Ditemukan 2371 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : sema semi semua samu semy setu sempu
Pengadilan PN PONTIANAK Perdata Khusus PHI
Putus : 24-09-2014 — Upload : 04-02-2015
Putusan PN PONTIANAK Nomor 17G/2014/PHI.PN.PTK
Tanggal 24 September 2014 — HARDIANSYAH, cs M E L A W A N 1. Pemerintah Kota Pontianak, Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Khatulistiwa Kota Pontianak . 2. Koperasi Karyawan Tirta Dharma PD.Air Minum Kota Pontianak.
85 — 30
  • Suatu sebab yang halal ;Kemudian dalam pasal 1338 KUHPerdata dinyatakan :Semu Perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang undang bagimereka yang membuatnya.
Pengadilan PA LUBUK LINGGAU Perdata Agama
Register : 10-12-2018 — Putus : 10-07-2019 — Upload : 11-07-2019
Putusan PA LUBUK LINGGAU Nomor 1303/Pdt.G/2018/PA.LLG
Tanggal 10 Juli 2019 — Penggugat melawan Tergugat
56 — 10
  • Alhamdulillah saat ituada perdamaian antara Penggugat dan Tergugat tetapi hanya semu,karena Tergugat dan kedua orang tuanya tetap tidak mau transparanterhadap Penggugat dan bersikap melindungi Tergugat. Selanjutnya pada tahun 2013 Tergugat kembali meminjam di Bank BNIdengan cara melunasi pinjaman lama kemudian mengajukan pinjamanbaru, sedangkan pinjaman lama masih 1 tahun lagi dengan akad waktupinjaman 6 tahun (dari tahun 2013 s/d tahun 2019).
Pengadilan PT SAMARINDA Perdata
Register : 28-11-2018 — Putus : 17-12-2018 — Upload : 31-03-2020
Putusan PT SAMARINDA Nomor 157/PDT/2018/PT SMR
Tanggal 17 Desember 2018 — Pembanding/Penggugat : PT.BINTANG PRIMA ENERGY PRATAMA
Terbanding/Tergugat : H.VERITAS SARANGGI
169 — 173
  • Lebih lanjut dinyatakan, meskipun kebenaran yang terkandungdidalamnya kebenaran sepihak dari pemohon serta daya kekuatanmengikatnya pun hanya terhadap diri pemohon, namun kalauputusan dibiarkan hidup, seolaholah apa yang diterangkan didalamnya semua benar walapun kebenarannya bersifat semu. Olehkaena itu perlu dibuka kesempatan luas bagi mereka yang merasadirugikan kepentingan atau haknya, untuk mengajukan gugatperlawanan;14.
Pengadilan PTUN SURABAYA TUN
Register : 23-07-2018 — Putus : 21-01-2019 — Upload : 26-02-2019
Putusan PTUN SURABAYA Nomor 110/G/2018/PTUN.SBY
Tanggal 21 Januari 2019 — Penggugat:
HERMAN SOEJANTO
Tergugat:
WALIKOTA SURABAYA
196 — 145
  • Menurut Indroharto : asas ini muncul karena duasebab; pertama, harapanharapan dapat terjadi dengan perundangundangan,perundangundangan semu, dengan garis tetap keputusankeputusan yangsama tapi detik itu tetap secara konsisten dilakukan penguasa, penerangan danpenjelasanpenjelasan yang telah diberikan oleh penguasa yang bersangkutan,kesanggupankesanggupan yang dikeluarkan, beschikking yang sebelumnyadikeluarkan, Suatu perjanjian yang telah dibuat, atau dengan perbuatanperbuatan faktual penguasa, dengan
Pengadilan PN PARIAMAN Perdata Tanah
Register : 01-03-2016 — Putus : 09-12-2016 — Upload : 14-03-2017
Putusan PN PARIAMAN Nomor 8/Pdt.G/2016/PN Pmn
Tanggal 9 Desember 2016 — BUYUNG TADANG, DKK - berlawanan dengan - ANWAR SANUSI, SKK
