• 
  Terbanding/Tergugat : Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPM PTSP)
  Terbanding/ Intervensi I : T. Iskandar

• Februari 2020sebesar Rp.70.000.000, (tujuh puluh juta rupiah) dengan cara mobile bangkingBRI, kedua tanggal 13 Maret 2020 sebesar Rp.24.900.000, (dua puluh empatjuta sembilan ratus rupiah) dengan mobile bangking, ketiga tanggal 26 Februari2020 sebesar Rp.6.000.000, (enam juta rupiah) dengan cara kontan, lalu uangyang sudah diberikan pada terdakwa seluruhnya sebesar Rp.100.900.000,(seratus juta sembilan ratus ribu rupiah), selanjutnya terdakwa melakukanpengurusan izin IMB untuk 7 pintu ruko di kantor PTSP

  Februari 2020 sebesarRp.70.000.000, (tujuh puluh juta rupiah) dengan cara mobile bangking BRI,kedua tanggal 13 Maret 2020 sebesar Rp.24.900.000, (dua puluh empat jutasembilan ratus rupiah) dengan mobile bangking, ketiga tanggal 26 Februari2020 sebesar Rp.6.000.000, (enam juta rupiah) dengan cara kontan, lalu uangyang sudah diberikan pada terdakwa seluruhnya sebesar Rp.100.900.000,(seratus juta sembilan ratus ribu rupiah), selanjutnya terdakwa melakukanpengurusan izin IMB untuk 7 pintu ruko di kantor PTSP

  juta sembilan ratus rupiah) dengan mobile bangking, ketigatanggal 26 Februari 2020 sebesar Rp.6.000.000, (enam juta rupiah)dengan cara kontan;Bahwa saksi melihat saksi Nasrullan dan terdakwa mengobrol di warungsaksi dan saksi hanya mengetahui obrolan tentang IMB 7 (tujuh) ruko;Bahwa pengakuan saksi Nasrullah sudahmenyerahkan uang pada terdakwaselurunnya sebesar Rp.100.900.000, (seratus juta sembilan ratus riburupiah), selanjutnya terdakwa melakukan pengurusan izin IMB untuk 7 pinturuko di kantor PTSP

  Saksi membayar administrasi di Kantor PTSP dan Perkim. Akibatperbuatan terdakwa kerugian yang saksi Nasrullah alami kurang lebihRp.97.560.000, (Sembilan puluh tujuh juta lima ratus enam puluh riburupiah);Bahwa terdakwa pernah dihukum serta terdakwa menyesal.

  Terdakwa bisa melakukan pengurusan Izin Mendirikan Bangunan di Perkimdan PTSP dikarenakan terdakwa yang mempunyai kenalan disana;Menimbang,bahwa namun demikian tujuan pemidanaan tidak sematamerupakan pembalasan atas suatu kesalahan, melainkan adalah sebagaipendidikan bagi Terdakwa untuk tidak lagi mengulangi perbuatannya,pendidikan bagi masyarakat agar sadar dan tidak terjerumus pada perbuatanHalaman 14 dari 17 Putusan Nomor 131/Pid.B/2021/PN Jmbyang bertentangan dengan hukum serta agar pemulihan

• Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu ( PTSP ) Kabupaten Sidoarjo Nomor : 520/73/404.5.15/2017 tanggal 09 Mei 2017 Tentang Surat Izin Perubahan Status Tanah Sawah, Jl. Desa Desa Bendotretek Kec. Prambon Sidoarjo Luas + 83.258 M2 atas nama SABAR SANTOSO/PT.

  Penggugat:
  1.SUMIARSIH
  2.SRI KRISTIONO BASUKI
  3.SAIM
  4.SATIKAN
  5.SAMIAN
  6.SUWATUN
  7.ANDIK SULISTIAWAN
  8.SAWIJI
  9.SUNYOTO
  10.SRIWATI
  Tergugat:
  KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PTSP
  Tergugat:II Intervensi
  PT. BERSATU SUKSES SEJAHTERA

  Kepala Dinas Penanaman Modal danPelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Kabupaten Sidoarjo Nomor:520/73/404.5.15/2017 Tanggal 09 Mei 2017 tentang Surat Izin PerubahanStatus Tanah Sawah;2.

  Kepala DinasPenanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) KabupatenSidoarjo Nomor: 520/73/404.5.15/2017 Tanggal 09 Mei 2017 tentang Surat IzinPerubahan Status Tanah Sawah telah memenuhi syarat sebagai objekgugatan dalam perkara a quo;D. Alasan dan Dasar Gugatan1.

  KepalaDinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu ( PTSP ) KabupatenSidoarjo Nomor : 520/73/404.5.15/2017 tanggal 09 Mei 2017 Tentang Surat IzinPerubahan Status Tanah Sawah, JI. Desa Desa Bendotretek Kec. PrambonSidoarjo Luas + 83.258 M2 atas nama SABAR SANTOSO/PT.

  Kepala Dinas Penanaman ModalDan Pelayanan Terpadu Satu Pintu ( PTSP ) Kabupaten Sidoarjo Nomor :520/73/404.5.15/2017 tanggal 09 Mei 2017 Tentang Surat Izin PerubahanStatus Tanah Sawah, JI. Desa Desa Bendotretek Kec. Prambon Sidoarjo Luas +83.258 M2 atas nama SABAR SANTOSO/PT.

  Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan TerpaduSatu Pintu ( PTSP ) Kabupaten Sidoarjo Nomor : 520/73/404.5.15/2017 tanggal09 Mei 2017 Tentang Surat Izin Perubahan Status Tanah Sawah, JI. Desa DesaBendotretek Kec. Prambon Sidoarjo Luas + 83.258 M2 atas nama SABARSANTOSO/PT.

• KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU (PTSP) PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

• dengan Akta Berita Acara PTSP/Turut Tergugat No. 64, tanggal 6Oktober 1993 dan No. 11, tanggal 2 Nopember 1993 (Vide Bukti P2 danP3), Jumlah saham yang telah dikeluarkan dan diambil adalah sebanyak5.000 (lima ribu) oleh para pemegang PTSP/Turut Tergugat, yaituSebagai berikut:Pemegang Saham Jumlah Saham Yang Nilai Nominal SahamDimilikiPenggugat I 1.250 saham Rp. 1.250.000.000,Penggugat II 1.250 saham Rp. 1.250.000.000,Tergugat I 1.500 saham Rp. 1.500.000.000,Tergugat II 500 saham Rp. 500.000.000,

  Tergugat III 500 saham Rp. 500.000.000,Total 5.000 saham Rp. 5.000.000.000, Bahwa pada tahun 1994, PTSP/Turut Tergugat dan TergugatIV,membuat perjanjian untuk melakukan kerja sama dalam pembebasan,pembangunan dan penjualan tanahtanah dan bangunan bangunan(bidang properti) dengan cara TergugatIV masuk menjadi pemegangsaham PTSP/Turut Tergugat sebanyak 60 % (enam puluh per seratus)dari seluruh saham yang telah dikeluarkan, sedangkan 40 % (empat puluhper seratus) saham sisanya tetap akan dipegang oleh

  pemegang saham PTSP/Turut Tergugat, in casu Para Penggugat, Para Penggugat, TergugatI,Tergugatll, dan Tergugatlll, oleh karena itu TergugatIV masuk sebagaipemegang saham PTSP/Turut Tergugat dengan membeli sahamsahammilik Para Pemegang saham lama, sehingga dengan penjualan sahamsaham tersebut maka susunan pemegang saham PTSP/Turut Tergugatadalah sebagai berikut (Vide Bukti P4a s.d P4g); Hal. 3 dari 55 hal.

  :1Bahwa setelah dilakukannya pembebasan atas asset (tanah), selanjutnyakegiatan PT SP/T urut Tergugat berada dalam keadaan vakum (kosong)atau tanpa kegiatan, akan tetapi nilai asset yang dimiliki oleh PTSP/TurutTergugat tersebut terus naik.

  tersebut, melainkan justru Para Penggugat dikejutkan denganadanya informasi/kabar bahwa seluruh saham yang dimiliki oleh ParaPenggugat dalam PTSP/Turut Tergugat masingmasing sebanyak 3.750(tiga ribu tujuh ratus lima puluh) saham atau total 7.500 (tujuh ribu limaratus ) sahamsudah tidak ada lagi;Bahwa setelah Para Penggugat melakukan penelusuran lebih lanjutterhadap dokumentasi PTSP/Turut Tergugat, ternyata diketahui danHal. 5 dari 55 hal.

• Pasal 31 ayat (7) dan ayat (8) Perka BKPM 14/2015 berbunyisebagai berikut:Permohonan Izin Prinsip dalam rangka PMA diproses secara daringpada PTSP Pusat di BKPM, PTSP KPBPB, PTSP KEk.Permohonan Perizinan secara daring bagi penanaman modal wayibterlebih dahulu) memiliki Hak Akses dan melengkapi folderperusahaan,Halaman 12 dari 108 halaman. Putusan Nomor : 267/G/2017/PTUNJKTb.

  Putusan Nomor : 267/G/2017/PTUNJKT(1)/zin Prinsip diberikan oleh Pemerintah Pusat, PTSP KPBPB, PTSPKEK, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota, sesuaidengan kewenangannya;(2)Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi dan PemerintahKabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberikan IzinPrinsip melalui penyelenggaraan PTSP;(3) Penyelenggaraan PTSP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yaitu:a. Pemerintah Pusat dilakukan oleh PTSP Pusat di BKPM;b.

  Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas danPelabuhan Bebas oleh PTSP KPBPB; dan;e. Administrator Kawasan Ekonomi Khusus oleh PTSP KEK;(4)Penyelenggara PTSP sebagaimana dimaksud pada ayat (3),memperoleh pendelegasian/pelimpahan wewenang sebagai berikut:a. Kepala BKPM dari Menteri Teknis/Kepala LembagaPemerintah Non Kementerian (LPNkK);b. Kepala BPMPTSP Provinsi dari Gubernur;C. Kepala BPMPTSP Kabupaten/Kota dari Bupati/Walikota;d.

  PMDN dan PMA yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusatdi PTSP Pusat di BKPM;b.

  Penanaman Modal yang menjadi kewenangan PemerintahProvinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota, Badan PengusahaanKPBPB, dan Administrator KEK di BPMPTSP Provinsi, BPMPTSPKabupaten/Kota, PTSP KPBPB dan PTSP KEK, yang telahmenerapkan Izin Prinsip secara daring;(3) Pengajuan permohonan Izin Prinsip secara manualsebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku bagi BPMPTSPProvinsi, BPMPTSP Kabupaten/Kota, PTSP KPBPB, dan PTSP KEK,yang belum menggunakan SPIPISE;(4) Permohonan Izin Prinsip dalam rangka PMDN dengan totalnilai

• 1994 (Vide Bukti P5.C) susunan pengurus PTSP/TurutTergugat diubah menjadi sebagai berikut:Direksi:a.

