Bahwa Penggugat sama sekali tidak pernah menghadap Tergugat II, baiksecara sendiri maupun bersamasama dengan Tergugat I, jadi peralinan haktersebut syarat manipulasi dan unsur bedrog, dwaling dan dwang sehinggaAkta Hibah tersebut tidak sah/cacat hukum dan menjadi batal demi hukum;6.

Bahwa perbuatan Tergugat Il yang menerbitkan Akta Hibah Nomor 338/PPAT/RNY/XI/2005, tanggal 22 Nopember 2005 adalah perbuatan melawanhukum yang berupa penyalahgunaan keadaan karena tidak dihadiri olehPemberi Hibah (Penggugat) sehingga unsur bedrog, dwaling dan dwangterpenuhi sehingga sangat merugikan Penggugat;Bahwa Penggugat sangat khawatir apabila Tergugat dan Tergugat II akanmerubah status hukum dari tanah sengketa tersebut dengan mengalihkantanah sengketa kepada orang lain dengan menjual, menggadaikan

kekuatan hukum mengikat,maka yang mendalilkan itulah yang harus membuktikan adanya cacat hukumtersebut;Menimbang, bahwa para Tergugat/para Terbanding telah menyangkalgugatan Penggugat/Pembanding dengan dalil bahwa Sertifikat Hak MilikNomor 2994 Tahun 1992 (Bukti P1) terbit dengan proses yang cacat hukum,dalam hal ini para Tergugat/para Terbanding harus membuktikan bahwaSertifikat Hak Milik Nomor 2994 Tahun 1992 (Bukti P1) dalam prosespenerbitannya terdapat pemaksaan, kesesatan dan penipuan (dwang,dwaling

, bedrog);Menimbang, bahwa untuk meneguhkan~ sangkalannya paraTergugat/para Terbanding telah mengajukan buktibukti Surat sebagaimanadiberi tanda T1 sampai dengan T15 dan mengajukan dua orang saksi yaituSaksi Awan Saleh dan Saksi Raden Jaya;Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Bandingmencermati satu per satu selurun bukti yang diajukan oleh paraTergugat/para Terbanding ternyata tidak satupun yang dapat membuktikanadanya pemaksaan, kesesatan dan penipuan (dwang, dwaling, bedrog),demikian

pula keterangan saksisaksi yang diajukan oleh para Tergugat/paraTerbanding juga tidak ada yang mengarah adanya pemaksaan, kesesatanHalaman 8 dari 14 Putusan Nomor 36/PDT/2021/PT PLKdan penipuan (dwang, dwaling, bedrog) dalam hubungannya denganterbitnya Sertifikat Hak Milik Nomor 2994 Tahun 1992 (Bukti P1), dengandemikian maka para Tergugat/para Terbanding telah gagal membuktikanadanya cacat hukum dalam terbitnya Sertifikat Hak Milik Nomor 2994 Tahun1992 (Bukti P1);Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan

Adanya unsur kekeliruan/kesesatan (dwaling), kekeliruan/kesesatantersebut dilakukan dan atau terjadi dalam 2 (dua) hal yaitu adanyaKEKELIRUAN/ KESESATAN (DWALING) DALAM HAL ORANG/PIHAK(PENJUALNYA) yaitu Tergugat tidak pernah menunjukkan bukti yangberkenaan dengan kepemilikan maupun izin kepada Penggugat, bahkanpada saat pengecekan Penggugat hanya melihat kayukayu milik oranglain dan adanya KEKELIRUAN/ KESESATAN (DWALING) DALAM HALOBYEK JUAL BELT yaitu kayu bulat yang diklaim dimiliki dan ditawarkanoleh

Tergugat kepada Penggugat dengan jenis merbau ternyata tidakqualified karena diketahui pada saat pengecekan jumlahnya tidak adakayu yang berjumlah 12.000 CBM dan tidak ada pula kualitas yang freshcut/tebangan baru dengan jumlah sebanyak 80% dengan usia 1 (satu)tahun yang berjumlah sebanyak 20%, secara yuridis terbukti adanya suatukekeliruan/kesesatan (dwaling) terhadap Surat Perjanjian Jual Beli KayuBulat Nomor: 79/APSPJKB/XI/2003 tanggal 20112003 sebagaimanadimaksudkan yang dimaksudkan dalam Pasal

dan bukan dibuatkan Perjanjian dan kuasa No. 07 dan AktaPerjanjian Pengosongan Rumah No.8 yang dibuat dihadapan Tergugat IIkesemuanya tertanggal 3 september 2014, oleh karenanya PerjanjianKredit 00184/KRD.PUP/IX/2014 tanggal 22 Desember 2014 dan PerjanjianKredit 00149/KRD.PUP/IX/2014 bersama Perjanjian dan kuasa No. 07 danHalaman 4 dari 15 halaman Putusan Nomor 862/PDT/2020/PT SBY.Akta Perjanjian Pengosongan Rumah No.8 yang dibuat dihadapanTergugat Il patut dinyatakan dibuat dengan cara dwang, dwaling

