usaha yang dilakukan oleh Panitia Pelatihan UsahaMandiri bagi Kaum Muda adalah pelatihan usaha bagi kaum muda, agar kaummuda dapatmemiliki usaha sendiri di bidang olahan hasil pertanian ;e Bahwa materi yang disampaikan saksi adalah gambaran tentang kaummuda harus bisa membaca peluang usaha, kemudian dilanjutkan praktekpraktek di bidang pertanian yaitu antara lain pembuatan susu kedelai,pembuatan dodol buah, danbandeng crispy oleh para narasumber lainnya ;e Bahwa materi yang disampaikan saksi adalah wawasan

Dengan cashmanagement diharapkan berkuranglah alasanPemda untuk menempatkan dananya di Bank100lain dan BPD tetap menjadi bank utamaPemda.Untuk itu sesuai dengan program menjadikan BPD tuan rumah didaerahnya sendiri, bahwa dalam salah satu seminarnya Asbandamenyelenggarakan sosialisasi bekerjasama dengan DepartemenDalam Negeri untuk memberikan wawasan dan wacana kepada parapemilik BPD dalam hal ini para Gubernur untuk ikut serta memahamisituasi BPD agar mempunyai pemahaman yang lebih baik tentangpengelolaan

Masyarakat Hukum Adat ; Esensi dan eksistensi lainnya ditemukan dalam Pasal 33 ayat (4)UUDNKRI yang berbunyi : Perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasiekonomi dengan oprinsip kebersamaan, efisiensi, berkeadilan,berkelanjutan, berwawasan lingkungan serta dengan menjagakeseimbangan keamajuan dan kesatuan ekonomi nasional ; Hak menguasai oleh Negara berkaitan erat dengan Prinsip yangtertera dalam Pasal 33 ayat (4), knususnya berkenaan dengan Prinsipkebersamaan, keberlanjutan dan wawasan

kesalahan prosedur yang dilakukan olehJudex facti (Pengadilan Negeri) yang memeriksa dan mengadili suatuperkara khususnya perkara tindak pidana memiliki loyalitas danpertanggungjawaban yang tinggi tidak hanya secara horizontal (terhadaphukum, subyek hukum dan atau para pencari keadilan) akan tetapi jugasecara vertical, sehingga setiap subyek hukum dan atau para pencarikeadilan, para Hakim yang tergabung dalam Majelis Hakim yang memeriksadan mengadili suatu perkara memiliki pemahaman, kecermatan, wawasan

Wawasan Indah Graha untuk melaksanakan pekerjaan Pembangunan Rumah Khusus Kabupaten Belu 7-U TA. 2012.;

13)

1 (satu) buah Addendum Ke-1 tanggal 13 Desember 2012 terhadap perjanjian Nomor KU.08.08/PPK_PRKB/Satker-PRNTT/PRK KB-7U/22.

Wawasan Indah Graha. beserta lampirannya.;

68)

1 (satu) jepitan SP2D Nomor Seri ; NSS. 19659785 A tanggal 6 Nopember 2012 senilai Rp.960.300.000. untuk pembayaran Langsung Uang Muka 20 % atas pekerjaan Pembangunan Rumah Khusus Kabupaten Belu 8U kepada PT. Putra Prima Persada. beserta lampirannya.

Yudisial RI No. 047/KM A/SKB/IV/2009 dan 02/SKB/P.KY/IV/2009 tentang Kode Etik dan PedomanPerilaku Hakim, bahwa Prinsipprinsip Dasar Kode Etik dan Perilaku Hakimyang diimplementasikan dalam 10 aturan perilaku itu berisi penerapannyajuga kewajiban dan larangan untuk Hakim, sebagai berikut :Bersikap ProfesionalProfesional bermakna suatu sikap moral yang dilandasi oleh tekad untukmelaksanakan pekerjaan yang dipilinnya dengan kesungguhan, yang didukungoleh keahlian atau dasar pengetahuan, keterampilan dan wawasan