120 — 16
  • Nomor 8/Padt.G/2016/PN.Pmn13.sewaktu perkara ini masih dalam pemeriksaan di Pengadilan ini, terobukakemungkinan Tergugat baik secara sendirisendiri maupun secarabersamasama akan mengalihkan hak atas sebagian. atau keseluruhantanah sawah objek perkara kepada pihak lain, bila hal itu sampai terjadidisamping Penggugat akan sangat dirugikan juga akan mempersulitpengadilan ini dalam memeriksa perkaranya dan untuk menghindari adakeputusan hukum yang sia sia di mana nantinya hanyalah kebenaran dankeadilan semu
Pengadilan PTUN BANDUNG TUN
Register : 22-12-2020 — Putus : 20-04-2021 — Upload : 20-04-2021
Putusan PTUN BANDUNG Nomor 151/G/2020/PTUN.BDG
Tanggal 20 April 2021 — Penggugat:
PIMPINAN CABANG FEDERASI SERIKAT PEKERJA TEKSTIL SANDANG DAN KULIT SERIKAT PEKERJA SELURUH INDONESIA (PC FSP TSK SPSI) KABUPATEN BANDUNG
Tergugat:
DINAS KETENAGAKERJAAN KABUPATEN BANDUNG
211 — 103
  • IllTahun 2000 maupun segala macam bentuk keputusan Badan danPejabat TUN yang merupakan peraturan yang bersifat umummaupun perundangundangan semu yang dikeluarkan oleh BadanHalaman 47 dari 95 halaman Putusan Nomor: 151/G/2020/PTUN.BDG.14.15.atau Pejabat TUN yang diumumkan dalam rangka melaksanakankebijakan pemerintah (lihat kertas kerja Indroharto, SH. yangberjudul "Asasasas Hukum Tata Usaha Negara II halaman 63 alineake6), kemudian Keputusan a quo (objek gugatan) tersebutmerupakan pengejawantahan
Pengadilan PN JAKARTA PUSAT Perdata Khusus
Register : 27-08-2018 — Putus : 24-09-2018 — Upload : 25-05-2019
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 131/Pdt.Sus-PKPU/2018/PN Jkt.Pst
Tanggal 24 September 2018 — Pemohon:
MOLUCCA HOLDING S.a.r.l.
Termohon:
PT. PELITA CENGKARENG PAPER
745 — 454
  • tanggal 4Desember 1972 No. 690 K/Sip/1972 berbunyi Jual beli dansewa menyewa yang bertentangan dengan hukum patut untukdibatalkan,Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No.1462K/Pdt/1989, yang dikutip sebagai berikut (Bukti T23):Perbuatan melawan hukum; notaris & bank; lelang rumahdibatalkan MARI; Perbuatan akte jual beli tanah yang kemudiandiikuti dengan dibuatnya Akte Pemberian Hak kepada penjualuntuk dalam waktu tiga tahun berhak membeli kembali, adalahmerupakan perbuatan hukum jual beli semu
Pengadilan PN SEMARANG Perdata Khusus Hak Cipta
Putus : 02-08-2018 — Upload : 15-10-2018
Putusan PN SEMARANG Nomor 2_Pdt_Sus_HKI_2018_PN_Smg
Tanggal 2 Agustus 2018 — PT. INTER SPORTS MARKETING PT. ARJUNA CAHAYA LESTARI
986 — 255
  • Selain itu pula keuntungan ekonomis yang didapatkan oleh Hoteladalah hasil dari persewaan kamar Hotel dan BUKAN dari hasilpemberian fasilitas televisi.Bahwa oleh karenanya keuntungan yang didapatkan oleh Hotel atauTergugat atas dalil yang dituduhkan Penggugat menjadi semu atauirrasional yang dengan kata lain menjadi tidak dapat di ukur ke dalam suatukeuntungan yang nyata (rill);Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1365 KUHPer, yang berbunyi:tlap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepadaorang
Pengadilan PTUN BANDA ACEH TUN
Register : 04-03-2020 — Putus : 01-07-2020 — Upload : 02-07-2020
Putusan PTUN BANDA ACEH Nomor 14/G/2020/PTUN.BNA
Tanggal 1 Juli 2020 — Penggugat:
MUHAMMAD ZAIN
Tergugat:
GUBERNUR ACEH
292 — 184
  • Pertama, karena harapanharapan dapatmuncul dengan perundangundangan, perundangundangan semu,dengan garis tetap keputusankeputusan yang sampai detik itu tetapsecara konsisten dilakukan penguasa, penerangan dan penjelasanpenjelasan yang telah diberikan oleh penguasa yang bersangkutan,kesanggupankesanggupan yang telah dikeluarkan, beschikking yangsebelumnya dikeluarkan, suatu perjanjian yang telah dibuat, ataudengan perbuatanperbuatan faktual penguasa, dengan membiarkankeadaan illegal berjalan beberapa
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata
Putus : 07-01-2015 — Upload : 10-03-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 338 PK/Pdt/2014
Tanggal 7 Januari 2015 — MORGAN STANLEY & CO. INCORPORATE VS APP INTERNASIONAL FINANCE COMPANY B.V, DKK
576 — 418 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Perbuatan melanggar hukum dengan cara membuattransaksi rekayasa, semu manipulasi hukum, penyelundupanhukum dan tidak memenuhi syaratsyarat sahnya perjanjian(ex Pasal 1820 KUH Perdata) karena transaksi bertentangandengan undangundang atas rekayasa dari Tergugat l,Tergugat IV, Tergugat V dan Tergugat XVI, transaksi dengansengaja dibuat sedemikian rupa dengan maksud menghindariberlakunya tarif pajak 20% di dalam UndangUndangRepublik Indonesia Nomor 7 Tahun 1983 Jo.
    yang sama untuk suatuperkara yang sama yang juga sudah digugat di PengadilanNegeri Kuala Tungkal;Kesamaan Dasar Gugatan dan Petitum KesamaanGugatan Penggugat(Perkara Ini)Gugatan Lontar DasarGugatan 1 Tergugat 1, 4, 5 dan 17 telah 1melakukan perbuatanmelawan hukum dengan caramelakukan rekayasa financialdengan tujuan untukmemperoleh bayaran dankomisi dari Penerbitan SuratHutang oleh APPInternational Finance Tergugat 1, 2, 3, 4 dan 5 telahmelakukan perbuatanmelawan denganmembuat transaksirekayasa/semu
    Tergugat XIlIl sangatmengetahui benar kondisi ini karena jika sekalipun ternyata adapelanggaran dan penghindaran peraturan perundangundangandi Indonesia maka pihak yang pertama kali harus bertanggungjawabseharusnya Penggugat dan Tergugat XIIl sendiri sebagai pihak yangmemiliki manfaat fasilitas uang hasil dari penerbitan Obligasi LuarNegeri tersebut;Bahwa Penggugat tanpa dasar dan bukti hukum bersikukuhmenyatakan bahkan menuduh adanya undangundang perpajakan yangdilanggar dengan cara membuat rekayasa, semu
Pengadilan PT BANDUNG Perdata
Register : 13-11-2018 — Putus : 31-01-2019 — Upload : 30-12-2019
Putusan PT BANDUNG Nomor 534/PDT/2018/PT BDG
Tanggal 31 Januari 2019 — Pembanding/Turut Tergugat I : Ir ANDI CAHERUL MANGGABARANI, M.Si
Terbanding/Penggugat I : H. WIRA PRADANA, ST
Terbanding/Penggugat II : Hj. ELI ROHAYATI, ST
Terbanding/Tergugat : EINER BULGAR HUTAGALUNG
Turut Terbanding/Turut Tergugat II : Notaris Untung, SH., M.Kn.
