Keberatan atas pertimbangan hukum Judex Factie hal 188 s.d 189 poin 4.Bahwa pertimbangn hukum Judex Factie di atas adalah kelirudan hanya merupakan asumsi serta tidak didukung oleh faktafakta materiil. Bahwa sudah jelas dalam Bukti T6 suratPangdam V/Brw Nomor B/294/IV/1998 tanggal 30 April 1998dalam surat tersebut sudah dicantumkan salah satu dasarpembuatan surat tersebut adalah hasil Koordinasi Terdakwadengan Kasad pada tanggal 27 Maret 1998.

Keberatan terhadap' pertimbangn Judex Factie tentang halhal yangmemberatkan.Bahwa halhal yang memberatkan adalah hahal yang berkaitan dandidasarkan pada faktafakta yang terungkap dipersidangan dan sesuaidengan hukum yang berlaku, tidak asal dinyatakannya sebagaimanadilakukannya oleh Judex Factie dalam pertimbangan hukum dalamputusan karena memang faktanya Terdakwa tidak pernah melakukanseperti apa yang dituduhkan oleh Judex Factie, justru ketika Terdakwamenjabat sebagi Pangdam V/Brw waktu itu Terdakwa

setelah Akad No,53ditandatangani sebagaimana dikemukakan di atas; Berkenaandengan itu, Majelis Arbiter berpendapat bahwa Termohontelah bertindak zalim terhadap Pemohon yang sangat dilarangdalam Islam;Menimbang, bahwa dalam pertimbangan tersebut' diatasMajelis Arbitrasi mengulang, paling tidak tiga kali,mengemukakan kata kata bahwa IMB merupakan persyaratan yangyang ditambahkan atau dipersyaratkan belakangan setelah AkadNo. 53/2005 ditandatangani, untuk jelasnya hal ini dapatdilihat dan dikemukakan pertimbangn

halini pihak pertama yang dimaksud adalah Penggugat ;Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim meneliti Surat Surat dariPara Tergugat tersebut, alas hak dari kepemilikan Para Tergugat tersebut atauSurat Keterangan Ganti Kerugian baru terbit pada tahun 2017 dan pada tahun2018 dimana Para Tergugat memperoleh SKGK berdasarkan jual bellidimana lahan tersebut dahulunya adalah milik Almarhum Ester Sipakkar dantidak pernah memperjual belikannya kepada pihak lain ;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan pertimbangn

umum, unsur mana telahdipertimbangkan oleh majelis hakim sebagaimana tersebut di atas, makakarena pertimbangan majelis hakim yang pada pokoknya memilikikesimpulan yang berbeda dengan nota pembelaan tersebut, maka notapembelaan tim penasehat hukum terdakwa maupun nota pembelaanterdakwa harus ditolak.Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan dipersidangan, majelishakim tidak menemukan adanya alasanalasan yang dapat menghilangkansifat melawan hukum dari perbuatan terdakwa.87Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangn

Pasal 192 Rbg);Menimbang, bahwa dalam putusan ini Majelis Hakim perlu pulamemberikan suatu pertimbangn bahwasannya mengambil pandangan RoscoePound sebagai salah satu ahli hukum dengan aliran Sociological Jurisprudencememberikan pandangannya bahwa tugas utama hukum adalah rekayasa sosial(law as tool of social engineering) hukum tidak saja dibentuk berdasarkankepentingan masyarakat tetapi harus ditegakkan sedemikian rupa oleh parayuris sebagai upaya sosial kontrol dalam arti luas yang pelaksanaannyadiorientasikan

Sehingga apaapa yang telah dipertimbangkan dalam konpensimempunyai hubungan yang erat dan menjadi dari pertimbangn rekonpensi .Menimbang bahwa pada pokoknya Penggugat Rekonpensi menuntutagar obyek tanah yang dipermasalahkan Para Tergugat Rekonpensi dalamgugatan konpensinya adalah tidak sama dengan tanah yang saat ini dimilikiPenggugat Rekonpensi atau ( Turut Tergugat VI Konpensi) .