Jadi bahwasanya selakuakademisi di kombinasikan teori dengan praktek yang Saksi Ahli alamiHal 194 Putusan No.01/Pdt.Sus.Merk/2019/PN.Jkt.Pstsehingga menambah wawasan Saksi Ahli dengan proses yang sayaalami dengan memberi gambaran sehingga termasuk kepada normaUndangundang yang baru;Bahwa konsekuensi dengan masuknya Indonesia sebagai anggota WTOmaka Indonesia mau tidak mau, suka tidak suka konsekuensinya harustunduk kepada aturan yang dibuat oleh WTO tadi dimana termasuk untukbidang HAKI terkait Intelektual

Peningkatan Jalan Ruas Sidoluhur Sp Beringin Kencana, Kecamatan Candipuro, Biaya Rp.2.557.100.000, Tahun Anggaran 2017.177 1 (satu) bundel fotokopi Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) Nomor 11/KTR/DAK-BM.1/APBDP/DPUPR-LS/2017 tanggal 13 November 2017 antara Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Bidang Bina Marga I Satuan Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Lampung Selatan Tahun Anggaran 2017 dengan Penyedia Jasa PT Bumi Perkasa Kalipancur, Pekerjaan Peningkatan Jalan Ruas Wawasan

Kemudian dokumenpelelangan kedua belas perusahaan tersebut oleh IMAM SUDRAJATdiserahkan ke Tim Kelompok Kerja (Pokja) Pengadaan diantaranyayaitu BASUKI PURNOMO, DESTRINAL AZ, WAYAN SUSANA danROLLI IRAWAN, sebagai berikut : NO Perusahaan PAKET PEKERJAAN1 PT Bumi Perkasa Kalipancur Peningkatan Jalan Ruas Wawasan Bangun Sari Kecamatan Tanjung Sari2 PT Restu Raya Indonusa Peningkatan Jalan Ruas BanjarNegeri Mandah Kecamatan Natar3 PT Karya Kamefada Wijaya Peningkatan Jalan Ruas Bergen Indonesia SP.

Tjk Peningkatan Jalan Ruas Sidoluhur Sp Beringin Kencana, KecamatanCandipuro, Biaya Rp. 2.557.100.0000, Tahun Anggaran 2017. 1771 (satu) bundel fotokopi Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) Nomor11/KTR/DAKBM.1/APBDP/DPUPRLS/2017 tanggal 13 November 2017antara Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Bidang Bina Marga Satuan KerjaDinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Lampung SelatanTahun Anggaran 2017 dengan Penyedia Jasa PT Bumi Perkasa Kalipancur,Pekerjaan Peningkatan Jalan Ruas Wawasan Bangun Sari

Kemudian dokumen pelelangan keduabelas perusahaan tersebut oleh IMAM SUDRAJAT diserahkan ke Tim KelompokKerja (Pokja) Pengadaan diantaranya yaitu BASUKI PURNOMO, DESTRINAL AZ,WAYAN SUSANA dan ROLLI IRAWAN, sebagai berikut : No Perusahaan PAKET PEKERJAAN1 PT Bumi Perkasa Kalipancur Peningkatan Jalan Ruas Wawasan Bangun Sari Kecamatan Tanjung Sari2 PT Restu Raya Indonusa Peningkatan Jalan Ruas Banjar Negeri Mandah Kecamatan Natar3 PT Karya Kamefada Wijaya Peningkatan Jalan Ruas Bergen SP.Indonesia

Bungo Intan,Pekerjaan Peningkatan Jalan Ruas Sidoluhur Sp Beringin Kencana,Kecamatan Candipuro, Biaya Rp.2.557.100.000, Tahun Anggaran 2017. 177 1 (satu) bundel fotokopi Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) Nomor11/KTR/DAKBM.1/APBDP/DPUPRLS/2017 tanggal 13 November 2017antara Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Bidang Bina Marga SatuanKerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten LampungSelatan Tahun Anggaran 2017 dengan Penyedia Jasa PT Bumi PerkasaKalipancur, Pekerjaan Peningkatan Jalan Ruas Wawasan

contoh satu lembar tiketdari travel dengan nominal dimaksud ;e Bahwa Pelaksanaan kegiatan kunjungan kerja koordinasikonsultasi luar daerah TA 2012 diadakan secara swakelolatidak menggunakan tender/ lelang ;e Bahwa alasan hingga mekanisme pelaksanaan Kegiatankunjungan kerja koordinasi konsultasi DPRD LamonganTA. 2012 diadakan secara swakelola tidak menggunakantender/lelang pekerjaan adalah sebagai berikut ;Bahwa Kunjungan kerja ke luar daerah tersebut tujuannya untuk meningkatkan danpengembangan wawasan

