Pemohon dengan calon suaminyabernama RG adalah Wali Hakim yaitu Kepala Kantor Urusan AgamaKecamatan Magetan, atau Penghulu /Pembantu Penghulu yang ditunjuk olehKepala Seksi yang membidangi tugas Urusan Agama Islam pada KantorKementerian Agama Kabupaten Magetan ;Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 5 Peraturan Menteri Agama RInomor 50 tahun 2005 Tentang Wali Hakim, sekalipun sudah ada penetapanPengadilan Agama tentang adhalnya wali, sebelum akad nikah dilangsungkanwali hakim meminta kembali kepada wali nasabnya

Apabila wali nasabnya tetap adhal, maka akad nikahdilangsungkan dengan wali hakim;Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) UndangUndangNomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan UndangUndang Nomor 3Tahun 2006 dan UndangUndang Nomor 50 Tahun 2009 semua biaya yangtimbul akibat perkara ini dibebankan sepenuhnya pada Pemohon ;Mengingat, semua peraturan perundangundangan yang berlaku danhukum Syara' yang berkaitan dengan perkara ini ;MENETAPKAN :1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;Hal. 112.

berdasarkanKeputusan Kepala Dinas Sosial Provinsi Jawa Timur Nomor472.31/484/KPTS/107.6. 01/2018, tertanggal 28 September 2018 tentangPemberian Izin Pengangkatan Anak Warga Negara Indonesia tersebut akanmengambil alin segala kewajiban orang tuanya dan tidak akan menyianyiakannya, serta akan berusaha dengan sekuat tenaga untukmensejahterakan anak tersebut lahir dan bathin, memelihara, mengasuhdan mendidiknya, membimbing dan mempertahankan keislamannya demikemaslahatan anak tersebut dengan tidak memutuskan nasabnya

dalam pengangkatan anak tanggung jawab pemeliharaan,biaya hidup, pendidikan dan sebagainya beralih dari orang tua asalkepada orang tua angkat; Pengangkatan anak tidak memutus hubungan darah antara anakdengan orang tuanya dan keluarga orang tuanya; Atas ketentuan tersebut diatas, maka bagi anak angkatperempuan yang menjadi wali nikahnya adalah ayah kandungnya,sebagaimana diatur dalam penjelasan Pasal 19 Kompilasi HukumIslam dan apabila ternyata ia tidak mempunyai wali nasab yang berhakatau wali nasabnya

mereka dan telah dikaruniai dua oranganak yaitu ae umur 15 tahun dan a (P) umur 1,4 tahun;Menimbang, bahwa terhadap fakta mengenai yang bertindak sebagaiwali nikah Pemohon Il adalah imam masjid Tawakal Kampung Kawalusoyang bernama Majide, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;Menimbang, bahwa Pemohon Il pada saat menikah adalah seorangseorang muslim muallaf dan ayah kandungnya sebagai wali nasab masihberagama Kristen;Menimbang, bahwa bagi wanita yang tidak memiliki wali nasab, atauwali nasabnya

yang menjadisebab hal tersebut terjadi, antara lain:e Pemohon dan Pemohon Il tinggal di pulau, sehingga sulit untuk dapatmencatatkan perkawinannya di KUA yang mewilayahi tempat tinggal paraPemohon;e Pemohon Il memiliki wali nasab yang masih beragama Kristern;e Sudah menjadi kebiasaan di masyarakat untuk menunjuk orang yangdianggap memiliki ilmu pengetahuan di bidang agama yang cukup, untukmentaukilkan ijab kabul bahkan ditunjuk sebagai wali nikah bagi wanitayang tidak memiliki wali nasab atau wali nasabnya

persidangan yang telah ditetapbkan, Pemohon hadirsendiri dipersidangan sedangkan orang tua Pemohon tidak datang menghadapdipersidangan dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanyaScanned by CamScannermeskipun Juru Sita Pengadilan Agama Ende telah memanggil melalui tabayunPengadilan Agama Bajawa dan ketidak hadiran orang tua Pemohon tidakdisebabkan oleh suatu halangan yang sah;Bahwa Kemudian Majelis Hakim telah memberikan nasehat kepadaPemohon agar berusaha kembali memohon kepada wali nasabnya

Kabupaten Ketapang, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut : Bahwa, saksi adalah ayah dari calon suami Pemohon; Bahwa, Pemohon akan menikah dengan anak saksi yang bernamaMuhammad Iqbal bin Syarkucuwanto oleh karenanya Pemohonmengajukan Permohonan wali adhol; Bahwa, antara Pemohon dan calon suami Pemohon tidak ada suatularangan untuk menikah, kecuali masalah wali Pemohon; Bahwa, saksi mendengar dari anak Pemohon bahwa Wali Pemohonenggan menjadi wali nikah sebab tidak sekufu dari segi nasabnya