  ;Bahwa setelah dilakukannya pembebasan atas asset (tanah),selanjutnya kegiatan PTSP/Turut Tergugat berada dalam keadaanvakum (kosong) atau tanpa kegiatan, akan tetapi nilai asset yang dimilikioleh PTSP/Turut Tergugat tersebut terus naik.

  Menurunkan modal dasar PTSP/Turut Tergugat menjadisebesar Rp80.000.000.000,00 (delapan puluh miliar rupiah),dimana dari modal tersebut dinyatakan bahwa telah diambilbagian dan disetor penuh dengan uang tunai sebesarRp24.500.000.000,00 (dua puluh empat miliar lima ratus jutarupiah) sehingga susunan pemegang saham PTSP/TurutTergugat adalah sebagai berikut:Hal. 6 dari 65 Hal.

  Denganpembelian tersebut, maka Tergugat VII, seakanakan memiliki 2.000(dua ribu) saham sesuai dengan Akta RUPSLB PTSP/TurutTergugat Nomor: 348, tanggal 23 Januari 1998 tersebut di atas;d.

  Bahwa kemudian, sahamsaham yang dibeli oleh Tergugat VIIkemudian dijual kembali kepada Tergugat sebanyak 1.600 (seribuenam ratus) saham, Tergugat Il sebanyak 200 (dua ratus) sahamdan Tergugat Ill sebanyak 200 (dua ratus) saham, sehinggasusunan pemegang saham PTSP/Turut Tergugat adalah sesuaidengan Akta Berita Acara Rapat PTSP Nomor 05, tanggal 02Desember 2003, yang dibuat oleh Tergugat V (vide bukti P7.g.)

• .- 1 (SATU) Unit Hand phone Black bery warna putih seri Q10.warna putih , Dikembalikan kepada FENDI GOSEL - 2 (dua ) lembar surat yang diterbitkan oleh kepala dinas penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu nomor : 1179/PDM .PTSP/XII/2017TANGGAL 18 DESEMBER 2017 Perihal pembatalan / Pencabutan IUP Nomor 231 tahun 2013 tanggal 11April 2013.- 1 (satu) Rangkap Surat perjanjian kerja sama nomor ; 001/PK/ MBS-BP/IX/2017 tanggal 13 September 2017 Antara PT Bumi Sejahtera Dengan Bilden Pardede

  warna Kuning Nomor Identivikasi CATO320DV XBA10877 1 (satu) Unit EXCAVATOR MERK CATERPILLAR TYPE SK320D warna Kuning Nomor Identivikasi CATO320DCWBY 10114.dikembalikan masing masing kepada Pemiliknya atas nama ;EDI HARTONO. 1 (SATU) UnitHand phone Black bery warna putih seri Q10.warna> HJputihDikembalikan kepada FENDI GOSELHalaman 2 dari 40 Putusan Nomor 459/Pid.Sus/2019PN.kKdi.2 (dua ) lembar surat yang diterbitkan oleh kepala dinaspenanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu nomor :1179/PDM .PTSP

  dandisampaikan kepada PT.MBS kemudian pihak PT.MBS menggugatmelalui PTUN Kendari terkait pembatalan IUP 231 dan pada saat ituPT.MBS menang kemudian PTSP melakukan banding ke PT.TUNMakassar dan putusannya PT.MBS kalah dan putusan itu sudah Inkracht kemudian PT.MBS menggugat lagi tahun 2019 terhadap surattersebut dan PT.MBS kalah lagi dan in kracht bahwa IUP 231 adalahtidak sah;Bahwa IUP 231 adalah tidak sah berdasarkan surat yang dikeluarkanoleh PTSP tanggal 28 Desember 2017;Bahwa saksi tidak mengetahui

  Drs.H.Masmuddin,M.Si, dibawah sumpah di persidangan pada pokoknyasebagai berikut:Bahwa saksi mengerti terkait dengan surat dari Sauit Sitoru;Bahwa saksi adalah kepala Dinas PTSP Provinsi Sultra sejak tahun 2014sampai sekarang;Bahwa PTSP Sultra melayani perizinanperizinan tambang antara lainterkait dengan dengan bisnis usaha pertambangan, IUP Produksi, IUPEksplorasi, Pengangkutan, penerbitan sekaligus dengan pembatalan;Bahwa setahu saksi Terdakwa dihadapkan dipersidangan terkait masalahIzin tambang

  mengeluarkan surat pembatalan atas IUP 231, pemilikIUP mengajukan gugatan ke PTUN; Bahwa dalam Putusan PTUN, PTSP kalah yaitu bahnwa mengabulkanpermohonan penundaan pelaksanaan Keputusan Kepala DinasPenanaman Modal dan PTSP atas nama Gubemur Sultraperihalpembatalan/pencabutan IUP nomor 231 tahun 2013, kemudian PTSPmengajukan banding dan dalam Putusan banding tersebut menyatakanbahwa menerima eksepsi PTSP, menyatakan gugatan terbanding dahuluPenggugat tidak dapat diterima serta menghukum terbanding

  Kdi.Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya, Menyatakanbatal Keputusan Kepala Dinas PTSP atas nama GubernurNomor...dst, meyatakan IUP PT.MBS sesuai SK Bupati KonaweNomor 231 Tahun 2013 tanggal 11 April 2013 tetap berlaku; Bahwa pihak ST.