izin pada Dinas Koperasi Kota Surabaya;Menyatakan Perjanjian Kredit 00184/KRD.PUP/IX/2014 tanggal 22Desember 2014 dan Perjanjian Kredit 00149/KRD.PUP/IX/2014 sertaPerjanjian dan kuasa No. 07 dan Akta Perjanjian Pengosongan RumahNo.8 yang dibuat dihadapan Tergugat II yang ditandatangani Penggugatpatut dinyatakan dibuat dengan cara dwang, dwaling, bedrug (tekanan/ancaman/paksaan, kekeliruan/kesesatan/kekhilafan, penipuan);Menghukum Tergugat dan Tergugat Il untuk membayar uang ganti rugimateriel maupun

pertimbangan terhadap Putusan yang telah mempunyai kekuatanhukum tetap, akan tetapi disisi lain Judec Facti yang memeriksaBERDASARKAN FAKTA HUKUMNYA KEBENARAN FORMILNYA tidakmemeriksa berdasarkan bukti surat yang diajukan oleh PEMBANDING,dimana terdapat akta akta yang dibuat oleh TERBANDING II yangtelah menyalahi Peraturan Mahkamah Agung tentang laranganadanya jual beli terselubung;Adapun keberatan Pemohon Banding adalah bahwa didalam Akta aktayang dibuat oleh Terbanding II dibuat secara dwang, dwaling

Sehingga dalampersetujuan penandatanganan perjanjian kredit antara para penggugat dengan tergugat telahterjadi dwaling.Bahwa terhadap suatu perjanjian yang telah terjadi dwaling maka perjanjian tersebut harusdibatalkan, sehingga Pengadilan Negeri Kediri harus membatalkan perjanjian kredit antarapara penggugat dengan tergugat.Bahwa terhadap suatu perjanjian pokok yang bersifat vernietigbaar maka PengadilanNegeri Kediri harus membatalkan perjanjian tersebut, dan terhadap perjanjian pokok yangtelah

apakah benar demikian maka Tergugatmenanggapi sebagai berikut : Dwaling adalah ~ kekhilafan, = kesalahdugaan,kesalahpahaman, dan kekilafan tidak mengakibatkan batalnya suatu persetujuan, kecualiapabila kekhilafan itu terjadi mengenai hakikat barang yang menjadi pokok persetujuan, dankekhilafan tidak menjadi sebab kebatalan jika ia hanya terjadi mengenai diri orang dengansiapa persetujuan dibuatnya (1322 KUH Perdata) ;Bahwa, dalam Gugatan Para Penggugat point 5, Tergugat menanggapi sebagai berikut

Sehingga dalam persetujuanpenandatanganan perjanjian kredit antara para penggugat dengan tergugat telah terjadi dwaling.e Bahwa terhadap suatu perjanjian yang telah terjadi dwaling maka perjanjian tersebut harusdibatalkan, dan terhadap perjanjian pokok yang telah dibatalkan maka seluruh proses hukumdan aktaakta maupun sertifikatsertifikat yang yang didasarkan atas perjanjian tersebut dengansendirinya akan batal demi hukum;Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mempelajari dan meneliti secara seksama

YahyaHarahap , SH dibenarkan, karena sesuai dan memenuhi keempat syarat penggabungan gugatanyaitu: Pertama gugatan yang digabung sejenis, kedua penyelesaian hukum dan kepentingan yangdituntut Para Penggugat sama, ketiga hubungan hukum antara para Penggugat dengan Tergugatadalah sama dan keempat pembuktiannya adalah mudah. .Menimbang, bahwa dalam perkara a quo karena yang digugat oleh Para Penggugat adalahpembatalan perjanjian dengan alasan adanya unsur dwaling yang mengakibatkan perjanjian pokok

yang bersifat vernietigbaar, hal ini tentu sangat berbeda dengan penggabungan gugatan oleh para.deposanuntukmengambil uangnya masing masing, karena gugatan para penggugat menuntutpembuktian yang tidak mudah, setiap perjanjian yang mengikat secara hukum terpisah bagi masingmasing pihak, sehingga harus dibuktikan kebenarannya satu persatu dalam setiap perjanjian apakahbenar ada unsur dwaling.

Bahwa surat Pengakuan Hutang tanggal 15 Agustus 2015 haruslah bataldemi hukum karena dibuat dengan adanya paksaan / ancaman (dwang),kekeliruan/kesesatan (dwaling) dan penipuan (bedrog)yaitu :Hal. 8 dari 19 Hal.

Dutasari Citra Laras adalahuang milik Penggugat; Berdasarkan uraian tersebut di atas telah terbukti Penggugat melakukanpenyalahgunaan keadaan (misbruik van omstandigheden) dan suratPengakuan Hutang tanggal 15 Agustus 2015 dibuat dengan adanyapaksaan/ancaman (dwang), kekeliruan/kesesatan (dwaling) serta penipuan(bedrog) maka berdasarkan ketentuan dalam Pasal 1322 s/d 1328KUHPerdata, surat pengakuan Hutang tanggal 15 Agustus 2015 harusdinyatakan batal demi hukum;.

Sebagaimana telah Penggugat dalam Rekonpensi uraikan dalam Jawabanbagian Konpensi nomor 5 di atas, surat Pengakuan Hutang tanggal 15Agustus 2015 dibuat dengan adanya paksaan / ancaman (dwang), kekeliruan /kesesatan (dwaling) dan penipuan (bedrog) yaitu:Hal. 11 dari 19 Hal.

