saatpendaftaran mengajukan permohonan beracara secara prodeo, dandipersidangan menyatakan mengadakan perubahan pada petitum nomor 4menjadi membebaskan biaya perkara;Bahwa atas permohonan para Pemohon untuk beracara secara prodeotersebut, sebelum memeriksa pokok perkara, Majelis Hakim memeriksapermohonan para Pemohon tersebut yang diakhiri dengan penetapan sela;Bahwa untuk meneguhkan dalildalil permohonannya, para Pemohonmengajukan buktibukti tertulis sebagai berikut:1..Fotokopi Surat Keterangan Tidak Mampu Nomor401

tidak ada masalah, namun pada saat ini pemohon akan menggunakanpaspor tersebut dan setelah melapor ke Kantor Imigrasi Cilacap ternyata terkendaladisebabkan nama pemohon yang tertulis dalam paspor tersebut tidak sesuai dengannama pemohon yang sebenarnya sebagaimana tertulis dalam dokumen lainnyaHalaman 5 dari 7 halaman penetapan Nomor 189/Pdt.P/2015/PN Clpdiantaranya dalam Kartu Tanda Penduduk Nomor 330123112680001 (bukti P2), KartuKeluarga Nomor 3301233101055353 (bukti P3), dan Kutipan Akta Nikah Nomor401

ketidakhadiranTergugat tersebut tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sahmenurut UndangUndang;Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehatiPenggugat akan tetapi tidak berhasil, selanjutnya dibacakan suratgugatan Penggugat yang isi serta maksudnya tetap dipertanhankanoleh Penggugat;Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan buktibukti : 22222 22222222 222 = Bukti tertulis berupa :3wane nene ee Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan AgamaKecamatan Cilengkrang Kabupaten Bandung, Nomor401

A.Katill, Kelurahan Tapa, Kecamatan Sipatana, Kota Gorontalo,selanjutnya disebut Pemohon.Pengadilan Agama tersebut;Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;Telah mendengarkan keterangan Pemohon, anak Pemohon, dan saksisaksi, sertatelan memeriksa alat bukti lainnya di persidangan.DUDUK PERKARAMenimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 26September 2018 yang pada tanggal tersebut didaftarkan pada KepaniteraanPengadilan Agama Gorontalo dengan register perkara Nomor401/Pdt.P/2018

pasal 4 Undangundang Nomor 1tahun 1974;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka permohonanPemohon/Pembanding yang memohon agar membatalkan perkawinan antaraPemohon/Pembanding dan Termohon/Terbanding yang dilangsungkan di LubukLinggau harus dikabulkan sebagaimana maksud pasal 9 Undangundang Nomor 1tahun 1974 tentang Perkawinan jo pasal 71 Kompilasi Hukum Islam;Menimbang, bahwa karena perkawinan Pemohon/Pembanding danTermohon/Terbanding seharusnya dibatalkan, maka Kutipan Akta Nikah Nomor401

Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesarRp5.000,00 (lima ribu rupiah);Membaca Putusan Pengadilan Negeri Tarakan Nomor401/Pid.B/2016/PN.TAR. tanggal 23 Februari 2017 yang amar lengkapnyasebagai berikut:Hal. 13 dari 32 hal. Putusan Nomor 1746 K/PID.SUS/2017Menyatakan Terdakwa Hj.

Membebankan biaya perkara ini kepada Negara;Mengingat Akta Permohonan Kasasi Nomor401/Akta.Pid.B/2016/PN.Tar. yang dibuat oleh Panitera pada PengadilanNegeri Tarakan, yang menerangkan, bahwa pada tanggal 2 Maret 2017,Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tarakan mengajukan permohonankasasi terhadap putusan Pengadilan Negeri Tarakan tersebut;Memerhatikan memori kasasi tanggal 15 Maret 2017 dari PenuntutUmum pada Kejaksaan Negeri Tarakan tersebut sebagai Pemohon Kasasi,yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan

SITI NURAENIdimana uang berasal dari Terdakwa dan Terdakwa yang menyuruh Bakriyang memiliki kartu identitas lintas batas untuk belanja di Tawau Malaysiasebagaimana termuat di Keterangan Terdakwa halaman 35 paragraf ke8; halaman 15 paragraf ke1; halaman 17 paragraf ke1; halaman 18paragraf terakhir; halaman 21 paragraf ke1 putusan Nomor401/Pid.B/2016/PN.TAR.