• Put. 77/G/2020/PTUN.Sby(2) Apabila berdasarkan pemeriksaan sebagaimana dimaksud padaayat (1) ditemukan berkas permohonan belum memenuhikelengkapan, PTSP memberitahukan secara tertuliskekurangan yang ditemukan kepada Pengusaha Pariwisata;(3) Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) danpemberitahuan kekurangan sebagaimana dimaksud pada ayat(2) diselesaikan paling lambat dalam jangka waktu 2 (dua) harikerja sejak permohonan pendaftaran usaha pariwisata diterimaPTSP;(4) Apabila PTSP tidak memberitahukan

  P24 : fotokopi sesuai dengan fotokopi Surat Kepala DinasPenanaman Modal Tenaga Kerja Dan PTSP Kota Blitarditujukan kepada Heru Sugeng Priyono Pimpi.

  disuruh untuk kembali ke PTSP dengan alasan terkait denganperizinan ditas Tahun 2010 sudah ada di PTSP;bahwa Brillian Cafe masuk zona kuning barubaru saja mengetahui, jikaterkait dengan IMB kenapa duludulunya boleh beroperasionalbahwa yang saksi ketahui melanggar RDTR No. 10 tahun 2011;bahwa setelah saksi datang ke PTSP, PTSP juga tidak dapat memberikanjawaban, dan saksi juga datang ke PTSP Provinsi juga tidak ada jawabankarena bukan kewenangan Provinsi tetapi kewenangan daerah;bahwa saksi mengetahui

  ;fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Kepala Dinas PenanamanModal Tenaga Kerja dan PTSP Kota Blitar ditujukan kepadaRudy Ouryono, SH., Nomor : 500/1997.1/410.113/2019,tertanggal 3 Desember 2019 perihal : Jawaban SOMASI;fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Kepala Dinas PenanamanModal Tenaga Kerja dan PTSP Kota Blitar ditujukan kepadaRudy Ouryono, SH., Nomor : 005/2033.1/410.113/2019,tertanggal 6 Desember 2019 perihal : Ralat Jawaban SOMASI;fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Plt.

  Kepala Dinas Pariwisata danKebudayaan, Kepala Dinas Penanaman Modal Tenaga Kerja dan PTSP,Plt.Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Kepala DinasLingkungan Hidup, Plt.

• Bara Adhipratama tertanggal7September 2016 (Untuk selanjutnya disebut : SK Pengakhiran IUP/Obyek Sengketa) ;2n nnn nen nn nn nee neeBahwa, SK Nomor 345 Tahun 2016 (Obyek Sengketa) iniditetapkan oleh Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya MineralProvinsi Bengkulu, namun oleh karena sejak tanggal 1 Maret2017 telah terjadi pendelegasian sebagai kewenanganpenandatanganan Perizinan dan Non Perizinan PemerintahProvinsi Bengkulu kepada Kepala Dinas Penanaman Modal danPelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Provinsi

  Bara Adhipratama.Bahwa oleh karena sejaktanggal 2 Maret 2017 telah terjadi pendelegasian sebagaiankewenangan penandatanganan Perizinan dan Non PerizinanPemerintah Provinsi Bengkulu) kepada Kepala DinasPenanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP)Provinsi Bengkulu, maka yang menjadi Tergugat dalamperkara ini adalah Kepala Dinas PTSP tersebut (lihat: Pergub No.4/2017 tertanggal 2 Maret 2017) ;Berisi Tindakan Hukum Tata Usaha Negara ;Juga Obyek Sengketa (KTUN) ini, jelas berisi tindakan HukumTata

  BaraAdhipratama, namun oleh karena sejak tanggal 2 Maret 2017telah terjadi pendelegasian sebagai kewenanganpenandatanganan Perizinan dan Non Perizinan PemerintahProvinsi Bengkulu kepada Kepala Dinas Penanaman Modal danPelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Provinsi Bengkulu, makaHal. 11 dari 119 Hal.

  (PTSP) Provinsi Bengkulu, adalah bagian dariFe etl 0 ee eee ee Berdasarkan ketentuan perundangundangan dan AUPB.Juga Obyek Sengketa (KTUN) ini, jelas harus berdasarkanperaturan perundangundangan yang berlaku dan AUPB.

  Bara Adhipratama tertanggal7September 2016, namun oleh karena sejak tanggal 2 Maret2017 telah terjadi pendelegasian sebagai kewenanganpenandatanganan Perizinan dan Non Perizinan PemerintahProvinsi Bengkulu kepada Kepala Dinas Penanaman Modal danPelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Provinsi Bengkulu, makayang menjadi Tergugat dalam perkara ini adalah Kepala DinasPTSP tersebut, berdasarkan Peraturan Gubernur Bengkulu Nomor4 Tahun 2017 Tentang Pendelegasian Sebagian KewenanganPenandatanganan Perizinan

• Konawe Putra Propertindo seluas + 5.500 (limaribu lima ratus) Ha yang terletak di Kecamatan Morosi (Kecamatan Morosi yangbaru dimekarkan dari Kecamatan Induk yaitu Kecamatan Bondoala), Bondoala,Kapoiala dan Besulutu Kabupaten Konawe Propinsi Sulawesi Selatansebagaimana Surat Keputusan Kepala Badan PTSP dan Penanaman ModalDaerah a.n.

  BupatiKonawe Nomor: 71 Tahun 2014 tertanggal 30 Mei 2014 sebagaimana SuratKeputusan Kepala Badan PTSP dan Penanaman Modal Daerah a.n.

