Ditemukan 4869 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : altus autus atus actio abdus antus attus agtus aptus artus ahtus
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus Lingkungan Hidup
Putus : 20-11-2017 — Upload : 03-07-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2634 K/Pid.Sus.LH/2016
Tanggal 20 Nopember 2017 — EDDY SUTJAHYO BUSIRI T1; Ir. MARJAN NASUTION T2; ANAS MUDA SIREGAR T3;
935 — 427 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Alasan pembenar (rechtvaardigingsgrond) adalah alasan yangmenghapuskan sifat melawan hukumnya perbuatan, berkaitandengan tindak pidana (strafbaarfeit), di Common Law systemberkaitan dengan actus reus.2. Alasan pemaaf (schulduitsluitingsgrond) adalah alasan yangmenghapuskan kesalahan pelaku tindak pidana berkaitan denganculpabilitas, di Common Law system berkaitan dengan mens rea.Alasan pembenar dalam KUHPidana dikenal berupa:1.
Pengadilan PN PALANGKARAYA Pidana Khusus Korupsi
Register : 06-05-2014 — Putus : 04-09-2014 — Upload : 15-10-2014
Putusan PN PALANGKARAYA Nomor 37/Pid.Sus-TPK/2014/PN Plk
Tanggal 4 September 2014 — Drs. RADEN LEDI KARSAPATI R. MATHIAS, DK
65 — 18
  • Adanya unsur bathin ini harus pula ditentukansecara obyektif dengan memperhatikan segala keadaan lahir (Actus reus) yangmenyertai perbuatan Terdakwa ;Menimbang, dalam putusan Mahkamah Agung RI tanggal 29 Juni 1989No. 813 K/pid/1987 yang pertimbangan hukumnya antara lain menyebutkanbahwa unsur menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu badancukup dinilai dari Kenyataan yang terjadi atau dihubungkan dengan perilakuTerdakwa sesuai dengan kewenangan yang dimiliknya, karena jabatan ataukedudukannya
Pengadilan PN YOGYAKARTA Pidana Khusus Korupsi
Register : 24-07-2015 — Putus : 08-12-2015 — Upload : 08-03-2016
Putusan PN YOGYAKARTA Nomor 14/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Yyk
Tanggal 8 Desember 2015 — HENDRAWAN alias HENDI .
116 — 16
  • Dalam ajaran dan teori hukum pidana, halini biasa disebut dengan istilah actus reus;Menimbang, bahwa unsur memperkaya dalam pasal 2 UndangUndang TindakPidana Korupsi tersebut mengandung tiga alternative, yakni memperkaya diri sendiri,memperkaya orang lain, atau memperkaya suatu korporasi. Memperkaya diri artinya dirisi pelaku sendirilah yang memperoleh, atau bertambah , atau menikmati harta bendaatau kekayaannnya secara tidak syah.
Pengadilan PN BANJARMASIN Pidana Khusus
Putus : 28-12-2015 — Upload : 07-08-2017
Putusan PN BANJARMASIN Nomor No. 37/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Bjm.
Tanggal 28 Desember 2015 — - DJAUNUR NAINGGOLAN, S.Pd. anak dari K. NAINGGOLAN - ZAIMUDDIN, S.Ag. M.M.
60 — 11
  • dasarpertimbangan bahwa konsep melawan hukum tidak tertulis dalam ukuran kepatutan,kehatihatian, kecermatan yang hidup dalam masyarakat, sebagai satu normakeadilan adalah ukuran yang tidak pasti, sehingga tidak sesuai denganPutusan No.37/PidsusTPK/2015/PN.Bjm hal 189 dari 244190perlindungan dan jaminan kepastian hukum yang adil sebagaimana dimuat dalamPasal 28 d ayat (1) UUD 1945;Menimbang bahwa untuk dapat diketahui adanya unsur ini bisa dilihatapakah ada unsur mens rea (evil mind, niat jahat) dan actus
Pengadilan PN SEMARANG Pidana Khusus
Register : 13-09-2018 — Putus : 09-01-2019 — Upload : 05-09-2019
Putusan PN SEMARANG Nomor 72/Pid.Sus-TPK/2018/PN Smg
Tanggal 9 Januari 2019 — Penuntut Umum:
BAMBANG SUPARYANTO, SH
Terdakwa:
ZAEDIN MUSTOFA BIN SACHRI
134 — 39
  • subyekhukum pidana, dalam kasus ini ditujukan kepada terdakwa;Menimbang, bahwa berkaitan dengan pertanggung jawaban pidana, setiap orangdalam arti orang perseorangan sebagai subjek hukum pidana hanya dapat dimintaipertanggung jawaban, apabila unsurunsur pasal yang merupakan delik inti ataubestandeeldelict dari suatu tindak pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum terbukti.Hal ini sesuai dengan adagium atau maxim, yang sudah lama sekali dianut secara universaldalam undang undang pidana, yang berbunyi actus
Pengadilan PN MAKASSAR Pidana Umum
Register : 02-10-2018 — Putus : 21-02-2019 — Upload : 05-03-2019
Putusan PN MAKASSAR Nomor 1377/Pid.B/2018/PN Mks
Tanggal 21 Februari 2019 — Penuntut Umum:
NANA RIANA, SH. MH.
Terdakwa:
H. MUH. KASIM SUNUSI BIN SUNU DG. NOMPO
253 — 90
  • Sebagaimana teori hukum yangmenyatakan bahwa dalam melakukan suatu perbuatan pidana adanya 300Mens Rea yaitu sikap bathin dari pelaku dalam melakukan perbuatannya,dan juga unsur Actus Reus yang merupakan pelaksanaan atau perbuatandengan sengaja.
Pengadilan PN MAKASSAR Pidana Umum
Register : 02-10-2018 — Putus : 21-02-2019 — Upload : 05-03-2019
Putusan PN MAKASSAR Nomor 1379/Pid.B/2018/PN Mks
Tanggal 21 Februari 2019 — Penuntut Umum:
NANA RIANA, SH. MH.
Terdakwa:
NURSYAHRIAH MANSYUR ALIAS IBU RIA BINTI MANSYUR MAULANA
227 — 68
  • Sebagaimana teori hukum yang menyatakanbahwa dalam melakukan suatu perbuatan pidana adanya Mens Rea yaitusikap bathin dari pelaku dalam melakukan perbuatannya, dan juga unsur Actus Reus yang merupakan pelaksanaan atau perbuatan dengan sengaja.Bahwa dari teori tersebut dengan digunakan oleh terdakwa uang jemaahumroh tersebut membeli aset pada hal perusahaan sudah mengalamikerugian dan juga dalam perkara aquo, pada pertimbangan DakwaanPertama Kesatu sebagaimana tersebut diatas, telah dinyatakan terdakwaterbukti
Pengadilan PN PALANGKARAYA Pidana Khusus Korupsi
Register : 13-10-2014 — Putus : 03-02-2015 — Upload : 22-09-2015
Putusan PN PALANGKARAYA Nomor 56/Pid.Sus-TPK/2014/PN Plk
Tanggal 3 Februari 2015 — Ir. BONAPARTEI Bin SIUS
92 — 23
  • Adanya unsur bathin iniharus pula ditentukan secara obyektif dengan memperhatikan segala keadaan lahir(Actus reus) yang menyertai perbuatan Terdakw;Menimbang, dalam putusan Mahkamah Agung RI tanggal 29 Juni 1989 No. 813K/pid/1987 yang pertimbangan hukumnya antara lain menyebutkan bahwa unsurmenguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu badan cukup dinilai darikenyataan yang terjadi atau dihubungkan dengan perilaku Terdakwa sesuai dengankewenangan yang dimiliknya, karena jabatan atau kedudukannya
Pengadilan PN JAKARTA PUSAT Pidana Khusus
Register : 26-01-2021 — Putus : 14-07-2021 — Upload : 20-08-2021
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2021/PN Jkt.Pst
Tanggal 14 Juli 2021 — Penuntut Umum:
Moch. Takdir. S
Terdakwa:
Rohadi
577 — 209
  • karena tindakpidana Pencucian Uang adalah unsur yang bersifat alternative ataupilihan yang berarti salah satu unsur saja terpenuhi misalkan unsurmembelanjakan saja sudah cukup untuk dikatakan melanggarketentuan Pasal 3.Bahwa terdapat perbedaan antara Pasal 3 UU No. 8 Tahun 2010tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana PencucianUang dengan Pasal 4 UU No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan danPemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang dimana di dalamPasal 3 terdapat 2 (dua) inti perbuatan (actus
    reus) yakni perbuatanmengubah bentuk (conversion) dan perbuatan memindahkan(transfer) dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan hasilkejahatan sedangkan di dalam Pasal 4 menyembunyikan ataumenyamarkan bukanlah sebuah tujuan namun sebuah perbuatan(actus reus).Bahwa tindak pidana pencucian uang termasuk ke dalam delik formilyang terlihat dengan rumusan Pasal 3 dan Pasal 4 UU No. 8 Tahun2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak PidanaPencucian Uang yang memakai awalan me untuk setiap perobuatanmisalkan
Pengadilan PN JAKARTA UTARA Pidana Umum
Register : 31-10-2017 — Putus : 28-05-2019 — Upload : 03-03-2020
Putusan PN JAKARTA UTARA Nomor 1227/Pid.B/2017/PN .Jkt Utr
Tanggal 28 Mei 2019 — Penuntut Umum:
THEODORA MARPAUNG. SH, MH
Terdakwa:
HARRY SUGANDA
611 — 3488
  • Utr.menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supayamemberi hutang maupun menghapuskan piutang : ini bisatermasuk kedalam actus reus dan mens rea yaitu perbuatanyang dilarang dan kesalahan, karena disini terdapat akibat dariperbuatan yang telah dilakukan. Unsur unsur dari Pasal 263 KUHP :e Yang dimaksud dari surat palsu ada 2 yaitu : 1. ApabilaSurat tersebut menjelaskan sesuatu yang tidak sesuai dengankenyataan. 2.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus
Putus : 16-08-2016 — Upload : 19-09-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2414 K/PID.SUS/2015
Tanggal 16 Agustus 2016 — R. BASUKI WISMANTORO
169 — 165 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Bahwadalam hukum pidana terdapat prinsip actus reus non facit reum nisimens sit rea, yakni seseorang tidak dapat dipidana apabila tidak terdapatkeh endak jahat, sehingga unsur niat jahat/mens rea adalah suatu hal yangdapat membedakan apakah suatu perbuatan salah layak dijatuhi hukumanpidana ataukah dapat dijatuhi hukuman selain pidana;39.