Bahwa berdasarkan fakta yuiridis tersebut di atas maka secara hukum terbuktiTergugat dalam Rekonpensi telah melakukan penyalah gunaan keadaan(misbruik van omstandigheden) dan surat Pengakuan Hutang tanggal 15Agustus 2015 dibuat dengan adanya paksaan/ancaman (dwang),kekeliruan/kesesatan (dwaling) serta penipuan (bedrog) maka suratpengakuan Hutang tanggal 15 Agustus 2015 harus dinyatakan batal demihukum;7.

Melainkan suatu Kehendak serta perbuatan dari para Tergugatyang dapat dikategorikan sebagai suatu bentuk tindakan penyesatan(dwaling) dan penipuan (bedrog) yang keduanya merupakan alasanalasanuntuk dapat diajukannya pembatalan perjanjian menurut hukum menurutPasal 1321 KUHPerdata, Pasal 1322 jo Pasal 1328 KUHPerdata, yaitu:Perjanjian/Pengikatan Jual Beli tanggal 19 Pebruari 2009 Nomor 100;Bahwa oleh karenanya perbuatan dari para Tergugat tersebut dapatdikategorikan sebagai suatu perbuatan yang melawan

hukum dalamsebuah pembuatan perjanjian/kkesepakatan yang timbul dari suatuperbuatan/tindakan penyesatan (dwaling) dan penipuan (bedrog) yangkeduanya merupakan alasanalasan Penggugat dapat mengajukanpembatalan Perjanjian/Pengikatan Jual Beli tanggal 19 Pebruari 2009 Nomor100 dibuat dihadapan turut Tergugat selaku pejabat berwenang; BahwaPenggugat juga telah berusaha untuk menyelesaikan permasalahan hukumini dengan cara kekeluargaan terhadap para Tergugat dengan caramenggunakan pihak ketiga sebagai

tanggal 3 Agustus 2009;Bahwa oleh karena akibat peristiwa hukum tersebut, ternyata telahmenimbulkan kerugian nyata (riil) berupa uang muka/tanda jadi di pihakPenggugat, sebagai pihak yang berkepentingan/pembeli yang beriktikadbaik/toe goeder trow, dikarenakan pembuatan perjanjian/kesepakatantersebut bukan didasari oleh kehendak kedua belah pihak (Penggugat danTergugat serta Tergugat Il), melainkan lahir atas kehendak salah satupihak saja (para Tergugat) atas unsur perbuatan/tindakan penyesatan(dwaling

tanda jadi sebesar Rp1.350.000.000,00 (satu miliar tiga ratuslima puluh juta rupiah) akan dibayar setelah penandatangan perjanjianjual beli di hadapan Notaris;e Sisanya sebesar Rp650.000.000,00 (enam ratus lima puluh juta rupiah)akan dilunasi Penggugat kepada Tergugat dalam jangka waktu 2 (dua)bulan setelah uang muka/tanda jadi diterima oleh Tergugat ;Adalah yang sah dan mengikat bagi para pihak;Menyatakan bahwa perbuatan para Tergugat dapat dikategorikan sebagaisuatu bentuk tindakan penyesatan (dwaling

Menyatakan Terbanding semula Tergugat dan Tergugat Il telahmelakukan perbuatan melawan hukum berupa tindakan penyesatan(dwaling) informasi kepada turut Terbanding semula turut Tergugat untukdimuat ke dalam Akta yang telah merugikan Pembanding semulaPenggugat;3. Menyatakan Akta Perjanjian/Pengikatan jualbeli tanggal 19 Pebruari2009 Nomor 100, yang dibuat di hadapan turut Terbanding semula turutTergugat tidak berlaku dan tidak mengikat kedua belah pihak;Hal. 15 dari 23 Hal.

dengan demikian permohonan kasasl tersebut beserta alasanalasannya telah diajukan dalamtenggangtenggang dan dengan cara menurut Undangundang, oleh karenamana permohonan kasasi tersebut formil dapat diterima;Menimbang, bahwa keberatankeberatan yang diajukan olch para penuntutkasasi pada pokoknya adalah sebagai berikut :1, Bahwa Pengadilan Tinggi Ekonomi di Padang telah salah melaksanakan Hukum, yakni dengan berdasarkan pertimbanganpertimbanganyang tidak tepat berpendapat bahwa tiddk mungkin terdapat dwaling

Bahwa Pengaditan tidak meragukan keterangan para pemohon kasasi, yang mengira bahwa cek yang mereka tandatangani itu adalah cek padaBank dimana cukup persediaan dana rupiah, dengan demikian tidaklahterbantah adanya kekeliruan para pemohon kasasi (dwaling), yang menghilangkan sifat melanggar Hukum;Menimbang, bahwa atas keberatankeberatan tersebut MahkamahAgung berpendapat, tidak perlu mempertimbangkannya, oleh karenaUndangundang tentang Penarikan Cek Kosong yaitu UndangundangNo. 17/1964, Lembaran

menyerahkan bukti kepemilikan atas tanah danbangunan atau suratsurat yang berkaitan langsung kepada PIHAK KEDUAatau melalui kuasanya yang sah sebagai syarat untuk menerima pencairankeseluruhan nilai Ganti Rugi;(2) PIHAK PERTAMA dalam kurun waktu 14 (empat belas) hari setelahmenerima keseluruhan nilai Ganti Rugi harus dan telah mengosongkanTanah serta Bangunan yang terkena pembangunan.Pasal 4Perjanjian Perdamaian ini dibuat secara sadar berdasarkan kesepakatan tanpaada unsur paksaan (dwang), kekhilafan (dwaling

PERTAMA menyerahkan bukti kepemilikan atas tanah danbangunan atau suratsurat yang berkaitan langsung kepada PIHAK KEDUAatau melalui kuasanya yang sah sebagai syarat untuk menerima pencairankeseluruhan nilai Ganti Rug;(2) PIHAK PERTAMA dalam kurun waktu 14 (empat belas) hari setelahmenerima keseluruhan nilai Ganti Rugi harus dan telah mengosongkanTanah dan Bangunan yang terkena pembangunan.Pasal 4Perjanjian ini dibuat Secara sadar berdasarkan kesepakatan tanpa ada unsurpaksaan (dwang), kekhilafan (dwaling

PERTAMA menyerahkan bukti kepemilikan atas tanah dan bangunanatau suratsurat yang berkaitan langsung kepada PIHAK KEDUA atau melaluikuasanya yang sah sebagai syarat untuk menerima pencairan keseluruhannilai Ganti Rugi;(3) PIHAK PERTAMA dalam kurun waktu 14 (empat belas) hari setelah menerimakeseluruhan nilai Ganti Rugi harus dan telah mengosongkan Tanah danBangunan yang terkena pembangunan.Pasal 4Perjanjian ini dibuat Secara sadar berdasarkan kesepakatan tanpa ada unsurpaksaan (dwang), kekhilafan (dwaling

Putusan peradilan yang sesat, baik karena kesesatan fakta (feiteleijkedwaling) maupun kesesatan hukumnya (dwaling omtrent het recht).Kesesatan fakta ialah putusan keliru. disebabkan hakimmempertimbangkan suatu keadaan yang bukan merupakan kebenaransejati, melainkan keadaan semu yang diciptakan dan direkayasa.Sementara kesesatan dalam hal hukumnya adalah dimana hakimHalaman 34 dari 54 hal. Put.

Memeriksa dan mengadili kelalaian tentang syaratsyarat yang wajibdipenuhi menurut peraturan perundangundangan yang berlaku;Judex Juris Telah Melakukan Kekeliruan Yang Fatal Karena Adanya KesesatanFakta (Feiteleijke Dwaling) Maupun Kesesatan Hukumnya (Dwaling OmtrentHet Recht) Mengenai Peralihan Hak Atas Tanah Milik Pemohon PK11.Majelis Hakim Agung Peninjauan Kembali yang mulia, hubungan hukumyang terjadi antara Pemohon Peninjauan Kembali dengan TermohonPeninjauan Kembali adalah perikatan utang piutang

Kekeliruan/kesesatan/kehilafan (dwaling);c. Penipuan (bedrog);d. Penyalahgunaan keadaan (misbruik van omstandigheden).Dalil misbruik van omstandigheden sudah sering diterapkan oleh hakimmisalnya putusan MA Nomor 1329 K/Pdt/2001 dan putusan MA Nomor3956 K/Pdt/2000;Bahwa, Prof. Mr. J.M. van Dunne dan Prof. Mr. Gr. Van den Burght (1987)dalam sebuah Diktat Kursus Hukum Perikatan Bagian Ill yangditerjemahkan Prof. Dr.

) Maupun Kesesatan Hukumnya (Dwaling OmtrentHet Recht) Mengenai Putusan Majelis Pengawas Notaris Pusat (MPPN);Halaman 47 dari 54 hal.

Nomor 681 PK/Pdt/201750.Dengan demikian, sangat beralasan bahwa atas AktaAkta Tanah yangdibuat oleh Termohon Peninjauan Kembali Ill merupakan aktaakta yangdibuat secara melawan hukum dan tidak memiliki Kekuatan hukum apapunterkait dengan peralihan hak atas tanah milik Pemohon Peninjauan Kembali.Judex Juris Telah Melakukan Kekeliruan Yang Fatal Karena Adanya KesesatanFakta (Feiteleijke Dwaling) Maupun Kesesatan Hukumnya (Dwaling OmtrentHet Recht) Mengenai Dikabulkannya Gugatan Rekonvensi Yang Diajukan

Lebih lanjut ketentuan Pasal 1321KUH Perdata mengatur keadaankeadaan yang membuat sepakatpara pihak tidak sah (cacat kesepakatan/ cacat kehendak) yaitu jikasepakat tersebut diberikan karena adanya kekhilafan/kekeliruan(dwaling), paksaan (dwang) dan/atau tipu muslihat/penipuan (bedrog).Halaman 9 dari 45 Putusan Nomor 125/Pdt/2021/PT.SMG.19.20.Pa22.Bahwa terkait kekhilafan/kekeliruan (dwaling) dalam suatu perjanjian/kesepakatan ketentuan Pasal 1322 KUH Perdata telah mengaturmengenai batasan kekhilafan

Apakah Kesepakatan Bersama yang disepakati Para Pihak, yangtelah melalui berbagai perdebatan dan negosiasi yang alot sertamemakan waktu yang lama dan panjang dilakukan oleh Para Pihaksejak Tahun 2011 sampai dengan Tahun 2016, dengan begitu sajadianggap dan/atau menghasilkan Khilaf (Dwaling)?