Berdasarkan bukti tersebut Hakim menilai bahwa Pemohon dansalon suaminya telah melakukan proses pencatatan nikah di kantor UrusanAgama hanya terhalang untuk menikah karena walinya enggan untukmenikahkan yang mana dalam kondisi ini Pemohon hanya dapatmelangsungkan pernikahan dengan wali hakim setelah wali nasabnya tersebutditetapkan sebagai wali adhal oleh Pengadilan Agama sebagaimana diaturdalam pasal 2 ayat (1) dan (2) Peraturan Menteri Agama Nomor 30 Tahun 2005tentang Wali Hakim;Menimbang, bahwa

Lae 15 Qlalul cop 1a5eJiiiii Vg pSloJ GJ and) aildg po Igxiiol Islalgrrg it yoloj> ru aolArtinya: Demikian pula dikawinkan oleh Hakim bila wali nasabnya adholwalaupun dengan paksa, atau enggan mengawinkannya.Selanjutnya dikatakan kalau mereka enggan mengawinkannya,maka Hakimlah yang mengawinkannya dan tidak boleh sekalikalipindah perwaliannya kepada wali yang jauh (abad).Hal. 17 dari 19 hal. Put No. 188/Pdt.P/2020/PA.Ktp2.

suaminyabernama Xxx adalah Wali Hakim yaitu Kepala Kantor Urusan AgamaKecamatan Xxx Kabupaten Magetan, atau Penghulu / Pembantu Penghuluyang ditunjuk oleh Kepala Seksi yang membidangi tugas Urusan Agama Islampada Kantor Kementerian Agama Kabupaten Magetan;Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 5 Peraturan Menteri Agama RInomor 50 tahun 2005 Tentang Wali Hakim, sekalipun sudah ada penetapanPengadilan Agama tentang adhalnya wali, sebelum akad nikah dilangsungkanwali hakim meminta kembali kepada wali nasabnya

Apabila wali nasabnya tetap adhal, maka akad nikahdilangsungkan dengan wali hakim;Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) UndangUndangNomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan UndangUndang Nomor 3Tahun 2006 dan UndangUndang Nomor 50 Tahun 2009 semua biaya yangtimbul akibat perkara ini dibebankan sepenuhnya pada Pemohon ;Mengingat, semua peraturan perundangundangan yang berlaku danhukum Syara' yang berkaitan dengan perkara ini ;MENETAPKAN :1.

., (karena tidak ada wali nasabnya) dandihadiri saksi nikah masingmasing bernama: H. Burhanuddin (Ketua 001) Bpk.H. Ahmad Sazali Anwar (Ketua RT 004) dengan mas kawin berupa uangsebesar Rp. 1.000.000, (Satu Juta Rupiah), dibayar tunai;Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalildalil permohonannya paraPemohon telah mengajukan Bukti P.1P.3, serta tiga orang saksi yaitu : AhmadSazali Anwar bin H.M.

,(karena tidak ada wali nasabnya) dan dihadiri saksi nikah masingmasingbernama: H. Burhanuddin (Ketua 001) Bok. H.

dalam kaitan telah ditunjuknya wali hakim sebagaiwali nikah Pemohon yang akan ditetapkan dalam dictum amar penetapan ini,Majelis Hakim perlu memberikan anjuran kepada wali hakim tersebut untukmenanyakan kembali kesediaan wali nikah Pemohon (ayah Pemohon) untukmenikahkan Pemohon dengan calon suaminya, sebagaimana diamanatkandalam Pasal 6 ayat (1) dan (2) Peraturan Menteri Agama RI Nomor 2 Tahun1987 Tentang Wali Hakim, yaitu : Sebelum akad nikah dilangsungkan WaliHakim meminta kembali kepada Wali Nasabnya

untuk menikahkan calonmempelai wanita, sekalipun sudah ada penetapan Pengadilan Agamatentang adhalnya Wali dan Apabila Wali Nasabnya tetap adhal, maka akadnikah dilangsungkan dengan Wali Hakim;Menimbang, bahwa memperhatikan Pasal 7 ayat (1) UndangUndangNomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, jo.

