• Ponorogo sebesar Rp.246.182.924(dua ratus empat puluh enam juta seratus delan puluh dua ribu sembilan ratus dua puluh empat rupiah);10.2. Pada PEMBERI HUTANG I Rp.50.000.000;- (lima puluh juta ribu rupiah);11. Menetapkan Penggugat dan Tergugat masing-masing mempunyai hutang bagian dari hutang tersebut pada poin 10;12.

• Desa;(1) Ditafsir dengan nilai sebesar :(a) Nilai total tanah seluas 786 m* @ Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) =Rp589.500.000,00 (lima ratus delapan puluhsembilan juta lima ratus ribu rupiah);(b) Nilai bangunan rumah sebelumdiperbaiki oleh anak pertama Penggugat denganTergugat yaitu : Rani sebesar Rp125.000.000,00(seratus dua puluh lima juta rupiah);(c) Nilai gudang 1 : Rp30.873.792.88 (tigapuluh juta delapan ratus tujuh puluh tiga ribu tujuhratus sembilan puluh dua rupiah delan

• SITINGKAI SAKTI GROUP Mengenai Pelaksanaan PERJANJIAN BERSAMA pada hari Sabtutanggal Sepuluh bulan September tahun Sembilan Belas Delapan PuluhDelapan (10 09 1988 ) Mengenai Pelaksanaan SURAT PERJANJIAN pada tanggal Dua PuluhDua bulan Juni tahun Seribu Sembilan Ratus Delan Puluh Sembilan ( 22 06 1989 ).

• dua juta tujuh ratus tiga puluh tiga ribu tigapuluh dua rupiah);Menimbang, bahwa alat bukti TR.6 merupakan surat lain yang bukanakta berupa bukti Surat pembayaran di KPRI UB sebesar Rp. 1.945.000,00( satu juta sempilan ratus empat puluh lima ribu rupiah);Menimbang, bahwa alat bukti TR.7 merupakan surat lain yang bukanakta berupa bukti Surat Kwitansi pembayaran dari Orang tua Almaidah sebesarhalaman 45 dari 53 halaman, Putusan Nomor 2175/Pdt.G/2016/PA.Kab.MlgRp. sebesar Rp 88.000,00 (delapan puluh delan

• Menghukum Tergugat untuk membayar kKerugian materil kepada Penggugat sebesar Rp.716.842.784,00 sen (tujuh ratus enam belas juta delapan ratus empat puluh dua ribu tujuhratus delan puluh empat) ditambah bunga 6% (enam persen) per tahun terhitung sejakputusan ini telah berkekuatan hukum tetap; 222222 n nnn nee6.

• Marzuki telah menyerahkan uang kepadaTerdakwa lebih dari 1 (satu) kali hingga sampai berjumlah Rp.180.000.000.00(seratus delan puluh juta rupiah) serta Saksi H. marzuki juga telah mengirimkanmaterial batu sebanyak 10 (sepuluh) truk, maka menurut Majelis Hakim unsurdilakukan secara berlanjut telah teroenuhi dalam perobuatan Terdakwa;Menimbang bahwa unsurunsur dalam pasal Pasal 378 Kitab Undangundang Hukum Pidana Jo Pasal 64 ayat (1) Kitab Undangundang HukumPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah

• ., (dua ratus delapan puluh enam juta delan ratus delapanpuluh dua ribu tujuh ratus Sembilan puluh lima) rupian memperkaya dirisendiri sebesar Rp.35.000.000.., (tiga puluh lima juta) rupiah yang merugikankeuangan negara sebesar Rp.321.882.795., (tiga ratus dua puluh satu jutadelapan ratus delapan puluh dua ribu tujuh ratus Sembilan puluh lima) rupiahberdasarkan Laporan Hasil Audit Perhitungan Kerugian Keuangan dariInspektorat Daerah Kabupaten Kepahiang Nomor : 700/24/LHA/KN/INPKPH/2021 tanggal 02

  , Desa SukamerinduKecamatan Kepahiang Kabupaten Kepahiang Periode 20122018 menjabatselaku Kepala Desa Sukamerindu Kecamatan Kepahiang KabupatenKepahiang periode tahun 2012 sampai dengan tahun 2018 pada waktu dantempat sebagaimana dimaksud dalam dakwaan KESATU Primair turut sertamelakukan perbuatan dengan tujuan menguntungkan diri sendiri sebesarRp.35.000.000., (tiga puluh lima juta) rupiah orang lain yaitu saksi TAUFIKbin MUHAMMAD RASID sebesar Rp.286.882.795., (dua ratus delapan puluhenam juta delan