125/Pdt/2021/PT.SMG.dilakukan diluar Pengadilan Negeri Purwokerto, sehingga yangdisepakati tersebut merupakan hasil diskusi panjang danterhadap obyek yang dijadikan sebagai dasar gugatanpembatalan kesepakatan ini adalah juga merupakan pokokbahasan dalam setiap aanmaning dan/atau negosiasi, sehinggamenurut hemat kami suatu hal yang terlalu mengadaada dantidak berdasar apabila masalah luas dan batasbatas dikatakansebagai sebuah kekhilafan (Dwaling) ;b.

Apakah ukuran subyektif yang dilakukan Penggugat terhadapobyek dapat dianggap dan/atau menghasilkan Khilaf (Dwaling) ?

Apakah Kesepakatan Bersama sebagaimana telah ditandatanganioleh semua pihak baik dapat dianggap dan/atau menghasilkanKhilaf (Dwaling) ?

wanprestasi kepada Penggugat CXLIII karena Tergugattidak memenuhi kewajibannya dalam Perjanjian yaitu tidak membayardeviden/keuntungan pada bulan Maret 2005 s/d bulan Mei 2005 sebesarxrtlchfesl abaf0afs22 ltrchfcs0cf1lang1057langfe1033langnp1057insrsid11088959 Rp 3.900.000, xrtlchfcsl af0afs22 ltrchfcs0cf1lang1057langfe1033langnp1057insrsid11088959 dari investasi pokokPenggugat CXLIII sebesar Rp. 13.000.000,rtlchfcsl af0afs22ltrchfcsO cfllang2057langfel033langnp2057insrsid11088959 danterbukti adanya dwaling

tanggal 4 Pebruari 2005 sebesar Rp.1.000.000, olehkarenanya Tergugat harus mengembalikan modal yang telah disetor olehPenggugat CXLIII ; rtlchfcsl af0afs22 ltrchfcs0bicf1lang1057langfe1033langnp1057insrsid11088959par rtlchfcsl af0afs22 ltrchfcs0cf1llang2057langfe1033langnp2057insrsid11088959 Menimbang, bahwaberdasarkan bukti P. rtlchfcsl af0Oafs22 ltrchfcs0cf1llang1057langfe1033langnp1057insrsid11088959 CXLIV.1 rtlchfcslaf0afs22ltrchfcsO cfllang2057langfel033langnp2057insrsid11088959 terbuktiadanya dwaling

melakukanwanprestasi kepada Penggugat CXLV karena Tergugat tidak memenuhikewajibannya dalam Perjanjian yaitu tidak membayar deviden/keuntungan pada bulan Pebruari 2005 s/dbulan Mei 2005 sebesar rtlchfcsl abaf0Oafs22 ltrchfcs0cf1lang1057langfe1033langnp1057insrsid11088959 Rp 3..200.000,xrtlchfesl afO0afs22 ltrchfcs0cf1lang1057langfe1033langnp1057insrsid11088959 dari investasi pokokPenggugat CXLV sebesar Rp. 10.000.000,rtlchfcsl af0afs22ltrchfcsO cfllang2057langfel033langnp2057insrsid11088959dan terbukti adanya dwaling

ltrchfcs0cf1lang1057langfe1033langnp1057insrsid11088959 Rp. 2.5 rtlchfceslafOafs22 ltrchfcs0cf1lang1057langfe1033langnp1057insrsid11088959 00.000,paket tanam 6Oktober 2004 ;rtlchfcsl af0afs22 ltrchfcs0bicf1lang1057langfe1033langnp1057insrsid11088959par rtlchfcsl af0afs22 ltrchfcs0cfllang2057langfe1033langnp2057insrsid11088959 Menimbang, bahwaberdasarkan bukti P. rtlchfeosl af0Oafs22 ltrchfcs0cf1lang1057langfe1033langnp1057insrsid11088959 CL.1rtlchfcslaf0afs22ltrchfcsO cfllang2057langfel033langnp2057insrsid11088959 terbuktiadanya dwaling

ltrchfcs0cf1lang2057langfe1033langnp2057 insrsid11088959 perjanjian pakettanamrtlchfcsl af0afs22 ltrchfcs0cf1lang1057langfe1033langnp1057insrsid11088959 ginseng per tanggal21 Pebruari 2005 sebesar Rp.2.000.000,oleh karenanya Tergugat harusmengembalikan modal yang telah disetor oleh Penggugat CLXVI;xrtlchfcsl af0afs22 ltrchfcs0bicf1lang1057langfe1033langnp1057insrsid11088959par rtlchfcsl af0afs22 ltrchfcs0cfllang2057langfe1033langnp2057insrsid11088959 Menimbang, bahwaberdasarkan bukti P.CLXVII.1 terbukti adanya dwaling