Turut Terbanding/Turut Tergugat III : BANK MANDIRI Cab. Bandung RSHS
128 — 75
  • ., hal ini tentunya tidak dibenarkan menurut hukum acara, karenadengan tidak disebutkannya nama semu pihak yaitu Ir, ANDI CHAERULMANGGABARANI, M.Si, sebagi Turut Tergugat 1, UNTUNG, SH, M.Kn, Notarisselaku PPAT, sebagai Turut Tergugat Il, PT.
Pengadilan PTUN BANJARMASIN TUN
Register : 26-02-2019 — Putus : 02-07-2019 — Upload : 30-07-2019
Putusan PTUN BANJARMASIN Nomor 2/G/2019/PTUN.BJM
Tanggal 2 Juli 2019 — Penggugat:
Yulianto Kusuma Nugroho, SKM.,M.Kes.
Tergugat:
Bupati Hulu Sungai Selatan
290 — 552
  • SKBmenurut ahli adalah peraturan kebijakan (Beleidsregels), bedanyaBeleidsregels dengan Regeling adalah Peraturan PerundangUndangansemu, disebut semu padahal samasama peraturan, kalau dari nomor 1tidak, keputusan dan surat keputusan, sedangkan bukan putusanbersama.
Pengadilan PN KEDIRI Perdata
Putus : 18-06-2014 — Upload : 12-09-2014
Putusan PN KEDIRI Nomor 98/Pdt.G/2013/PN.Kdr
Tanggal 18 Juni 2014 — Sdr. INDRA WIBISONO WAHYUDI
melawan
KEMENTRIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL PAJAK KANTOR WILAYAH DJP JAWA TIMUR III cq. KEPALA KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA KEDIRI
92 — 9
  • berlaku di Indonesia ;Bahwa pada prinsipnya undangundang pajak ini harus melindungi hak dankewajiban terhadap wayjib pajak, undangundang juga tidak bolehmengenyampingkan kewenangan hak dan kewajiban terhadap negara sehinggasaluran hukumnya harus jelas, Kepala Negara mempunyai kewenangan untukmelakukan pemeriksaan pajak spt itu harus adil kalau tidak benar melaluimekanisme penetapan nilai yang mungkin bisa aja berbeda ;Bahwa sehingga undangundang mengatur ada yang namanya koasi peradilan atauperadilan semu
Pengadilan PN PRAYA
Putus : 02-07-2014 — Upload : 28-08-2014
Putusan PN PRAYA Nomor 40/Pdt.G/2013/PN.PRA
Tanggal 2 Juli 2014 —
72 — 48
  • Sehingga tas hal tersebut "NANIWATI ISTRITERGUGAT (TURUT TERGUGAT 2) dapat seenaknya melakukan aktifitaspengalihan baik jual beli, sewa, gadai, hibah atalipun segala bentukpengalihan hak lainnya, karena SHM No. 1182 tersebut secaraq hukum masihatas nama "NANIWATI ISTRI TERGUGAT (TURUT TERGUGAT 2).Berdasarkan hal tersebut maka pemberian kompensasi berupa tanah seluas3000 M2 (30 are) tersebut kepada Para Penggugat hanyaiah semu ataudengan kata lain "Secara Hukum Kompensasi Tanah Tersebut Tidak Ada"
Pengadilan PTUN BANDUNG TUN
Register : 22-12-2020 — Putus : 20-04-2021 — Upload : 20-04-2021
Putusan PTUN BANDUNG Nomor 148/G/2020/PTUN.BDG
Tanggal 20 April 2021 — Penggugat:
PIMPINAN CABANG FEDERASI SERIKAT PEKERJA TEKSTIL SANDANG DAN KULIT SERIKAT PEKERJA SELURUH INDONESIA (PC FSP TSK SPSI) KABUPATEN BANDUNG
Tergugat:
DINAS KETENAGAKERJAAN KABUPATEN BANDUNG
Intervensi:
PENGURUS UNIT KERJA KESATUAN SERIKAT PEKERJA NASIONAL (PUK KSN) PT. SURYA USAHA MANDIR
197 — 202
