dengan buktikepemilikan SHGB dan untuk kredit tambahan sebesar Rp.23.000.000.000.; Bahwa sesuai dokumen yang ahli pelajari bahwa SKT yang dijadikanjaminan oleh PT. BRJ tersebut di PT.BNI SKC Pekanbaru didukungdengan adanya covernote dari Notaris Hardiyanti Hoesodo,SH yang menyatakan bahwa SKT seluas 1004 Ha tersebut sedang dalamproses pengurusan peningkatan status dari SKT menjadi SHGU atasnama PT.

dengan bukti kepemilikan SHGB dan untuk kredittambahan sebesar Rp. 23.000.000.000,; Bahwa SKT tidak termasuk jenis dokumen yang dijadikan sebagai jaminan, namun apabila dijadikan jaminan dilengkapi dengan kuasauntuk menjual/ menjaminkan dan juga itu tergantung pada ketentuanintern masingmasing bank, dimana kewajiban yang harus dilakukanoleh RO dan Penyelia RO memastikan bahwa SKT itu didukungdengan dokumen yang dapat diproses sehingga kepemilikan atas jaminan itu dapat dikuasai oleh bank nantinya

Hasanuddin Pekanbaru dengan BuktiKepemilikan berupa SHGB No.: 182 Tanggal: 11 Juli 1992 atas namaESRON NAPITUPULU. Pengikatan: Akan diikat Hak Tanggungansebesar Rp. 300.000.000. (tiga ratus juta rupiah); Bahwa agunan yang diberikan oleh PT. Barito Riau Jaya Pekanbaru untukpermohonan kredit tahun 2008 sebesar Rp. 23.000.000.000, (dua puluhtiga milyar rupiah) adalah :a) JAMINAN POKOK: Kebun kelapa sawit seluas 314 Ha yang berlokasi di Desa Batu langka Kecil Kec. Bangkinang barat kab.

berikutbangunan di atasnya SHGB No. 597 an. MUSLEM SYAMMAUNsarjana sosial terletak di JI.

Pbrkepemilikan SHGB dan untuk kredit tambahan sebesar Rp.23.000.000.000,00; Bahwa sesuai dokumen yang saksi pelajari bahwa SKT yang dijadikanjaminan oleh PT. BRJ tersebut di PT.BNI SKC Pekanbaru didukungdengan adanya covernote dari Notaris Hardiyanti Hoesodo,SH yangmenyatakan bahwa SKT seluas 1004 Ha tersebut sedang dalamproses pengurusan peningkatan status dari SKT menjadi SHGU atasnama PT.

Hasanuddin Pekanbaru denganBukti Kepemilikan berupa SHGB No.: 182 Tanggal: 11 Juli1992 atas nama ESRON NAPITUPULU. Pengikatan: Akandiikat Hak Tanggungan sebesar Rp. 300.000.000,00 (tigaratus juta rupiah);Bahwa agunan yang diberikan oleh PT.

dengan bukti kepemilikan SHGB dan untuk kredittambahan sebesar Rp. 23.000.000.000,00; Halaman 291 dari 372 Putusan Nomor 57/Pid.SusTPK/2014/PN.

Menanda tangani Surat Permohonan Pemeriksaan KeabsahanSHM/SHGB kepada Badan Pertanahan Nasional (BPN), Surat PersetujuanPrinsip Pemberian Kredit (dana dan non dana) kepada calon debitur /debitur bank, Surat Permohonan Pemasangan Hak Tanggungan (PHT),Surat Permohonan Roya kepada BPN, Surat Somasi kepada debiturbermasalah / pihak ketiga, Surat Permohonan Pelelangan Agunan Kreditkepada Pengadilan, Surat Permohonan Eksekusi kepada Pengadilan, danlain sebagainya.Menanda tangani Memorandum Permohonan Investigasi