Ketidakbenaran dalil PENGGUGAT mana, ternyata pula ketika TERGUGAT padahari yang sama menandatangani akta a quo di Kantor TERGUGAT II, aktaaquo selain telah ada tulisan, juga telah ada tandatangan PENGGUGAT .Berdasarkan fakta hukum mana, jelas kiranya dahl tersebut hanya dalilPENGGUGAT yang bermaksud melakukan tipu muslihat (dwaling) danmengadaada untuk berbuat curang (bedrog) terhadap TERGUGAT ;Bahwa fakta hukum lain, bahwa PENGGUGAT sesungguhnya mengetahui,bahwa akta yang ditandangani PENGGUGAT

Dan demikian pula tidak benar Surat Pernyataan. tertanggal26 Juli 2014 dibuat PENGGUGAT karena rasa takut dan tertekan, karenabagaimana mungkin dikatakan PENGGUGAT dalam surat pernyataan a quoHalaman 14 dari 60 Putusan Nomor 13/Pdt/G/2016/PN.Bdg15.dalam kondisi rasa takut dan tertekan, padahal dalam membuat suratpernyataan mana selalu didampingi Kuasa Hukumnya dari Kantor HukumJefri Sinaga, SH. dan Associates ;Bahwa oleh karena tipu muslihat (dwaling) PENGGUGAT untuk berbuatcurang (bedrog) kepada

Nomor : 84/KelurahanSukagahli dengan harga Rp.1,500.000.000,sesungguhnya hanyamerupakan tipu muslihat (dwaling) PENGGUGAT untuk berbuat curang(bedrog) kepada TERGUGAT sebagai upaya untuk menghindari SHGB aquo dilelang oleh PT. Bank Pan Indonesia, Tbk guna membayar utangkredit PENGGUGAT yang telah macet.

Seandainya dari awal TERGUGAT dapat mengetahui niat buruk PENGGUGAT untuk melakukan tipu muslihat(dwaling) dan berbuat curang (bedrog), tentunya TERGUGAT tidak akanbersedia membeli SHGB a quo yang nyatanyata pada tanggal 27 Februari2014 akan dilelang oleh PT.

/ Penggugatdalam Konvensi/Tergugat dalam Rekonvensi/Pembanding dalam memori peninjauankembali tersebut pada pokoknya ialah:I Terdapat Suatu Kekhilafan Hakim Atau Suatu Kekeliruan Yang Nyata (VidePasal 67 Sub F UndangUndang RI Nomor 14 Tahun 1985 TentangMahkamah Agung Sebagaimana Telah Diubah Dengan UndangUndang RINomor 5 Tahun 2004 Tentang Mahkamah Agung Dan UndangUndang RINomor 3 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas UndangUndang RINomor 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung RI);A Feitelijkke Dwaling

alasanalasan berdasar dan berlandaskan ketentuan hukum yangberlaku, baik terhadap penolakan maupun terhadap penerimaan dalildalil yangdikemukakan oleh para pihakpihak, yang didasarkan dan disesuaikan denganfaktafakta yang didukung pembuktian, yang terungkap selama prosespemeriksaan perkara yang bersangkutan ;Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, sudah seharusnya MajelisHakim Peninjauan Kembali Mahkamah Agung RI membatalkan Putusan KasasiMahkamah Agung RI dalam perkara a quo tersebut;Rechts Dwaling

(Kekeliruan Atas Hukum);Bahwa disamping telah mengambil dan menjatuhkan putusan yangpertimbangan hukumnya didasarkan atas faktafakta prosedural maupun materiilyang bertentangan dengan kebenaran yang cukup lengkap, juga MahkamahAgung RI yang memeriksa dan mengadili perkara di dalam putusannyatertanggal 19 April 2011, Nomor 746 K/PDT/2010, Mahkamah Agung RI telahmelakukan kekeliruan atas hukum (rechts dwaling);Bahwa kekeliruan atas hukum (rechts dwaling) yang dilakukan olehMahkamah Agung RI di dalam

putusannya tertanggal 19 April 2011, Nomor746 K/PDT/2010 tersebut, khususnya meliputi penerapan dan pelaksanaanhukum, dimana putusannya tersebut telah didasarkan atas pertimbanganhukum yang tidak cukup (onvoeldoende gemotiveerd);Bahwa kekeliruan hukum (rechts dwaling) yang meliputi penerapan danpelaksanaan hukum di dalam Putusan Mahkamah Agung RI tertanggal 19April 2011, Nomor 746 K/PDT/2010 tersebut, dapat dilihat dengan nyata danjelas dari isi pertimbangan hukum putusan Mahkamah Agung RI yangkeseluruhannya

Bahwa PARA TERGUGAT mengetahui atau setidaktidaknyadapat mengetahui bahwa perbuatannya itu bertentangan dengan hukumdan rasa keadilan yang berlaku, karena jelas telah memperkosa danmengabaikan hak orang lain, knususnya Hak PARA PENGGUGAT atasPerjanjian Pembiayaan yang adil dan menguntungkan Para Pihak sertatidak mengandung unsur Kesesatan (Dwaling), Paksaan (Dwang) dan TipuDaya (Bedrog).11.

