menawarkan kepada Penggugat mobil yang dimilikinya, lalumenerima uang muka (DP) sebesar Rp.20.000.000, (dua puluh juta) dariPenggugat) dan kemudian mencarikan lembaga pembiayaan yang akanHalaman 61 dari 87 halaman Putusan No. 10/Pdt.G/2015/PN Pgpmembiayai sisa pembelian atas mobil tersebut kepada Tergugat , dimanaterhadap lembaga pembiayaan yakni Tergugat Il yang dibawa oleh Tergugat kepada Penggugat tidak bisa dibuktikan oleh Penggugat jika Penggugatmengalami pemaksaan, tekanan, ancaman ataupun tipuan

kesalahan adminitrasi di dalam undangundang 30 tahun 2014 tentang administrasi pemerintahan adamenyangkut persoalan persoalan pertama mengenai syarat danprosedur kalau misalnya saya mempersoalkan syarat dan prosedurmaka itu adalah persoalan administrasi demikian juga soalwewenang atau tidak wewenang saya mengambil sesuatumengambil keputusan sesuatu atau kKemudian mengenai soal formatadministrasi maka itu adalah soalsoal administrasi sebenarnya soalpidana terkait dengan uttrecht dikemukakan ada soal tipuan

Atau suatu paksaan tipuan atau suap maka itupenyelesaian yang bukan menjadi urusan administrasi tapimenyangkut dwaling salah kira baik salah kira atas jabatan salah kirasaya membaca undangundang salah kira saya terhadap peraturanperundangan maka menjadi prosedur administrasi ;Hal 150 dari 221 Hal Putusan No. 118/Pid.Prap/2017/PN.Jkt.

SelBahwa UU No. 3 Tahun 2014 betulbetul mendukung pemberantasankorupsi di Indonesia karena disitu jelas dinyatakan bahwa soaladministrasi adalah diluar dari soal paksaan, suap dan tipuan bukanurusan administrasi dan tidak dapat diselesaikan dengan administrasimaka didalam UU 1 Tahun 2004 bahwa kerugian negara tidakmenghilangkan pidananya maksudnya ketika memperoleh jabatankemudian saya gunakan jabatan untuk menerima sesuatu yang tidaksah, maka administrasi mundur karena tidak mungkin itu urusanadministrasi

MIATI selaku Pemohon PenerbitanSERTIFIKAT Atas Namanya sesuai yang tersimpan di dalam WARKAH SuratTanah di BADAN PERTAHANAN NASIONAL (BPN) Kota Sibolga di depanpemeriksaan proses persidangan Pengadilan Negeri Sibolga tentang PemeriksaanSurat Surat Bukti, maka dapat dibuktikan dengan jelas dan BerkepastianHukum untuk itu:Bahwa Penggugat meminta kepada Kepala BADAN PERTAHANANNASIONAL (BPN) Kota Sibolga dapat membatalkan SERTIFIKAT hak atasnama SUSI MIATI tersebut, bila ternyata terdapat kekeliruan/ tipuan

Tipuan yang bersifat muslihat (kuntsgrepen), yaitu kerugian Negara yangterjadi akibat penggunaan uang, surat berharga, dan barang yangdirekayasa atau seolaholah telah sesuai dengan ketentuan yang ada,atau fakta atau kejadian yang sebenarnya bertentangan dengan perludigunakannya uang, surat berharga, dan barang tersebut ;Dalam hal tindakan yang dilakukan karena salah kira yang didasarkan padapokok maksud pembuat (zelfstandingheid der zaak), kedudukan seseorangdan hak seseorang (dwaling in een subjectief

Bahwa jelasdalam perkara a quo sama sekali tidak ditemukan adanya paksaan (dwang)atau. suapan (omkoperij) ataupun tipuan yang bersifat muslihat(kuntsgrepen), sebagaimana disebutkan di atas yang dapat dikategorikansebagai perbuatan melawan hukum ;Menimbang, bahwa terhadap alasanalasan permohonan kasasi dariPemohon Kasasi/Terdakwa tersebut Mahkamah Agung berpendapat :Bahwa alasan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa dalam memorikasasi huruf A butir 1, 2, 3, 4, huruf B, B.1. butir 5, 6, 7, 8, 9, 10,

kesalahan adminitrasi di dalam undangundang 30 tahun 2014 tentang administrasi pemerintahan adamenyangkut persoalan persoalan pertama mengenai syarat danprosedur kalau misalnya saya mempersoalkan syarat dan prosedurmaka itu) adalah persoalan administrasi demikian juga soalwewenang atau tidak wewenang saya mengambil sesuatumengambil keputusan sesuatu atau kemudian mengenai soal formatadministrasi maka itu adalah soalsoal administrasi sebenarnya soalpidana terkait dengan uttrecht dikemukakan ada soal tipuan

