Ditemukan 8665 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : penyelenggaraan
Penelusuran terkait : Pegawai negeri Penyelenggara ibadah haji Penyelenggara pemilihan Pemilihan gubernur Pejabat negara Menghina negara Arsip negara Piutang negara Kerugian negara Wilayah negara
Pengadilan PN BANDUNG Pidana Khusus Korupsi
Register : 08-07-2015 — Putus : 23-11-2015 — Upload : 05-01-2016
Putusan PN BANDUNG Nomor 133/PID.SUS/TPK/2015/PN.Bdg.
Tanggal 23 Nopember 2015 — Drs. H. ADE IRAWAN, M.Si bin YOYO
57 — 9
  • Undang Undang No.28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yangBersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, Pasal 5 angka 4, yangmenyatakan bahwa Setiap Penyelenggara Negara berkewajiban untuk tidakmelakukan perbuatan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
Pengadilan PN JAKARTA PUSAT Pidana Khusus Korupsi
Register : 17-06-2016 — Putus : 08-11-2016 — Upload : 20-02-2017
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 55/Pid.SUS/TPK/2016/PN.Jkt.Pst
Tanggal 8 Nopember 2016 — Pidana Korupsi - HENDRI KARTIKA ANDRI
151 — 50
  • terdakwa dikenakan dakwaan Subsidair pasal 3UU Tipikor yang mengatur delik korupsi yang dilakukan menggunakan jabatan,dengan dasar pertimbangan berlakunya Asas Spesialitas/ pengkhususandalampenerapan dakwaan perkara korupsi yakni sebagai berikut:1.Pada awalnya semangat lahirnya UU Tipikor sebagai tindak Pidanakhusus ditujukan menjerat penyelengara negara (PNS) maupun bukanPNS (swasta yang punya jabatan/kedudukan) karena bocornyaAPBN/APBD termasuk yang ditempatkan di BUMN/BUMD di diakibatkanulah para penyelenggara
    Negara yang berkolaborasi/bekerjasamadengan pihak swasta, sehingga dirumuskanlah pasal 3 UU Tipikor yangkhusus diberlakukan bagi pelaku Tipikor penyelenggara Negara..
Pengadilan PN KUPANG Pidana Khusus Korupsi
Register : 30-08-2017 — Putus : 05-12-2017 — Upload : 11-01-2018
Putusan PN KUPANG Nomor 52/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Kpg
Tanggal 5 Desember 2017 — Drs. BENEDIKTUS BAPA SINUNG
113 — 30
  • melainkanharus diartikan secara luas pula tercakup swasta, pengusaha dan badan hukum.Putusan Mahkamah Agung R.I. tersebut diikuti oleh Putusan Mahkamah Agung R.l.tanggal 28 Februari 2007 Nomor 103 K/Pid/2007;Menimbang, bahwa dengan demikian, rumusan setiap orang dalam Pasal 1butir 3 UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999 tersebut, menurut Majelis Hakim ialahsiapa Saja, artinya setiap orang yang karena kedudukan dan perbuatannya disangkaatau didakwa melakukan suatu tindak pidana korupsi, baik ia pegawai negeri/penyelenggara
    Negara maupun bukan pegawai negeri/penyelenggara Negara;Menimbang, bahwa dalam perkara ini setelah Majelis Hakim mencocokkanindentitas Terdakwa dengan surat Dakwaan, maka berdasarkan Keterangan Saksisaksi, Ahli dan barang bukti, Terdakwa yang dimaksud adalah benar seorang yangPutusan Reg.Perk.
Pengadilan PN SAMARINDA Pidana Khusus
Register : 26-10-2018 — Putus : 15-03-2019 — Upload : 09-08-2021
Putusan PN SAMARINDA Nomor 48/Pid.Sus-TPK/2018/PN Smr
Tanggal 15 Maret 2019 — Penuntut Umum:
ENANG SUTARDI, S.H., M.Hum.
Terdakwa:
Drh. RATNA PANCA MARDANI Binti Alm. SOEMARWO
122 — 43
  • Menurut penjelasan pasal 6 Undangundang nomor 30tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsidisebutkan bahwa yang dimaksud dengan Instansi yangberwenang* termasuk Badan Pemeriksa Keuangan, BadanPengawasan Keuangan dan Pembangunan, KomisiPemeriksa Kekayaan Penyelenggara Negara, Inspektoratpada Departemen atau Lembaga Pemerintah NonDepartemen.b.
Pengadilan PN SERANG Pidana Khusus Korupsi
Putus : 09-10-2014 — Upload : 02-12-2015
Putusan PN SERANG Nomor 23/Pid.Sus/TPK/2014/PN.Srg
Tanggal 9 Oktober 2014 — an. Drs. DEDE IWAN KURNIAWAN
118 — 24
  • Srg.dengan bulan Desember tahun 2011 atau setidaktidaknya dalam waktulain dalam tahun 2011, bertempat suatu tempat yang tidak dapat di ingatlagi dengan pasti di kota Serang atau setidaktidaknya di suatu tempattempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak PidanaKorupsi pada pengadilan Negeri Serang, yang berwenang memeriksa danmengadilinya, selaku pegawai negeri atau penyelenggara negara yangmenerima pemberian atau janji karena atau berhubungan dengansesuatu yang bertentangan dengan kewajiban
Pengadilan PN SAMARINDA Pidana Khusus
Register : 26-10-2018 — Putus : 15-03-2019 — Upload : 09-08-2021
Putusan PN SAMARINDA Nomor 46/Pid.Sus-TPK/2018/PN Smr
Tanggal 15 Maret 2019 — Penuntut Umum:
ENANG SUTARDI, S.H., M.Hum.
Terdakwa:
AMBROS KEDA Bin FRANS GILI
114 — 36
  • Didalampenerapannya, unsur menyalangunakan kewenangan, kesempatanatau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukanmelekat pada perbuatan melawan hukum yang dilakukan olehpejabat instansi atau penyelenggara negara;Ahli menerangkan Penyertaan :Pasal 55 ayat 1 Buku ke 1 KUHP secara teoritik dikenaldengan apa yang disebut penyertaan (deelneming).
Pengadilan PN BANDUNG Pidana Khusus Korupsi
Register : 27-11-2011 — Putus : 14-02-2012 — Upload : 03-07-2014
Putusan PN BANDUNG Nomor 75/Pid.Sus/TPK/2011/PN.Bdg
Tanggal 14 Februari 2012 — ITMAN HARRY BASUKI
181 — 62
  • Direktur Utama besertaDirektur Keuangan PT Elnusa dan harus di tanda tangani oleh kedu belah pihak ; Bahwa yang berwenang membuka rekening atas nama PT Elnusa pada beberapabank adalah Direktur Keuangan bersama dengan Direktur Utama ; Bahwa sepengetahuan saksi bilyet deposito disimpan di brankas yang dikuasai olehDirektur Keuangan ; Bahwa yang bertanggung jawab atas bilyet deposito adalah Santun Nainggolanselaku Direktur Keuangan PT Elnusa ; Bahwa karyawan yang bekerja di PT Elnusaa bukan termasuk penyelenggara
    negara Bahwa benar saksi berhenti sebagai Direktur Utama PT Elnusa melalui RUPS; Bahwa saksi tahu telah terjadi pencairan deposito PT Elnusa di Bank MegaJababeka pada saat saksi dipanggil ke Polda ; Keterangan saksi RONY THRAM MAULANA S.