Kewenangan inisekaligus kKewenangan menanda tangani cheque dan bilyet giro rekeningtersebut secara dual custodian dengan wakil pemimpin cabang bidangoperasional.Mengajukan permohonan permohonan khusus kepada Direksi dalamrangka pelaksanaan tindakan tindakan yang dianggap perlu yang belumtercantum dalam Rencana Kerja dan Anggaran Cabang, namun memilikitingkat urgensi yang tinggi untuk dilaksanakan.Menanda tangani Surat Permohonan Pemeriksaan KeabsahanSHM/SHGB kepada Badan Pertanahan Nasional (BPN)

Kaidah hukumnya menyatakan bahwa : perlu dipahami oleh pihakpihak yang bersengketa di Peradilan Tata Usaha Negara, bahwa batalnyaKeputusan Tata Usaha Negara yang berkaitan dengan Hak tanah(SHM/SHGB dan lainlain) tidak serta merta menghilangkan hak pemegangnyaterhadap tanah tersebut.

Bahwa Tergugat juga meminta pemeriksaan hukum melalui PengadilanNegeri Jakarta Selatan, dalam Register Perkara Nomor : 570/Pdt.G/2010/PN.JKT.SEL tanggaln 7 September 2010, sehubungan terjadi kekhilafan dalamakta jual beli yang menjadi dasar terbitnya Sertifikat Hak Guna bangunan (SHGB)1.No.293 tanggal 25 Oktober 1995, yang dijadikan dasar oleh Para Penggugatmenguasai tanah peninggalan Alm.

INTV134 : Foto foto kondisi fisik tanah terkini SHGB Nomor: 3533dan 3534/ Kalisuren milik Tergugat I Intervensi.

Nomor 785,787, 788, dan 2061 berikut bangunanbangunan, mesinmesin(yang tidak ada tanda GGI dimesinnya) dan semua peralatanHalaman 2 dari 134 halaman Putusan Nomor 555Pdt/2021/PT SMGserta perlengkapannya kecuali barangbarang antik yang adadidalam showroom kepada pihak Penggugat ;Halaman 3 dari 134 halaman Putusan Nomor 555Pdt/2021/PT SMG Bahwa Nilai peralinan kepemilikan dari CV Cahyo Nugroho Jati danpelepasan tanah seluas 8.211 M2 yang berada di Jalan SoloBaki Km.3GedanganSukoharjo dengan SHM atau SHGB

DatukKancil ukuran : 16 M, sebelah Selatan berbatasan dengan tanah Sitam/Ijahukuran : 16 M, sebelah Barat berbatasan dengan tanah Sijon ukuran : 23 M,sebelah Timur berbatasan dengan tanah Wahap ukuran : 23 M,Penggugattidak ada mengajukan bukti secara tertulis baik berupa Sertifikat Hak GunaBangunan (SHGB) sesuai dengan ketentuan UndangUndang Nomor 5Tahun 1960 Tentang Pokokpokok Agraria, dan berdasarkan ketiga SaksiPenggugat hanya menerangkan tentang kondisi rumah yang sejak dibangunHal. 107 dari

li>Foto copy Akta No. 61 tanggal 9 Agustus 1993 tentang Pengikatan Pelepasan Hak Atas Tanah dan Pengikatan Jual Beli Bangunan yang distempel Kantor Pos;

Sudirman Yogyakarta 2) Tanah dan Bangunan di Jl.Jayengprawiran No 15 RT 20 RW 04 Purwokinanti Pakualaman Yogyakarta ,dikembalikan kepada Bank BRI Cabang Katamso Yogyakarta 3) Tanah dan Bangunan di Jl.Surokarsan Nomor 11 Gunungketur Pakualaman Yogyakarta dengan SHGB Nomor 87 dan 88,dikembalikan kepada Bank Danamon Cabang Diponegoro Yogyakarta 4) Tanah dan bangunan di Jl.AM Sangaji Nomor 89 A-C Jetis Yogyakarta, dikembalikan kepada Bank Mandiri Cab Sudirman Yogyakarta 5) Kendaraan Roda

Bekasi Bahagia Investamayang dibuat dibawah tangan, yang berisi bahwa :1) Tanah yang sudah diselesaikan sesuai dengan SHGB yang akandilakukan jual beli seluas 120 Hektar dalam satu bidang tanahtunggal:2) Tahapan CilincingCibitung JORR II yang melintas dalam jarak sekitar1 Km dari tanah tersebut, tidak mengganggu atau memotong melintasitanah tersebut;3) Menjamin bahwa pintu gerbang untuk memasuki jalan Tol JORR Ilyang terdekat yang telah diumumkan akan terletak dalam jarak 3 Kmdari sudut bagian barat

sebagian dipergunakan untuk keperluan pekerjaanlain, pembayaran hutang, kontrak gedung, operasional kantor;Bahwa Terdakwa menerima uang dari dari Pradeep Sainani tidakditransfer sekaligus, tetapi ditransfer secara bertahap 42(empat puluhdua) transaksi;Bahwa Tanah Tanah seluas 120 Ha tersebut seluruhnya belumbersertifikat, Baru pengajuan pengukuran, kurang lebin 44 Ha yangdiajukan pengukuran;Bahwa belum diajukan sertipikat Karena 120 Ha belum dibebaskan,kalau sudah dibebaskan baru akan diajukan SHGB

membangun Perumahan;Bahwa benar dalam pertemuan tersebut Terdakwa menawarkan tanahyang terletak di Desa Sukamekar, Kecamatan Sukawangi, KabupatenBekasi, dimana Terdakwa saat itu mengatakan Daerah tersebut bagusjika akan dibangun perumahan karena letak strategis dekat jalan tol,Penguasaan tanah vervonding, Terdakwa akan mengumpulkan parapetani, dan Terdakwa akan menyelesaikan pembebasan lahan di DesaSuka Mekar, Bekasi dalam waktu 3 s/d 6 bulan akan diserahkan fisiktanah dan Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB

Pid.B/2021/PN JKT.SELPerumahan, dalam pertemuan tersebut Terdakwa menawarkan tanah yangterletak di Desa Sukamekar, Kecamatan Sukawangi, Kabupaten Bekasi,dimana Terdakwa saat mengatakan Daerah tersebut bagus jika akandibangun perumahan karena letak strategis dekat jalan tol, Penguasaantanah vervonding, Terdakwa akan mengumpulkan para petani, danTerdakwa akan menyelesaikan pembebasan lahan di Desa Suka Mekar,Bekasi dalam waktu 3 s/d 6 bulan akan diserahkan fisik tanah dan SertifikatHak Guna Bangunan (SHGB

Bekasi Bahagia Investamamau menyerahkan uang tersebut juga dengan telah ditunjukkannnya SuratHalaman 746 dari 861 Putusan Nomor 415/Pid.B/2021/PN JKT.SELkepemilikan sudah dikuasai terdakwa sebanyak 119 Surat Keterangan dariNotaris Abdul Jumin serta 170 Akta Pelepasan Hak, ternyata semuanya tidakbisa digunakan;Bahwa, diperjanjikan antara saksi Pradeep Sainani dengan terdakwaAbdullah Nizar Assegaf, penyerahan tanah tersebut dilakukan setelah atasobyek tanah tersebut diterbitkan sertifikat SHGB atas

NGADINO
215. SHGB No. 4915 TGL. 02.01.1999 An. RISWANDI
216. SKGR 590/151/SKGR/BD/II/008 Tgl. 29.02.2008 An. ROBI AMRIADI
217. INVOICE U 334V/ITU/XI/2012
218. Sertifikat Hak Milik No.2565 TGL. 21.09.2006 An. ASMAR NIATI
219. Sertifikat Hak Milik No. 2563 TGL. 21.09.2006 An.

SHGB No. 4915 TGL. 02.01.1999 An. RISWANDI217.SKGR 590/151/SKGR/BD/II/008 Tgl. 29.02.2008 An. ROBIAMRIADI218. INVOICE U 334V/ITU/X1I/2012219. Sertifikat Hak Milik No.2565 TGL. 21.09.2006 An. ASMAR NIATI220. Sertifikat Hak Milik No. 2563 TGL. 21.09.2006 An. TESSA ARIEFBUDIMAN221. Sertifikat Hak Milik No.2290 TGL. 26.10.1995 An. NONO CARNOPERMANA222. Sertifikat Hak Milik No.13008 TGL. 03.09.2013 An. SANDYRAHMAN FIRDAUS223. Sertifikat Hak Milik No.13013 TGL. 03.09.2013 An. SANDYRAHMAN FIRDAUS224.

NGADINO215) SHGB No. 4915 TGL. 02.01.1999 An. RISWANDI216) SKGR 590/151/SKGR/BD/II/008 Tgl. 29.02.2008 An. ROBI AMRIADI217) INVOICE U 334V/ITU/X1I/2012218) Sertifikat Hak Milik No.2565 TGL. 21.09.2006 An. ASMAR NIATI219) Sertifikat Hak Milik No. 2563 TGL. 21.09.2006 An. TESSA ARIEFBUDIMAN220) Sertifikat Hak Milik No.2290 TGL. 26.10.1995 An. NONO CARNOPERMANA221) Sertifikat Hak Milik No.13008 TGL. 03.09.2013 An. SANDY RAHMANFIRDAUS222) Sertifikat Hak Milik No.13013 TGL. 03.09.2013 An.

Sertifikat Hak Milik (SHM) / Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB)(NJOP + Harga Taksiran Setempat) x 100 % = Plafond kredit .2 F. Batas Wewenang Pejabat dalam Memutus Besarnya Plafond Kredit :1.Pejabat yang terlibat dalam memutus pemberian kredit antara lain :a. Dewan Pengawas .b. Direksi .c. Kepala Bidang Kredit .d. Pemimpin Cabang / Pemimpin Kantor Pusat Operasional .e.

BPKB Mobil / Motor(harga atau nilai pasar pada saat permohonan kredit x 60 % ) = plafond kredit .b...Sertifikat Hak Milik (GHM) / Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB)(NJOP + Harga Taksiran Setempat) x 100 % = Plafond kredit .2 F. Batas Wewenang Pejabat dalam Memutus Besarnya Plafond Kredit .1.2.Pejabat yang terlibat dalam memutus pemberian kredit antara lain :a. Dewan Pengawas .b. Direksi .c. Kepala Bidang Kredit .d. Pemimpin Cabang / Pemimpin Kantor Pusat Operasional .e.

binti Sata, sebelum pernikahanPenggugat dengan H.Masrani;12.21 Bahwa benar objek sengketa ini milik almarhum H.Masrani, yangdiperolehn H.Masrani pada tahun 1995 sesuai SHM No. 2560 yangdikeluarkan oleh Kantor Badan Pertanahan Nasional KotaBanjarmasin, tanggal 13 Maret 1995 ketika masih bersama denganisteri beliau bernama Hj.Saniah binti H.Sata, sebelum pernikahanPenggugat dengan H.Masrani;12.22 Bahwa benar objek sengketa ini milik almarhum H.Masrani, yangdiperoleh H.Masrani pada tahun 1989 sesuai SHGB

No. 2/1/102yang dikeluarkan oleh Kantor Badan Pertanahan Nasional KotaBanjarmasin, tanggal 21 Nopember 1989 ketika masih bersamadengan isteri beliau bernama Hj.Saniah binti H.Sata, sebelumpernikahan Penggugat dengan H.Masrani;Halaman 32 dari 258 halaman, Putusan Gugat Waris Nomor 308/Pdt.G/2020/PA Mtp12.23 Bahwa benar objek sengketa ini milik almarhum H.Masrani, yangdiperoleh H.Masrani pada tahun 1989 sesuai SHGB No. 2/1/160yang dikeluarkan oleh Kantor Badan Pertanahan Nasional KotaBanjarmasin,

Saras Perkasa sejumlah 39Ruko dengan nilai sebesar Rp. 250 jutahanyalah sebagai pemenuhanperhitungan untuk standar plafonpimpinan cabang. 51) Kwitansi Pembayaran Atas Alat bukti tersebut menjelaskan bahwaPenjualan Ruko tanggal 3 terhadap ruko yang dilakukan take overSeptember 2003 untuk SHGB sudah ada pembeli yang melakukanNo.5432 an.Tjhin Adianto pelunasan sebagai pembayaran kreditPT.

Saras Perkasa sebesar Rp. 250 juta.52 Kwitansi Pembayaran Atas Alat bukti tersebut menjelaskan bahwaPenjualan Ruko tanggal 4 terhadap ruko yang dilakukan take overSeptember 2003 untuk SHGB sudah ada pembeli yang melakukanNo.5437 an.Hersin Tanata pelunasan sebagai pembayaran kredittanggal 4 September 2003 PT.

Kampung Melayu, Kec.Jatinegara, Kota Administrasi Jakarta Timur memiliki bukti suratkepemilikan atas tanah berdasarkan Verponding Indonesia, Jual Beli,Waris, Hibah, SHGB dan SHM, atas pengakuan yang didalilkan olehPARA PENGGUGAT tersebut TERGUGAT mensommir dalildalil PARAPENGGUGAT yang demikian;6.

No. 77/PDT/2017/PT.SMR3)4)termasuk kedalam barang Milik Negara karena batu bara adalahObjek Vital, padahal dalam persidangan Saksi ahli Zaenal Arifintidak dapat menunjukan apakah lahan SHGB No.20 telahditetapkan sebagai barang Milik Negara oleh Menteri Keuangan RIselaku pengelola Barang Milik Negara sebagaimana diatur dalamUU No.1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara jo.

Bahwa, saksi menerangkan tanah perkara yang diterbitkan SHGB No.3397 sebelumnya tidak ada catatan yang menjelaskan tanah perkaratersebut milik orang lain, Pemda DKI Jakarta atau PT. Permata Hijau. Bahwa, setahu saksi tidak ada pengumuman dan BPN tidak pernahmenerima laporan mengenai serah terima fasos fasum dari PT.Permata Hijau kepada Pemda DKI Jakarta. Bahwa, saksi menerangkan tidak tahu mengenai BAST No. 1484,karena saksi dimutasi keluar provinsi.26.Saksi Ir.

Tetapi saksi pernahhal 108mendengar setelah terbit Sertifikat HGB No. 3397 terdapat keberatandari pihak Pemda DKI Jakarta.Bahwa, saksi menerangkan tanah perkara yang diterbitkan SHGB No.3397 sebelumnya tidak ada catatan yang menjelaskan tanah perkaratersebut milik orang lain, Pemda DKI Jakarta atau PT.

Sertifikat Hak Milik (SHM) / Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB)(NJOP+ Harga Taksiran Setempat) x 100 % = Plafond kredit ; F. Batas Wewenang Pejabat dalam Memutus Besarnya Plafond Kredit .1.Pejabat yang terlibat dalam memutus pemberian kredit antara lain :a. Dewan Pengawas .b. Direksi .c. Kepala Bidang Kredit .d. Pemimpin Cabang / Pemimpin Kantor Pusat Operasional .Halaman 16 dari 239 Putusan Nomor 13/Pid.SusTPK/2016/PN Smge.

Sertifikat Hak Milik (SHM) / Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB)(NJOP + Harga Taksiran Setempat) x 100 % = Plafond kredit .2 Halaman 47 dari 239 Putusan Nomor 13/Pid.SusTPK/2016/PN SmgF. Batas Wewenang Pejabat dalam Memutus Besarnya Plafond Kredit .1. Pejabat yang terlibat dalam memutus pemberian kredit antara lain :a. Dewan Pengawas .b. Direksi .c. Kepala Bidang Kredit .d. Pemimpin Cabang / Pemimpin Kantor Pusat Operasional .e. Pejabat lainnya yang ditunjuk oleh Direksi .2.