  Pemerintah Pusat dilakukan oleh PTSP Pusat di BKPM; b. Pemerintah Provinsi dilakukan oleh BPMPTSP Provinsi; c. Pemerintah Kabupaten/Kota dilakukan oleh BPMPTSP Kabupaten/Kota;d. Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas oleh PTSP KPBPB; danHalaman 17 dari 98 halaman Perkara No. 1/P/FP/2018/PTUNkKdie. Administrator Kawasan Ekonomi Khusus oleh PTSP KEK.

  Konawe Putra Propertindo (PEMOHON); Syarat Dan Ketentuan Yang Diisyaratkan Dalam Surat Keputusan KepalaBadan PTSP dan Penanaman Modal Daerah a.n. Bupati Konawe Nomor: 71Tahun 2014 tertanggal 30 Mei 2014 Telah Terpenuhi Hingga DiajukanPerpanjangan Izin Lokasi Kawasan Industri Terpadu Oleh PEMOHON ; Bahwa sebagaimana Surat Keputusan Kepala Badan PTSP dan PenanamanModal Daerah a.n.

  Pemerintah Pusat dilakukan oleh PTSP Pusat di BKPM; b. Pemerintah Provinsi dilakukan oleh BPMPTSP Provinsi; c. Pemerintah Kabupaten/Kota dilakukan oleh BPMPTSPKabupaten/Kota; d. Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas danPelabuhan Bebas oleh PTSP KPBPB; dan e. Administrator Kawasan Ekonomi Khusus oleh PTSP KEK.Kewenangan pemberian Izin Prinsip oleh PemerintahKabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf c. terdiri atas;f.

• Sinar Surya sudah tidak beroperasi lagi dapat dilihatpada Surat Kepala Dinas PMD dan PTSP Kota Kendari, dimana dalam suratnyaditegaskan bahwa CV. Sinar Surya tidak terdaftar pada Dinas PMD dan PTSP KotaKendari No. 517/269/2018 tertanggal 6 Juni 2018;Bahwa kalaupun ada upaya penyelesaian Bipartite ataupun Tripartite hal yangdimaksud pada pokoknya antara H. Rachman Bafadal dengan Penggugat karenasejak tahun 1996 H. Rachman Bafadal sudah bukan pengurus pada CV.

  SINAR SURYAsudah lama bubar, karena hubungan hukum antara Penggugat dan Tergugatadalah hubungan hukum orang perorangan maka dalam perkara ini PengadilanHubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Kendari tidak berwenang mengadiliPerkara iniBahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, memperhatikan Surat Kepala DinasPMD dan PTSP Kota Kendari, Undangundang No. 13 tahun 2003 tentangKetenagakerjaan, Undangundang No. 2 tahun 2004 Tentang PenyelesaianPerselisinan Hubungan Industrial serta Undangundang lain

  TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMDALAM EKSEPSIMenimbang, bahwa didalam jawabannya Tergugat mengajukan eksepsi yangpada pokoknya sebagai berikut:TENTANG KEWENANGAN MENGADILI :Bahwa Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri kendari tidakberwenang mengadili perkara ini dikarenakan CV.Sinar Surya tidak beroperasi lagisejak tahun 1996 hal tersebut dapat di lihat pada surat Kepala Dinas PMD dan PTSPKota Kendari, dimana dalam suratnya ditegaskan bahwa CV,Sinar Surya tidakterdaftar pada dinas PMD dan PTSP

  perintah dan upah serta pekerjaan dari Tergugat sehingga dengan demikianMajelis Hakim berkesimpulan bahwa telah timbul hubungan kerja antara Penggugatdengan Tergugat yaitu CV.Sinar Surya sejak Penggugat dinyatakan diterima bekerjapada perusahaan Tergugat;Menimbang, bahwa Tergugat telah pula mendalilkan bahwa CV.Sinar Suryatelah tidak beroperasi lagi atau bubar sejak tahun 1996, untuk memperkuat daliltersebut Tergugat telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda T3 yaitu Surat dariDinas PMD dan PTSP

  ,MM mengeluarkan surat balasan Nomor:517/269/2018 untuk menjawab surat sebagaimana bukti T2 dimaksud yang padapokoknya menyatakan bahwa CV.Sinar Surya tidak terdaftar pada Dinas PenanamanModal dan PTSP Kota Kendari;Menimbang, bahwa selain hal tersebut saksi juga menerangkan bahwasebelum menerbitkan surat Nomor :517/268/2018 tersebut telah di dahului denganmemeriksa seluruh dokumen elektronik yang tersimpan di database Dinas PenanamanModal dan PTSP serta memeriksa pula seluruh dokumen manual yang

• Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan oleh Tergugat berupa SuratPemberitahuan I Pembatalan atau Pencabutan IMB NOMOR: 511.3/1141/K/1971002003/PTSP/2012. TENTANG IZIN MENDIRIKAN/MENGUBAHBANGUN RUMAH KANTOR AN.

  SUWARNI tanggal 12 Juni2012, yang diterbitkan oleh Kantor PTSP;. Fotocopy Surat pemberitahuan I pembatalan IMB a.n. SUWARNINomor 511/162/BPMPPT V/2014 tanggal 28 Maret 2014;. Berita Acara Pemeriksaan Nomor : 511.3/13A337/PTSP/12 yangdibuat pada hari Sabtu tanggal 4 Februari 2012 yang dibuat olehPetugas Sempadan HENDRY ERWIN, B.Sc., diperiksa oleh TimTeknis ABRAR WAHIR, BE., SE., diketahui oleh Kasi PengolahanPerizinan Drs. MARDIANSYAH dan mengetahui M. FAUZIDARWAS, S.Si, SE., M.Sii.