Pengadilan PN PEKANBARU Pidana Khusus Korupsi
Register : 01-10-2015 — Putus : 11-02-2016 — Upload : 26-07-2016
Putusan PN PEKANBARU Nomor 66/Pid.Sus-TPK/2015/PN Pbr
Tanggal 11 Februari 2016 — JAMAL ABDILLAH Bin ABU ZAKIR
119 — 113
  • Ooleh karena itumaka tujuan pemberian dana bantuan hibah tersebut tidak tercapai sertatidak berhasil guna dalam hal meningkatkan kesejahteraan masyarakatpenerima, karena dipergunakan oleh terdakwa dan saksisaksi untukkepentingan pribadinya; Menimbang, bahwa terdakwa selaku Ketua DPRD dan sekaligussebagai Penyelenggara Negara/Daerah mempunyai tugas dan kewajibanHalaman 451 dari 526 halaman Putusan Nomor 66/Fid.Sus Tpk/2015/PN.
    Terdakwa Ketua DPRD dan penyelenggara negara tidak memberikanteladan dalam penyelenggaraan pemerintahan yang jujur dan bebas dari korupsi;3. Perbuatan terdakwa telah mengakibatkan kerugian keuangan negara dalam jumlah yang besar; = Keadaan yang meringankan; 1. Terdakwa belum pernah dihukum dan bersikap sopan dipersidangan; 2.
Pengadilan PN MEDAN Pidana Khusus Korupsi
Register : 09-12-2014 — Putus : 31-03-2015 — Upload : 29-11-2016
Putusan PN MEDAN Nomor 112/Pid.Sus-TPK/2014/PN Mdn
Tanggal 31 Maret 2015 — - Drs. MARTIN ITALI ZENDRATO, MSP.
63 — 26
  • 3UndangUndang No. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UndangUndang Nomor 20 Tahun 2001 adalah setiap orang ;Menimbang, bahwa kewenangan berkaitan erat dengan jabatan ataukedudukan yang dimiliki oleh seseorang, namun tidak setiap orang bisamelakukan penyalahgunaan wewenang ;Menimbang, bahwa meskipun subyek deliknya adalah setiap orang,namun sesungguhnya adresat Pasal 3 UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999sebagaimana telah diubah dengan UndangUndang Nomor 20 Tahun 2001 adalahpegawai negeri atau penyelenggara
    negara atau orang yang mempunyaikedudukan dan jabatan dalam pemerintahan.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus Korupsi
Putus : 20-01-2016 — Upload : 12-05-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2772 K/Pid.Sus/2015
Tanggal 20 Januari 2016 — Rito Nasibu, S.T., M.Eng
87 — 38 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Februari 2011 sampai dengan Agustus Tahun 2011 atau setidaktidaknyapada suatu waktu dalam tahun 2011, bertempat di Kantor Dinas PekerjaanUmum Kabupaten Gorontalo Utara atau setidaktidaknya pada suatu tempatyang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Limboto,berdasarkan UndangUndang Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2009tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, maka Pengadilan Tindak PidanaKorupsi pada Pengadilan Negeri Gorontalo berwenang mengadili perkara ini,sebagai Pegawai Negeri atau Penyelenggara
    Negara baik langsung maupuntidak langsung dengan sengaja turut serta dalam pemborongan, Pengadaan,atau persewaan, yang pada saat dilakukan perobuatan untuk seluruh atauHal. 29 dari 265 hal.
Pengadilan PN PALANGKARAYA Pidana Khusus Korupsi
Register : 29-01-2014 — Putus : 18-06-2014 — Upload : 13-10-2014
Putusan PN PALANGKARAYA Nomor 11/PIDSUS/TIPIKOR/2014/PN.PL.R
Tanggal 18 Juni 2014 — ASEP AAN PRIANDI,ST, DK
55 — 24
  • Demikian juga dalam penjelasan Pasal 6 UndangUndang RI Nomor 30 tahun2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, menyebutkanyang dimaksud dengan instansi yang berwenang termasuk BadanPemeriksa Keuangan, Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan, KomisiPemeriksa Kekayaan Penyelenggara Negara, Inspektorat pada Departemenatau Lembaga Pemerintah NonDeparteman;c.