• dibeli tahun2012, 4 (Empat) Papan Pembatas Parkir yang dibeli tahun 2013,1 (Satu) Unit Pos Satpam yang dibangun tahun 2014, 1 (Satu)Unit Portal yang dibangun tahun 2013, 1 (Satu) Unit Gensetyang dibeli tahun 2014, Tempat Tidur Dan Kasur Untuk + 550Siswa/i yang dibeli tahun 2009 2012;, Tembol Setinggi 1 MeterDan Lebar 90 Meter yang dibangun tahun 2012, PelebaranMesjid 3 Meter yang dibangun tahun 2010, 4.122 (empat ribuseratus dua puluh dua) Buah Bola Lampu untuk pemakaian200920 12, 68.250 (enam puluh delan

• Terdakwa II menjabat selaku Bendahara Pengeluaran padaBagian Kesra Setda Kabupaten Sikka sejak tahun 1996 sampaidengan tahun 2010;bahwa tugas dan tanggung jawab Bendahara Pengeluaran yaitumenerima keuangan, menyimpan keuangan dan pembayaran,103sebagai mana yang ditentukan dalam keputusan Bupati Sikka Nomor54/HK/2009 tanggal 14 Maret 2009;bahwa Terdakwa II ada mengelola Dana Bansos yang bersumber dariAPBD dan Perubahan APBD tahun anggaran 2009 sebesar Rp.13.585.000.000,00 (tga belas milyar lima ratus delan

  bahwa proposal tersebut dibukukan oleh Bendahara Pembantu MariaGoreti; Terdakwa II selaku Bendahara Pengeluaran membayarkansesuai dengan disposisi Bupati Sikka;selanjutnya, bukti pencairan dana Bansos ke masyarakat, makaTerdakwa II bersama Kabag Kesra Servasius Kabu menandatanganiSP untuk diserahkan kepada Bendahara Bantuan Keuangan DinasPPKAD Godfridus Faustinus sebagai bukti pertanggungjawabanpenggunaan Dana Bansos;bahwa dari Dana Bansos sebesar Rp. 13.585.000.000,00 (tiga belasmilyar lima ratus delan

  Bili Dolu) yang mempertanggungjawabanpenggunaan uang panjar dana bantuan sosial Bagian Kesra sampaidengan tanggal 31 Agustus 2009 sejumlah Rp. 6.201.558.500,00 (enammilyar dua ratus satu juta lima ratus lima puluh delan ribuh lima ratusrupiah), tetapi didalamnya termasuk pengeluaran tanpa bukti pendukungsejumlah Rp. 4.836.128.500,00 (empat milyar delapan ratus tiga puluhenam juta seratus dua puluh delapan ribuh lima ratus rupiah) adalahperbuatan melawan hukum formil karena bertentangan dengan peraturanperundangundangan

• (dua ratus jutarupiah), dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar, diganti denganpidana kurungan selama 4 (empat) bulan;Menghukum Terdakwa Il membayar uang pengganti sejumlahRp 158.862.000 (seratus lima puluh delapan juta delan ratus enam puluhdua ribu rupiah) paling lama dalam waktu satu bulan sesudah putusan iniberkekuatan hukum tetap, jika tidak membayar maka harta bendanyadisita dan dilelang oleh Jaksa untuk menutupi uang pengganti tersebutdengan ketentuan apabila Terdakwa II tidak mempunyai

• Bahwa koperasi akanmemberikan pinjaman kepada Terdakwa sebesarRp785.000.000,00 (tujuh ratus delan puluh lima jutarupiah) dengan ketentuan Terdakwa yang membayarcicilan tiap bulannya kepada Bank BSM dan bunga1.1% (persen) dari pinjaman kepada Koperasi danhasilnya akan dibagi dua dengan pihak koperasi danTerdakwa janji dalam waktu 7 (tujuh) bulan setelahdisepakati kerjasama tersebut akan mengembalikanuang modal koperasi seluruhnya, dan Terdakwa akanmemberikan uang sejumlah Rp 23.000.000,00 (duapuluh

• 18 (delan belas) Lembar Peraturan Presiden republik Indonesia Nomor 80 tahun 2012 Tentang Organisasi, Tugas, Fungsi, Wewenang dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawasan Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawasan Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Panitia Pengawasan Pemilihan Umum Kabupaten/Kota dan Sekretariat Panitia Pengawasan Pemilihan Umum Kecamatan.

6. 1 (satu) lembar Foto Copy Surat Ijin Mengemudi (SIM) A Umum an.

