ADANYA UNSUR DWALING DALAM PEMBUATAN AKTA No. 2 TENTANGPERJANJIAN KREDIT, AKTANo. 3 TENTANG PENGAKUAN HUTANG DANSURAT PERNYATAAN YANG SEBENARNYA.33.Bahwa suatu perjanjian/ kontrak merupakan suatu perikatan yangdidalamnya harus lah mengandung adanya asasasas kebebasanberkontrak.

Sekalipun demikian, prinsip konsesualisme telah terbatasidengan adanya syaratsyarat subjektif dan objektif demi sahnya suatuperjanjian/kontrak ;34.Bahwa adapaun unsure terpenuhi syarat objektif ialah adanya suatubatasan bahwa kontrak atau perjanjian tidak boleh mengandung suatukesesatan/ dwaling. Unsur Dwaling sendiri ialah salah satunya diantarapara pihak memiliki persepsi atau menempatkan kedudukannya yang salahterhadap objek atau subjek yang terdapat dalam perjanjian.

Bahwa lebih lanjut, Dwaling dalam Surat Jawaban ini terletak pada adanyasuatu kekeliruan atau perbedaan dari fakta yang sebenarnya tentang pihakpihak yang membuatnya, dalam hal ini Akta No. 2, Akta No. 3 dan Surat22Pernyataan Yang Sebenarnya sehingga membuat kaburnya seluruhperobuatan hukum yang ada Dus, Gugatan a quo yang diajukan ;Berdasarkan halhal tersebut di atas, maka dengan ini TERGUGAT memohonkepada Majelis Hakim yang terhormat yang mengadili perkara a quo agarberkenan memberikan putusan

posita poin 10 s/d 12 penggugatmenguraikan tentang peristiwa hukum = atas pengalihan objeksengketa yang dilakukan Paulus Demon Larantukan' secaramelawan hukum sedangkan pada bagian lain yaitu posita angka 13dan 17, penggugat menguraikan tentang adanya peristiwa jual bellitanah sengketa antara Siprianus Markus Suban Larantukan selakupenjual dengan tergugat Agusti Bin Murad selaku pembeli yangoleh penggugat peristiwa jual beli tersebut sebagai bentukpenipuan ( bedrog ) dan kekilafan, kesalahan ( dwaling

gugatan a quo posita poin 10 s/d 12 penggugat menguraikan tentang peristiwa hukum = atas pengalihan objeksengketa yang dilakukan Paulus Demon Larantukan' secaramelawan hukum sedangkan pada bagian lain yaitu posita angka 13dan 17 penggugat menguraikan tentang peristiwa jual beli tanahsengketa antara Siprianus Markus Suban Larantukan selaku penjualdengan tergugat Agusti Bin Murad selaku pembeli yang olehpenggugat peristiwa jual beli tersebut sebagai bentuk penipuan (bedrog ) dan kekilafan, kesalahan ( dwaling

Turut Tergugat Il dengan tegas menolak dalil gugatan Para Penggugatyang menyatakan bahwa penerbitan Akta Pembagian Harta WarisanNomor: 12/PPAT/KEC.LTK/VII/1990, tanggal 11 Agustus 1990mengandung unsur bedrog dan dwaling sehingga harus dinyatakanbatal demi hukum dan tidak mempunyai kekuatan hukum, karenapenerbitan Akta Pembagian Harta Warisan Nomor:12/PPAT/KEC.LTK/VII/1990, tanggal 11 Agustus 1990 telah dibuatberdasarkan permohonan yang diajukan oleh pemohon yang tidak lainadalah anak dari Paulus

