Ditemukan 1518 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : sirilus sintus sakeus saulus sialis siktus sikrus siklum sikus silus
Pengadilan PN JAKARTA PUSAT Pidana Khusus Korupsi
Register : 20-10-2015 — Putus : 10-03-2016 — Upload : 09-08-2016
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 137/PID.SUS/TPK/2015/PN.JKT.PST
Tanggal 10 Maret 2016 — Pidana Korupsi - ALEX USMAN
143 — 63
  • Biaya impor 168 jutaHarga biaya per unit berapa, total biaya sampai barang itu tiba di Indonesiasampai custom segala macam adalah 2 Milyar;Kalau biaya tidak langsung, biaya operasional, instalasi, alokasi, purna jualdan segala macem total secara spesifikasi siklus 1,3 Miliar di luar yang 2Miliar tadi, total 3,3 Miliar total harga pokok penjualan per unit;1 biaya langsung atas barang, batre 753.000.000.
Pengadilan PN MAKASSAR Pidana Khusus
Register : 18-08-2022 — Putus : 10-01-2023 — Upload : 12-01-2023
Putusan PN MAKASSAR Nomor 68/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mks
Tanggal 10 Januari 2023 — Penuntut Umum:
ADNAN HAMZAH, SH.,MH.
Terdakwa:
ALAMSYAH, S.Sos,M.AP.
100 — 12
  • Alokasi Khusus (DAK) Tahun Anggaran 2016 yang telah dilegalisir;
87. 1 (satu) rangkap fotocopy Data Dasar DAK Bidang Kesehatan TA. 2016 Subbidang Pelayanan Kesehatan Rujukan RSKD Ibu dan Anak Siti Fatimah Provinsi Sulawesi Selatan yang telah dilegalisir;
88. 1 (satu) rangkap fotocopy Surat Perintah Tugas dan Daftar Hadir Peserta Pertemuan Sosialisasi Juknis dan Penyusunan RKA DAK Bidang Kesehatan Ta. 2016 yang telah dilegalisir;
89. 1 (satu) rangkap fotocopy Siklus
Pengadilan PN MAKASSAR Pidana Khusus Korupsi
Register : 18-08-2022 — Putus : 10-01-2023 — Upload : 12-01-2023
Putusan PN MAKASSAR Nomor 69/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mks
Tanggal 10 Januari 2023 — Penuntut Umum:
ADNAN HAMZAH, SH.,MH.
Terdakwa:
MARDIN, SH.
102 — 54
  • Alokasi Khusus (DAK) Tahun Anggaran 2016 yang telah dilegalisir;
87. 1 (satu) rangkap fotocopy Data Dasar DAK Bidang Kesehatan TA. 2016 Subbidang Pelayanan Kesehatan Rujukan RSKD Ibu dan Anak Siti Fatimah Provinsi Sulawesi Selatan yang telah dilegalisir;
88. 1 (satu) rangkap fotocopy Surat Perintah Tugas dan Daftar Hadir Peserta Pertemuan Sosialisasi Juknis dan Penyusunan RKA DAK Bidang Kesehatan Ta. 2016 yang telah dilegalisir;
89. 1 (satu) rangkap fotocopy Siklus
Pengadilan PN JAKARTA PUSAT Pidana Khusus Korupsi
Register : 11-02-2014 — Putus : 07-07-2014 — Upload : 23-09-2014
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 12/Pid.SUS/TPK/2014/PN.Jkt.Pst
Tanggal 7 Juli 2014 — Pidana Korupsi - Ir. YOHANES MARYADI PADYAATMAJA, MM
103 — 32
  • Setelah tersalur dilakukanb pengawasan dan monitoring.e Bahwa satu formulir permohonan sertifikasi hanya berlakuuntuk satu unit sertifikasii BPSB hanya memprosespermohonan yang masuk yang telah dilampiri label benihsumber yang akan ditanami dan sketsa peta lapangansehingga verifikasi tidak dapat dilakukan berulangkali dalamobjek lahan yang sama kecuali dilokasi tersebut telahmelewati siklus tanam dan telah memasuki musim tanamberikutnya ;38.
Pengadilan PN JAKARTA PUSAT Pidana Khusus
Register : 08-04-2021 — Putus : 15-07-2021 — Upload : 20-08-2021
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 26/Pid.Sus-TPK/2021/PN Jkt.Pst
Tanggal 15 Juli 2021 — Penuntut Umum:
ZAINAL ABIDIN
Terdakwa:
Edhy Prabowo
2537 — 2273
  • UntukHalaman 274 dari 1253 Putusan Nomor 26/Pid.SusTPK/2021/PN Jkt PstWPP yang termasuk merah perlu didorong untuk dilakukan restocking danrehabilitasi.Bahwa yang berwenang mengeluarkan besaran kuota menurut Permen 12tahun 2020, kewenganan berada di Dirjen Perikanan Tangkap KementerianKelautan dan Perikanan.Bahwa untuk dapat dilakukannya ekspor lobster membutuhkan waktu satusamapai dengan dua tahun, hal ini apabila didasarkan kepada siklus daribenih lobster yang sangat kecil sampai dengan ukuran
Pengadilan PN MAKASSAR Pidana Khusus
Register : 18-08-2022 — Putus : 10-01-2023 — Upload : 12-01-2023
Putusan PN MAKASSAR Nomor 73/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mks
Tanggal 10 Januari 2023 — Penuntut Umum:
ADNAN HAMZAH, SH.,MH.
Terdakwa:
RAHMAT RAMADHANA.
140 — 44

