SUBSTANSI OBJEK SENGKETA TIDAK SESUAI OBJEKKEPUTUSAN.Bahwa Kesalahan Substansr adalah kesalahan dalam hal tidaksesuainya materi yang dikehendaki dengan rumusan dalam Keputusanyang dibuat, misalnya terdapat konflik kepentingan, cacat yuridis,dibuat dengan paksaan fisik atau psikis, maupun dibuat dengan tipuan(Penjelasan Pasal 71 ayat (1) Huruf b UndangUndang Nomor 30Tahun 2014).

Ternyata Substansi objek sengketa adalah cacat yuridiskarena dengan tipuan, yaitu:Objek Sengketa tidak mempertimbangkan Ijazah Calon Kepala Desadari syarat Pendidikan Formal ; 0= 0= 200 200 000 000 ==Bahwa setiap calon harus memenuhi seluruh syarat menjadi kepala desasebagaimana yang diamanatkan oleh ketentuan peraturan perundangHalaman 18 dari 119 Halaman Putusan Nomor 07/G/2017/PTUN.KPG.undangan yang berlaku, yang tentu menjadi perhatian bakal calon,panitia pemilihan kepala desa dan pejabat pembuat

ditegaskan dalam Keppres Nomor . 34 tahun 2003.Kemudian dikeluarkan lagi Peraturan Pemerintah Nomor. 37 tahun 2008 tentangPembagian Kewenangan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah , sehingga sudahsepantasnya TERGUGAT I , TERGUGAT II dan TERGUGAT III bertanggungjawab atas kerugian yang diderita oleh PENGGUGAT;Bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 1321 KUHPerdata, penguasaan hak atastanah PENGGUGAT oleh TERGUGATI terhadap obyek sengketa dengan caracaratidak sah dan tanpa hak, serta penuh rekayasa dan tipuan

;Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tipu muslihat atau yangbiasa disebut juga dengan akal cerdik yaitu suatu tipuan yang sedemikianliciknya, sehingga seseorang yang berpikiran normal akan merasa tertarikuntuk mengikuti dan tertipu sehingga suatu tipu muslihat tersebut sudahdipandang cukup asalkan cukup terdapat akal bulus ataupun kelicikannya Tipumuslihat adalah terjemahan dari listige kunstgrepen yaitu tindakantindakanyang sedemikian rupa sehingga menimbulkan kepercayaan seolaholahkeadaannya

imperative) wajibmemberitahukan dan membacakan seluruh isi akta itu sejelasjelasnyadan apabila belum jelas Notaris dimana perlu berkewajiban untukmenjelaskan sejelasjelasnya kepada para penghadap, dan segeramemberikan salinan resminya kepada pihakpihak diminta ataupun tidakdiminta, hal ini telah dilanggar oleh Termohon Kasasi II dan Ill, danharus dibuat secara fair tidak memihak kepada Termohon Kasasi I, IVdan V, dan melanggar ketentuan hukum yang berlaku yakni, dilakukansecara paksaan, tekanan dan tipuan

sedangbagian belakang atau bagian yang diarsir pada berita acara eksekusi No32/Pdt.G/1984/PN.Thna adalah menjadi milik dari Zen Bachmid Suleman atau saat inimenjadi objek perkara 1;Menimbang bahwa akta perdamaian adalah akta yang dipersamakan denganputusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap dimana terhadap aktaperdamaian tidak dapat lagi diajukan upaya hukum apapun hal ini sebagaimanaketentuan pasal 1858 KUHPerdata dan pasal 154 Rbg, kecuali terhadap aktaperdamaian tersebut dibuat dengan tipuan

nen eee nnn enneenenesMenimbang, bahwa dalam Penjelasan Pasal 71 ayat (1) huruf bUndangUndang Nomor 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan,yang merupakan orginal intent (tafsir resmi) dari pembentuk undangundang,menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan kesalahan substansi adalahkesalahan dalam hal tidak sesuainya materi yang dikehendaki dengan rumusandalam Keputusan yang dibuat, misal terdapat konflik kepentingan, cacat yuridis,dibuat dengan paksaan fisik atau psikis, maupun dibuat dengan tipuan

meterpersegi ) atau 30 borongan dengan harga Rp. 1.000.000, ( Satu juta rupiah) perborongan = Rp . 30.000 .000,( Tiga puluh juta rupiah ) denganpembayaran sekaligus / kontan sebagaimana kuitansi tertanggal, 4 April2007 ;Bahwa dengan dipenuhinya pembayaran pelunasan harga tanah sesuai dengankesepakatan dengan S.Omoy Luwuk , dan Tergugat II ada menerima biayapembuatan surat surat tanah sebesar Rp.300.000, ( Tiga ratus ribu rupiah ) sesualtabel angka 2 diatas, namun Tergugat II ingkar janji dan tipu tipuan

perlu harus orangyang dibujuk sendiri, bisa dilakukan oleh orang lain, dan dalam perumusanunsur ini membujuk untuk memberikan hutang atau menghapuskan piutang jugatermasuk didalam perumusan pasal ini; Pengertian nama palsu adalah nama yang bukan namanya sendiri; Pengertian keadaan palsu misalnya mengaku dan bertindak sebagai agenpolisi, noteris, pastor, pegawai kotapraja, pengantor surat pos, dan sebagainyayang sebenarnya ia bukan pejabat itu; Pengertian Akal cerdik atau tipu muslihat yaitu suatu tipuan