MM Selaku Ketua Bawaslu Provinsi Papua Barat. 32 (tiga pulun dua) Lembar Peraturan Badan PengawasanPemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2013tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal BadanPengawasan Pemilihan Umum, Sekretariat Badan PengawasanKabupaten/ Kota dan Sekretariat Panitia Pemilihan UmumKecamatan. 18 (delan belas) Lembar Peraturan Presiden republik IndonesiaNomor 80 tahun 2012 Tentang Organisasi, Tugas, Fungsi,Wewenang dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badanhalaman

MM Selaku Ketua Bawaslu Provinsi PapuaBarat. 32 (tiga puluh dua) Lembar Peraturan Badan Pengawasan PemilihanUmum Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2013 tentang Organisasidan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawasan PemilihanUmum, Sekretariat Badan Pengawasan Kabupaten/ Kota danSekretariat Panitia Pemilihan Umum Kecamatan. 18 (delan belas) Lembar Peraturan Presiden republik IndonesiaNomor 80 tahun 2012 Tentang Organisasi, Tugas, Fungsi,Wewenang dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan PengawasanPemilihan

MM, Selaku Ketua Bawaslu Provinsi Papua Barat. 32 (tiga pulun dua) Lembar Peraturan Badan PengawasanPemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2013tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal BadanPengawasan Pemilihan Umum, Sekretariat Badan PengawasanKabupaten/ Kota dan Sekretariat Panitia Pemilihan UmumKecamatan. 18 (delan belas) Lembar Peraturan Presiden republik IndonesiaNomor 80 tahun 2012 Tentang Organisasi, Tugas, Fungsi,Wewenang dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal BadanPengawasan

• PuluhRibu Seratus Lima Puluh Delapan Rupiah Delapan Puluh Empat> Pekerjaan Struktur : Pondasi Rp 1.159.305.030,95 (Satu Milyar Seratus Lima PuluhSembilan Juta Tiga Ratus Lima Ribu Tiga Puluh Rupiah SembilanPuluh Lima Sen) ; 27202 222202202222 2Y Tie Biem Rp 822.903.932,07 ( Delapan Ratus Dua Puluh DuaJuta Sembilan Ratus Tiga Ribu Sembilan Ratus Tiga Puluh DuaRupiah Tujuh Sen) ; Kolom Rp 647.445.172, 08 (Enam Ratus Empat Puluh Tujuh JutaEmpat Ratus Empat Puluh Lima Ribu Seratus Tujuh Puluh DuaRupiah Delan

• Darerah (BPBD) Provinsi Kepulauan Riau telahmelakukan pengelolaan anggaran berdasarkan Dokumen PelaksanaanAnggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah ( DPA SKPD) Tahun Anggaran2013 sampai dengan 2016 sebagai berikut :e Tahun 2013 sebesar Rp 5.221.300.000,00 (lima milyar dua ratus duapuluh satu juta tiga ratus ribu rupiah) ;e Tahun 2014 sebesar Rp 5.546.300.000,00 (lima milyar lima ratus empatpuluh enam juta tiga ratus ribu rupiah) ;e Tahun 2015 sebesar Rp 4.108.890.100,00 (empat milyar seratus delapanjuta delan

  Darerah (BPBD) Provinsi Kepulauan Riau telahmelakukan pengelolaan anggaran berdasarkan Dokumen PelaksanaanAnggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah ( DPA SKPD) Tahun Anggaran2013 sampai dengan 2016 sebagai berikut :e Tahun 2013 sebesar Rp 5.221.300.000,00 (lima milyar dua ratus duapuluh satu juta tiga ratus ribu rupiah) ;e Tahun 2014 sebesar Rp 5.546.300.000,00 (lima milyar lima ratusempat puluh enam juta tiga ratus ribu rupiah) ;e Tahun 2015 sebesar Rp 4.108.890.100,00 (empat milyar seratusdelapan juta delan

• sengketaPENGGUGAT ) dan TERGUGAT A mencermati dalil dalil PositaHalaman 9 dari 35 Putusan Perdata Gugatan Nomor : 28/Pdt.G/2018/PN LbbGugatan PENGGUGAT, dapat diphami bahwa GugatanPenggugat adalah gugatan yang timbul tuduhan PENGGUGATkepada TERGUGAT A yang dianggap melakukan kesalahan beratsebagaimana yang dimaksud pada Pasal 1365 KUHPerdataadalah merupakan Perbuatan Tanpa Hak dan Melawan Hukum(Onrechmatige daad).Jawaban angka 16 gugatan ;Bahwa kerugian materil PENGGUGAT sebesar Rp. 28.800.000, (dua puluh delan

• Saksi LOURENDZ CORNELIUS de LIMA, S.Sus Alias DELAN, dibawah janji padapokoknya menerangkan sebagai berikut:Halaman 61 dari 371 Putusan Nomor 3/Pid.SusTPK/2021/PN Amb1)Bahwa saksi kenal dengan terdakwa SUZIE W. M.

