Ditemukan 1510 data
318 — 223 — Berkekuatan Hukum Tetap
Jo Nomor : 364/Pdt.G/1996/PN.JKT.BAR, tanggal 9 April2007;Bahwa berdasarkan alasanalasan tersebut di atas sudah sepatut danselayaknyalah judex yuris membatalkan pertimbangan hukum judex facti(Pengadilan Tinggi) tersebut;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangn Majelis Hakim dalam putusanperkara No. 168/Pdt.G/2007/PN.JKT.BAR., tanggal 11 Oktober 2007 antaralain menyebutkan : bahwa berdasarkan pemeriksaan setempat terhadapobyek perkara ini yang dilakukan pada tanggal 24 Agustus, tanggal 31Agustus dan
38 — 24 — Berkekuatan Hukum Tetap
Hendra Cholil Azis;Bahwa terkait dengan pertimbangn tersebut pada angka 4 di atas,Majelis Hakim Judex Facti Tingkat Banding sudah keliru denganmenerima Eksepsi Absolut karena tidak didasari pertimbangan yangjelas dan sesuai dengan ketentuan hukum sebagaimana ditentukandalam Pasal 50 ayat (1) UndangUndang Nomor 48 Tahun 2009Tentang Kekuasaan Kehakiman ~..........
67 — 38 — Berkekuatan Hukum Tetap
Bahwa dengan adanya pertimbangn hukum Judex Facti tersebut,maka tidak ada alasan bagi pihak Para Penggugat untukmengklaim sebagai pemilik tanah dengan Peta Nomor 82 tersebut;9.
57 — 15
haruslah dinyatakan ditolak ;Halaman 41Putusan No.438/Pdt.G/2016/PN.Mdn.Menimbang, bahwa petitum Penggugat pada poin 5 yaitu menyatakanputusan dalam perkara kasasi, majelis mempertimbangkan sebagai beikut ;Menimbang, bahwa karena ada syarat syrarat yang ditentukan untuk itudan oleh karena Penggugat tidak memenuhi syaratsyarat maka menurut MajelisHakim, petitum penggugat pada poin ini tidak beralasan hukum untuk dikabulkanoleh karenanya harus dinyatakan ditolak ;Menimbang, bahwa dari perrtimbangan pertimbangn
401 — 287 — Berkekuatan Hukum Tetap
Nomor 2387K/Pdt/201614.15.16.tindakan pengurusan dan pengawasan yang dilakukan oleh Para Tergugattanpa didasari adanya pertimbangn bisnis yang matang atau cermat dantanpa dilandasi oleh sikap kehatihatian serta melanggar prinsip tata kelolaperseroan yang baik (god corporate governance);Menurut ketentuan Pasal 4 juncto Penjelasan Pasal 4 UUPT, dalammenjalankan peseroan selain tunduk pada ketentuan UUPT, anggaran dasarperseroan terbatas serta ketentuan peraturan perundangundangan yangberlaku, setiap
79 — 35
SH sebagaiPengganti Antar Waktu) karena keberadaan Ketua DPRDKabupaten Kutai Timur dalam hal ini TERGUGAT.Ikeberadaannya ditempat dan tidak sedang berhalangan untukmelaksanakan tugas keluar kota sehingga Yudex Factiememaknai keputusan Collectice Collegial dalam perkara A Quodalam pertimbangan hokum adalah suatu KEPUTUSAN danTINDAKAN yang di LAKUKAN BERSAMA yang menimbulkankerugaian terhadap PENGGUGAT TERBANDING adalahHalaman 66 dari 74 halaman Putusan No. 40/PDT/2015/PT.SMRSALAH dalam memberikan pertimbangn
68 — 70 — Berkekuatan Hukum Tetap
Pengadilan tingkatPertama maupun Pengadilan Tingkat Banding, yang pertimbanganhukumnya tidak sempurna atau tidak lengkap (onvoldoendegemotiveerd) merupakan putusan Judex Facti yang akan dibatalkanoleh Mahkamah Agung dalam pemeriksaan perkara kasasi;Berdasarkan hal tersebut, mohon agar Hakim Agung pada tingkatPeninjauan Kembali bekenan untuk membatalkan putusan MahkamahAgung pada tingkat Kasasi;Senyatanya terdapat suatu kekhilafan Hakim atau suatu kekeliruan yangnyata dalam putusan khususnya mengenai pertimbangn
127 — 32
pemeriksaan setempat menurut pasal 153 ( 1 ) HIR dan pasal211 Rv adalah bernilai sebagai keterangan yang jelas dan difinitife bagiHakim untuk menjadikannya sebagai dasar pertimbangan dalam memutusperkara.Hal. 40 dari 57 halaman put.no. 383/Pat.G/2015/ PA.JbgFakta dan keterangan tersebut diperoleh dari sidang pemeriksaanditempat yang karenanya dapat dinyatakan sebagai fakta yang ditemukan dalampersidangan dan setiap fakta yang ditemukan dalam persidangan maka Hakimterikat untuk menjadikannya sebagai dasar pertimbangn