  • 1 (satu) rangkap fotocopy Siklus Pengalokasian DAK Bidang Kesehatan TA. 2016 yang telah dilegalisir;

    90.

    1 (satu) rangkap Surat Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Selatan Nomor: 05295 / SET-2 / VII / 2015 tanggal 9 Juli 2015 perihal Usulan DAK Provinsi Sulawesi Selatan Bidang Kesehatan TA. 2016;

    91.

Pengadilan PN MAKASSAR Pidana Khusus
Register : 18-08-2022 — Putus : 10-01-2023 — Upload : 12-01-2023
Putusan PN MAKASSAR Nomor 72/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mks
Tanggal 10 Januari 2023 — Penuntut Umum:
ADNAN HAMZAH, SH.,MH.
Terdakwa:
HELMI RAHMADI, ST.
92 — 20

  • 1 (satu) rangkap fotocopy Siklus Pengalokasian DAK Bidang Kesehatan TA. 2016 yang telah dilegalisir;

    90.

    1 (satu) rangkap Surat Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Selatan Nomor: 05295 / SET-2 / VII / 2015 tanggal 9 Juli 2015 perihal Usulan DAK Provinsi Sulawesi Selatan Bidang Kesehatan TA. 2016;

    91.

Pengadilan PT SURABAYA Pidana Khusus
Register : 12-07-2022 — Putus : 01-08-2022 — Upload : 01-08-2022
Putusan PT SURABAYA Nomor 41/PID.SUS-TPK/2022/PT SBY
Tanggal 1 Agustus 2022 — Pembanding/Terbanding/Terdakwa : SURYANTO Diwakili Oleh : Heykal anwar Putra, SH
Terbanding/Pembanding/Penuntut Umum : NUR RACHMANSYAH, S.H.,M.H.
198 — 69
  • PAKUWON DARMA;
  • 1 (satu) bendel fotocopi legalisir Berita Acara Penyerahan Unit Apartemen Waterplace Residence Pakuwon Indah Surabaya;
  • 1 (satu) bundel fotocopy legalisir pembukaan rekening tabungan siklus prioritas beserta 1 (satu) bundel fotocopy legalisir rekening koran tabungan atas nama sdr. IMANSYAH SOFYAN HADI dengan no rekening : 0603737377;
  • 1 ( satu) bundel fotocopy legalisir pembukaan rekening tabungan simpeda atas nama sdr.
Pengadilan PN PEKANBARU Pidana Khusus Korupsi
Register : 24-10-2013 — Putus : 12-03-2014 — Upload : 08-01-2016
Putusan PN PEKANBARU Nomor 50/Pid.Sus/Tipikor/2013/PN.PBR
Tanggal 12 Maret 2014 — HM. RUSLI ZAINAL
568 — 215
  • Ada yang namanyasiklus, siklus itu setahun dua kali, siklus itulah maka ada APBNtambahan ada APBN murni.
Pengadilan PN JAKARTA PUSAT Pidana Khusus Korupsi
Register : 03-03-2011 — Putus : 15-08-2011 — Upload : 28-07-2016
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 7/PID.B/TPK/2011/PN.JKT.PST
Tanggal 15 Agustus 2011 — Pidana Korupsi - H. SYAMSUL ARIFIN, SE
221 — 77
  • transfer yang langsung menyebutkan nama terdakwa dan anakanakterdakwa ada sekitar Rp. 600.000.000, (enam ratus juta rupiah) lebih;Bahwa dari data penyidik, ahli memperoleh informasi ada pengembalian uangdari terdakwa sebesar Rp. 68.802.312.923, (enam puluh delapan milyardelapan ratus dua juta tiga ratus dua belas ribu sembilan ratus dua puluh tigarupiah) namun tidak ahli hitung sebagai pengurang kerugian keuangan negaradengan pertimbangan per tahun anggaran di Kabupaten Langkat adapenyimpangan (satu siklus
    anggaran adalah Januari s/d Desember) sedangkanpengembalian uang oleh terdakwa dilakukan di luar satu siklus anggaranpadahal apabila ada pengembalian maka seharusnya ada jurnal koreksi danlainlain;Bahwa ahli mencantumkan secara tegas mengenai pengembalian uang dariterdakwa dalam laporan penghitungan kerugian keuangan negara sebagaifairness informasi yang harus ahli sampaikan dan hal tersebut bukan merupakanranah penghitungan ahli;Bahwa ketika ahli melakukan pengecekan buku agenda milik Buyung Ritongadengan
Pengadilan PN SURABAYA Pidana Khusus
Register : 25-01-2022 — Putus : 09-06-2022 — Upload : 09-06-2022
Putusan PN SURABAYA Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2022/PN Sby