  Alias BOY selaku Pendamping Negeri/Penyusun LaporanPertanggungjawaban pengelolaan dana Bantuan Dana Desa dan Alokasi Dana Desa diNegeri Hatalai Tahun Anggaran 2016, keterangan Saksi LOURENDZ CORNELIUS deLIMA, S.Sus Alias DELAN selaku Sekretaris Negeri Hatalai, terdapat persamaan faktasebagai berikut:Bahwa Pemerintah Negeri Hatalai telah melaksanakan dan menyelesaikan programbantuan Dana Desa/Negeri dan alokasi Dana Desa/Negeri tahun anggaran 2016secara keseluruhan sebagaimana bukti surat Pemerintah

  Alias BOYselaku Pendamping Negeri yang diminta bantuannya oleh Saksi LOURENDZCORNELIUS de LIMA, S.Sus Alias DELAN selaku Sekretaris Negeri Hatalaisepengetahuan dan persetujuan Terdakwai I;Halaman 239 dari 371 Putusan Nomor 3/Pid.SusTPK/2021/PN AmbBahwa Saksi BOYKE IQLNESS STEWARD de FRETES, SH.

  Alias BOY selaku Pendamping Negeri/Penyusun LaporanPertanggungjawaban pengelolaan dana Bantuan Dana Desa dan Alokasi Dana Desa diNegeri Hatalai Tahun Anggaran 2016, keterangan Saksi LOURENDZ CORNELIUS deLIMA, S.Sus Alias DELAN selaku Sekretaris Negeri Hatalai, terdapat persamaan faktasebagai berikut:Bahwa Pemerintah Negeri Hatalai telah melaksanakan dan menyelesaikan programbantuan Dana Desa/Negeri dan alokasi Dana Desa/Negeri tahun anggaran 2016secara keselurunhan sebagaimana bukti surat Pemerintah

  AliasBOY selaku Pendamping Negeri yang diminta bantuannya oleh Saksi LOURENDZCORNELIUS de LIMA, S.Sus Alias DELAN selaku Sekretaris Negeri Hatalai atassepengetahuan dan persetujuan Terdakwa I;Bahwa Saksi BOYKE IQLNESS STEWARD de FRETES, SH.

• Menghukum Tergugat Rekonvensi/Pemohon untuk menyerahkan sepertigagajinya kepada Penggugat Rekonvensi (bekas Istrinya) dan sepertiga gajinyakepada anakanak Tergugat Rekonvensi dari besaran gaji sebesarRp.10.982.300, (Sepuluh juta Sembilan ratus delan puluh dua ribu tiga ratusrupiah), paska putusnya perceraian ;9.

• Terhadap Pertimbangan Hukum Majelis Arbitrase BPSK, sebagai berikut:Menimbang bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangan di atasmaka Majelis BPSK Kabupaten Batubara berpendapat bahwa PerjanjianKredit Modal Kerja Nomor 10704/001/KMKSB/2008 tertanggal 28 (duapuluh delan) Januari 2008 (dua ribu delapan) yang telah dibuat danditandatangani bersama antara Konsumen dan Pelaku Usaha terdapatketentuan yang tidak memberikan kedudukan seimbang antaraKonsumen dengan Pelaku Usaha, dan didalamnya mengandungpemanfaatan

• (dua ratus jutarupiah), dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar, diganti denganpidana kurungan selama 4 (empat) bulan;Menghukum Terdakwa II membayar uang pengganti sejumlahRp 158.862.000 (seratus lima puluh delapan juta delan ratus enam puluhdua ribu rupiah) paling lama dalam waktu satu bulan sesudah putusan iniberkekuatan hukum tetap, jika tidak membayar maka harta bendanyadisita dan dilelang oleh Jaksa untuk menutupi uang pengganti tersebutdengan ketentuan apabila Terdakwa II tidak mempunyai

• Maka dengan demikian dalil kerugian materiilPenggugat Konvensi sebesar Rp. 1.217.856.295, (satu milyar dua ratustujun belas juta delan ratus lima puluh enam ribu dua ratus Sembilan puluhkima rupiah) itu sudah sepantasnya tidak berdasar dan seharusnya ditolak.