Putusan Nomor 162K/PM II08/AU/VII/2019Menimbang, bahwa mengenai keterangan para Ahli baik yang sudah diperiksasejak penyidikan maupun yang dihadapkan oleh Oditur Militer dan Penasihat HukumTerdakwa, adalah sebagai pengetahuan hukum tambahan bagi Majelis Hakim untukmenambah wawasan dalam membuktikan dakwaan Oditur Militer dalam perkara ini,oleh karenanya keterangan para Ahli tersebut menjadi bagian penting dalampertimbangan mengambil keputusan perkara ini.Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para

Kemudian dokumen pelelangan kedua belas perusahaan tersebut oleh IMAM SUDRAJAT diserahkan ke Tim Kelompok Kerja (Pokja) Pengadaan diantaranya yaitu BASUKI PURNOMO, DESTRINAL AZ, WAYAN SUSANA dan ROLLI IRAWAN, sebagai berikut : NO Perusahaan PAKET PEKERJAAN1 PT Bumi Perkasa Kalipancur Peningkatan Jalan Ruas Wawasan Bangun Sari Kecamatan Tanjung Sari2 PT Restu Raya Indonusa Peningkatan Jalan Ruas Banjar NegeriMandah Kecamatan Natar3 PT Karya Kamefada Wijaya Peningkatan Jalan Ruas Bergen SP.Indonesia

administrasi sertapenyalahgunaan wewenang karena tidak sesuai dengan:1) Asas dan Tujuan Penyelenggaraan Jasa Konstruksi sebagimanadiatut dalam pasal 2 dan 3 UndangUndang Nomor 2 Tahun 2017Tentang Jasa Konstruksi sebagai berikut:Pasal 2Penyelenggaraan Jasa Konstruksi berrandaskan pada asas:a. kejujuran dan keadilan;b. manfaat;c. kesetaraan;d. keserasian;e. keseimbangan;f, profesionalitas;g. kemandinan;h. keterbukaani. kemitraan;J. keamanan dan keselamatan;k. kebebasan;. pembangunan berkelanjutan; danm. wawasan

FAHRUL, dimana pada saat itu di berikan wawasan tentangproses pelaksanaan dalam pengadaan sarana produksi pertanian Paket ,paket II, Paket IIl, Paket IV Tahun 2012, karena hanya mengetahui proseslelangnya.

., pungutan kepadapeserta tidak dibenarkan karena bertentangan dengan PP No. 101 tahun 2000tentang Diklat Jabatan Pegawai Negeri Sipil, pada pasal 23 disebutkan bahwapembebanan anggaran diklat dibebankan kepada instansi masingmasing danbukan dibebankan dari pribadi peserta; Bahwa menurut PP 101 tahun 2000 dalam pasal 7 dikatakan, pembentukankompetensi pada diklat prajabatan cukup berat, karena terkait denganpembentukan wawasan kebangsaan, kepribadian, serta sikap dalam pelayananmasyarakat sehingga

Bersikap ProfesionalProfesional pada hakikatnya bermakna suatu sikap moral yang dilandasioleh tekad untuk melaksanakan pekerjaan yang di pilihnya dengankesungguhan yang didukung dengan keahlian, atas dasar pengetahuanketrampilan dan wawasan yang luas.