Bahwa terhadap dalil gugatan Para Penggugat yang menyatakan bahwaproses jual beli obyek sengketa antara Siprianus Markus SubanLarantukan dengan Tergugat berdasarkan Akta Jual Beli Nomor:17/PPATS/KEC.LRTK/X/1990 yang dibuat dihadapan Turut Tergugat IImengandung unsur bedrog dan dwaling........ dst, dengan demikian jualbeli tersebut harus dinyatakan batal demi hukum dan tidak mempunyaikekuatan hukum.Bahwa Tugas pokok PPAT sesuai ketentuan Peraturan Perundangundangan adalah melaksanakan sebagian kegiatan

posita poin10 s/d 12, Penggugat menguraikantentang peristiwa hukum atas pengalihan objek sengketa yangdilakukan oleh Paulus Demon Larantukan secara melawan hukum,sedangkan pada bagian lain yaitu posita angka 13 dan 17, Penggugatmenguraikan tentang adanya peristiwa jualbeli tanah sengketa antaraSiprianus Markus Suban Larantukan selaku penjual dengan Tergugat Agusti Bin Murad selaku pembeli yang oleh Penggugat peristiwa jualbeli tersebut sebagai bentuk penipuan (bedrog) dan kekhilafan,kesalahan (dwaling

Kesalahan Fakta (Feitelijle Dwaling)1. Karena Mahkamah Agung Republik Indonesia pada tingkat kasasi telahmemberikan penilaian yang salah terhadap PPJB (Perjanjian PerikatanHal. 23 dari 27 hal Put.

Nomor 937K/Pdt.Sus/2010 tanggal 30 Mei 2010;Dengan demikian dalil angka 1 dan 2 sebagaimana terurai diatas adalahsuatu kesalahan fakta (feitelijle dwaling) dari Putusan Makamah AgungReg. Nomor 937 K/Pdt.Sus/2010 tanggal 30 Mei 2010 yang mohon untukbisa ditinjau kembaili.Kekhilafan HakimSedang Putusan yang saling bertentangan sebagaimana bunyi petitum 3dan 5 Putusan Makamah Agung Republik Indonesia Reg.

Oleh karena itu tidak ada kewajiban bagiPemohon Peninjauan Kembali untuk mengembalikan uang muka tersebut,dan bukan lagi menjadi ur'usan Mahkamah Agung, karena telah dibatalkan;Selanjutnya Pemohon Peninjauan Kembali (PK) mohon agar MahkamahAgung berkenan meninjau kembali atas putusan Mahkamah Agung NomorReg Nomor 937 K/Pdt.Sus/2010 tanggal 30 Mei 2013 yang telahberkekuatan hukum/tetap untuk ditinjau kembali karena adanya putusanberdasar feitelijke dwaling yang berkaitan memberi putusan yang salingbertentangan

Nomor 319 PK/Pdt/2018tidak bersifat menentukan dalam perkara a quo;Bahwa peralihnan hak atas objek sengketa dihadapan PPAT yangkemudian dibalik nama dari pemilik semula Baris Napitupulu menjadiSertifikat Hak Milik Nomor 154 atas nama TonnyNapitupulu/Tergugat/Termohon Peninjauan Kembali adalah sah tanpaadanya dwang, dwaling, bedrog;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, makapermohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon PeninjauanKembali KHATIJAH NAPITUPULU tersebut harus ditolak

Suatu sebab yang halal.Menimbang, bahwa pengertian sepakat adalah apabila para pihak telahsamasama bersepakat untuk membuat suatu perjanjian tanoa adanya Paksaandari orang lain (Dwang) atau bukan karena ada Kekhilafan (Dwaling) atauPenipuan (Bedrog) ;Menimbang, bahwa pengertian kecakapan adalah kedua belah pihakharus cakap menurut hukum harus bertindak sendiri, bukan orangorang yangdikatagorikan tidak cakap yaitu: orang dibawah umur, orang dibawah pengawasan,dan orang perempuan yang telah kawin (

yang halal sehingga dengandemikian bukti T12 tersebut sah menurut hukum sehingga dapat dijadikansebagai bukti di dalam perkara ini;Menimbang, bahwa bukti T11 berupa Foto Kopi Surat Pernyataan tanggal8 Oktober 2015 dari Widya Krulinasari untuk melunasi kewajibannya sebesar Rp.43.750.000, yang akan dilunasi pada Tanggal 30 Oktober 2015, bukti manamenurut Hakim walaupun pernyataan sepihak akan tetapi pernyataan mana dibuattanpa adanya Paksaan dari orang lain (Dwang) atau bukan karena ada Kekhilafan(Dwaling

Pada umumnyabahwa kesepakatan kehendak itu ada Jjika tidak terjadinya karena salahHalaman 10 dari 20 Putusan Nomor 116/PDT/2019/PT YYKsatu. unsur yaitu. paksaan (dwang), penipuan (bedrog), kekhilafan(dwaling);Dalam Pasal 1321 KUHPerdata menyatakan bahwa Kata sepakat tidaksah apabila diberikan karena kekhilafan, atau diperoleh dengan paksaanatau penipuan;8. Bahwa.terhadap Posita No. 11 Tergugat menolak dengan tegaskarena hal tersebut tidak benar;9.

