar;Halaman 8 dari 13 Putusan Perdata Permohonan Nomor 50/Pdt.P/2020/PN Pmn Bahwa Pemohon mengajukan permohonan ini sebagai salah satu syaratkelengkapan persyaratan berkas administrasi ke Pelayanan Terpadu Satu Pintu(PTSP

permohonan ini diajukan ke pengadilan oleh pihak Pemohon,keberadaan dari orang tua bayi perempuan yang ditelantarkan tersebut masihbelum diketahui oleh pihak kepolisian, sehingga tidak memliki dokumenkelahiran dan administrasi kependudukan untuk merawat, mengasuh danmembesarkan bayi perempuan yang ditelantarkan tersebut; (Bukti P.3, bukti P.4dan bukti P.12) Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan ini sebagai salah satu syaratkelengkapan persyaratan berkas administrasi ke Pelayanan Terpadu Satu Pintu(PTSP

PerSiapan sebagaimana diwajibkan ketentuan Pasal 63 UndangUndang RepublikIndonesia Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yaitupada tanggal 22 Desember 2020, tanggal 5 Januari 2021, dan tanggal 12Januari 2021;Halaman 2 dari 6 halaman Penetapan Nomor: 33/G/2020/PTUN.JBI.Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah menerima Surat PencabutanGugatan Para Penggugat dengan Nomor: 03/LBHJNCP/I/2021, tanggal 07Januari 2021, yang diajukan Para Penggugat melalui meja Pelayanan TerpaduSatu Pintu (PTSP

Nomor 5 Tahun 1986 Tentang PeradilanTata Usaha Negara, yang berbunyi sebagai berikut:(1) Penggugat dapat sewaktuwaktu mencabut gugatannya sebelumTergugat memberikan jawaban;(2) Apabila Tergugat sudah memberikan jawaban atas gugatan itu, pencabutan gugatan oleh Penggugat akan dikabulkan oleh Pengadilanhanya apabila disetujui Tergugat;Menimbang, bahwa Surat Pencabutan Gugatan dengan Nomor:03/LBHJNCP/I/2021, tanggal O7 Januari 2021, diajukan Para Penggugatmelalui meja Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP