Ditemukan 6228 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : tekhnik teknis technip teknik tehnik tekhnisi tekhnil tehnis
Pengadilan PN SEKAYU Pidana Khusus Lingkungan Hidup
Putus : 05-04-2016 — Upload : 21-06-2016
Putusan PN SEKAYU Nomor 922/Pid.Sus/2015/PN.Sky
Tanggal 5 April 2016 — MARWAN TARIGAN
381 — 39
  • Putra Hang Tuah;Bahwa kirakira sudah habis dana sebesar Rp.1.000.000.000 (satu milyarrupiah) ;Bahwa alat exavator pernah digunakan dilokasi;Bahwa Saksi hanya sekali saja bertemu dengan Edwar;Bahwa selanjutnya secara tekhnis Marwan yang mengurusnya;Halaman 53 dari 90 Putusan Nomor 922/Pid.Sus/2015/PN.SkyBahwa uang Rp.1.000.000.000 (satu milyar rupiah) disalurkan melaluibendahara kelompok tani yaitu sdr Mery;Bahwa lahan kelompok tani tersebut terletak di Dusun III Desa PancoranMuba;Bahwa status lahan
Pengadilan PT KENDARI Perdata
Register : 08-01-2021 — Putus : 02-02-2021 — Upload : 02-02-2021
Putusan PT KENDARI Nomor 4/PDT/2021/PT KDI
Tanggal 2 Februari 2021 — Pembanding/Tergugat II : Kementrian PUPR Cq Direktorat Jendral Cipta Karya Diwakili Oleh : Markus Ganna
Terbanding/Penggugat I : Hj. DARMAWATI
Terbanding/Penggugat II : AZDARIT AMURA AZIS
Terbanding/Penggugat III : ADWAN FRIJALFAT, ST
Terbanding/Penggugat IV : AZDAROBAHIDERLA
Terbanding/Penggugat V : AZTRIMAISEM
Turut Terbanding/Tergugat I : Pemerintah Republik Indonesia Cq. Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara
Turut Terbanding/Tergugat III : Kementriaan Lingkungan Hidup dan kehutanan Republik Indonesia
Turut Terbanding/Tergugat IV : Dinas Kehutanan Provinsi Sulawesi Tenggara
Turut Terbanding/Tergugat V : Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kota Kendari
118 — 60
  • jalur lintasusaha PENGGUGAT,Bahwa pada sekitar tahun 2015, adanya PARA TERGUGAT yangmerencanakan pembangunan kebun raya Kendari, PENGGUGAT telahmelakukan pendekatan dengan berkomunikasi kepada TERGUGAT guna membicarakan masalah tanahtanah milik PENGGUGAT, namunTERGUGAT hanya berdalin bahwa areal sekitar rencana pembangunankebun Raya Kendari adalah yang merupakan kawasan Hutan saja, danuntuk mengetahui bila obyek sengketa termasuk dalam perencanaanKebun raya maka penyelesaiannya diperlukan lembaga tekhnis
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Khusus Persaingan Usaha
Putus : 09-02-2012 — Upload : 13-04-2012
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 788 K/Pdt.Sus/2011
Tanggal 9 Februari 2012 — KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA RI Vs PT. SUMBER SEDAYU. dkk
139 — 90 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • No. 788 K/Pdt.Sus/201114karena pembuatan Dokumen Penawaran telah ditangani oleh Tim Tekhnis dibawahkordinasi Sdr. Sukarno ;Terhadap halhal yang tertuang dalam diktum tersebut diatas,dapat diterima bahwatelah cukup alasan bagi Pemohon untuk menyatakan tidak terlibat dalam upayapersekongkolan horizontal yang dilakukan oleh Terlapor VII H.Ismail Ibrahim,Terlapor I PT Bungo Pantai Bersaudara dan Terlapor II PT Karya Bunga Pantai CeriaGroup.
Pengadilan PN GARUT Pidana Umum Pembunuhan
Putus : 21-03-2016 — Upload : 20-04-2016
Putusan PN GARUT Nomor 325/Pid.B/2015/PN Grt
Tanggal 21 Maret 2016 — ASEP SUDARMAN alias BOKIR bin AGUS WASID, Dkk
39 — 15
  • SHBahwa pada saat pemeriksaan tersebut dilakukan jawaban langsungdatang dari para saksi dan terdakwa sendiri dan pemeriksaansistemnya tanya jawab jadi tidak ada BAP diarahan oleh Penyidik .Bahwa pemeriksaan dilakukan dengan menggunakan bahasa yangdimengerti oleh para saksi.Bahwa setelah selesai dibuat BAP kemudian BAP tersebut dibacakanlagi kepada para saksi dan setelah selesai dibaca kemudian para saksimembubuhkan paraf pada tiap lembarnya selanjutnya BAP tersebutditandatangani para saksi.Bahwa tekhnis
Pengadilan PN TEBING TINGGI Pidana Khusus Korupsi
Putus : 22-12-2010 — Upload : 10-10-2013
Putusan PN TEBING TINGGI Nomor 233/Pid.B/2010/PN.TTD
Tanggal 22 Desember 2010 — ABDUL AZIZ ADITIAWARMAN HUTABARAT, BE
134 — 18
  • Bahwa Saksi selaku pengawas lapangan sesuai Surat Keputusan dari Kepala DinasKimpraswil Kota Tebing Tinggi mempunyai tugas pokok : untuk membantuasisten Pejabat Pembuat Dokumen dalam pelaksanaan tugasnya, melakukankegiatan rutin kelapangan, membuat laporan harian, laporan mingguan danlaporan bulanan atas pekerjaan di lapangan, melaporkan kegiatan rutin mengenaiperkembangan pekerjaan di lapangan kepada Asisten Pejabat Tekhnis Kegiatanselaku pejabat pembuat komitmen minimal setiap minggu, kecuali adanyaperkembangan
Pengadilan PN JAKARTA SELATAN Perdata
Register : 30-11-2018 — Putus : 30-01-2019 — Upload : 11-02-2019
Putusan PN JAKARTA SELATAN Nomor 943/Pdt.G.Arb/2018/PN JKT.SEL
Tanggal 30 Januari 2019 — Penggugat:
PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA Cq. Kementerian Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat
Tergugat:
Obayashi Jaya Konstruksi Joint Operation
413 — 350
  • putusan yang dibuat oleharbitrer atau majelis arbitrase didasarkan oleh tipu muslihat dari salahsatu pihak dalam pemeriksaan, adalah arbiter atau majelis arbitrase nyakarena dialah yang paling tahu mengenai tipu muslihat itu;Bahwa menurut Ahli, apabila Arbiter atau Majelis arbitrase tidak ikutdigugat, jika putusan pembatalannya dikabulkan dan memerintahkanarbiter atau majelis arbiter melakukan pemeriksaan ulang maka adakemungkinan dia tidak mau melaksanakan atau menolak putusantersebut dan secara tekhnis
Pengadilan PN MAKASSAR Pidana Khusus
Register : 02-01-2014 — Putus : 21-05-2014 — Upload : 22-11-2018
Putusan PN MAKASSAR Nomor 5/PID.SUS/TPK/2014/PN.MKS
Tanggal 21 Mei 2014 — Jaksa Penuntut:
IRWAN, SH
Terdakwa:
RAHMAWATI AZIKIN ALIAS RAHMA BINTI AZIKIN
137 — 10
  • Sinjaitengah ; Tidak ada, dan saya yakin tidak ada yang beranimengeluarkan administras itersebut tanpa sepengetahuansaya Saya merasa bahwa berkas tersebut diedit karena sayatidak pernah menngeluarkan berkas tersebut tanpa sayakenal betuk identitas, tempat usaha maupun orangnya; Untuk biaya pajak dipotong langsung oleh kas Negara,sedangkan untuk biaya pelepasan hak dan biayapertimbangan tekhnis dibayarkan kepada BPN; Saya tidak mengenalinya sama sekali dan bukanmerupakan warga saya di Desa Kalobba
Pengadilan PN SAMARINDA Pidana Umum Kejahatan terhadap keamanan negara
Putus : 14-03-2011 — Upload : 18-10-2011
Putusan PN SAMARINDA Nomor 893/PID.B/2010/PN.SMDA
Tanggal 14 Maret 2011 — BURHANUDIN Alias BURE Bin LANCO
77 — 8
  • Dari segi ekonomiharus membayar pajak ; Bahwa pengawasan dibidang pertambangan itu meliputipengawasan tekhnis dan pengawasan admjnistrasi ;Bahwa ahli pernah melakukan peneguran terhadap76penambang yang tidak memenuhi ketentuan dilakukandengan teguran pertama, kedua dan ketiga hinggapencabutan ijin ;Bahwa permohonan JIUP, pihak Distemben pernahmenolak permohonan~ misalnya apabila ia sudahmenunggak dan sebagainya ;Bahwa syarat peralihan dari KP ke IUPpersyaratannya yang harus dipenuhi menurut' undangundang
Pengadilan PN BATURAJA Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Register : 12-08-2015 — Putus : 30-12-2015 — Upload : 02-02-2016
Putusan PN BATURAJA Nomor 15/Pdt.G/2015/PN.Bta
Tanggal 30 Desember 2015 — Tedi Melawan H. Sugianto, A. MK. S. Sos, dkk
73 — 3
  • dibayarkan barulah alat berat tersebut dapatbekerja;Bahwa, saat pekerjaan dimulai saksi tidak pernah ke lokasi lagi jadi saksi tidaktahu sejauh mana dan bagaimana ceritanya;Bahwa, terakhir kali saksi kelokasi lahan tersebut pada saat pekerjaan akandimulai karena pada saat itu ada syukuran dengan pemotongan kambing dansetelah itu saksi tidak pernah lagi kelokasi lahan tanah tersebut dan saksi tidaktahu apakah ada somel dan alat alat berat lainnya;Bahwa, saksi tidak tahu sejauh mana dan bagaimana tekhnis
Pengadilan PN PADANG Pidana Khusus Korupsi
Register : 24-06-2011 — Putus : 13-09-2011 — Upload : 14-11-2011
Putusan PN PADANG Nomor 04/Pid.B/TPK/2011/PN.PDG
Tanggal 13 September 2011 — DEDI EKA SISWANTO
68 — 13
  • Sedangkan panjang jalanyang tidak di rabat beton: 358,70 ml (meter lari) = darikeseluruhan panjang jalan yang diukur;e Untuk pekerjaan pasangan batu kali pada titik STA 0 + 662s/d STA 0 + 676,70 volume yang didapatkan sebesar 12,21m3;e Untuk pekerjaan pasangan batu' kali pada lokasi antaratitik 22 dan 23 (berdasarkan gambar tekhnis dokumen SPPBpekerjaan tersebut) volume yang didapatkan 12,04 M3;Bahwa Pengerjaan yang diupah adalah pekerjaan yang sesuaidengan RAB dan yang tidak diupah adalah pengerjaan
Pengadilan PN SERANG Pidana Khusus Korupsi
Putus : 12-11-2015 — Upload : 02-03-2017
Putusan PN SERANG Nomor 23/PID.SUS-TPK/2015/PN.SRG
Tanggal 12 Nopember 2015 — Ir. IMAM POERWONO Bin SUKADI;
123 — 26
  • Imam Poerwono (selaku Direktur Utama) yangmengatur dan mengkoordinasikan Pra Tender secara tekhnis kepadaPimpinan Kegiatan (Sdr EPI SOPIAN), mengenai Proses lelang sampaidengan pemenang tender, juga melaksanakan kerjasama dengan PT.DUTA meloloskan Kualifikasi PT. DUTA agar mendapat Rekomendasidari lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi Daerah Propinsi Banten(LPJKD Propinsi Banten) ;Bahwa Terdakwa Ir. Imam Poerwono juga menegosiasikan pembagiankeuntungan antara PT. KHI dan PT.