Tanggal 9 Juni 2022 — Penuntut Umum:
NUR RACHMANSYAH, S.H.,M.H.
Terdakwa:
SURYANTO
169 — 69
  • 1 (satu) bundel fotocopy legalisir pembukaan rekening tabungan siklus prioritas beserta 1 (satu) bundel fotocopy legalisir rekening koran tabungan atas nama sdr. IMANSYAH SOFYAN HADI dengan no rekening : 0603737377
  • 1 ( satu) bundel fotocopy legalisir pembukaan rekening tabungan simpeda atas nama sdr.
Pengadilan PN JAKARTA PUSAT Pidana Khusus Korupsi
Register : 12-08-2016 — Putus : 29-12-2016 — Upload : 23-11-2018
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 66/Pid.Sus-TPK/2016/PN Pn.Jkt.Pst
Tanggal 29 Desember 2016 — MOHAMAD SANUSI
802 — 2399
  • raperda pasal 3 ayat (7) pengukuran aktual luas pulau danlebar tanah dilakukan paling lambat 3 bulan terhitung sejak pulaureklakmasi selesai terbangun, namun anggota balegda ingin tetapmenjadikan bunyi pasal tersebut menjadi : pengukuran aktual luaspulau dan lebar tanah dilakukan paling cepat 6 bulan terhitung sejakpulau reklamasi selesai terbangun dengan mengacu kepada koordinathasil reklamasi sebagai batas pemanfaatan lahan reklamasi yangdirancang dengan kondisi muka air laut tertinggi dengan siklus
Pengadilan PN JAKARTA PUSAT Pidana Khusus
Register : 06-03-2019 — Putus : 26-07-2019 — Upload : 23-09-2019
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2019/PN Jkt.Pst
Tanggal 26 Juli 2019 — Penuntut Umum:
Putra Iskandar
Terdakwa:
Budi Rachmat Kuriawan
252 — 88
  • Jkt.Pstmasing kampus sesuai dokumen perencanaan ada alokasi sesuaipenetapan Sumbar, Riau, Sulawesi Utara dan Sulawesi Selatan;Bahwa di BAP nomor 8, perbedaan pagu definitif dan pagu indikatifadalah siklus perencanaan, diawal tahun berdasarkan pagu indikatif,kementerian/lembaga menyusun rencana kerja (RKP) setelah rencanakerja di tetapbkan, pemerintah menetapkan pagu sementara kemudiankementerian/iembaga menyiapkan RKAKL, setelah pembahasandengan dewan dan ditetapkan dengan undangundang APBN, pagudefinitif
Pengadilan PN JAKARTA PUSAT Pidana Khusus
Register : 08-04-2021 — Putus : 15-07-2021 — Upload : 20-08-2021
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 28/Pid.Sus-TPK/2021/PN Jkt.Pst
Tanggal 15 Juli 2021 — Penuntut Umum:
ZAINAL ABIDIN
Terdakwa:
1.Amiril Mukminin
2.Siswadhi Pranoto
3.Ainul Faqih
1033 — 239
  • UntukWPP yang termasuk merah perlu didorong untuk dilakukan restocking danrehabilitasi.Halaman 283 dari 1262 Putusan Nomor 28/Pid.SusTPK/2021/PN Jkt PstBahwa yang berwenang mengeluarkan besaran kuota menurut Permen 12tahun 2020, kewenganan berada di Dirjen Perikanan Tangkap KementerianKelautan dan Perikanan.Bahwa untuk dapat dilakukannya ekspor lobster membutuhkan waktu satusamapai dengan dua tahun, hal ini apabila didasarkan kepada siklus daribenih lobster yang sangat kecil sampai dengan ukuran
Pengadilan PN AMBON Pidana Khusus Korupsi
Register : 18-08-2015 — Putus : 23-06-2016 — Upload : 27-02-2017
Putusan PN AMBON Nomor 31 / Pid. Sus / TPK / 2015 / PN – Amb
Tanggal 23 Juni 2016 — Dra. Hj. Maimunah Kabalmay
79 — 38
  • Olehkarena itu sudah dialinkan dan akan diimplementasikan, jika tidak, makaDiskresitidak tuntas, demikian.Terkait DPA SKPD yang menjadi tanggungjawab Sekda, jika itu adalahimplementasi terhadap Diskresi dan tuntas dilaksanakan oleh PA, Bendaharadan BUD yang merupakan sebuah siklus yang berkaitan dalam proses jelaspertanggungjawabannya, demikian.Terkait tugas Bendahara, maka tugas dan kewenangan Bendahara itu jelas,misalnya bendahara mengeluarkan kwitansi atau daftar bayar dan tidaksampai pada orang