Keterangan Kartu Tanda Penduduk atas nama Calon suami Pemohon ..terbukti Pemohon dan calon suami Pemohon adalah penduduk yang bertempattinggal dalam wilayah hukum Pengadilan Agama Cilacap, maka perkara inimerupakan wewenang relatif Pengadilan Agama Cilacap, maka permohonanPemohon aquo secara formil dapat diterima;Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P3 Surat KeteranganPemeriksaan atas nama Pemohon, terbukti Pemohon anak kandung dariseorang ayah yang bernama Ayah pemohon maka terbukti pula Pemohonwali nasabnya

als We pric rw lols >Artinya : Menolak kemafsadatan lebih didahulukan dari pada menarikkemashlahatan ;Menimbang, bahwa dengan ditetapkannya ayah Pemohon sebagai waliadhol, maka pernikahan Pemohon dengan calon suami Pemohon bernamadapat dilangsungkan dengan Wali Hakim, incasu Kepala Kantor UrusanAgama Kecamatan Cilacap Tengah, Kabupaten Cilacap hal ini sesuai pasal 6ayat (2) Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia, Nomor 2 tahun 1987,yang mengatur bahwa, apabila Wali nasabnya tetap adhol, maka

menikahdengan wali hakim telah sesuai Pasal 2 Ayat (1) UndangUndang Nomor 1 Tahun1974 tentang Perkawinan juncto Pasal 23 Kompilasi Hukum Islam, oleh sebab itupermohonan tersebut patut dikabulkan dengan memberi wewenang kepadaKepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Turen Kabupaten Malang untukmenikahkan Pemohon (Purwati Ningsih binti Mesno) dengan seorang lakilakibernama Demy Erva Indriansa bin Sahri, dengan wali hakim ;Menimbang, bahwa kendati demikian, sebelum akad nikah wali hakimmeminta kembali kepada wali nasabnya

untuk menikahkan calon mempelaiwanita, namun apabila wali nasabnya tetap adhal, maka akad nikahdilangsungkan dengan wali hakim tersebut (vide Pasal 6 Peraturan MenteriAgama Nomor 2 Tahun 1987 tentang Wali Hakim);halaman 11 dari 16 halaman, Penetapan Nomor: 0687/Pdt.P/2016/PA.Kab.MlgMenimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, sesuaiketentuan Pasal 89 ayat (1) UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989 tentangPeradilan Agama sebagaimana diubah dengan UndangUndang Nomor 3 Tahun2006, dan perubahan

Tetapi jika lelaki itu tidak menikahi ibunya, maka anak itutidak bisa dinisbahkan kepadanya, (Lihat Abul Hasan AlMawardi, AlHawi AlKabir, Beirut: Darul Kutub AlIlmiyah, 1994 M/1414 H, cetakanpertama, juz VIII, halaman 162).Menimbang, bahwa Wahbah azZuhaili dalam AlFigh AlIslami hal. 681682, yang juga diambil alih menjadi pertimbangan majelis menyebutkan bahwa:Para ulama Madzhab sepakat, dalam hal perkawinan yang sah, bila seorangwanita melahirkan anak, anak itu bisa dihubungkan nasabnya kepadasuaminya

Bila anak lahirkurang dari enam bulan sejak terjadinya akad nikah atau persetubuhan, anakitu tidak bisa dihubungkan nasabnya kepada suami wanita yang melahirkannyaitu sebab hal ini dapat dijadikan indikasi bahwa kehamilan telah terjadi sebelumdilangsungkannya perkawinan, kecuali jika Ssuami mengakui bahwa anak yangdilahirkan itu adalah anaknya dan mengakui pula dirinyalah yang menghamiliwanita itu sebelum menikahinyaMenimbang, bahwa sesuai dengan kaidah figh yang menyatakan bahwa,wl wi Pengikut (

Mereka berdua adalah orang lain; Bahwa pada saat pernikahan dilangsungkan, Pemohon dan Pemohon IItidak terikat perkawinan dan tidak dalam pinangan dengan orang lain; Bahwa para Pemohon beragama Islam pada saat pernikahan merekadilangsungkan; Bahwa pada saat Para Pemohon menikah, yang menjadi wali nikahPemohon II adalah wali nasabnya, yaitu bapak Senreng Ngerang, yangkemudian menyerahkan kepada H.