Pada umumnya bahwa kesepakatankehendak itu ada jika tidak terjadinya karena salah satu unsur yaitupaksaan (dwang), penipuan (bedrog), kekhilafan (dwaling);Dalam Pasal 1321 KUHPerdata menyatakan bahwa Kata sepakat tidaksah apabila diberikan karena kekhilafan, atau diperoleh dengan paksaanatau penipuan;6.

Namun justru sebaliknya, Surat Keputusan Pembebasantersebut mengalami kekurangan yuridis, dalam hal ini salah kira (dwaling).Juga, kedua Surat Keputusan Pembebasan, baik Nomor 125 dan 242,bentuk dan prosedur tidak sesuai dengan peraturan yang menjadi dasarkeputusan Tata Usaha Negara. Serta, Isi dan tujuan kedua Surat KeputusanPembebasan, baik Nomor 125 dan 242, tidak sesuai dengan isi dan tujuanyang ditentukan oleh peraturan dasarnya.

2017Artinya sudah definitif, tidak lagi memerlukan persetujuan atasandan karenanya dapat menimbulkan akibat hukum;Hal ini berarti ada syarat materiil dalam suatu keputusan, yaitu:1) Pejabat pembuat Tata Usaha Negara yang membuat penetapan ituharuslah mendapat wewenang dari UndangUndang yang berlaku, baiksecara atribusi, delegasi, maupun mandat;2) Pembentukan kehendak dari alat negara yang mengeluarkanKeputusan Tata Usaha Negara tidak mengalami kekurangan yuridis,artinya tidak mengalami salah kira (dwaling

Namun, kedua SuratKeputusan Pembebasan, baik Nomor 125 dan 242, mengalami kekuranganyuridis, dalam hal ini salah kira (dwaling). Juga, kedua Surat KeputusanPembebasan, baik Nomor 125 dan 242, bentuk dan prosedur tidak sesuaidengan peraturan yang menjadi dasar keputusan Tata Usaha Negara.Serta, Isi dan tujuan kedua Surat Keputusan Pembebasan, baik Nomor 125dan 242, tidak sesuai dengan isi dan tujuan yang ditentukan oleh peraturandasarnya.Halaman 23 dari 38 halaman.

Selainitu suatu Keputusan Tata Usaha Negara tidak boleh mengalami kekuranganyuridis (salah kira/dwaling), bentuk dan prosedurnya harus sesuai denganperaturan yang menjadi dasar Keputusan Tata Usaha Negara, serta isi dantujuan harus sesuai dengan isi dan tujuan yang ditentukan oleh peraturandasarnya.

Putusan tingkat pertama dan tingkat banding mengandungkekhilafan atau kekeliruan yang nyata karena memuat kesesatanfakta (feitelijike dwaling) dan kesesatan hukum (dwaling omtrenthet recht).Putusan tingkat pertama dan tingkat banding juga mengandungkekhilafan atau kekeliruan yang nyata karena :o Putusan majelis hakim tidak sesuai dengan fakta dankenyataan materiil yang terjadi.o Majelis hakim telah melakukan kesalahan dalam menilaihasil pembuktian.o Terdakwa tidak memenuhi unsurunsur dari pasal yangdidakwakan

Putusan tingkat pertama dan tingkat banding mengandung kekhilafanatau kekeliruan yang nyata karena memuat kesesatan fakta (feitelijkedwaling) dan kesesatan hukum (dwaling omtrent het recht).Putusan tingkat pertama dan tingkat banding juga mengandungkekhilafan atau kekeliruan yang nyata karena : Putusan majelis hakim tidak sesuai dengan fakta dan kenyataanmateriil yang terjadi. Majelis hakim telah melakukan kesalahan dalam menilai hasilpembuktian.Hal. 32 dari 78 hal. Put.