Pengadilan PN SURABAYA Pidana Khusus
Register : 22-09-2016 — Putus : 06-02-2017 — Upload : 07-07-2019
Putusan PN SURABAYA Nomor 185/Pid.Sus-TPK/2016/PN SBY
Tanggal 6 Februari 2017 — Penuntut Umum:
ANWAR RISA ZAKARIA, SH
Terdakwa:
SUNARTOYO alias TOYO Bin Alm. JOYO SUTRIMAN
157 — 51
  • Berada dalam penguasaan, pengurusan, dan pertanggungjawabanpejabat penyelenggara negara, baik tingkat pusat maupun di daerah;b.
Pengadilan PN SEMARANG Pidana Khusus Korupsi
Putus : 18-04-2013 — Upload : 16-12-2014
Putusan PN SEMARANG Nomor 128/PID.Sus/2012/PN.Tip.Smg
Tanggal 18 April 2013 — KARTINI JULIANNA MANDALENA MARPAUNG
200 — 124
  • KARTINI JULIANNA MANDALENA MARPAUNGsebagai Pegawai Negeri yaitu Hakim Ad Hoc Pengadilan Tindak PidanaKorupsi Tingkat Pertama pada Pengadilan Negeri Semarang yangmenerima gaji dan upah dari kKeuangan negara berdasarkan Pasal 1 angka2 huruf c UndangUndang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentangPemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah denganUndangundang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undangundang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak PidanaKorupsi atau sebagai Penyelenggara
    Negara berdasarkan Pasal 2 angka 5Undangundang RI Nomor 28 tahun 1999 tentang Penyelenggaraan NegaraYang Bersih dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme yaitu sebagaiHakim Ad Hoc Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Pertama yangdiangkat berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia (Keppres RI)Nomor : 98/P Tahun 2010 tanggal 26 Agustus 2010 dan ditugaskan sebagaiHakim Ad Hoc Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Pertama padaPengadilan Negeri Semarang berdasarkan Keputusan Ketua MahkamahAgung
Pengadilan PN PALEMBANG
Register : 13-05-2015 — Putus : 09-09-2015 — Upload : 03-02-2016
Putusan PN PALEMBANG Nomor 27/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Plg
Tanggal 9 September 2015 —
50 — 49
  • disebutkan bahwa KPK mempunyaitugas antara lain yaitu koordinasi dengan instansi yang berwenangmelakukan pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, supervisi terhadapinstansi yang berwenang melakukan pemberantasan Tindak PidanaKorupsi.Menurut penjelasan Pasal 6 UndangUndang Republik Indonesia Nomor 30Tahun 2002 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi bahwa yangdimaksud dengan instansi yang berwenang termasuk Badan PemeriksaKeuangan, Badan pengawas Keuangan dan Pembangunan, Komisi PemeriksaKekayaan Penyelenggara
    Negara, Inspektorat pada Departemen atau LembagaPemerintah Non Departemen.Bahwa benar saksi ahli dimintai bantuan audit/menghitung ada tidaknyakerugian Negara dalam dugaan penyimpangan penjualan Tanah AsetDesa Marga Mulya di Kapling Blok G2 yang terletak di Blok G2Dusun III di jl.