  • Ill Tahun 2000 maupun segala macambentuk keputusan Badan dan Pejabat TUN yang merupakan peraturanyang bersifat umum maupun perundangundangan semu yangdikeluarkan oleh Badan atau Pejabat TUN yang diumumkan dalam rangkamelaksanakan kebijakan pemerintah (lihat kertas kerja Indroharto, SH.Halaman 44 dari 93 halaman/ Putusan Perkara Nomor 148/G/2020/PTUN.BDG14.15.yang berjudul "Asasasas Hukum Tata Usaha Negara II halaman 63 alineake6), kemudian Keputusan a quo (objek gugatan) tersebut merupakanpengejawantahan
Pengadilan PTUN JAYAPURA TUN Kepegawaian
Register : 04-03-2015 — Putus : 27-08-2015 — Upload : 16-09-2015
Putusan PTUN JAYAPURA Nomor 2/G/2015/PTUN.JPR
Tanggal 27 Agustus 2015 — 1. WANSUDIN PURBA, S.T., MMT. 2. Drs. BARTOLOMEUS KUNONG 3. BERTHY SOPACUA 4. MOH. THOHA, SH., M.Si. 5. LOPIANUS FUAKUBUN, SE. 6. Ir. LIMI MOKODOMPIT, MM. 7. Drs. CHRISTIAN KARUBABA 8. Drs. GERRIT JAN KOIBUR 9. KONRADUS WELERUBUN, SE., M.Si. 10. I NYOMAN PUTU ARKA, SE., M.Si. 11. RICHARD LAKASA, SE. 12. MUHAMAD ALHAMID, SE.,M.Si. 13. MUH. SAAD LAUSIRI, SE., M.Si. 14. SUKIRMAN 15. Ir. RACHAEL LATUHERU 16. SAUR MAHITA GULTOM 17. AWALUDIN SULLY, ST., M.Si. 18. SUHARSO, SE., MMP 19. KAMARUDIN A. KADIR, ST. VS BUPATI MIMIKA
132 — 704
  • keputasan dan atas keputusan tersebut ParaPenggugat merasa tidak puas, maka Para Penggugat baru dapatmelakukan upaya gugatan ke Peradilan Tata Usaha Negara, Menimbang, bahwa dengan demikian, proses Sengketa AparaturSipil Negara tidak ditangani secara langsung oleh suatu peradilan TataUsah Negara, namun terlebih dahulu harus di selesaikan melalui suatuproses (upaya administrasi), yang dilakukan oleh suatu tim atauseorang pejabat di lingkungan pemerintahan, dimana proses tersebutmerupakan peradilan semu
Pengadilan PN JAKARTA PUSAT Perdata Khusus Persaingan Usaha
Putus : 16-01-2006 — Upload : 16-01-2017
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 05/KPPU/2005/PN.JKT.PST
Tanggal 16 Januari 2006 — KONSORSIUM PT. LINA PERMAI SAKTI, Dkk >< KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA R.I. (KPPU)
439 — 389
  • John Manurung dan Welly Sahat yang keduanyabergabung dalam 2 (dua) konsorsium yang berbeda telah terlibatdalam pengaturan persekongkolan dengan Panitia tender schinggaPanitia tender melakukan perbuatan yang melawan hukum berupameluluskan Pemohon Kebcratan XI dari tahap prakualifikasiwalaupun tidak memiliki klasifikasi subbidang usaha pemasokanbarang ATK sebagaimana disyaratkan dalam persyaratan kualifikasi.Bahwa berdasarkan kesimpulan pada butir 2.2.5. diatas, terlihatbahwa terdapat persaingan semu
    telahmenjadi jelas bahwa John Manurung dan Welly Sahat yang keduanya bergabung dalam 2(dua) konsorsium yang berbeda telah terlibat dalam pengaturan dengan pengaturan136dengan Panitia Tender schingga Panitia Tender melakukan perbualan dengan meluluskanPermohonan Keberatan XI dari tahap prakualifikasi walaupun tidak memiliki klasifikasisubbidang usaha pemasokan barang ATK sebagaimana disyaratkan dalam persyaratankualifikasi;Menimbang, bahwa dari pertimbangan diatas dapat dipastikan telah terjadipersaingan semu