. 110 PK/Pid.Sus/2016 Terdakwa tidak memenuhi unsurunsur dari pasal yangdidakwakan oleh penuntut umum.Dengan demikian, Putusan Judex Juris (putusan kasasi a quo) punmengandung kekhilafan atau kekeliruan yang nyata karena telahmengukuhkan kekhilafan atau kekeliruan yang nyata pada PutusanJudex Facti (tingkat pertama dan tingkat banding).Pertimbangan putusan yang dijatunkan Pengadilan (tingkat pertama)"mengandung saling pertentangan" atau "kontradiktif', sehingga memuatkesesatan fakta (feiteliike dwaling

Terdakwa tidak memenuhi unsurunsur dari pasal yangdidakwakan oleh penuntut umum.PUTUSAN tingkat pertama (yang dikuatkan oleh Putusan tingkatbanding) juga mengandung kekhilafan atau kekeliruan yang nyata,yaitu memuat kesesatan fakta (feitelijke dwaling) dan kesesatanhukum dwaling omtrent het recht), yang tergambar dengan adanyabegitu banyak pertentangan (kontradiksi), yaitu :Hal. 44 dari 78 hal. Put. No. 110 PK/Pid.Sus/2016.

Putusan tingkat pertama dan tingkat banding mengandung kekhilafanatau kekeliruan yang nyata karena memuat kesesatan fakta (feitelijkedwaling) dan kesesatan hukum (dwaling omtrent het recht).Putusan tingkat pertama dan tingkat banding juga mengandungkekhilafan atau kekeliruan yang nyata karena : Putusan majelis hakim tidak sesuai dengan fakta dan kenyataanmateriil yang terjadi. Majelis hakim telah melakukan kesalahan dalam menilai hasilpembuktian.

Abimanyu) sebagai pembeli;Dan demikian pula di dalam Tentang Pertimbangan Hukumnya PutusanPengadilan Tinggi Jawa Timur, Nomor 104/PDT/2012/PT.SBY, tanggal 30April 2012, halaman: 12 baris terakhir tmpai dengan halaman: 13 baris ke 4yang menyebutkan:Menimbang, bahwa dari alatalat bukti yang diajukan para pihak, tidakditemukan adanya unsure dwang, dwaling ataupun bedrog dalam jual belitanah sebagaimana dalam surat bukti P4 atau P2 dan tidak ternyata pulabertentangan dengan azaz kepatutan, ketelitian

hal ini adalah Putusan PengadilanTinggi Jawa Timur, Nomor 104/PDT/2012/PT.SBY, tanggal 30 April2012 adalah salah menerapkan atau melanggar hukum yang berlaku;Bahwa hal ini Nampak jelas dan tegas di dalam Tentang PertimbanganHukumnya Putusan Pengadilan Tinggi Jawa Timur, Nomor 104/PDT/ 2012/PT.SBY, tanggal 30 April 2012, halaman 12 baris terakhir sampai denganhalaman 13 baris ke 4 yang menyebutkan: Menimbang, bahwa dari alatalatbukti yang diajukan para pihak, tidak ditemukan adanya unsure dwang,dwaling

(Halaman 12 alinea 3);Menimbang, bahwa dari alatalat bukti yang diajukan para pihak,tidak ditemukan adanya unsure Qwang, dwaling ataupun bedrog dalamjual beli tanah sebagaimana dalam surat bukti P4 atau P2 dan tidakternyata pula bertentangan dengan azaz kepatutan, ketelitian dan kehatihatian dalam jual beli tanah antara PelawanPembanding denganTerlawan XlTerbanding.