    BPKP Perwakilan Provinsi DKI Wilayah II )yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum, di depan persidanganpada pokoknya menerangkan sebagai Berikut :Bahwa Ahli mengerti dimintai keterangan yaitu berkaitan denganadanya penyimpangan dalam kegiatan Proyek Renovasi GedungRSUD dr.Adjidarmo Kabupaten Lebak, karena ketuka itu ahli adalahKetua Tim audit;Bahwa Ahli bertugas sebagai auditor pada BPKP Perwakilan DKIJakarta Il yang mempunyai wilayah kerja meliputi Propinsi Banten ;Bahwa Ahli sebagai pengendali tekhnis
Pengadilan PN BANDUNG Pidana Khusus Korupsi
Register : 22-09-2014 — Putus : 19-01-2015 — Upload : 01-07-2015
Putusan PN BANDUNG Nomor 89/Pid.Sus/TPK/2014/PN Bdg.
Tanggal 19 Januari 2015 — ROHDIAT BIN AMO
74 — 13
  • apa yang menjadi pedomandalam pelaksanaan kegiatan Program Desa Mandiri dalam PerwujudanDesa Peradaban di Jawa Barat.Bahwa benar saksi melaksanakan tugas dan tanggungjawab Saudarasebagai Juru Bayar OKMS dalam rangka pengelolaan kegiatanpembangunan infrastruktur perdesaan yang bersumber dari danabantuan keuangan untuk Program Desa Mandiri dalam PerwujudanDesa Peradaban di Jawa Barat TA. 2012 adalah hanya berdasarkanperintah Kepala Desa Saudara ROHDIAT.86Bahwa benar saksi pernah diberikan bimbingan tekhnis
    Sebesar Rp. 100.000.000, untuk pembangunan pengerasanjalan lingkungan Sebesar Rp. 50.000.000, untuk pembanguan rehab desa.Bahwa benar saksi tidak mengetahui secara pasti apakah system danmekanisme OKMS mendapatkan anggaran sebesar Rp. 360.000.000, (tiga ratus enam puluh juta rupiah) dalam rangka pengelolaankegiatan pembangunan infrastruktur perdesaan yang bersumber daridana bantuan keuangan untuk Program Desa Mandiri dalamPerwujudan Desa Peradaban di Jawa Barat TA. 2012 sesuai denganpedoman petunjuk tekhnis
Pengadilan PN SABANG Pidana Khusus Korupsi
Putus : 12-01-2009 — Upload : 02-09-2013
Putusan PN SABANG Nomor 21/Pid.B/2008/PN-SAB
Tanggal 12 Januari 2009 — T. UBIT, SE BIN T. SYAMSUDDIN
125 — 29
  • membuatrencana kerja berdasarkan peraturan yang berlaku untukpedoman pelaksanaan kegiatan ;Membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan bidang masingmasing agar memahami tugasnya ;Memberi petunjuk dan bimbingan pada bawahan berdasarkanpembagian tugas dan mengecek hasil secara langsung ataumelalui laporan untuk mengetahui kelancaran sertahambatan yang terjadi;Membina dan memotifasi bawahan dalam upaya peningkatanproduktifitas kerja dan pengembangan karirnya ;Menyiapkan bahan pembinaan dan petunjuk tekhnis
Pengadilan PN AMBON Pidana Khusus
Register : 26-05-2020 — Putus : 15-07-2020 — Upload : 16-07-2020
Putusan PN AMBON Nomor 189/Pid.B/LH/2020/PN Amb
Tanggal 15 Juli 2020 — Penuntut Umum:
1.AWALUDIN, SH
2.J.W.PATTIASINA,SH.,MH
Terdakwa:
NUR ABIDIN Alias BIDIN
382 — 61
  • Teknik Pertambangan dan saksi ahli mengetahuimenyangkut teorinya dan terkait dengan tugas tanggung jawab saksi ahlisebagai Kepala Seksi bertanggung jawab pengawasan di bidang produksi danpenjualan mineral dan batu bara;Bahwa ahli mempunyai tugas dan wewenang sesuai dengan Pasal PeraturanGubernur Maluku No 24 Tahun 2017 tentang uraian tugas jabatan PimpinanTinggi Pratama ,Adiministrator dan Pengawas di Lingkungan Dinas ESDMProv.Maluku antara lain Melaksanakan tugas penyusunan dan pelaksanaankebijakan tekhnis
Pengadilan PTUN JAKARTA TUN Pertanahan
Register : 27-04-2011 — Putus : 02-12-2011 — Upload : 09-09-2011
Putusan PTUN JAKARTA Nomor 59/G/2010/PTUN-JKT
Tanggal 2 Desember 2011 — Drg. Titi Asmaryatimurni;1.1. Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negara Dan Lelang IV,2.2. Kepala Kantor Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Selatan,DKK
82 — 59
  • Nomor :59/G/2010/PTUN JKTUniversitas Yarsi dan mengetahui obyek sengketa iniadalah peralihan hak atas tanah ; Bahwa perolehan hak atas tanah prinsipnya adalah tunaidan terang, jelas subyek dan obyeknya, jelasidentitasnya, letaknya dan batasnya ; Bahwa perolehan hak atas tanah diperoleh antara laindari hibah, wasiat, jual beli ;Bahwa bila ada kesalahan batas atau kesalahan subyeknyamaka dapat dibatalkan sedangkan bila adakesalahandiobyeknya dapat diperbaiki, unsur unsurnya dapat dilihat di Petunjuk Tekhnis
Pengadilan PN TANJUNG KARANG Pidana Khusus Korupsi
Register : 31-01-2013 — Putus : 15-05-2013 — Upload : 21-10-2013
Putusan PN TANJUNG KARANG Nomor 05/PID.TK/2013/PN.TK
Tanggal 15 Mei 2013 — UMAR MUKHTAR,S.Pd. bin H. MUKHTAR
91 — 12
  • Dan Berdasarkanhasilpemeriksaan dilapangan ternyata barang tersebut ada/ lengkap ;Bahwa dengan adanya tidak sesuai dengan spesifikasi teknis kontrak serta kemahalanharga, sebelumnya terdakwa telah melakukan pemeriksaan Spesifikasi tekhnis danjumlah sesuai Permendiknas nomor 19 tahun 2010 DAK Bidang Pendidikan TA 2010untuk SMP bahwa : Agar yang tidak sesuai dengan spesifikasi tekhnis segera diperbaikisebagaimana tertuang dalam lampiran BA Pemeriksaan Pengadaan Barang DAK BidangPendidikan Pada Dinas
Pengadilan PN BENGKULU Pidana Khusus Korupsi
Register : 27-03-2015 — Putus : 12-08-2015 — Upload : 11-01-2016
Putusan PN BENGKULU Nomor 43/PID.SUS/TPK/2015/PN Bgl
Tanggal 12 Agustus 2015 — ABU HASAN AZHARI,SPi Bin H. ABDUL RONI
103 — 310
  • Bahwa pada tanggal 28 Desember dilakukan rapat untuk menentukan kondisi riilkemajuan fisik pekerjaan dilapangan dan sempat dilakukan pemeriksaan langsungkelapangan dengan melibatkan terdakwa JAYA MAULANA, HASAN BASRIselakutim tekhnis, pengelola tekhnis dari Dinas PU dan juga DEDI ROSADI selakuKonsultan Pengawas.