  Bukti T.7Surat Keputusan Walikota Jambi No. 511.3/1141/K/ 1971002003/PTSP/2012., tentang Izin mendirikan/mengubah Bangunan RumahKantor an. SUWARNI., Tertanggal 22 April 2012. Ditandatanganioleh Kepala PTSP An. Walikota. (Dipending);Nota Dinas No. 050/80/Bang., Perihal Laporan Rekomendasi TimAnalisa Perizinan Bangunan Kota Jambi Tertanggal 22 April 2013.,dari Ketua Tim Analisa Perizinan Bangunan yang ditujukkan kepadaWalikota Jambi. (Fotokopi sesuai dengan asli);Surat No. 640./154/Distarun/2013.

  Dari Kepala Kantor PTSP Kota Jambi yang ditujukankepada Walikota Jambi. (Dipending);Surat No. 130/532/DPRD perihal Rekomendasi DPRD Kota JambiTertanggal 23 Desember 2013. Dari Ketua DPRD Kota Jambi yangditijukan kepada walikota Jambi. (Fotokopi sesuai dengan asli);Surat No. 648/632/KPTSP/2013. Perihal Pemberitahuan Ke 1Tertanggal 23 Desember 2013. Dari Kepala Kantor PTSP yangditujukan kepada Suwarni. (Fotokopi sesuai dengan aslinya);Halaman 418. Bukti T.89. Bukti T.910. Bukti T.10:11.

  /2012 Tentang jn Mendirikan/mengubah Bangunan RumahKantor atas nama Suwarni atau belum terjadi perubahan suasana hubungan hukumpada IMB Nomor : 511.3/1141/K/1971002003/PTSP/2012.

• Pemerintah Kota Bekasi Cq (DPM-PTSP) Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Bekasi

• Fotocopy Surat Izin Uasaha Perdagangan (SIUP) No. 510. 21/00307/BBG/PTSP. 3/VII. 2012 ;7. Fotocopy Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) No. 210.21/00110/BAG/PTSP. 3/IX. 2011 ;8. Fotocopy Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) No. 510.21/00260/BAG/PTSP. 3/II. 2012 ;9. Fotocopy Kronologis Penangkapan dan Penahanan Terdakwa, saksi Herli dan saksi Aan Arpani ;Tetap terlampir di dalam berkas perkara ;6.

  Fotocopy Surat Izin Uasaha Perdagangan (SIUP) No. 510.21/00307/BBG/PTSP. 3/VIl. 2012 ;.Fotocopy Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) No.210.21/00110/BAG/PTSP. 3/IX. 2011 ;Page 6 of 15 Nomor:13/Pid./2014/PT.TK.8. Fotocopy Surat lIzin Usaha Perdagangan (SIUP) No.510.21/00260/BAG/PTSP. 3/IL 2012 ;9. Fotocopy Kronologis Penangkapan dan Penahanan Terdakwa,saksi Herli dan saksi Aan Arpani ;Tetap terlampir di dalam berkas perkara ;6.

  Fotocopy Surat Izin Uasaha Perdagangan (SIUP) No. 510.21/00307/BBG/PTSP. 3/VIl. 2012 ;7. Fotocopy Surat lzin Usaha Perdagangan (SIUP) No.210.21/00110/BAG/PTSP. 3/IX. 2011 ;8. Fotocopy Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) No.510.21/00260/BAG/PTSP. 3/IL 2012 ;9. Fotocopy Kronologis Penangkapan dan Penahanan Terdakwa,saksi Herli dan saksi Aan Arpani ;Tetap terlampir di dalam berkas perkara ;6.

• Way Kanan ;

• Fotocopy Surat Izin Uasaha Perdagangan (SIUP) ;
• Fotocopy Surat Izin Tempat Usaha (SITU)/HO;
• Fotocopy Surat Tanda Daftar Perusahaan (TDP) ;
• Fotocopy Surat Izin Uasaha Perdagangan (SIUP) No. 510. 21/00307/BBG/PTSP. 3/VII. 2012 ;
• Fotocopy Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) No. 210.21/00110/BAG/PTSP. 3/IX. 2011 ;
• Fotocopy Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) No.

  510.21/00260/BAG/PTSP. 3/II. 2012 ;

• Fotocopy Kronologis Penangkapan dan Penahanan Terdakwa, saksi Herli dan saksi Aan Arpani ;

Tetap terlampir di dalam berkas perkara ;

1. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;- ------------------------------------

Fotocopy Surat Izin Uasaha Perdagangan (SIUP) No. 510.21/00307/BBG/PTSP. 3/VII. 2012 ;. Fotocopy Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) No.210.21/00110/BAG/PTSP. 3/IX. 2011 ;. Fotocopy Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) No.510.21/00260/BAG/PTSP. 3/II. 2012 ;. Fotocopy Kronologis Penangkapan dan Penahanan Terdakwa,saksi Herli dan saksi Aan Arpani ;Page 6 of 15 Nomor:13/Pid./2014/PT.TK.Tetap terlampir di dalam berkas perkara ;6.

Fotocopy Surat Izin Uasaha Perdagangan (SIUP) No. 510.21/00307/BBG/PTSP. 3/VII. 2012 ;7. Fotocopy Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) No.210.21/00110/BAG/PTSP. 3/IX. 2011 ;8. Fotocopy Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) No.510.21/00260/BAG/PTSP. 3/Il. 2012 ;9. Fotocopy Kronologis Penangkapan dan Penahanan Terdakwa,saksi Herli dan saksi Aan Arpani ;Tetap terlampir di dalam berkas perkara ;6.