Pemohon adalah Wali Hakim yaitu Kepala Kantor Urusan AgamaKecamatan Nguntoronadi, Kabupaten Magetan, atau Penghulu / PembantuHal. 11Penghulu yang ditunjuk oleh Kepala Seksi yang membidangi tugas UrusanAgama Islam pada Kantor Kementerian Agama Kabupaten Magetan;Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 5 Peraturan Menteri Agama RInomor 50 tahun 2005 Tentang Wali Hakim, sekalipun sudah ada penetapanPengadilan Agama tentang adhalnya wali, sebelum akad nikah dilangsungkanwali hakim meminta kembali kepada wali nasabnya

Apabila wali nasabnya tetap adhal, maka akad nikahdilangsungkan dengan wali hakim;Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) UndangUndangNomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan UndangUndang Nomor 3Tahun 2006 dan UndangUndang Nomor 50 Tahun 2009 semua biaya yangtimbul akibat perkara ini dibebankan sepenuhnya pada Pemohon ;Mengingat, semua peraturan perundangundangan yang berlaku danhukum Syara' yang berkaitan dengan perkara ini ;MENETAPKAN :1. Mengabulkan permohonan Pemohon;2.

dengan calon suaminyabernama XXXX adalah Wali Hakim yaitu Kepala Kantor Urusan AgamaKecamatan Kawedanan, atau Penghulu / Pembantu Penghulu yang ditunjukoleh Kepala Seksi yang membidangi tugas Urusan Agama Islam pada KantorKementerian Agama Kabupaten Magetan;Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 5 Peraturan Menteri Agama RInomor 50 tahun 2005 Tentang Wali Hakim, sekalipun sudah ada penetapanPengadilan Agama tentang adlalnya wali, sebelum akad nikah dilangsungkanwali hakim meminta kembali kepada wali nasabnya

Apabila wali nasabnya tetap adlal, maka akad nikahdilangsungkan dengan wali hakim;Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) UndangUndangNomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan UndangUndang Nomor 3Tahun 2006 dan UndangUndang Nomor 50 Tahun 2009 semua biaya yangtimbul akibat perkara ini dibebankan kepada Pemohon ;Mengingat, semua peraturan perundangundangan yang berlaku danhukum Syara' yang berkaitan dengan perkara ini ;MENETAPKAN1. Mengabulkan permohonan Pemohon;2.

Nomor 094/Pdt.P/2019/PA.Dmkagar berusaha mendekati ayah Pemohon sebagai Wali nasabnya, agarayahnya bersedia menjadi Wali nikahnya, akan tetapi tidak berhasil:Menimbang, bahwa oleh karena Wali nikah Pemohon bernama XXXX,tidak hadir di depan persidangan untuk di dengar keterangannya, selanjutnyapemeriksaan dilanjutkan dengan dibacakannya surat permohonan pemohonyang isinya tetap dipertahankan oleh pemohon, dengan penjelasan sebagaiberikut :e Bahwa saya sebagai pemohon tetap pada pendirian saya untuk

Nomor 094/Pdt.P/2019/PA.DmkMenimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Pemohonagar berusaha mendekati ayah pemohon sebagai wali nasabnya untukbersedia menjadi wali nikah Pemohon dengan calon suaminya bernamaDevanda, akan tetapi tidak berhasil;Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, majelis hakimtelah memanggil wali nikah Pemohon secara patut untuk didengarketerangannya, tetapi wali pemohon tidak datang menghadap di persidangantanpa alasan yang sah.

Pasal 3 Peraturan PemerintahNomor 9 Tahun 1975 menegaskan bahwa setiap orang yang akanmelangsungkan perkawinan memberitahukan kehendaknya itu kepadaPegawai Pencatat ditempat perkawinan akan dilangsungkan.Menimbang, selanjutnya dalam Pasal 2 ayat (1) Peraturan MenteriAgama Nomor 30 Tahun 2005 Tentang Wali Hakim menegaskan bahwa bagicalon mempelai wanita yang akan menikah di wilayah Indonesia atau diluar negeri/di luar wilayah teritorial Indonesia, tidak mempunyai walinasab yang berhak atau wali nasabnya

Bagi calon mempelai wanita yang akan menikah di wilayah Indonesiaatau di luar negeri/di luar wilayah teritorial Indonesia, tidak mempunyai wallnasab yang berhak atau wali nasabnya tidak memenuhi syarat, ataumafqud, atau berhalangan, atau adhal, maka pernikahannya dilangsungkanoleh wali hakim;Menimbang, unsurunsur tersebut akan dipertimbangkan satu persatuberdasarkan fakta hukum di atas, sehingga antara Pemohon dengan calonsuami Pemohon dipandang telah memenuhi unsurunsur pelaksanaan suatuperkawinan