Atau suatu paksaan tipuan atau suap maka itupenyelesaian yang bukan menjadi urusan administrasi tapimenyangkut dwaling salah kira baik salah kira atas jabatan salah kirasaya membaca undangundang salah kira saya terhadap peraturanperundangan maka menjadi prosedur administrasi ;Bahwa UU No. 3 Tahun 2014 betulbetul mendukung pemberantasankorupsi di Indonesia karena disitu jelas dinyatakan bahwa soaladministrasi adalah diluar dari soal paksaan, suap dan tipuan bukanurusan administrasi dan tidak dapat

saksi korban, sehingga tindakanterdakwa tersebut tidak ada unsur melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan dan tidakada unsur memaksa anak untuk melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain;par listtextpardplainltrpar rtlchfcs1 af0 ltrchfcsO lang1057langfe1033dbchaf13langnp1057insrsid 12921269 hichaf0dbchaf13lochf0 tabBahwa ketika terdakwa dan korban bersetubuh terdakwa tidak mempergunakan hadiah ataujanji janji akan memberi uang atau barang apapun atau mempergunakan pengaruh ataudengan tipuan

yang mana terdakwa tidak pernahmelakukan kekerasan maupun ancaman kekerasan ataupun pemaksaan baik perkaratanmaupun perbuatan trhadap saksi korban, sehingga tindakan terdakwa tersebut tidak ada unsur melakukankekerasan atau ancaman kekerasan dan tidak ada unsur memaksa anak untuk melakukanpersetubuhan dengannya atau dengan orang lain, ketika terdakwa dan korban bersetubuhterdakwa tidak mempergunakan hadiah atau janji janji akan memberi uang atau barang apapun ataumempergunakan pengaruh atau dengan tipuan

Yangdimaksud dengan kesalahan substansi adalah kesalahan dalam hal tidaksesuainya materi yang dikehendaki dengan rumusan dalam Keputusanyang dibuat, misal terdapat konflik kepentingan, cacat yuridis, dibuatdengan paksaan fisik atau psikis, maupun dibuat dengan tipuan;30.Bahwa karena belum ada putusan pengadilan yang berkekuatan hukum31.32.tetap yang membatalkan atau menyatakan tidak sahnya Akta Jual BeliNomor 74/2003 dan Sertipikat Hak Milik Nomor 473 atas nama Penggugat,maka Keputusan Tergugat dan

mengerti (weten) akan akibat dariperbuatan itu;Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kekerasan atau ancamankekerasan adalah mempergunakan tenaga atau kekuatan jasmani tidak kecilsecara tidak sah misalnya memukul dengan tangan atau dengan segala macamsenjata, menyepak, menendang, dsb.Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan serangkaian kebohonganatau tipu muslihat atau membujuk anak adalah perbuatan tersebut sebelumnyadiawali dengan serangkaian perkataan yang mengandung kebohongan atauadanya unsure tipuan

Prima CitraWiguna, Terdakwa tidak dalam kondisi dibujuk, diperdaya, ditipu,dipaksa, dan/atau diancam untuk menggunakan narkotika olehSaksi5 Serka Andhitya Prima Citra Wiguna.Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa ternyatasejak semula Terdakwa telah ragu dan curiga akan pil pemberianSaksi5 Serka Andhitya Prima Citra Wiguna namun Terdakwa tidakberupaya untuk tidak menelannya sebagaimana dilakukan olehSaksi4 Sertu Putu Mardita, padahal posisi Terdakwa saat itu tidakberada dibawah ancaman atau tipuan

TIDAKLAH BENAR ADANYA ALIAS KASUS TIPU TIPUAN...DAN LEBIH MENGARAH SEBAGAI BENTUK / MODUSMENGHILANGKAN JEJAK ASAL USUL OBJEK TANAH PERKARAA QUO........;Bahwa selanjutnya,... terhadap bukti surat jual beli tanah Adatantara alm. Kadaha Zebua dengan pihak saudara kandungnya alm.Faelumbowo Zebua sebagaimana tersebut diatas, secara nyata tidakbisa dibuktikan sama sekali oleh pihak Tergugat I,II,III,VI .

membantah dengan tegas semua dalil gugatanPelawan kecuali dalildalil gugatan yang diakui Turut Terlawan dalam Jawabanini.Bahwa Pelawan telah mengakui secara tegas dalam gugatan perlawanannya,mempunyai hutang kepada Terlawan , sehingga Pengakuan Pelawan inimerupakan alat bukti yang sah tentang adanya Hutang Pelawan kepadaTerlawan I.Bahwa Pelawan juga mengakui telah membuat perjanjian pinjammeminjanuang dengan Terlawan dalam Suatu Perjanjian yang dibuat secara sukareladan bebas dari paksaan atau tipuan

Bahwa Penjelasan atas Kesalahan Substansi dalam pasal 71 UUNomor 30 tahun 2014 menyatakan ;Ayat (1) Huruf b Yang dimaksud dengan kesalahan substansiadalah kesalahan dalam hal tidak sesuainya materi yang dikehendakidengan rumusan dalam Keputusan yang dibuat, misal terdapat konflikkepentingan, cacat yuridis, dibuat dengan paksaan fisik atau psikis,maupun dibuat dengan tipuan;c.