Tidak merupakan sebab yang dilarang;Bahwa syarat pertama dan kedua pada Pasal 1820 KUHPerdata adalahmerupakan syarat subjektif karena menyangkut subjek yang mengadakanperjanjian, sedangkan syarat ketiga dan keempat adalah merupakansyarat objektif;Bahwa berdasarkan Pasal 1821 KUHPerdata diatur suatu perjanjian dapatdibatalkan bila sepakat (syarat pertama tentang syarat sahnya perjanjiandalam Pasal 1320 KUHPerdata) yang diberikan karena dwaling (kekhilafan),dwang (paksaan), ataupun bedrog (penipuan

tentang adanya perbuatan penyalahgunaankeadaan yang dilakukan oleh Tergugat;Bahwa perbuatan penyalahgunaan keadaan atau misbruk vanomstandigheden atau di dalam Bahasa Inggris disebut juga undueinfluence tidaklah diatur di dalam KUHPerdata akan tetapi merupakansuatu ajaran alasan pembatalan perjanjian yang dikenal di dalam BurgeriijkWetboek Belanda;Bahwa di dalam Burgerliik Wetboek Belanda, penyalahgunaan keadaanatau Misbruik Van Omstandigheden adalah merupakan alasanpembatalan perjanjian selain dwaling

Syamsiah Lubisdijual kepada Bank Pembangunan Daerah Sumatera Utara;Bahwa dengan demikian jual beli antara Pemohon Peninjauan Kembalidengan Termohon Peninjauan Kembali telah sesuai dengan ketentuan hukumbaik Pasal 1320 BW dan 1321 BW karena dilakukan oleh pihak yang berhak,adanya kesepakatan, ada kecakapan, ada pokok persoalan (mengenai suatuhal tertentu), dan tidak merupakan sebab yang dilarang, tidak adanya dwaling(kekhilafan), tidak adanya dwang (paksaan), ataupun tidak adanya bedrog(penipuan),

Adanya unsur Qwang, dwaling dan bedrog;b. Adanya cacat subjekto;Sehingga sejak awal dibuatnya surat perjanjian penunjukan pengelolaanlimbah tertanggal 22 Maret 2013 adalah cacat hukum, oleh karena itu bataldemi hukum;5.

Bahwa unsur dwang, dwaling dan bedrog yang melatar belakangipenerbitan/pembuatan/penandatanganan surat perjanjian penunjukanpengelolaan limbah tertanggal 22 Maret 2013 tersebut dilakukan olehTergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi dengan cara mengerahkan massayang menekan/mengintimidasi Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi,membuat Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konpensi dalam keadaan takberdaya, sehingga terpaksa melakukan penandatanganan sebuah surat yangdisodorkan oleh salah seorang pegawai Penggugat

apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadiliperkara ini memerintahkan untuk meletakkan Sita Jaminan atas hartakekayaan Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi yang akan ditunjukoleh Penggugat II Rekonvensi/Tergugat Il Konvensi melalui surat tersendiri,dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan gugatan Rekonvensiint;Bahwa sebagaimana telah terurai pada bagian konpensi, surat perjanjianpenunjukan dan pengangkatan pengolahan limbah tertanggal 22 Maret2013 selain mengandung unsure dwang, dwaling

No. 220 PK/Pdt/2010diambil menurut selera majelis dan tidak sesuai dengan ajaran yangberkenaan dengan force majeure serta tidak sesuai dengan pengertianforce majeure yang diatur dalam Pasal 1244 KUHPerdata maupun yangsudah disepakati dan dituangkan dalam Pasal 10 Surat Perjanjian KerjaNomor 022/DAP/IX/2004 tertanggal 18 September 2004, yangselanjutnya akan diuraikan pada kekhilafan hakim dan kekeliruan yangnyata atas hukum (Rechts Dwaling, Erreur de Rechts);Bahwa keseluruhan faktafakta yang sesungguhnya

No. 220 PK/Pdt/2010Nomor 36/Pdt/2006/PT.R., telan memuat dan mengandung "kekhilafanhakim dan kekeliruan yang nyata tentang hukum (Rechts Dwaling, Erreurde Rechts)", dalam bentuk Lalai Memenuhi Syarat Yang Diwajibkan OlehPeraturan Perundangundangan (vide Pasal 30 ayat 1 sub c UndangUndang Nomor 5 Tahun 2004) karena bersifat onvoldoende gemotiveerddan Mengandung Pertimbangan Kontradiktif serta Tidak Memeriksa danMengadili Seluruh Perkara;Bahwa disamping memuat dan mengandung kekhilafan hakim dankekeliruan

yang nyata tentang hukum (rechts dwaling, erreur de rechts)tersebut di atas, putusan Pengadilan Tinggi Riau tertanggal 29 Juni 2006Nomor 36/Pdt/2006/PT.R., juga telah memuat dan mengandung"kekhilafan hakim dan kekeliruan yang nyata tentang hukum (RechtsDwaling, Erreur de Rechts)", dalam bentuk Salah Menerapkan HukumAtau Melanggar Hukum Yang Berlaku (vide Pasal 30 ayat 1 sub eUndangUndang Nomor 5 Tahun 2004) karena Salah MenerapkanHukum Materil dan Salah Menerapkan Hukum Formil tentangPembuktian;