dalam wilayah Kantor Urusan AgamaHalaman 10 dari 12 halaman Penetapan No.108/Pdt.P/2020/PA.Ek.Kecamatan Maiwa, Kabupaten Enrekang, maka Pengadilan perlu menunjukKepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Maiwa, Kabupaten Enrekang, menjadiWali Hakim untuk menikahkan Pemohon dengan calon suami Pemohon bernamaCalon Suami Pemohon;Menimbang, kendati demikian, berdasar Pasal 5 Peraturan MenteriAgama Nomor 30 Tahun 2005 tentang Wali Hakim, sebelum akad nikahdilangsungkan, Wali Hakim meminta kembali kepada wali nasabnya

untukmenikahkan calon mempelai wanita, namun apabila wali nasabnya tetap adhal,maka akad nikah dilangsungkan dengan wali hakim tersebut;Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidangperkawinan, berdasarkan Pasal 89 ayat (1) UndangUndang Nomor 7 Tahun1989, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon yang jumlahnyasebagaimana tersebut dalam amar penetapan ini;Mengingat segala ketentuan peraturan perundangundangan yangberlaku dan hukum syara yang berkaitan dengan perkara ini;MENETAPKAN1

calon suaminyabernama XXXX adalah Wali Hakim yaitu Kepala Kantor Urusan AgamaKecamatan Kawedanan, atau Penghulu / Pembantu Penghulu yang ditunjukHal. 9oleh Kepala Seksi yang membidangi tugas Urusan Agama Islam pada KantorKementerian Agama Kabupaten Magetan;Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 5 Peraturan Menteri Agama RInomor 50 tahun 2005 Tentang Wali Hakim, sekalipun sudah ada penetapanPengadilan Agama tentang adhalnya wali, sebelum akad nikah dilangsungkanwali hakim meminta kembali kepada wali nasabnya

Apabila wali nasabnya tetap adhal, maka akad nikahdilangsungkan dengan wali hakim;Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) UndangUndangNomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan UndangUndang Nomor 3Tahun 2006 dan UndangUndang Nomor 50 Tahun 2009 semua biaya yangtimbul akibat perkara ini dibebankan sepenuhnya pada Pemohon ;Mengingat, semua peraturan perundangundangan yang berlaku danhukum Syara' yang berkaitan dengan perkara ini ;MENETAPKAN :1. Mengabulkan permohonan Pemohon;2.

Juni 2020 telah mengajukan permohonan Istbat Nikah yang telahterdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pelaihari dengan Nomor164/Pdt.P/2020/PA.Plh dengan dalildalil pada pokoknya sebagai berikut:Halaman 1 dari 12 hlm Penetapan Nomor 164/Padt.P/2020/PA.PlIhBahwa pada bulan Desember 1986, Pemohon dan Pemohon Ilmelangsungkan pernikahan menurut agama Islam di Kelurahan SarangHalang Kecamatan Pelaihari Kabupaten Tanah Laut;Bahwa pada saat pernikahan tersebut wali nikahnya adalah wali hakim,karena wali nasabnya

Kabupaten Tanah Laut,dihadapan persidangan memberikan keterangan dibawah sumpah yangpada pokoknya sebagai berikut :Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon dan Pemohon II karena saksiadalah tetangga Pemohon dan Pemohon II;Bahwa ketika Pemohon dengan Pemohon II menikah Saksi hadir;Bahwa Pemohon dan Pemohon II adalah pasangan suami isteri yangmenikah pada bulan Desember 1986 di Kelurahan Sarang HalangKecamatan Pelaihari Kabupaten Tanah Laut;Bahwa Saksi tahu yang menjadi wali nikahnya adalah wali hakimkarena wali nasabnya

bernama XXXX adalah Wali Hakim yaitu KepalaKantor Urusan Agama Kecamatan XXXX Kabupaten Magetan, atauPenghulu / Pembantu Penghulu yang ditunjuk oleh Kepala Seksi yangmembidangi tugas Urusan Agama Islam pada Kantor Kementerian AgamaKabupaten Magetan;Hal. 13Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 5 Peraturan Menteri AgamaRI nomor 50 tahun 2005 Tentang Wali Hakim, sekalipun sudah adapenetapan Pengadilan Agama tentang adhalnya wali, sebelum akad nikahdilangsungkan wali hakim meminta kembali kepada wali nasabnya

Apabila wali nasabnya tetap adhal,maka akad nikah dilangsungkan dengan wali hakim;Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan UndangUndangNomor 3 Tahun 2006 dan UndangUndang Nomor 50 Tahun 2009 semuabiaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan sepenuhnya padaPemohon ;Mengingat, semua peraturan perundangundangan yang berlakudan hukum Syara' yang berkaitan dengan perkara ini ;MENETAPKAN :1. Mengabulkan permohonan Pemohon.2.