Asasasas tersebut adalah: (i) Keputusanyang dibuat karena adanya tipuan, maka setiap waktu dapat dinyatakan tidakberlaku secara abovo (Sejak awal dianggap tidak ada); (il) Keputusan yangisinya belum diberitahukan kepada yang bersangkutan, yang berarti belummelahirkan hubungan hukum, dapat dinyatakan tidak berlaku secara abovo; (iii)Keputusan yang menguntungkan yang diberikan dengan syaratsyarat dapatdicabut bila Pihak yang diuntungkan lalai memenuhi persyaratan yangditentukan; (iv) Keputusan yang

Antara temuan pada surat panggilan pertama, surat panggilankedua, surat panggilan ketiga dan surat panggilan ke empat,tuduhan terhadap temuan berbedabeda (Bukti P1, Bukti P2,Bukti P3, Bukti P4), dimana dapat dipastikan Tergugat hanyamerekayasa tanpa dapat memastikan data yang valid ataskejadian yang sebenarnya, bagi Tergugat yang telah mendzholimidengan membuat suatu tipuan, sehingga menyebabkan seolaholah ada kesalahan yang timbul pada meteran milik Penggugat;Bahwa dengan fakta yang tak terbantahkan

Dengan memakai nama palsu atau martabat palsu baik denganakal dan tipuan muslihat ataupun rangkaian kebohonganmenggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatukepadanya atau supaya memberi hutang maupunmenghapuskan piutang.Bahwa mengenai unsurunsur tindak pidana tersebut Majelis Hakimmengemukakan pendapatnya sebagai berikut :Unsur ke1 : Barang siapa.Yang dimaksud dengan Barangsiapa menurut undangundang adalahsetiap orang atau siapa saja yang mampu bertanggungjawab dan tundukkepada hukum pidana

dari dalil Para Penggugat Rekonvensi yangdibantah oleh Tergugat Rekonvensi tersebut, jika dikaitkan dengan bukti P1dalam penandatanganan bukti P1 tersebut juga telah disaksikan oleh beberapaorang yakni Petrus Oba Bana, Fransiskus Kai Kabiti, Yustina Eko, Alfonsus Ninodan Anggalius Tefa, dan sebagaimana dalam pertimbangan konvensisebelumnya bahwa Penggugat II Rekonvensi tidak mampu melakukan bacatulis, hal ini tidaklah dapat dibuktikan oleh Para Penggugat Rekonvensi, untukitu adanya Kekhilafan, tipuan

alm Josina Alice DeFretes, dan bukan menjadikan hal tersebut menjadi alasan dan tidak dapat dibenarkanbagi Penggugat untuk tidak melaksanakan kewajibannya kepada Tergugat I;Bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat poin 10 (Sepuluh) sampai dengan poin 14(empat belas), Tergugat Ill tidak dapat membenarkannnya oleh karena hal tersebuthanyalah dalil yang berhubungan dengan Tergugat dan Tergugat Ill tidak tahumenyangkut dengan halhal yang di dalilkan oleh Penggugat apakah benar atau haltersebut hanyalah tipuan

pemerintah/administrasi negara, yang dapat dibagi menjadidua golongan atau kategori, yakni:(2) asasasas yang mengenai prosedur dan atau proses pengambilankeputusan, yang bilamana dilanggar secara otomatis membuat keputusanyang bersangkutan batal karena hukum tanpa memeriksa lagi kasusnya;;Menurut Hukum Administrasi Negara, suatu tindakan Hukum AdministrasiNegara yang tidak memenuhi prosedur dan syarat merupakan tindaqkanAdministrasi Negara yang tidak teratur, sehingga dapat dibatalkan,sedangkan jika ada tipuan

Dengan Tipuan Mengurangi (Bedriegelijk Verkoting),5.

;70Bahwa tidak ada paksaan maupun tipuan yang dilakukanorang tua Tergugat s/d Tergugat IV, yang benar adalahterjadi musyawarah dan kesepakatan mengenai objeksengketa dalam perkara ini di Kantor Agraria KabupatenEnde yang isi kesepakatan tersebut tertuang dalam SuratPerdamaian yang ditanda tangani oleh orang tua kandungPara Penggugat dan Turut Tergugat s/d VI dengan orangtua kandung Tergugat s/d Tergugat IV ; Menimbang, bahwa selanjutnya atas dalildalil pokok gugatanPara Penggugat diatas juga telah