Permohonan Pencairan Bantuan Dana Hibah.b.1 (satu) bundel foto copy kelengkapan dokumen proposalberupa : Surat Keputusan Pengesahan Susunan danPersonalia DPD MKGR TK.I Provinsi Sumatera Utara , NPHDdan Fakta Integritas.c.1 (satu) bundel Surat Dewan Pimpinan Daerah MusyawarahKekeluargaan Gotong Royong Provinsi Sumatera Utara Nomor025/LK/DPDMKGR/SU/V/2014 tanggal O06 Januari 2014tentang Laporan Pelaksanaan Kegiatan Pelatinan Kader danPendidikan Politik Dalam Kerangka Penguatan 4 (empat)Konsesus Dasar Wawasan

berkas customer Ariki Motor periode September 2016 sebesar Rp. 4.800.300,- periode November 2016 sebesar Rp. 4.750.000,-
50) 1 (satu) berkas customer SPPBE periode Februari 2017 sebesar Rp. 1.364.000,- periode Maret 2017 sebesar Rp. 1.006.000,- periode April 2017 sebesar Rp. 2.600.000,-
51) 1 (satu) berkas customer Dasar Mulya periode Maret 2017 sebesar Rp. 2.624.400,-
52) 1 (satu) berkas customer Pelangi Wawasan

Andre Ubuarin);Bahwa Jembatan Penghubung Antara Desa KoijabiBalatanKecamatan Aru Tengah Timur Kabupaten Kepulauan Arudibangun sebagian kayu dan sebagian beton karena pada saatmusyawarah terkait usulan masyarakat agar dibangun betonsemua akan tetapi menurut Fasilitator Teknik (Bpk.Edo) kalaumausemuabeton tidak bisakarenadanatidakcukup,karena kurangnya wawasan masyarakat maka tetap kamimengiyakan saja agar program tetap jalan, dalampelaksanaannya yang sudah selesai untuk yang bagian beton(tiang dan

KABANKESBANGPOLDA (Kepala BadanKesatuan Bangsa Politik Daerah)Pemerintahan Kabupaten Natunapada tahun 20112013 secaragarisbesar adalah merumuskan danmelaksanakan kebijakan teknisbidang wawasan kebangsaaan danpoltik daerah, serta mengacu kepadaPeraturan daerah nomor 05 tahun2011 tentang Susunan Organisasidan tata kerja ;Bahwa bahwa diKESBANGPOLDA (KesatuanBangsa Politik Daerah) membawahibeberapa bidang antara lain :e Bidang wawasan kebangsaan, ketahanan seni dan budaya, agama dankemasyarakatan.Dalam

sebagaiberikut:(1)Pasal 14Auditor Halal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13huruf c diangkat dan diberhentikan oleh LPH.Pengangkatan Auditor Halal oleh LPH sebagaimanadimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan:a. warga negara Indonesia;b. beragama Islam;c. berpendidikan ...SK No 050803 APRESIDENREPUBLIK INDONESIA 303 c. berpendidikan paling rendah sarjana strata 1 (satu)di bidang pangan, kimia, biokimia, teknik industri,biologi, farmasi, kedokteran, tata boga, ataupertanian;d. memahami dan memiliki wawasan

mengenai, kriteria, jenis,besaran denda, dan tata cara pengenaan sanksiadministratif diatur dalam Peraturan Pemerintah.Ketentuan Pasal 28 diubah sehingga berbunyi sebagaiberikut:(2)(3)(4)(S)Pasal 28Penyelia Halal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24huruf c bertugas:a. mengawasi PPH di perusahaan;b. menentukan tindakan perbaikan dan pencegahan;c. mengoordinasikan PPH; dandmendampingi Auditor Halal LPH pada saatpemeriksaan.Penyelia Halal harus memenuhi persyaratan:a. beragama Islam; danb. memiliki wawasan

strategipenataan ruang wilayah nasional merupakan landasanbagi pembangunan nasional yang memanfaatkan ruang.Kebijakan dan strategi penataan ruang wilayah nasionaldirumuskan dengan mempertimbangkan ilmupengetahuan dan teknologi, ketersediaan data daninformasi, serta pembiayaan pembangunan.Kebijakan ...SK No 052288 A PRESIDENREPUBLIK INDONESIA16Kebijakan dan strategi penataan ruang wilayah nasional,antara lain, dimaksudkan untuk meningkatkan dayasaing nasional dalam menghadapi tantangan global, sertamewujudkan Wawasan