63 — 10
;w Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangn tersebut di atas , maka MajelisHakim berkesimpulan unsur ke3 telah terpenuhi ;Tentang Unsur ke 4., Percobaan atau permufakatan jahat untukmelakukan tindakpidanaNarkotika danPrekursor Narkotika, akan dipertimbangkan sebagai berikut :wenn nen nnn nana = Menimbang, bahwa dari pemeriksaan di persidangan yang diperolehpersesuaian dari keterangan saksisaksi , keterangan terdakwa dan alat bukti lain diperolehfaktafakta pada pokoknya sebagai berikut : Bahwa benar
21 — 16
Rekonvensi Penggugat danmohon putusan;Bahwa Termohon telah menyampaikan kesimpulan secara lisantanggal 11 September 2019 yang pada pokoknya Termohon tetap denganjawaban Termohon dan gugatan Rekonvensi dan keberatan berceraidengan Pemohon dan mohon putusan;Menimbang, bahwa tentang jalannya pemeriksaan lebih jauhdipersidangan selengkapnya telah dicatat dalam Berita Acara Persidangan,sehingga untuk mempersingkat uraian putusan ini cukuplah kiranya denganmenunjuk kepada Berita Acara Persidangan tersebut ;PERTIMBANGN
184 — 42
TLM antara LILI PAKAYA, Dkk (Penggugat)lawan Hairiya Pakaya, Dkk (Tergugat) yang amar putusannya menyatakan bahwagugatan Penggugat tidak dapat diterima dengan pertimbangn terdapat kekuranganpara pihak atau tidak lengkap subyek hukumnya maka Penggugat telahmenyempurnakan gugatan dimaksud dan sekarang Penggugat mengajukannyakembali;Berdasarkan uraianuraian tersebut diatas, maka perkenankanlah kiranya BapakKetua/ majelis yang memeriksa / mengadili perkara ini dapat memberikan putusan sebagaiberikut
101 — 109
pertimbanganhukumnya mendasarkan pada Hukum Waris Nasional adalah sudahtepat dan benar dan telah memenuhi rasa keadilan, terutamakeadilan yang didambakan oleh Penggugat sekarang Terbandingyang juga mempunyai hak atas tanah obyek sengketa tetapidiabaikan oleh saudarasaudaranya, bahwa jika hak hukum dimaksuddihubungkan dengan Ketentuan Pasal 1066 KUHPerdata, sudahjelas Penggugat wajib hukumnya menggugat Tergugat sekarangTerbanding maupun para ahli waris dari saudarasaudaranya;Bahwa oleh karena itu, terhadap pertimbangn
112 — 46
, setelah dicermati secara seksama, ternyata telah dipertimbangkanoleh pengadilan tingkat pertama dalam putusannya yang didasarkan kepadafaktafakta dipersidangan dan pertimbangan tersebut telah benar menuruthukum, sehingga Majelis Hakim Banding menilai Memori Banding tersebuthanya bersifat pengulangan saja dan tidak ada halhal baru yang perludipertimbangkan lebih lanjut ditingkat banding, kesemuanya telahdipertimbangkan dengan tepat dan benar dalam putusan Majelis HakimTingkat Pertama, sehingga pertimbangn
63 — 35
sehingga terdakwa bersediamelakukan ajakan dari saksi 3 untuk berhubungan badan; Bahwahasil hubungan badan antara saksi 3 dengan terdakwamenghasilkan seorang anak sebagaimana dalam bukti surat dan ternyatasampai saat ini saksi 3 tidak menunjukan iktikad baik untuk merawat anaktersebut;Menimbang, pula bahwa dari perbuatan antara terdakwa dengan saksi 3terdakwa telah dicerai secara syah dengan suaminya yaknmi saksi 1Menimbang, bahwa dengan melihat kKeadaan tersebut sehingga haltersebut menjadikan pertimbangn
TEJA APRIAGA
Tergugat:
KEPALA KEPOLISIAN DAERAH SUMATERA SELATAN
282 — 1141
Kep/04/III/2021 tentang Rapat Dewan Pertimbangn Karier kepolisianempat Lawang merekomendasikan untuk di PTDH (vide Bukti T11, T12 danT13);Menimbang, bahwa Kepala Kepolisian resort empat lawang telahmenunjuk AKP. M. Yusup Lubis SH.