Pengadilan PTUN Pangkal Pinang TUN
Register : 04-03-2020 — Putus : 18-08-2020 — Upload : 24-08-2020
Putusan PTUN Pangkal Pinang Nomor 2/G/2020/PTUN.PGP
Tanggal 18 Agustus 2020 — Penggugat:
1.RADEN LAURENCIUS JOHNY WIDYOTOMO
2.HIAN TIAN
3.JAUW HARIFIN
4.KUSNADI HALIM, SH
5.LIE HON FAN
6.LIE SOEN AIJ
7.LIE SOEN NIO
8.MARGUNANTO
9.MIMIN KARDIANAN
10.HERRI YANTO
11.RATMAN SUYANTO
12.REKA OKTOLIBRANI
13.SOEN DJONG
14.SUEDI
15.SUPAWI
16.SUSI HERWANTI
17.TJEN EN SE
18.WANTY SUSANTO
19.YANNI
20.RADEN LAURENCIUS JOHNY WIDYOTOMO, dkk
Tergugat:
BUPATI BANGKA
Intervensi:
PT. SINAR AGRO MAKMUR LESTARI diwakili oleh David Effendi
352 — 180
  • Keputusan Badan dan/atau Pejabat Tata Usaha Negara di lingkunganeksekutif, legislatif, yudikatif, dan penyelenggara negara lainnya;berdasarkan ketentuan perundangundangan dan AUPB;bersifat final dalam arti lebih luas;Keputusan yang berpotensi menimbulkan akibat hukum; dan/atauOo aA KR &Keputusan yang berlaku bagi Warga Masyarakat.Menimbang, bahwa berdasarkan unsurunsur yang menyusun definisiKeputusan Tata Usaha Negara dan perluasan ruang lingkup Keputusan TataUsaha Negara di atas, Majelis Hakim berpendapat
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Pertanahan
Register : 30-06-2015 — Putus : 07-09-2015 — Upload : 09-05-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 368 K/TUN/2015
Tanggal 7 September 2015 — I. KEPALA KANTOR PERTANAHAN KAB. LABUHAN BATU., II. BAHRUM DALIMUNTHE, DKK., III. Drs. H. AHMAD MUSA HASIBUAN, DKK VS PT. SERBA HUTA JAYA DAN AIDA FITRIYANI DALIMUNTHE;
107 — 103 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • yangberlaku dalam bidang pertanahan;Asas Keterbukaan: Asas yang membuka diri terhadap hak masyarakatuntuk memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatiftentang penyelenggaraan negara dengan tetap memperhatikanperlindungan atas hak asasi pribadi, golongan, dan rahasia Negara; Bahwa permohonan objek sengketa (Togar Lumbantobing dankawankawan) diduga tidak pernah diumumkan dimedia massa olehTergugat;Asas Akuntabilitas: Asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan danhasil akhir dari kegiatan penyelenggara
    Negara harus dapatdipertanggungjawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagaipemegang kedaulatan tertinggi Negara sesuai dengan ketentuanperaturan perundangundangan yang berlaku; Bahwa permohonan objek sengketa (Togar Lumbantobing dankawankawan) diduga tidak pernah diumumkan dimedia massa olehTergugat sehingga Tergugat dalam melaksanakan tugasnya tidakmempertanggungjawabkan hasil akhir dari kerjanya;Sebagaimana yang dimaksud dalam UndangUndang Nomor 28/1999tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih
Pengadilan PN MEDAN
Putus : 11-08-2015 — Upload : 11-02-2016
Putusan PN MEDAN Nomor 21/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Mdn
Tanggal 11 Agustus 2015 —
92 — 36
  • UndangUndang Nomor 20 Tahun 2001 adalah setiap orang ;Menimbang, bahwa kewenangan berkaitan erat dengan jabatan ataukedudukan yang dimiliki oleh seseorang, namun tidak setiap orang bisa melakukanpenyalahgunaan wewenang ;Halaman 202Putusan Tindak Pidana Korupsi No. 21/Pid.SusTPK/2015/PN.MdnMenimbang, bahwa meskipun subyek deliknya adalah setiap orang, namunsesungguhnya adresat Pasal 3 UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999sebagaimana telah diubah dengan UndangUndang Nomor 20 Tahun 2001 adalahpegawai negeri atau penyelenggara
    negara atau orang yang mempunyaikedudukan dan jabatan dalam pemerintahan.