Pengadilan PN GORONTALO Pidana Khusus Korupsi
Putus : 02-07-2013 — Upload : 28-08-2013
Putusan PN GORONTALO Nomor 4/PID.SUS.TIPIKOR/2013/PN.GTLO
Tanggal 2 Juli 2013 — BAHRUDIN A SUAIB
59 — 16
  • Cerdas di Kecamatan Boliyohuto ; Bahwa dana yang dipergunakan untuk kegiatan PNPM GSC berasal dana APBNdan Dana kegiatan PNPM Mandiri Pedesaan dananya berasal dari APBD danAPBN; Bahwa Saksi kenal dengan terdakwa karena terdakwa sebagai Ketua UnitHal 38 s/d Hal.73Putusan NO.04/Pid.Sus Tipikor/2013/PN.GTLOPengelola Kegiatan (UPK) ; Bahwa Saksi adalah selaku Camat Boliyohuto tahun 2010 sampai sekarang ; Bahwa peranan saksi selaku Camat dalam Program Nasional PemberdayaanMasyarakat berdasarkan Petunjuk Tekhnis
Pengadilan PN PRAYA Perdata
Register : 29-09-2017 — Putus : 30-05-2018 — Upload : 08-06-2018
Putusan PN PRAYA Nomor 68/Pdt.G/2017/PN Pya
Tanggal 30 Mei 2018 — Penggugat:
Lege Warman, S.IP.
Tergugat:
1.Dewan Pimpinan Pusat Partai Bulan Bintang
2.ISRO' KM., SH.
3.Dewan Pimpinan Cabang Partai Bulan Bintang Kabupaten Lombok Tengah
4.Badan Kehormatan Partai Bulan Bintang Kabupaten Lombok Tengah
5.Badan Kehormatan Wilayah Partai Bulan Bintang Propinsi Nusa Tenggara Barat
6.Mahkamah Partai Bulan Bintang Dewan Pimpinan Pusat Partai bulan Bintang
130 — 59
  • PartaiBulan Bintang dalam rangka penyelesaian PHPU yang diajukan oleh Tergugat 2namun ajakan tersebut tidak ditindaklanjuti oleh Penggugat dan keterangansaksi Baiq Nia Nasrahini bahwa saksi pernah dipanggil/diperiksa oleh DPP PBBdan ditanya masalah suara Lege Warman, S.IP;Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T14 berupa Surat PanitiaPengawas Pemilihan Umum Kecamatan Praya Timur Nomor 16 Panwascampratim/2014 tanggal 16 April 2014 dan dikaitkan dengan bukti T 15 SuratKeterangan Busari jabatan Divisi Tekhnis
Pengadilan PTUN BANDAR LAMPUNG TUN
Register : 11-12-2017 — Putus : 25-04-2018 — Upload : 13-11-2018
Putusan PTUN BANDAR LAMPUNG Nomor 32/G/2017/PTUN.BL
Tanggal 25 April 2018 — Penggugat:
ROHIMIN, Dkk
Tergugat:
Kepala Kantor Pertanahan Kota Bandar Lampung
141 — 61
  • Kepala KantorPertanahan Kota Bandar Lampung in casu Tergugat sebagai pihak yang memilikiotoritas dan legitimasi dalam menerbitkan Sertipikat a quo wajib menghadirkankeadilan hukum terhadap setiap tahapan administrasi penerbitan Sertipikat, tidaksekedar sebagai aparatur pencatat deretan catatan tekhnis dan tulisanHal. 97 dari 103 Putusan No.32/G/2017/PTUNBLadministratif hitam di atas putih namun tanpa menggali secara substantif aspekKepastian Hukum (/egal certainty), dan Keadilan Hukum (Justice) yang