• Putusan Nomor 9 P/HUM/201412 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2009 tentangPelayanan Terpadu Satu Pintu di Bidang Penanaman Modal (BuktiP18) menetapkan bahwa:Pasal 7 ayat (1) Penyelenggaraan PTSP di bidang PenanamanModal oleh Pemerintah dilaksanakan olehBKPM.Pasal 11 ayat (1)Penyelenggaraan PTSP di bidang PenanamanModal oleh pemerintah provinsi dilaksanakanoleh PDPPM (Perangkat Daerah Provinsi bidangPenanaman Modal).Pasal 12 ayat (1)Penyelenggaraan PTSP di bidang PenanamanModal oleh pemerintah

  Mekanisme kerja dalam bentuk petunjukpelaksanaan PTSP di bidang Penanaman Modalyang jelas, mudah dipahami dan mudah diakses olehPenanam Modal:d. Layanan pengaduan (help desk) Penanam Modal;dane. SPIPISE.Halaman 24 dari 123 halaman.

  dibidang Penanaman Modal di daerah berdasarkantolok ukur sebagaimana dimaksud pada ayat (1)dan ayat (2).Pasal 5 ayat (4)BKPM melakukan penetapan kualifikasi PTSP dibidang Penanaman Modal di daerah berdasarkanpenilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (3).Pasal 16 ayat (1)Kepala BKPM melakukan pembinaan ataspenyelenggaraan PTSP di bidang PenanamanModal di PDPPM dan PDKPM.berdasarkankualifikasi PTSP sebagaimana dimaksud dalamPasal 5 ayat (4).Bahwa kewenangan BKPM= sebagai Instansi Pembinapenyelenggaraan

  nasional, serta kualifikasiterhadap penyelenggaraan PTSP nasional yang dilakukanoleh BKPM.Halaman 39 dari 123 halaman.

  Bahwa materi muatan Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun2009 tentang Pelayanan Terpadu Satu Pintu di BidangPenanaman Modal (Bukti P18) menetapkan bahwa:Pasal 7 ayat (1) Penyelenggaraan PTSP di bidangPenanaman Modal oleh Pemerintahdilaksanakan oleh BKPM.Pasal 11 ayat (1)Penyelenggaraan PTSP di bidangPenanaman Modal oleh pemerintah provinsidilaksanakan oleh PDPPM (PerangkatDaerah Provinsi bidang PenanamanModal).Pasal 12 ayat (1)Penyelenggaraan PTSP di bidangPenanaman Modal oleh pemerintahkabupaten/kota

• kalau Terdakwa tidak memiliki ijin;Bahwa selanjutnya saksi bersamasama dengan petugas PolresKlaten melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan menyitabarang bukti berupa dua bendel nota, uang tunai dan 2 (dua) buahexcavator;Bahwa untuk penambangan yang dilakukan Terdakwa termasukpenambangan mineral dan batu bara;Bahwa prosedur untuk mendapat ijin penambangan adalah pemohonmengajukan permohonan secara tertulis kepada Gubernur, setelahpermohonan tertulis diterima oleh Pelayanan Terpadu Satu Pintu(PTSP

  dibawah sumpah pada pokoknyamenerangkan sebagai berikut:Bahwa Ahli bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil pada Kantor BP3ESDM Wilayah Solo;Bahwa untuk melakukan usaha penambangan diperlukan ijin yangdikeluarkan oleh Provinsi jawa Tengah;Bahwa prosedur mendapat ijin adalah pemohon terlebih dahulumeminta kesesuaian tata ruang kepada Bupati, selanjutnya Pemohonmengajukan Wilayah lin Usaha Pertambangan (WIUP) kepadaGubernur Jawa Tengah melalui Badan Perijinan di PelayananPerijinan Terpatu Satu Pintu (PTSP

  ), kemudian dari PTSP memintarekomendasi tehnis WIUP kepada BP3 ESDM, selanjutnya hasil dariBP3 ESDM dikembalikan kepada PTSP kemudian Gubernurmengeluarkan WIUP;Bahwa setelah mendapatkan WIUP kemudian Pemohon mengajukanjin Usaha Pertambangan (IUP) Eksplorasi kepada Gubernur danyang mengampu PTSP dan PTSP kembali meminta rekomendasidari BP3 ESDM, setelah IUP Eksplorasi turun, kKemudian Pemohonmengajukan IUP operasi produksi, setelah semua prosedur dilewatikemudian Pemohon baru bisa melakukan penambangan

  ), dan berdasarkan Keputusan Menteri ESDM untukwilayah Klaten juga masuk dalam wilayah pertambangan;Bahwa Ahli kemudian menjelaskan prosedur untuk memperoleh jinUsaha Pertambangan yaitu awalnya Pemohon meminta kesesuaian tata ruangkepada Bupati, selanjutnya pemohon mengajukan WIUP kepada GubenurJawa Tengah, melalui Mekanismenya yaitu Pemohon mengajukan WIUP(Wilayah Ijin Usaha Pertambangan) kepada Gubernur, dan yang mengampubadan perijinan di PTSP (pelayanan perijinan terpadu satu pintu) kemudian

  Setelah WIUP di dapatkan kemudian pemohon mengajukanIUP Ekplorasi kepada Gubernur dan yang mengampu juga PTSP, dan PTSPkembali meminta rekomendasi dari BP3 ESDM. Setelah IUP Ekplorasi turun,kemudian Pemohon mengajukan IUP Operasi Produksi.