Pengadilan PN YOGYAKARTA Pidana Khusus Korupsi
Register : 29-04-2014 — Putus : 04-09-2014 — Upload : 02-10-2014
Putusan PN YOGYAKARTA Nomor 06/Pid.Sus-TPK/2014/PN.Yyk
Tanggal 4 September 2014 — H.MUJONO Bin HARJO SUMARTO (Alm)
79 — 17
  • Hal ini sesuai dengan adagium ataumaxim, yang sudah lama sekali dianut secara universal dalam undang undangpidana, yang berbunyi actus non facit reum, nisi mens sit rea. Terjemahandalam bahasa Inggrisnya adalah : An act does not make a man guilty of acrime, unless his mind be also guilty (Scanlan dan Christopher Ryan, 1985:13).Halaman 241 dari 297 Putusan Nomor : 06/Pid.Sus/2014./P. Tpkor.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus Korupsi Kerugian Keuangan Negara
Putus : 20-11-2017 — Upload : 14-03-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 579 K/Pid.Sus/2017
Tanggal 20 Nopember 2017 — Ir. AYUSARI WULANDARI, MAF Binti H. WIWIN WINARDI (T1)
548 — 592 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Dengan demikian masalahpertanggungjawaban pidana komando, sebenarnya cenderung merupakanmasalah actus reus dan bukan masalah mens rea. Prof. Muladi berpendapatsebagai berikut : Pertanggungjawaban pidana ini bisa bersumber dari actusreus baik berupa perbuatan positif dari komandan atau superior (kadangkadangdisebut sebagai direct command responsibility) maupun atas dasar kelalaianyang bersifat omisionis (culpable omissions).
Pengadilan PTUN JAKARTA TUN
Register : 18-03-2020 — Putus : 03-09-2020 — Upload : 23-10-2020
Putusan PTUN JAKARTA Nomor 59/G/2020/PTUN.JKT
Tanggal 3 September 2020 — Penggugat:
1.PT. SALVE VERITATE. Diwakili oleh Marthawaty(Direktur)
2.PT. SALVE VERITATE
Tergugat:
1.KEPALA KANTOR WILAYAH BADAN PERTANAHAN NASIONAL PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
2.Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi DKI Jakarta
Intervensi:
Tn. Abdul Halim
806 — 998
  • Selain itu pembentuk suatusertipikat juga bisa melakukan pembatalan, misalnya sekarang ini bisadidasari oleh UndangUndang Administrasi Pemerintahan, bahwa siapayang menerbitkan bisa membatalkan, hal ini dikenal dengan asasContrarius Actus, tetapi perlu hatihati karena dalam asas Contrarius Actusitu mengenai perizinan memang mudah, tetapi kalau soal hak atau hakkebendaan perdatanya maka kalau dia membatalkan haknya tidak sepertiperizinan, yang mempunyai 234umpengbatasan.
Pengadilan PN MAKASSAR Pidana Umum
Register : 03-09-2018 — Putus : 28-01-2019 — Upload : 13-06-2019
Putusan PN MAKASSAR Nomor 1235/Pid.B/2018/PN Mks
Tanggal 28 Januari 2019 — Penuntut Umum:
TABRANI, S.H.