Bahwa "kekhilafan hakim dan kekeliruan yang nyata tentang hukum(Rechts Dwaling, Erreur de Rechts)", secara jelas dan nyata dapat dilihatdalam kesimpulan pendapat dan Judex Facti/Pengadilan Tinggi Riautertanggal 29 Juni 2006 Nomor 36/Pdt/2006/PT.R. pada halaman 9(sembilan) alinea 1 (Satu) yang berbunyi sebagai berikut:"Menimbang, bahwa dalam pelaksanaan suatu perjanjian kontrak kerjaapabila dibarengi dengan keadaan cuaca buruk sebagaimana yangdialami Penggugat (i.c.

, erreur de rechts)";Bahwa kekhilafan hakim dan kekeliruan yang nyata atas hukum(rechts dwaling, erreur de rechts) lainnya dapat dilihat dalam kesimpulanpendapat yang termaktub dalam putusan Judex Facti/Pengadilan TinggIRiau tertanggal 29 Juni 2006 Nomor 36/Pdt/2006/PT.R. pada halaman 9(sembilan) alinea 3 (tiga) dan alinea 4 (empat) serta halaman 10(sepuluh) alinea terakhir, yang berbunyi sebagai berikut:Menimbang, bahwa apabila dicermati bukti Surat P11 yaitu suratTergugat (i.c.

terhadap putusan Hakim Pengadilan Negeri Bajawatersebut, yang didasarkan atas pertimbanganpertimbangan paling utamasebagaimana tercantum pada halaman 26 alinea kedua dan ketiga dilanjutkanke halaman 27 dengan konsekuensi semua pertimbangan tercantum padahalaman 27 s/d 41 supaya dinyatakan batal demi hukum (nihil ab ovo, vanrechtswege nietig, null and void) adalah karena Hakim Pengadilan NegeriBajawa telah melakukan Kekhilafan Hakim atau Kekeliruan Yang Nyata yangsangat besar dan fatal (grote en fatale dwaling

Karena itu kami Para Pemohon PK mengajukan keberatanini sebagai dalih / dalil utama (Summa Propotitionis), yang akan diuraikan lebihlanjut kelak.Bahwa dengan dasar dalih / dalil utama Banding kami Para Pemohon PK,mengharapkan supaya Hakim Pengadilan Tinggi Kupang berkenan tidak akanterjerumus pada Kekhilafan Hakim atau kekeliruan yang nyata yang sangatbesar dan fatal (grote en fatale dwaling), jika tidak dikatakan Sesat dan TipuDaya (Bedrog) yang sama.Bahwa akan tetapi seperti sudah diketahui bersama

Dan dasar serta alasan utama kasasi sekaligus merupakandalih / dalil utama (Summa Propotitionis) dari Para Pemohon PK : adalahkarena telah terjadi Kekhilafan Hakim atau kekeliruan yang nyata yang sangatbesar dan fatal (grote en fatale dwaling), jika tidak dikatakan Sesat dan TipuDaya (Bedrog) yang sama.Bahwa dengan dasar / alasan sebagaimana juga dasar / alasan ketikamenyatakan banding, Para Pemohon PK bukan hanya berharap, melainkansangat yakin seyakinyakinnya (yaqin haqul yaqin) Majelis Hakim AgungHal

Sekali lagi,harapan Para Pemohon PK adalah supaya Majelis Hakim Pengadilan TinggiKupang tidak terjerumus lagi pada Kekhilafan Hakim atau Kekeliruan yangnyata yang sangat besar dan fatal (grote en fatale dwaling), jika tidak dikatakanSesat dan Tipu Daya (Bedrog) yang sama. Namun kenyataannya terbuktiHakim Pengadilan Tinggi Kupang terjerumus pada Kekhilafan Hakim atauKekeliruan yang nyata yang sangat besar dan fatal (grote en fatale dwaling),jika tidak dikatakan Sesat dan Tipu Daya (Bedrog).