Alasan yang dijadikanpertimbangan dapat berupa pasalpasal tertentu peraturan perundangundangan, hukum kebiasaan, yurisprudensi atau doktrin hukum / pendapat paraahli.Bahwa oleh karena Judex facti tingkat pertama pengadilan NegeriSidenreng Rappang menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapatditerima, dengan pertimbangan sebagimana diuraikan dalam putusan MajelisHakim pertama perkara a quo akan tetapi dalam pertimbangn tersebutPembanding menilai Majelis Hakim pertama membuat pertimbangan hanyaberdasarkan

perkara aquo terdakwamelalui Penasihat hukumnya tidak mengajukan keberatan, sedangkan mengenaiuraian dalam dakwaan sehingga terjadi perbedaan denngan keterangan saksi AgungBinawan Dan Saksi Muhson mengenai cerita harta warisan apakah harta warisantersebut dari Jenderal Suharto atau Jenderal Sutomo tidaklah menjadi persolankarena yang menjadi pokok persoalan adalah perkataan bohong tentang adanyacerita harta warisan yang berada dilampung yang sebagian akan diberikan padasaksi Agung Binawan berdasarkan pertimbangn

TERGUGAT dalam REKONPENSIharus dipertanggungjawabkan oleh KAWA ABIDIN ataupun ahli warisnyadihadapan hukum ;e Bahwa TERBANDING DAHULU PENGGUGAT dalamKONPENSI/TERGUGAT dalam REKONPENSI yang tidak menarik pihak yangmenguasai objek perkara jelas merugikan pihak yang menguasai objekperkara karna tidak dapat membela hakhak nya dipersidangan sehinggapertimbngan Judex Factie yang menyatakan bahwa tidak ditariknya pihakketiga yang menguasai objek perkara tidak menjadikan gugatan Penggugatkurang lengkap adalah pertimbangn

Tergugatadalah orangorang yang beragama Islam, maka dalam hal ini Penggugat danTergugat tunduk pada ketentuan Kompilasi Hukum Islam;Menimbang bahwa berdasarkan pasal 97 Kompilasi Hukum Islamdisebutkan bahwa Janda atau Duda cerai hidup masingmasing berhak seperduadari harta bersama sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan,sedangkan dari buktibukti yang diajukan kedua belah pihak, tidak ada bukti yangmenunjukkan bahwa Penggugat dan Tergugat melakukan perjanjian perkawinan,maka berdasarkan pertimbangn

kesanggupan Tergugatdalam Rekonpensi dan tuntutan penggugat dalam rekonpensitersebut kami yakin dan percaya bahwa Majelis Hakim PengadilanAgama Lubuk Pakam yang sedang memeriksa dan mengadiliperkara ini dapat memberikan Keputusan Hukum yang seadiladilnyaMenimbang, bahwa tentang jalannya pemeriksaan lebih jauhdipersidangan selengkapnya telah dicatat dalam Berita Acara Persidangan,sehingga untuk mempersingkat uraian putusan ini cukuplah kiranya denganmenunjuk kepada Berita Acara Persidangan tersebut ;PERTIMBANGN

umum, unsur mana telahdipertimbangkan oleh majelis hakim sebagaimana tersebut di atas, makakarena pertimbangan majelis hakim yang pada pokoknya memilikikesimpulan yang berbeda dengan nota pembelaan tersebut, maka notapembelaan tim penasehat hukum terdakwa maupun nota pembelaanterdakwa harus ditolak.Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan dipersidangan, majelishakim tidak menemukan adanya alasanalasan yang dapat menghilangkansifat melawan hukum dari perbuatan terdakwa.Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangn

kemampuandan kepatutan Tergugat;Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan, Tergugat bekerjasebagai Kontraktor dan mempunyai usaha toko bahan bangunan, maka MajelisHakim berpendapat Tergugat mampu untuk membayar nafkah madhiyah (nafkahterhutang) kepada Penggugat, maka majelis menetapkan nafkah madhiyahTergugat kepada Penggugat selama 44 bulan (mulai bulan April 2016 sampaidengan bulan November 2019) sebesar Rp.200.000.000, (dua ratus juta rupiah);Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan pertimbangn

/ HUSIN ;e Sebelah Timur : berbatasan dengan Tanah HUSIN ;e Sebelah Selatan : berbatasan dengan Tanah JALID / JAKARIA /HUSIN ;e Sebelah Barat : berbatasan dengan Tanah JALID / JAKARIA ;Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi SAMSU dan setelah MajelisHakim melakukan Pemeriksaan Setempat ditemukan bahwa diatas lahan yang menjadisengketa pada perkara ini terdapat atau telah ditanami pohon karet diantara pohonpohonkelapa sawit yang ditanam oleh Penggugat, oleh karena berdasarkan pertimbangan pertimbangn