Pengadilan PTUN BANJARMASIN TUN
Register : 25-06-2020 — Putus : 22-10-2020 — Upload : 22-10-2020
Putusan PTUN BANJARMASIN Nomor 14/G/2020/PTUN.BJM
Tanggal 22 Oktober 2020 — Penggugat:
RATNA KAMILAH. S.Pd
Tergugat:
BUPATI TANAH LAUT
376 — 196
  • pasal 53 ayat (2) huruf a UU Nomor 5 Tahun 1986Halaman 28 dari 72 halaman Putusan Nomor: 14/G/2020/PTUN.BJMsebagaimana telah diubah dengan UndangUndang Nomor 9 Tahun 2009tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang dimaksud dengan peraturanperundangundangan yang berlaku adalah Keseluruhan peraturan umumyang bersifat mengikat sebagaimana disebut dalam TAP MPR Nomor IllTahun 2000 maupun segala macam bentuk keputusan Badan dan PejabatTUN yang merupakan peraturan yang bersifat umum maupun perundangundangan semu
Pengadilan PN KUPANG Pidana Umum Pencurian
Register : 27-02-2015 — Putus : 01-03-2016 — Upload : 11-03-2016
Putusan PN KUPANG Nomor 76/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Kpg
Tanggal 1 Maret 2016 — ALOYSIUS LAGU
105 — 41
  • tahun 2005/2006 di Kabupaten Ende telah melanggarketentuan hukum formil, dengan mempertimbangkan faktafaktahukum sebagai berikut :Menimbang, bahwa benar berdasarkan barang bukti berupaSurat Keputusan Bupati Ende Nomor : KEP.920/02/2006 tanggal 2Januari 2006, dan keterangan terdakwa sendiri, Terdakwa ALOYSIUSLAGU menjabat sebagai Bendaharawan Umum/Pemegang Kas DaerahKabupaten Ende yang ditempatkan di BPD Cabang Ende tahun 2006 ;Menimbang, bahwa benar berdasarkan keterangan saksiketerangan saksi SEMU
    Mengenai hal ini majelis akan mempertimbangkan faktafakta hukum yang diperoleh dari pemeriksaan perkara ini sebagaiberikut ;Menimbang, bahwa benar berdasarkan barang bukti berupaSurat Keputusan Bupati Ende Nomor : KEP.920/02/2006 tanggal 2Januari 2006, dan keterangan terdakwa sendiri, Terdakwa ALOYSIUSLAGU menjabat sebagai Bendaharawan Umum/Pemegang Kas DaerahKabupaten Ende yang ditempatkan di BPD Cabang Ende tahun 2006 ;Menimbang, bahwa benar berdasarkan keterangan saksiketerangan saksi SEMU ANASTASIA
Pengadilan PTUN JAKARTA TUN Kepegawaian
Register : 10-09-2013 — Putus : 09-01-2014 — Upload : 26-02-2014
Putusan PTUN JAKARTA Nomor 154/G/2013/PTUN-JKT
Tanggal 9 Januari 2014 — Ir. SOEDARDJO, SA;KEPALA BADAN TENAGA NUKLIR NASIONAL
62 — 42
  • yang dibebankanke Penggugat oleh Pejabat Penilai Daftar Penilaian Pelaksanaan PekerjaanPegawai Negeri Sipil untuk Penggugat pada tahun 2012 menggunakanProgram Patran 2010, sedang komputer yang dipunyai Penggugat sudahberumur tua dari tahun 1999, sehingga tidak mampu menyelesaikan tugas,karena Patran 2010 dapat dioperasikan minimal menggunakan memori Ram 2(dua) Giga Byte, sedang komputer Penggugat dibuat tahun 1999 yangmempunyai memori Ram maksimal hanya (satu) Giga Byte atau maksimalmemori Ram Semu