Karena itu, meskipunada didepan mata dan nampak secara transparan dan terang benderang bahwatelah terjadi Kekhilafan Hakim atau Kekeliruan yang nyata yang sangat besardan fatal (grote en fatale dwaling), jika tidak dikatakan Sesat dan Tipu Daya(Bedrog), en toch Majelis Hakim Agung seperti tidak melihat apaapa, kecualiseperti dikatakannya yaitu Hakim Pengadilan Tinggi Kupang tidak salahmenerapkan hukum.Bahwa oleh karena itu, maka sekali lagi secara keras / tegas kami untuk danatas nama serta mewakili

dari Penggugat, sehingga Hakimberpendapat bahwa isi perjanjian dalam kesepakatan yang dibuat Penggugatdengan Tergugat terdapat pemahaman adanya hak dan kewajiban serta sanksiyang diatur di dalamnya secara sadar telah dibuat para pihak, dah juga tidakditemukan fakta bahwa para pihak yang menandatangani perjanjian tidak cakapberbuat hukum dan kesepakatan yang dibuat tidak didasarkan adanya paksaan,Halaman 5 dari 8 Putusan Perdata Gugatan Nomor 4/Padt.G.S/2018/PN PTK.kesesatanatau penipuan (dwang, dwaling

Bahwa dalam persidangan Pemohon Kasasi tidak dapat membuktikandalilnya, sebaliknya terbukti bahwa perjanjian kredit mikro, denganpemberian jaminan serta pemberian kuasa menjual objek jaminan dalamperkara a quo dibuat atas dasar kesepakatan, tidak ada dwang, dwaling,bedrog;6. Bahwa terbukti setelah menerima fasilitas kredit Pemohon Kasasi tidakmembayar cicilan hutang pokok serta bunga sebagaimana disepakatidalam perjanjian sehingga Pemohon Kasasi telah ingkar janji;7.

Karena pertimbangan Hukum Majelis Hakim telah kelirumempertimbangkan hukum karena atas surat yang diajukan dalam perkaraini terdapat unsur Dwang, Dwaling, Bedrog; Berdasarkan seluruh alasan tersebut diatas, Pembanding semula TergugatKonvensi / Pengugat Rekonvensi memohon kepada Majelis Hakimmemutuskan menerima permohonan banding dari Pembanding semula Tergugat Konvensi / Pengugat Rekonvensi; Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Gunung Sugih perkara No. 06/ Pdt.G/2011/PN.GS tanggal 26 Oktober 2011

., M.Kn.dan tidak ditemukan adanya dwang, dwaling, bedrog dalam transaksitersebut:Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyatabahwa putusan judex facti/Pengadilan Tinggi Yogyakarta dalam perkara initidak bertentangan dengan hukum dan/atau undangundang, makapermohonan kasasi yang diajukan oleh Para Pemohon Kasasi: TuanPRIYATIN dan kawan tersebut harus ditolak;Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari ParaPemohon Kasasi ditolak dan Para Pemohon Kasasi ada di pihak yang kalah

melunasi hutang pinjamannyaberikut bunganya 1,75% perbulan paling lambat 1 (satu) bulan terhitungsejak diterimanya uang dari Penggugat (linat gugatan pada Point.4);Dan hanya bermodalkan kwitansi pada tanggal 15 Juli 2009 (dalamtanda tangan siapa pihaknya tidak jelas karena tidak ada nama, danDewi Nia Kurniatin tidak tanda tangan dan tidak ada saksi yangmenyaksikan kesepakatan dimaksud, tidak ada subyek dan obyeksebagaimana diatur dalam Pasal 1320 KUHPerdata/tidak boleh adapaksaan/dwang, kehilafan/dwaling