Jumriah, P 4 s/d P 53 berupa 48 AkteJual Beli meskipun foto copy tetapi adalah bukti yang sama dibuktikan olehTermohon Kasasi II dengan bukti T4 s/d T54 berupa 48 Akte Jual Beli tanah yangsama ditambah 3 Akte Jual Beli dan telah disesuaikan aslinya sehingga mempunyainilai pembuktian sempurna.Oleh karena itu pertimbangan Putusan Pengadilan Tinggi Banten telah salah ataukeliru karena mengambil alih pertimbangn Putusan Pengadilan Negeri a quoalinea ke3 halaman 112 yang menyatakan:71Menimbang, bahwa

karenamengambil alih pertimbangan Putusan Pengadilan Negeri a quo alinea ke4 halaman112 yang menyatakan:Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan surat bukti tentang akte jual belidan warkah, yakni surat bukti P3 sampai dengan surat bukti PS2 masing masingtidak dapat disesuaikan dengan aslinya, namun hanyalah foto copy dari foto copysehingga secara formil tidak memiliki kekuatan sebagai alat bukti.Demikian pula pertimbangan Putusan Pengadilan Tinggi Banten telah salah ataukeliru karena mengambil alih pertimbangn

No.2377 K/PDT/2012198Banten hanya mengambil alih pertimbangn Putusan Pengadilan Negeri Tangerangsehingga mohon agar Mahkamah Agung sebagai peradilan Judex Juris membatalkanputusan Judex Facti dan mengadilan sendiri dengan menyatakan mengabulkangugatan Penggugat seluruhnya.8 Bahwa berdasarkan dalil Pemohon Kasasi diatas maka terbukti jual beli tersebuttidak memenuhi syarat sahnya perjanjian karena Pemohon Kasasi memberikanpersetujuan secara tidak bebas dengan menanda tangani 51 Akte Jual Belimengandung

sebelum perkara mempunyai kekuatan hukum tetap meskipun ada upaya hukumbanding maupun kasasi, bahwa tindakan provisi merupakan tindakan mendesak yang tidakberkaitan dengan gugatan pokok ; Menimbang, bahwa setelah mencermati gugatan Penggug sebagaimana terurai di atas,Majelis berpendapat bahwa permohonan dalam tuntutan provisi Penggugat sudah menyangkutmateri pokok perkara yang memerlukan pembuktian lebih lanjut, karenanya akandipertimbangkan bersamasama pokok perkara ; Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangn

SertifikatHak Milik Nomor 3296 tertanggal 29 September 1997 Bukti T4 atas namaDrs.Sutopo Syahudin harus dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat,sedangkan Bukti T8 Tentang Surat Pernyataan Ahli Waris dari R.A Nadjamuddinbin Pangeran Penghulu Mustopa dan Bukti T10 Tentang Keterangan Waris dariR.A Nadjamuddin bin Pangeran Penghulu Mustopa menurut Pengadilan justrusemakin memperkuat pembuktian dalil Pelawan tentang sejarah tanah yang menjadiobjek sengketa.Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangn

., 1986) halaman6780, bahwa dalam pertimbangn hukumnya menyebutkan bahwaTerdakwa dan Terdakwa II dengan menyalahgunakan kesempatan,karena kedudukannya masingmasing sebagai Direktur CV. danpelaksana dari CV, telah dinyatakan terbukti melakukan tindak pidanakorupsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf bUndangUndang Nomor 3 Tahun 1971;Oleh karena itu kami berpendapat bahwa Terdakwa BambangHermanto Djafar adalah orang yang memiliki kewenangan,kesempatan atau sarana yang menjadikannya bertanggungjawab

Sehingga dengan mengingatwakiu dan pertimbangn bahwa perubahan DPT tidak merubah substansikarena hanya menyempurnakan DPT yang telah ada sebelumnya makapengumumaan menjadi tidak perlu;6.

Zainuddin binSabang dan tidak mau membagi ke ahli waris langsung dari Sabang binDehang.Menimbang, bahwa dalil para Penggugat mengenai tahun kematian H.Zainuddin bin Sabang, telah dipertimbangkan pada saat mempertimbangkanposita poin ke tiga jadi tidak perlu dipertimbangkan lagi di pertimbangn ini.Menimbang, bahwa selain mengenai tahun kematian H.