Menyatakan Perbuatan PARA TERGUGAT dalam Posisi Dominannyayang telah menetapkan syarat dan kondisi dalam Perjanjian PembiayaanNomor: 005/PP/SUKMMBG/X1/2016, dibuat serta ditanda tangani PARAPENGGUGAT dan TERGUGAT pada tanggal 29 November 2016 di MuaraBungo yang mengandung unsur Kesesatan (Dwaling), Paksaan (Dwang)dan Tipu Daya (Bedrog) dan telah memaksa menghilangkan hak menuntutbagi PARA PENGGUGAT, merupakan Perbuatan Melawan Hukum;3.

Apakah benar surat Perjanjian Pembiayaan Dengan Jaminan FidusiaNomor 005/PP/SUKMMBG/X1/2016 tertanggal 29 November 2016mengandung unsur Kesesatan (Dwaling), Paksaan (Dwang) dan TipuDaya (Bedrog) dan telah memaksa menghilangkan hak menuntut bagiPARA PENGGUGAT serta melanggar ketentuan Pasal 1365KUHPerdata ??2. Apakah benar Tergugat dan Tergugat Il serta Turut Tergugat telahmelakukan perbuatan melawan hukum ?

Apakah benar surat Perjanjian Pembiayaan Dengan Jaminan FidusiaNomor 005/PP/SUKMMBG/X1/2016 tertanggal 29 November 2016mengandung unsur Kesesatan (Dwaling), Paksaan (Dwang) dan TipuDaya (Bedrog) dan telah memaksa menghilangkan hak menuntutbagi PARA PENGGUGAT serta melanggar ketentuan Pasal 1365KUHPerdata ?

;Menimbang, bahwa dalam jawabannya Kuasa Hukum Tergugat danHalaman 25 dari 30 Putusan Perdata Gugatan Nomor 13/Pat.G/2018/PN MrbTergugat Il mengakui terdapat kesalahan penulisan ketik Margin namun akibatdari kesalahan pengetikan Margin tersebut Para Penggugat tidak dirugikankarena pembebanan bunga kepada Para Penggugat tetap sebesar 1,3 %sesuai dengan tabel angsuran pinjaman;Menimbang, bahwa kesalahan penulisan ketik Margin bukan merupakanKesesatan (Dwaling), Paksaan (Dwang) dan Tipu Daya (Bedrog

perundangundangan yang bersifat prosedural/formal, sebagaimana dijelaskan dalam Penjelasan Pasal 53 ayat 2 sub aUndangUndang Nomor 5 Tahun 1986.3 Bahwa tanggapan Penggugat terhadap keberatan 2 ( kedua ) MemoriBanding Tergugat, adalah bahwa terjadinya perbedaan antara bukti P 3dengan T 2 tidak bisa dikatakan sebagai kekeliruan atau kesalahanpengetikan, olehkarena :1 Dalam konsep Hukum Administrasi setiap tindakan Badan atauPejabat TUN tidak boleh mengandung cacat kehendak baik dalambentuk dwang, dwaling

hal itumengakibatkan tindakan Badan atau Pejabat TUN tersebut tidak sahatau batal.2 Bahwa secara hukum kepegawaian pengertian Staf dengan Fungsionaladalah dua hal yang berbeda dan tidak boleh dianggapSAMA.3 Bahwa menurut Hukum Administrasi Surat keputusan yangmempunyai daya ikat adalah bukti P 3, bukan T 2 yang diajukan olehkuasaTergugat.4 Bahwa dalam bukti P3 yang mencantumkan status Penggugat sebagaistaf Dinas Pendidikan Kota Palopo adalah merupakan kesalahankalimat berupa frasa yang merupakan dwaling

Menyatakan bahwa Penetapan Pegawai Pengawas KetenagakerjaanDinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Sulawesi Utarabernomor 560/DTKT.V/64/2016 dapat dibatalkan (Vernietigbaar),karena tidak memenuhi syaratsyarat formil dan materiil penetapanyang sah, meliputi wewenang menyangkut materi (ratione materie)penetapan force majeure, adanya kekurangan yuridis berupa tipuan(bedrog) dan salah kira/khilaf (dwaling) dalam pembuatan penetapan,pelanggaran peraturan yang lain, dan tidak terpenuhinya syaratsyaratformil

Menyatakan bahwa Penetapan Pegawai Pengawas KetenagakerjaanDinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Propinsi Sulawesi Utarabernomor 560/DTKT.V/64/2016 dapat dibatalkan (Vernietigbaar),karena tidak memenuhi syaratsyarat formil dan materiil penetapanyang sah, meliputi wewenang menyangkut Materi (ratione materie)penetapan force majeure, adanya kekurangan yuridis berupa tipuan(bedrog) dan salah kira/khilaf (dwaling) dalam pembuatan Penetapan,pelanggaran peraturan yang lain, dan tidak terpenuhinya syaratsyaratformil

Putra Negara oleh karena dalam diri Terdakwa terdapat problemketidaktahuan / kesesalan atas fakta (feitelijke dwaling) adanya PT.