2006 tentang Perubahan Atas UndangUndangNomor 10 Tahun 1995, UndangUndang Nomor 48 Tahun 2009, UndangUndang Nomor 8 Tahun 1981, dan UndangUndang Nomor 14 Tahun 1985sebagaimana telah diubah dengan UndangUndang Nomor 5 Tahun 2004 danPerubahan Kedua dengan UndangUndang Nomor 3 Tahun 2009 sertaperaturan perundangundangan lain yang bersangkutan;MENGADILI,Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : PENUNTUTUMUM PADA KEJAKSAAN NEGERI TARAKAN tersebut;Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Tarakan Nomor401

perkara;Setelah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi;TENTANG DUDUK PERKARANYAMenimbang, bahwa Penggugat dengan surat Gugatannya tertanggal 29 Maret 2012yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kabupaten Malang Nomor:1799/Pdt.G/2012/PA.Kab.Mlg mengemukakan halhal sebagai berikut :1.Pada tanggal 18 Oktober 1999, Penggugat dengan Tergugat melangsungkanpemikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan AgamaKecamatan Tajinan, Kabupaten Malang, (Kutipan Akta Nikah Nomor401

BuktiP4 : berupa fotocopy SURAT KELAHIRAN* dariKepala Desa Sumberejo tanggal 18Juni 2012 Nomor401/427.914.06/2012 atas namaYULI RAHMAWATI ;. BuktiP5 : berupa fotocopy KARTU TANDAPENDUDUK* atas nama SANINomor : 3508155806600003tertanggal 28 Juni 2012;. BuktiP6 : berupa fotocopy SURAT KUASA tertanggal04 Juli 2012;. BuktiP7 : berupa fotocopy DUPLIKAT KUTIPAN AKTANIKAH Nomor : Kk.13.08.13/PW.01/02.06/VI/2012 tanggal 18Juni 2012 atas nama ALI danSANI;.

pendidikan SLTP, tempatkediaman di KABUPATEN MAGELANG, sebagai Pemohon Il;Selanjutnya keduanya secara bersamasama disebut sebagaiPara Pemohon terkecuali dalam amar penetapan ini;Pengadilan Agama tersebut;Telah mempelajari berkas perkara;Telah mendengar keterangan Para Pemohon, serta memeriksa buktibukti dipersidangan;DUDUK PERKARABahwa Para Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 28 Juli2021 telah mengajukan permohonan pengangkatan anak yang didaftar diKepaniteraan Pengadilan Agama Mungkid dengan Nomor401

Perpanjangan penehanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Palembangsejak tanggal 10 Juni 2020 sampai dengan tanggal 8 Agustus 2020;Terdakwa didampingi oleh Penasehat Hukum LBH IKADIN ROMAITA,SH, DAN REKAN Advokat/Pengacara yang berkantor di Pos Bantuan HukumPengadilan Negeri Palembang yang telah di tunjuk oleh Hakim Ketua Majelisuntuk bertindak selaku Penasehat hukum terhadap dalam perkara pidana nomor401/Pid.Sus/2020/PN.PlgHalaman 1 dari 12 halaman Putusan Nomor 104/PID/2020/PT PLGPengadilan Tinggi

dan dijatuhipidana, maka kepadanya dibebani membayar biaya perkara dalam keduatingkat pengadilan, yang untuk tingkat banding jumlahnya sebagaimanadisebutkan dalam amar putusan ini;Memperhatikan Pasal 112 ayat (1) UndangUndang Nomor 35 Tahun2009 tentang Narkotika, UndangUndang Nomor 8 Tahun 1981 tentang HukumAcara Pidana serta peraturan perundangundangan lain yang bersangkutan;MENGADILI Menerima permohonan banding Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum; Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Palembang Nomor401

Menetapkan supaya Terdakwa HALIL Bin HUD ZAINI membayar biayaperkara sebesar Rp.5.000, (lima ribu rupiah);Menimbang, bahwa atas tuntutan tersebut, Pengadilan Negeri MuaraEnim telah menjatuhkan putusan pada tanggal 7 Oktober 2019 Nomor401/Pid.Sus/2019/PN.

Pasal Pasal 82 ayat (2) Jo Pasal 76 E Undangundang Nomor17 Tahun 2016 perubahan kedua atas UU No. 35 Tahun 2014 tentangperubahan atas UndangUndang RI No. 23 Tahun 2002 tentang PerlindunganAnak dan UndangUndang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum AcaraPidana serta peraturan perundangundangan lainnya yang berhubungandengan perkara ini ;MENGADILI : Menerima permintaan banding dari Penasihat Hukum Terdakwa;Halaman 12 dari 13 Putusan Nomor 226/PID/2019/PT PLG Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Muara Enim Nomor401

Penetapan Hakim Ketua, tertanggal 15 September 2015 Nomor401/Pdt.G/2015/PN.Jkt.Pst, tentang Penentuan Hari dan Tanggal sidang ;3. Surat gugatan Para Penggugat tertanggal 3 September 2015 yangdidaftarkan di Kepaniteraan Perdata Pengadilan Negeri Jakarta Pusat padatanggal 3 September 2015 yang tercatat dibawah Register perkara Nomor :401/Pdt.G/2015/PN.Jkt.Pst, ;4.

:umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan SD,pekerjaan Sopir, tempat tinggal di , Kabupaten HuluSungai Tengah, sebagai Pemohon;Pengadilan Agama tersebut;Telah mempelajari suratsurat yang berkaitan dengan perkara ini;Telah mendengar keterangan Pemohon, anak Pemohon calon istrinya sertapara saksi di muka sidang;DUDUK PERKARABahwa Pemohon dalam surat permohonan tanggal 4 Desember 2017telah mengajukan permohonan dispensasi perkawinan yang telah didaftar diKepaniteraan Pengadilan Agama Barabai, dengan nomor401

menjatuhkan penetapan lain yang seadil adilnya;.Bahwa para Pemohon telah hadir di muka persidangan,lalu. dibacakan permohonan para Pemohon yang isinya tetapdipertahankan oleh Para Pemohon;Bahwa, berdasarkan putusan sela Nomor188/Pdt.P/2011/PA.Clg. tanggal 15 Juni 2011, yang amarnyapara Pemohon telah diberi izin untuk berperkara secara cumacuma;Bahwa untuk menguatkan = dalil Permohonannya, paraPemohon telah mengajukan bukti surat berupa Surat Keterangantidak mampu dari Kepala Kelurahan Randakari Nomor401

Membatalkan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor401 K/TUN/2017 tertanggal 14 September 2017 pada MahkamahAgung Republik Indonesia;4. Menguatkan Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara JakartaPerkara Nomor: 309/B/2016/Pt.Tun.Jkt tertanggal 1 Februari 2017pada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta;5.

., yang dicatat di Kantor Urusan AgamaKecamatan Kota Utara, Kota Gorontalo berdasarkan Akta Nikah, Nomor401/21/XI/2003, tanggal 15 Oktober 2003;2.

Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlahRp.5.000,00 ( lima ribu rupiah);Menimbang, bahwa terhadap Putusan Pengadilan Negeri Sibolga Nomor401/Pid.Sus/2017/PN Rap tanggal 28 Pebruari 2018 tersebut, Penuntut Umumtelah mengajukan permintaan banding sebagaimana Akta Banding yang dibuatoleh Panitera Pengadilan Negeri Sibolga Nomor 3/Akta Pid/2018/PN Sbgtanggal 7 Maret 2018;Menimbang, bahwa Akta Permintaan Banding tersebut telahdiberitahukan secara patut dan sah kepada Terdakwa oleh Juru

Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Sibolga Nomor401/Pid.Sus/2017/PN Sbg, tanggal 28 Pebruari 2018, yang dimintakanbanding tersebut;Halaman 13 dari 14 halaman Putusan Nomor 354/Pid.Sus/2018/PT MDN3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkanseluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;5.

Putusan No.377/Padt.G/2018/PA.Brb.memohon untuk berperkara secara Prodeo sesuai dengan SuratKeterangan Tidak Mampu dari Pembakal Desa Taal Nomor401/152/SKTM/TLLAS tanggal 19 Juli 2018;Berdasarkan alasan/dalildalil di atas, Penggugat mohon agar KetuaPengadilan Agama Barabai Cq. Majelis Hakim yang memeriksa danmengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnyaberbuny :Primer :1. Mengabulkan gugatan Penggugat;2.

membayar biaya perkara ini sebesarRp/61.000,00 (tujuh ratus enam puluh satu ribu rupiah);Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Tergugatputusan Pengadilan Negeri tersebut telah diperbaiki oleh Pengadilan TinggiDKI Jakarta dengan Putusan Nomor 490/PDT/2017/PT DKI, tanggal 24Oktober 2017 dengan amar sebagai berikut:Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Tergugat:Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor401

Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp1.000,00(seribu rupiah);Membaca putusan Pengadilan Negeri Pematang Siantar Nomor401/Pid.B/2013/PN.PMS., tanggal 06 Mei 2014 yang amar lengkapnyasebagai berikut :. Menyatakan Terdakwa SRI PRIYATNI, S.Pd telah terbukti secara sah danmeyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Melakukan Kekejaman,Kekerasan, Atau Ancaman Kekerasan Atau Penganiayaan Terhadap Anak;.