Antara temuan pada surat panggilan pertama, surat panggilankedua, surat panggilan ketiga dan surat panggilan ke empat,tuduhan terhadap temuan berbedabeda (bukti P1, bukti P2,bukti P3, bukti P4), dimana dapat dipastikan Tergugat hanyamerekayasa tanpa dapat memastikan data yang valid ataskejadian yang sebenarnya, bagi Tergugat yang telah mendzholimidengan membuat suatu tipuan, sehingga menyebabkan seolaholah ada kesalahan yang timbul pada meteran milik Penggugat;Bahwa dengan fakta yang tak terbantahkan

Dengan kata lain si pelaku hanya dapat membayangkanbahwa kemungkinannya akan terjadi peristiwa lain yang sebenarnya tidakdikehendaki mengikuti perbuatannya itu;Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tipu muslihat atau yang biasadisebut juga dengan akal cerdik yaitu Suatu tipuan yang sedemikian liciknya,sehingga seseorang yang berpikiran normal akan merasa tertarik untukmengikuti dan tertipu sehingga suatu tipu muslihat tersebut sudah dipandangcukup asalkan cukup terdapat akal bulus ataupun kelicikannya

KEGALAHAN SUBSTANSI KEDUA OBJEK SENGKETA.BahwaKesalahan substansi adalah kesalahan dalam hal tidaksesuainya materi yang dikehendaki dengan rumusan dalam Keputusanyang dibuat, misalnya terdapat konflik kepentingan, cacat yuridis,dibuat dengan paksaan fisik atau psikis, maupun dibuatdengan tipuan(Penjelasan Pasal 71 ayat (1) Huruf b UndangUndang Nomor 30Tahun 2014).

;Bukti surat "semu" yang dimiliki oleh Tergugat Bank DBS sebagai berikut: T.l4sampai T. 43 adalah hasil tipuan transaksi DCD sebanyak 40 kaliterhadap Penggugat yang dilakukan oleh (Terdakwa) Tergugat II dengan"cara melalui telpon" selalu menyampaikan Penggugat sudah untung 300$USD sejak dimulainya Transaksi DCD pertama, demikian terus sampaitransaksi DCD ke 40: T.l 44 adalah rekening "semu" dari 5 (lima) jenis Rekening mata uangvaluta asing "semu" yang diterbitkan sendiri oleh Bank DBS 'Tergugat

dipotong sesuai ukuran uangsebagai master yang ditandai memakai pulpen, selanjutnya kertas tersebutdipotong, terdakwa menyuruh saksi Heru Haryanto mengambil air, laludiserahkan kepada terdakwa I, kKemudian kertas yang dipotong dimasukkanke dalam air dalam sebuah mangkok, kemudian diambil, dibuka,dikeringkan dengan cara disetrika, uang kertas pecahan Rp 100.000,(seratus ribu Rupiah) diserahkan kepada saksi Yoga Very Flurida,sehingga saksi HERU HARYANTO, dan saksi PURWANINGSIH tertarikpadahal itu hanya tipuan

Dihukum sebagai pelaku dari perbuatan yang dapat dihukum: Orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turutmelakukan perbuatan itu; Orang yang dengan pemberian upah, janji, menyalah gunakankekuasaan kedudukan, paksaan ancaman atau tipuan ataumemberikan kesempatan, ikhtiar atau keterangan, dengan sengajamembujuk supaya perbuatan itu dilakukan;Halaman 36 dari 46 Putusan Nomor 420/Pid.B/2021/PN Sgt2.Adapun tentang orang yang tersebut dalam sub.2 itu, yang bolehdipertanggungjawabkan ke padanya

., sehinggajelas menurut teori hukum dapat dilakukan Pembatalan atauPerbaikan (dalam hal ini KPU Sumba Barat Daya melakukanPerbaikan bukan Pembatalan Keputusan terdahulu) oleh Pejabatyang menerbitkan Keputusan a quo.Bahwa atas tipuan sebagaimana tersebut di atas (dimana Drs.YOHANES BILI KIl Alias PAK JHON telah terbukti melakukanpenggelembungan/penambahan suara pada Pasangan Markus DairoTalu, SH. dan Drs.