Terdakwa:
H. MUH. HAMZAH MAMBA, S.HI. ALIAS ABU HAMZAH ALIAS HAMZAH ALIAS PAK ABU ALIAS ANCA BIN SAPARENG MAMBA
1213 — 1200
  • Sebagaimana teorihukum yang menyatakan bahwa dalam melakukan suatu perbuatan pidanaadanya Mens Rea yaitu sikap bathin dari pelaku dalam melakukanperbuatannya, dan juga unsur Actus Reus yang merupakan pelaksanaan atauperbuatan dengan sengaja.
Pengadilan PN BANDUNG Pidana Khusus Korupsi
Putus : 07-01-2019 — Upload : 05-03-2019
Putusan PN BANDUNG Nomor Totok Suharto,SE
Tanggal 7 Januari 2019 — TOTOK SUHARTO, SE
239 — 91
  • holistik atas proses dari hulu sampai dengan hilirnya untukmemastikan berjalan dalam ketentuan kaidahkaidah yang sudah diaturdalam Standar Operasional Prosedur Perkreditan masingmasing bankdalam hal ini Bank Mandiri, dimana peran pertanggungjawaban yangmelekat pada kewajibannya tidak terpenuhi berarti sudah ada kesalahandan apabila terpenuhi semua rangkaian perbuatan sebagai rumusanunsur pasal tindak pidana korupsi, maka dapat dimintakanpertanggungjawaban pidananya ; Bahwa segala perbuatan bisa masuk actus
Pengadilan PN BANDUNG Pidana Khusus Korupsi
Register : 27-08-2018 — Putus : 07-01-2019 — Upload : 01-02-2019
Putusan PN BANDUNG Nomor 83/Pid.Sus.-TPK/2018/PN.Bdg
Tanggal 7 Januari 2019 — Ir. POERWITONO POEDJA WAHJONO, MM
547 — 854
  • berjalan dalam ketentuan kaidahkaidah yang sudah diaturdalam Standar Operasional Prosedur Perkreditan masingmasing bankdalam hal ini Bank Mandiri, dimana peran pertanggungjawaban yangmelekat pada kewajibannya tidak terpenuhi berarti sudah ada kesalahandan apabila terpenuhi semua rangkaian perbuatan sebagai rumusanunsur pasal tindak pidana korupsi, maka dapat dimintakanpertanggungjawaban pidananya ;Halaman 170 dari 324 Putusan Perkara Nomor : 83/Pid.Sus.TPK/2018/PN.Bdg.Bahwa segala perbuatan bisa masuk actus
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus Korupsi Penggelapan Dalam Jabatan
Putus : 20-11-2017 — Upload : 13-11-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2061 K/PID.SUS/2017
Tanggal 20 Nopember 2017 — IDRIS ROLOBESSY, S.E;
227 — 133 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • No. 2061 K/PID.SUS/2017dengan melakukan tindak pidana atau actus reus (Dr. Hasbulah F.
Pengadilan PN BANDUNG Pidana Khusus Korupsi Kerugian Keuangan Negara
Register : 16-08-2018 — Putus : 07-01-2019 — Upload : 01-02-2019
Putusan PN BANDUNG Nomor 76/Pid.Sus-TPK/2018/PN Bdg
Tanggal 7 Januari 2019 — FRANS EDUARD ZANDSTRA , ST
592 — 658
  • holistik atas proses dari hulu sampai dengan hilirnya untukmemastikan berjalan dalam ketentuan kaidahkaidah yang sudah diaturdalam Standar Operasional Prosedur Perkreditan masingmasing bankdalam hal ini Bank Mandiri, dimana peran pertanggungjawaban yangmelekat pada kewajibannya tidak terpenuhi berarti sudah ada kesalahandan apabila terpenuhi semua rangkaian perbuatan sebagai rumusanunsur pasal tindak pidana korupsi, maka dapat dimintakanpertanggungjawaban pidananya ;Bahwa segala perbuatan bisa masuk actus
Pengadilan PN BANDUNG Pidana Khusus Korupsi Kerugian Keuangan Negara
Register : 16-08-2018 — Putus : 07-01-2019 — Upload : 01-02-2019
Putusan PN BANDUNG Nomor 75/Pid.Sus-TPK/2018/PN Bdg
Tanggal 7 Januari 2019 — Ir. TEGUH KARTIKA WIBOWO
453 — 187
  • holistik atas proses dari hulu sampai dengan hilirnya untukmemastikan berjalan dalam ketentuan kaidahkaidah yang sudah diaturdalam Standar Operasional Prosedur Perkreditan masingmasing bankdalam hal ini Bank Mandiri, dimana peran pertanggungjawaban yangmelekat pada kewajibannya tidak terpenuhi berarti sudah ada kesalahandan apabila terpenuhi semua rangkaian perbuatan sebagai rumusanunsur pasal tindak pidana korupsi, maka dapat dimintakanpertanggungjawaban pidananya ;Bahwa segala perbuatan bisa masuk actus