64 — 6
Lawang Kidul, namun pada saat mediasi tersebut tidakmencapai kesepakatan serta Tergugat mengakui bahwa objek sengketatersebut sebagai tanah warisan orangtuanya dan Tergugatlah yang melakukanHal 40 dari 46 Hal Putusan Nomor 31/Pdt.G/2020/PN Mrepengerukan tanah tersebut, dan setelah adanya pemasalahan terhadap tanahobjek sengketa tersebut Tergugat bukannya mengentikan dahulu kegiatannyamalahan Tergugat tetap melakukan aktifitasnya dengan terus melakukanpengerukan;Menimbang, bahwa dengan memperhatikan pertimbangn
Terbanding/Penggugat : MARJAKI
Turut Terbanding/Tergugat : ALFIAN ASWAD
Turut Terbanding/Tergugat : HARJUNA ALI, SE
49 — 25
SULIANSYAH yangmenggantikan kedudukannya MASTUR DJALAL,SH sebagaiPengganti Antar Waktu) karena keberadaan Ketua DPRDKabupaten Kutai Timur dalam hal ini TERGUGAT.Ikeberadaannya ditempat dan tidak sedang berhalangan untukmelaksanakan tugas keluar kota sehingga Yudex Factiememaknai keputusan Collectice Collegial dalam perkara A Quodalam pertimbangan hokum adalah suatu KEPUTUSAN danTINDAKAN yang di LAKUKAN BERSAMA yang menimbulkankerugaian terhadap PENGGUGAT TERBANDING adalahSALAH dalam memberikan pertimbangn
K.H.Nur Hadi
Termohon:
1.HJ. Suryani
2.H. Mohamad Saifudin
3.I Gede Semester Winarno,SH.
104 — 69
untuk dicantumkan dalam amar penetapan ini, karenadengan telah di batalkannya Rapat Pembina, telah dibatalkannya Akta PernyataanKeputusan Rapat, dan telah disahkan dan berlaku kembali Akta Pendirian YayasanAl MaRuf Nomor 11 tanggal 20 Juni 2014. serta mengirimkan kepada KementerianHukum dan Hak Asasi Manusia untuk di catat dan didaftarkan maka Pemohon dapatmempergunakan Penetapan ini untuk mengajukan kepada Notaris tentangpermohonan ini maka petitum ini haruslah ditolak;Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangn
1.BUHARI NASUTION
2.NAMRI BARUS
3.ABADI SARAGIH
4.SUYONO
Tergugat:
KEPALA DESA SUKALUWEI KECAMATAN BANGUN PURBA
177 — 84
Eksepsi Tentang Gugatan Para Penggugat Kabur Karena dalamGugatan Termuat Penggabungan Subjek Dan Objek Yang Berbeda;Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akanmempertimbangkan eksepsi Tergugat mengenai gugatan Para Penggugatkabur karena dalam gugatan termuat penggabungan subjek dan objek yangberbeda, sebagaimana akan diuraikan dalam pertimbangn hukum berikut ini;Menimbang, bahwa setelah mencermati gugatan Para Penggugatdan objek sengketa aquo (vide bukti P1= T4, P2=T8, P3=T12, dan P4=T16) Majelis
ALEDA ELIZABETH YOTENI
Tergugat:
1.GUBERNUR PAPUA BARAT
2.Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia
156 — 36
Bahwa Penentuan 42 Calon Calon Anggota MRPB Papua Baratmerupakan kewenangan Gubernur berdasarkan kewenangan yang diberikanoleh Peraturan perundangundangan dengan berpedoman pada hasil seleksiyang dilaksanakan oleh Panitia seleksi sebagaimana termuat dalam lampiran ini.Bahwa fakta tersebut sangat jelas membuktikan bahwa calon MRPB yangditetapkan oleh Panitia seleksi perlu mendapat pertimbangn dari GubernurPapua Barat serta Gubernur Provinsi papua mempunyai kewenangan untukmenentukan 42 calon MRPB