Pengadilan PT PEKANBARU Pidana Khusus Korupsi
Register : 05-11-2018 — Putus : 12-12-2018 — Upload : 22-01-2019
Putusan PT PEKANBARU Nomor 10/PID.SUS-TPK/2018/PT.PBR
Tanggal 12 Desember 2018 — Drs. MOHAMMAD NASHIHAN, SH.MH
177 — 751
  • B3 RT.012/RW.009 Sari Jadi SukasariBandung, Menikah, status pekerjaan tetap, Indonesia, S2, Islam,pekerjaan sekarang Penyelenggara Negara, Instansi Kejati Jabar,sumber dana gaji Rp. 100.000.000,00/bulan.Maksud dan tujuan berhubungan dengan bank (Penempatan dana).Identitas tambahan :tempat tinggal rumah status milik sendiri, alamat kirim surat alamatsesuai ID, elektronik 081277203848, tlp kantor 0277. 8461828,pihakyang dapat dihubungi dalam keadaan darurat MohammadNashihanJakarta Barat, hubungan dengan
    Walet No. 91 Komplek(0817797799.TabungankomplekJenis(MandiriTabungan Bisnis), ditandatangani yangHankam SlipiRekeningbersangkutan tanggal 692013.Menikah, status pekerjaan82,Islam, pekerjaan sekarangtetap, Indonesia,Penyelenggara Negara,Jabar,Rp.Instansi Kejatisumber dana gaji100.000.000,00/bulan. Maksudberhubungan dengan bankdan tujuan(Penempatan dana). Identitas tambahan : Menandatangani permohonan untukdibuatkan fasilitas Sweep untukRekening Giro No. 12200567778999.
Pengadilan PN BANDA ACEH Pidana Khusus
Register : 15-03-2019 — Putus : 02-08-2019 — Upload : 21-08-2019
Putusan PN BANDA ACEH Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2019/PN Bna
Tanggal 2 Agustus 2019 — Penuntut Umum:
1.ASMADI SYAM, SH
2.MUHAMMAD ARIFIN S, SH
Terdakwa:
YULASDAR, ST BIN ABDURRAHMAN
84 — 32
  • komisi pemberantasantindak pidana korupsi (KPK), pasal 6 menyatakan,KomisiPemberantasan Korupsi mempunyai tugas: (a) Koordinasidengan instansi yang berwenang melakukan pemberantasan tindakpidana korupsi, (b) Supervisi terhadap instansi yang berwenangmelakukan pemberantasan tindak pidana korupsi,,kemudian dalampenjelasan pasal 6 menyatakan yang dimaksud dengan Instansiyang berwenang termasuk Badan Pemeriksa Keuangan (BPK),Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), KomisiPemeriksa Kekayaan Penyelenggara
    Negara (KPKPN), InspektoratNegara pada Departemen atau Lembaga Pemerintah NonDepartemen (LPND);b.
Pengadilan PT PEKANBARU Pidana Khusus
Register : 05-11-2018 — Putus : 12-12-2018 — Upload : 03-09-2019
Putusan PT PEKANBARU Nomor 10/PID.TPK/2018/PT PBR
Tanggal 12 Desember 2018 — Pembanding/Terdakwa : Drs. MOHAMMAD NASHIHAN, SH., MH
Terbanding/Penuntut Umum : Hartam Ediyanto, S.H., M.Hum
91 — 35
  • B3 RT.012/RW.009 Sari Jadi SukasariBandung, Menikah, status pekerjaan tetap, Indonesia, S2, Islam,pekerjaan sekarang Penyelenggara Negara, Instansi Kejati Jabar,sumber dana gaji Rp. 100.000.000,00/bulan.Maksud dan tujuan berhubungan dengan bank (Penempatan dana).Identitas tambahan :tempat tinggal rumah status milik sendiri, alamat kirim surat alamatsesual ID, elektronik 081277203848, tlp kantor 0277. 8461828, pihakyang dapat dihubungi dalam keadaan darurat MohammadNashihanJakarta Barat, hubungan
    S2,Islam, pekerjaan sekarangtetap, Indonesia,Penyelenggara Negara,Jabar,Rp.Instansi Kejatisumber dana gaji100.000.000,00/bulan.Maksudberhubungan dengan bankdan tujuan(Penempatan dana).Identitas tambahan :tempat tinggal rumahstatus milik sendiri, alamatkirim surat alamat sesuaiID,081277203848, tlp kantor0277. 8461828,yang dapat dihubungielektronikpihakdalam keadaan daruratNashihanJakarta Barat, hubunganMohammaddengan pemohon rekanbisnis, notel rumah0213142665 alamat Jl.Walet No. 91 komplekHankan Slipi