• Menetapkan barang bukti berupa :
  • 1 (satu) unit mobil truck warna kuning dengan Nomor Polisi DP 1018 XX;
  • 1 (satu) unit mesin China merk JANGDONG;
  • 1 (satu) buah spiral warna biru; dan
  • 1 (satu) rangkap (sembilan lembar) surat izin Eksplorasi sebagaimana yang dituangkan dalam surat keputusan Gubernur Nomor : 31/ I.01/ PTSP/ 2018.

Dikembalikan kepada

Menetapkan barang bukti berupa :e 1 (Satu) unit mobil truck warna kuning dengan Nomor Polisi DP 1018XX;e 1 (satu) unit mesin China merk JANGDONG;e 1 (satu) buah spiral warna biru; dane 1 (satu) rangkap (sembilan lembar) surat izin Eksplorasisebagaimana yang dituangkan dalam surat keputusan GubernurNomor : 31/ 1.01/ PTSP/2018.Dikembalikan kepada pemiliknya.5.

26 Halaman Putusan Nomor 18/Pid.Sus/2020/PN BLP2019 sekitar pukul 14.30 Wita atau setidak tidaknya pada waktu tertentuantara tahun 2018 sampai dengan tahun 2019 bertempat di Dusun Terpadu Ill,Desa Salupao, Kecamatan Lamasi Timur, Kabupaten Luwu atau setidak tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukumPengadilan Negeri Belopa yang berwenang untuk memeriksa dan mengadiliTerdakwa, yang mempunyai IUP Eksplorasi berdasarkan Keputusan GubernurSulawesi Selatan Nomor: 31/I.01/PTSP

dua) orang yang bertugas untuk menyalakan/membunyikan alkom dan memindahkan spiral didasar sungai sedangkanterhadap pekerja buruh pasir jumlahnya tidak menentu antara 3 (tiga)hingga 5 (lima) orang yang bertugas untuk menaikkan pasir keatas mobildum truck kemudian terhadap masingmasing pekerja tersebut diberikangaji dengan besaran tergantung dari pendapatan harga material pasiryang terjual saat itu;Bahwa Terdakwa memiliki /UP Eksplorasi berdasarkan KeputusanGubernur Sulawesi Selatan Nomor: 31/1.01/PTSP

) unitmesin china merk JANGDONG serta spiral warna biru yang telahdiamankan merupakan alat yang digunakan Terdakwa dalammelakukan kegiatan penambangan;Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagaiberikut:1 (Satu) unit mobil truck warna kuning dengan Nomor Polisi DP 1018 XxX;1 (Satu) unit mesin China merk JANGDONG;1 (Satu) buah spiral warna biru; dan1 (satu) rangkap (Sembilan lembar) surat izin Eksplorasi sebagaimanayang dituangkan dalam surat keputusan Gubernur Nomor : 31/ 1.01/PTSP

Menetapkan barang bukti berupa: 1 (satu) unit mobil truck warna kuning dengan Nomor Polisi DP 1018 XX; 1 (satu) unit mesin China merk JANGDONG; 1 (satu) buah spiral warna biru; dan 1 (satu) rangkap (Sembilan lembar) surat izin Eksplorasi sebagaimanayang dituangkan dalam surat keputusan Gubernur Nomor : 31/ 1.01/PTSP/2018.Dikembalikan kepada pemiliknya.6.

• Akan tetapi pada saat dilakukan pengecekan ke PTSP PropinsiDKI, ternyata di PTSP tidak pernah ada pendaftaran IMB atas nama HotelKartika Plaza 1; Setelah (Hermawan) melaporkan kepada Rusdianto terkait hasiltemuannya maka pada tanggal 10 September 2019 dibuatlah perjanjian kerjasama tentang Konsultan dan Jasa Pengurusan Perizinan Hotel Kartika Plaza1, antara Rusdianto (Pihak Pertama) dan Terdakwa Ardian Nikolas, selakuKuasa Direktur Utama PT.

  Selainitu atas permintaan Terdakwa, Eti Kusumawati telah mencabut berkaspengajuan IMB Hotel Kartika Plaza 1 yang sebelumnya diajukan oleh INKOPKartika di PTSP Propinsi DK; Setelah mendirikan PT.

  Dalam kesempatan itu, terdakwa Ardian Nikolas aliasTito menawarkan diri untuk mengurus perizinan tersebut denganmengatakan, "Serahin saja itu Sama saya, 1 (Satu) bulan beres, Sekdanyateman baik saya, dekat dengan saya dan di PTSP itu semua temantemansaya semua.

  Selainitu atas permintaan Terdakwa, Eti Kusumawati telan mencabut berkaspengajuan IMB Hotel Kartika Plaza 1 yang sebelumnya diajukan oleh INKOPKartika di PTSP Propinsi DK; Setelah mendirikan PT.

  ,M.H., selaku Kepala Bagian Hukum danPengamanan (KUMPAM) INKOP Kartika diminta oleh saksi Rusdiantountuk melakukan pengecekan pengurusan perizinan Hotel Karika Plaza 1,karena sudah lewat waktu 1 (satu) bulan dari yang dijanjikan olehTerdakwa, yaitu sejak terjadinya rapat di ruang kerja saksi Rusdianto padaawal tahun 2019; Bahwa pada saat dilakukan pengecekan ke PTSP Propinsi DKI,ternyata di PTSP Propinsi DKI tidak pernah ada pendaftaran IMB atasnama Hotel Kartika Plaza 1; Bahwa setelah saksi Hermawan