juga Karena ada Perintah dari PanitiaPengawasan Pemilihan Umum Kabupaten Sumba Barat DayaKabupaten Sumba Barat daya Nomor : 180/PanwasluKab.SBD/Halaman 113 dari 116 halaman Putusan Nomor 295 K/TUN/2015IX/2013, Tanggal 22 September 2013, Perihal : Mohon Perbaikan DataHasil Rekapitulasi (Vide Bukti P43).Sehingga dengan demikian maka penerbitan perubahan hasilPemilukada Kabupaten Sumba Barat Daya dapat dibenarkan baiksecara hukum maupun secara teori hukum, selama hal tersebut dapatdibuktikan adanya tipuan

atauperjanjian yang telah disepakati bersama atau disetujui oleh korban untuk berbuatatau tidak berbuat, maka orang tersebut tidak dapat dihukum ; Persetujuan atauizin dari korban merupakan asas hukum klasik bahwa suatu perbuatan yangmenunjukkan semua ciri delik tetapi berwatak tidak dapat dipidana jika adapersetujuan dari orang yang kepentingan hukumnya berkaitan secara langsungatau korban, yang dikenal dengan adagium volenti non fit iniura, asalkanpemberian persetujuan atau izin tersebut bukan karena tipuan

Kampung Terbanggi Subing, KecamatanGunung Sugih Kabupaten Lampung Tengah tersebut, yang dilakukan ataudiberikan secara lisan, dan di bawah tangan, maka demi kepastian hukum,dan untuk kepentingan lainya dari para ahli waris H.M Somad (alm), makaseluruh ahli waris Hasan (Alm) atas permintaan dari ahli waris H.M AlliSomad (alm), pada tanggal 01 September 2018, dengan sukarela, tanpapaksaan, maupun tipuan, telah membuat, menandatangani suratpernyataan tentang perbuatan hukum yang dilakukan oleh orang

mereka, PENGGUGAT MREKONVENSI /TERGUGAT I KONVENSI adalah seorang Pembeli yang beritikad baikyang juga sangat awam dengan hukum Indonesia, namun dalam jual belitersebut PENGGUGAT REKONVENSI/TERGUGAT KONVENSI sudahmelaksanakan semua kewajibannya melalui (QQ) TERGUGATREKONVENSI/PENGGUGAT KONVENSI sebagai Penerima Kuasa dariTERGUGAT Ill dan TERGUGAT WV sebagai Pemilik Objek Jual Beli,sesuai dengan ButkiBukti Dokumen dan Akte Notaris yang dibuat olehTERGUGAT VI KONVENSI, dan tidak ada unsur pemaksaan, tipuan

Dengan memakai nama palsu atau martabat palsu baikdengan akal dan tipuan muslihat ataupun rangkaiankebohongan menggerakkan orang lain untukmenyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supayamemberi hutang maupun menghapuskan piutang.Unsur ke4. Yang dilakukan secara bersamasama atau sendirisendiri.Bahwa mengenai unsur ke1 Barang siapa tersebut Majelis Hakimmengemukakan pendapatnya sebagai berikut :Bahwa yang dimaksud dengan Barang siapa dalam pengertianKUHP adalah seorang atau badan hukum.

pembayaran disebabkan ketidaksengajaan ataudalam hukum administrasi negara dinamakan sebagai dwaling atau salahkira terhadap peraturan perundangundangan, salah kira terhadapwewenang sendiri, salah kira terhadap hak seseorang/badan hukum, dansalah kira mengenai maksud pembentuk undangundang;Ahli menjelaskan bahwa dalam hukum administrasi negara dan hukumkeuangan negara, pelanggaran dalam keuangan negara terbagi ataskelalaian dalam bentuk salah kira (dwaling) dan bentuk perbuatan melawanhukum dalam bentuk tipuan

Pemulinan kerugian pendapatan negara tidak dilakukan atautidak dilanjutkan apabila pihak yang diduga melakukan tipuan sejak awaltanpa melakukan upaya hukum apapun dan itikad baik untuk melakukankoreksi atau perbaikan atas pembayaran yang seharusnya; Ahli menjelaskan bahwa dalam sistem se/fassessment yang diterapkan dandipilin Indonesia, pemulinan atas kerugian pendapatan negara dilakukandengan cara melakukan penagihan disertai dengan denda dan/ataubunganya sesuai dengan rezim keuangan negara yang

Pemulihan kerugianpendapatan negara tidak dilakukan atau tidak dilanjutkan apabila pihak yangdiduga melakukan tipuan sejak awal tanpa melakukan upaya hukum apapundan itikad baik untuk melakukan koreksi atau perbaikan atas pembayaranyang seharusnya;Ahli menjelaskan bahwa sehingga yang diutamakan dalam prosespenyelesaian penanganan suatu perkara pajak adalah pada ranah bidangadministratif;Ahli menjelaskan bahwa menjadi kesulitan bagi PPNS Pajak untukmenentukan adanya mekanisme penanganan perkara pajak