PutraNegara oleh karena dalam diri Terdakwa terdapat problem ketidaktahuan / kesesatan atas fakta (feitelijke dwaling) adanya PT. Bayu BuanaGemilang (PT. BBG) yang telah menjalin kerja sama dengan PT.

Putra Negara, sehingga dalam diri Terdakwaterdapat problem ketidaktahuan / kesesatan atas fakta (feitelijke dwaling)adanya PT. Bayu Buana Gemilang (PT. BBG) yang telah menjalin kerja samadengan PT.

Penggugat dan atau Penggugat II hingga saat ini tidak pernahmerasa melakukan peralihan hak atas objek sengketa kepada siapapun,termasuk kepada Tergugat maupun Tergugat II, apalagi objek sengketa telahPara Penggugat kuasai sejak saat pembelian sampai sekarang;Bahwa peralinan hak atas objek sengketa berupa jual beli antaraPenggugat sebagai penjual dengan Tergugat sebagai pembeli yang dilakukanoleh Tergugat III adalah perbuatan melawan hukum, karena dalam pembuatanAkta Jual Beli tersebut terkandung unsur dwaling

atas objek sengketa tidak dilakukan di kantor/di hadapanTergugat Ill, akan tetapi Penggugat hanya pernah diminta untuk menandatangani kertas kosong bermaterai Rp6.000,00 (enam ribu rupiah) di suatu jalandi Rambipuji, Jember yang dihadiri oleh Tergugat beserta keluarganya danbeberapa orang yang Penggugat tidak kenal, tetapi yang pasti Penggugat tidak bertemu dengan Tergugat III;Bahwa penandatanganan tersebut menurut mereka untuk keperluanmemperoleh pinjaman dari Tergugat III;Bahwa selain unsurunsur dwaling

Dengandemikian jelaslah bahwa proses peralinan atas tanah sengketa dari ParaPemohon Kasasi kepada Termohon Kasasi melalui Termohon Kasasi IIIadalah tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum, karena telahdilakukan dengan caracara yang melanggar hukum atau dengan kata lainterdapat unsur kekhilafan (dwaling) dan penipuan (bedrog) dalam rangkaproses pembuatan akta otentik, dimana menurut hukum, akta otentik adalahakta yang dibuat oleh atau di hadapan pejabat umum yang berwenang untukitu, sedangkan

Dengan demikian, jelaslahbahwa proses peralihan atas tanah sengketa dariPenggugat dan Penggugat Il (Para Penggugat/ParaPembanding/Para Pemohon Kasasi) kepada Tergugat /Terbanding /Termohon Kasasi melalui PenggugatRekonvensi/Tergugat III/Terbanding III/Termohon Kasasi IIIadalah tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum,karena telah dilakukan dengan caracara yang melanggarhukum atau dengan kata lain terdapat unsur kekhilafan(dwaling) dan penipuan (bedrocgt) dalam rangkapembuatan akta otentik, dimana

perbuatan yang melawan hukum dan terbuktitanah sengketa/objek sengketa sampai sekarang masihdalam penguasaan Tergugat Rekonvensi dan Tergugat IIRekonvensi (Penggugat Konvensi dan Penggugat IlKonvensi), maka penguasaan tanah sengketa/objeksengketa oleh Tergugat Rekonvensi dan Tergugat IlRekonvensi (Penggugat Konvensi dan Penggugat IlKonvensi) harus dinyatakan tidak sah dan bertentangandengan hukum ..., karena selain proses jual beli danpembuatan Surat Kuasa Menjual yang terdapat unsurkekhilafan (dwaling

Itoh Masitohdan Tergugat adalah tanah sengketa milik U.Sjamsudin, dengan demikianterdapatnya tindakan dwang, dwaling bedrog dalam pembuatan dokumen awalsebagai usulan penerbitan SHM No. 624 Blok Tanjung tahun 1989, Asal PersilKonversi Milik Adat C No. 1218 sebagian Persil No. 84 Dll, oleh Ny. ItohMasitoh (ibu dari Tergugatl s/d TergugatIV) yang ditujukan kepada TergugatVl Kantor Badan Pertanahan Nasional Kab.

Konversi MilikAdat C No.1218 sebagian Persil No.84 DIl, tidak dilengkapi dengan dokumenpendukung yang sah, sebagaimana layaknya penerbitan sertiftkat Hak Miliksesuai dengan Surat yang diterbitkan oleh TergugatV Badan PertanahanNasional Kabupaten Tasikmalaya tanggal 4 Oktober 2006, yang pada pokoknyaberisi bahwa belum ditemukannya berkas permohonan Sertiftkat atas namaItoh Masitoh, sampai dengan diajukannya gugatan ini ke Pengadilan NegeriTasikmalaya. dengan demikian terdapatnya tindakan dwang, dwaling

Syamsudin dan terdapat tindakan dwang dwaling bedrogdalam pembuatan dokumen awal tidak dilengkapi dengan dokumentasipendukung yang sah sebagalmana layaknya penerbitan sertipikat Hak MilikNo. 624 Desa Ciawang adalah tidak benar dan keliru tidak berdasar samasekali.a.