KUHPerdata, dan bagaimanaJudex Facti dapat mengabulkan bahwa Tergugat , II, Ill dan IV telahmelakukan wanprestasi sedangkan tidak ada kelalai yang dilakukan olehBenny Suryo, karena tidak ada perjanjian/persetujuan/perikatan hutangpiutang antara Benny Suryo dengan Dewi Nia Kurniatin/Penggugat(Pasal 1320 KUHPerdata/subyek dan objek perjanjian tidak ada, yangada hanya kwitansi yang tidak jelas isi dan maksudnya dan lihat Pasal1335 KUHPerdata, dan dalam hal ini tidak boleh ada paksaan (dwang),kekhilafan (dwaling

Bahwa kesalahan dalampembuatan sertipikat bisa saja karena adanya unsur penipuan (bedrog),kesesatan (dwaling), dan/atau paksaan (dwang) dalam pembuatan data fisikmaupun data yuridis yang dibukukan dalam buku tanah. Dengan demikiansertipikat yang dihasilkan dapat berakibat batal demi hukum.

Sedangkan bagisubjek yang melakukan hal tersebut dapat dikatakan telah melakukanperbuatan melawan hukum (onrechtmatigedaad);Bahwa Para Penggugat menduga adanya terjadi kesalahan (schuld) yangdilakukan oleh Turut Tergugat Ill dan juga adanya upaya penipuan (bedrog)dan kesesatan (dwaling) yang dilakukan oleh Tergugat dalam prosespembuatan data fisik maupun data yuridis yang dijadikan dasar hak dan telahdibukukan dalam buku tanah Sertifikat Hak Milik No.: 105/Sitoluamatertanggal 16 September 2011, Surat

ketetapanyang bersangkutan menjadi ketetapan yang tidak sah, misalnya: Ketetapanyang dibuat oleh organ atau pejabat yang berwenang (on bevogd), ketetapanitu dibuat karena adanya penipuan (bedrag), ketetapan itu tidak menurutprosedur berdasarkan hukum (rechtmatige), dan ketetapan itu tidakmemenuhi tujuan peraturan dasarnya (doelmatige) atau telah terjadipenyalahgunaan wewenang (detounament de pauvoir);Bahwa kesalahan dalam pembuatan sertipikat bisa saja karenaadanya unsur penipuan (bedrog), kesesatan (dwaling

Harus ada Pokok Persoalan ( mengenai suatu hal tertentu) ;Tidak merupakan sebab yang dilarang ;e Bahwa syarat Pertama dan Kedua pada Pasal 1320 KUHPerdataadalah merupakan syarat subjektif karena menyangkut subjek yangmengadakan perjanjian, sedangkan syarat ketiga dan keempatadalah merupakan syarat objektif ;e Bahwa berdasarkan Pasal 1321 KUHPerdata diatur suatu perjanjiandapat dibatalkan bila sepakat (Syarat pertama tentang syarat sahnyaperjanjian dalam pasal 1320 KHUPerdata) yang diberikan karena"dwaling

adanya perbuatan penyalahgunaan keadaan yang dilakukan oleh Tergugat ;e Bahwa perbuatan penyalahgunaan keadaan atau "Misbruk vanOmstandigheden" atau didalam Bahasa Inggris disebut juga "UndueInfluence" tidaklah diatur didalam KUHPerdata akan tetapimerupakan suatu ajaran alasan pembatalan perjanjian yang dikenaldi dalam Burgerlijk Wetboek Belanda ;e Bahwa didalam Burgerlijkk Wetboek Belanda, penyalahgunaankeadaan atau "Misbruik Van Omstandigheden adalah merupakanalasan pembatalan perjanjian selain "dwaling

Syamsiah Lubisdijual kepada Bank Pembangunan Daerah Sumatera Utara ;Dengan demikian jual beli antara Pemohon Kasasi dengan TermohonKasasi telah sesuai dengan ketentuan hukum baik Pasal 1320 BW dan1321 BW karena dilakukan oleh Pihak yang berhak, adanyakesepakatan, ada kecakapan, ada pokok persoalan (mengenai suatu haltertentu), dan tidak merupakan sebab yang dilarang, tidak adanya"dwaling" (kekhilafan), tidak adanya "dwang" (paksaan), ataupun tidakadanya "bedrog" (penipuan), dan juga dilakukan secara