bahwa saksi adalah salah satu warga DusunParangjoho, dan kedudukan saksi di Dusun Parangjohosebagai anggota kader Posyandu Parangjoho =; bahwa di setiap dusun, ada Posyandu dan = yangmengurus adalah kader kader Posyandu ; bahwa sebagai kader Posyandu, saksi belum pernahmenerima dana stimulan Posyandu dari bidan desaWahyu Kristiani ; bahwa sejak bidan Wahyu menjabat' di Parangjoho,saksi belum pernah tanda tangan untuk penerimaandana bantuan Posyandu ; bahwa selama bidan Wahyu menjabat sebagai bidan desadi

MahirahSebelah Barat : Jalan Desadi bagian belakang berdiri sebuah rumah kayu (rumah panggung) milik tantePenggugat;Halaman 29 dari 69 Putusan Nomor 889/Pdt.G/2017/PA.Skg.7. Tanah sawah 1 petak luas 65 are yang terletak di Dusun Abbanuang, DesaLautang, Kecamatan Belawa, Kabupaten Wajo (objek sengketa point 7)kenyataan di lokasi, ukuran tanah bagian utara 90,50 meter, timur 75 meter,selatan 82, 50 meter dan barat 76,50 meter dengan batasbatas :Sebelah Utara : Tanah H.

Permohonan Rekomendasi Pemberhentian PerangkatDesa PagaranDolok nomor : 140/61/2021 tanggal 15 Juli 2021ditujukan kepada Camat BatangLubuSutam untuk dimohonkanpemberian persetujuan Rekomendasi Pemberhentian ParaPenggugat sebagai Para Perangkat Desa PagaranDolokKecamatan BatangLubuSutam ( Vide Bukti T4 )Maka berdasarkan faktafakta tersebut diatas terbukti prosedural/Formalterkait tahap Tergugat telah mengirim Surat Permohonan untuk memintaRekomendasi atas pemberhentian Para Penggugat sebagai Perangkat Desadi

menjadi kepala Desa Werilolo menggantikan Daniel DapaTalu dan menjabat dari tahun 2016 sampai dengan tahun 2022;Bahwa syarat hewan untuk menyelesaikan permasalahan Penggugat danKondo Malo, namun pada hari H, pihak Kondo Malo tidak membawa apaapa, sehingga Penggugat melanjutkan permasalahan tersebut ke KantorDesa dan sampai sekarang di Pengadilan;Bahwa saksi tinggal di Desa Weri Lolo, namun berbeda dengan dusundengan lokasi tanah sengketa;Bahwa permasalahan ini sudah ada pada saat saksi menjadi Kepala Desadi

Samapemborongnya untukbisa mengadakan bibir113rumput laut yang baru,dan kebetulan di lokasiada bibit baru daripetani akhimya kamimembeli bibit rumputlaut tersebut daripetani sebanyak 6 Tondengan hargaRp.6.000.000, (Enamjuta rupiah)bibitpertama saya lupa ,sedangkan bibit ke duadatang sekitar bulanNopember, bibitdikirimsatu kali pakaikapal,setahu Saksiuang kompensasi yangRp.6.000.000,(Enamjuta rupiah) dibelikanbibit dengan anggotakelompok petani yangsudah panen danbibitnya bagus, saksimenjadi Kepala Desadi

melaksanakan kegiatan pengadaan lampu jalan tenagaSurya dengan bersumber dari Alokasi Dana Desa yang tercantumdidalam Anggaran Pembelanjaan Dana Desa (APBD Desa);e Bahwa adapun mekanisme penganggaran APBD desa di Kab.Polman yaitu Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa(DPMD) Kab.Polman menerima jumlah besaran Pagu Anggarandari DPKAD Kab.Polman;e Bahwa berdasarkan Jumlah PAGU yang diberikan tersebut DinasPemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kab.Polmankemudian membagi jumlah anggaran tersebut kepada 144 Desadi

RAHMAT USMAN tidak menyerahkan buku urunan desa kepada pejabatbaru dan atau kepada saksi ;Bahwa prosedur pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan adalah mandor/kadus berkewajiban menyetorkannya kedesa dan selanjutnya oleh pihak desadi bayarkan kepada Bank Jabar, dan dari Bank Jabar keluarlah surat tandaterima setoran, dan STTS tersebut disampaikan lagi kepada masyarakat ;Bahwa saksi tidak tahu dan Terdakwa tidak pernah menyetorkan pembayaranpajak dari para penggarap dari Kp.

15Desember 2017;17) Foto Copy petikan SK Bupati Balangan Nomor:188.45/409/Kum Tahun 2013, tanggal 19 September 2013 tentangPemberhentian Pejabat sementara Kepala Desa Lok Hamawang danPengangkatan Kepala Desa Lok Hamawang Terpilin KecamatanLampihong, (yang dilegalisir);18) Foto Copy SK Bupati Balangan Nomor: 188.45/454/KumTahun 2015, tanggal 13 Oktober 2015 tentang Penghasilan tetap DanTunjangan Penghasilan Kepala Desa, Perangkat Desa, BendaharaDesa, Badan Permusyawarahan Desa Dan Ketua RT/RW Bagi Desadi

untuk adanyakedudukan minimal yang harus dipunyal seseorang atau badan hukum untukmencapai kapasitas mengajukan gugatan kepada pengadilan yang berwenangyang berisi tuntutan agar keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itudinyatakan batal atau tidak sah, sehingga harus ada hubungan kausal langsungantara Keputusan Tata Usaha Negara dengan kerugian/kepentingannya;Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan perkara ini telah ditemukanfakta hukum bahwa Para Penggugat adalah kesemuanya calon Perangkat Desadi

PN.SbyKegiatan study banding KIM ke Bali tahun 2014 dilaksanakan sejak tanggal 11 s.d 15Juni 2014, dengan peserta sebagaimana Surat Keputusan Bupati Madiun Nomor188.45/407/KPTS/ 402.031/2014 tanggal 28 Mei 2014 tentang Panitia dan PesertaStudy Banding Kelompok Informasi Masyarakat Tahun Anggaran 2104, terdiri dari :e Penitia study banding sebanyak 10 (Ssepuluh) orang; dane Peserta study banding sebanyak 90 (Sembilan puluh) orang.Study banding KIM tahun 2014 diperuntukan bagi pengurus/anggota KIM tingkat Desadi

BaliKegiatan study banding KIM ke Bali tahun 2014 dilaksanakan sejak tanggal 11 s.d 15Juni 2014, dengan peserta sebagaimana Surat Keputusan Bupati Madiun Nomor188.45/407/KPTS/ 402.031/2014 tanggal 28 Mei 2014 tentang Panitia dan PesertaStudy Banding Kelompok Informasi Masyarakat Tahun Anggaran 2104, terdiri dari :e Penitia study banding sebanyak 10 (sepuluh) orang; dane Peserta study banding sebanyak 90 (sembilan puluh) orang.Study banding KIM tahun 2014 diperuntukan bagi pengurus/anggota KIM tingkat Desadi

BaliKegiatan study banding KIM ke Bali tahun 2014 dilaksanakan sejak tanggal 11 s.d 15Juni 2014, dengan peserta sebagaimana Surat Keputusan Bupati Madiun Nomor188.45/407/KPTS/ 402.031/2014 tanggal 28 Mei 2014 tentang Panitia dan PesertaStudy Banding Kelompok Informasi Masyarakat Tahun Anggaran 2104, terdiri dari :e Penitia study banding sebanyak 10 (Ssepuluh) orang; dane Peserta study banding sebanyak 90 (sembilan puluh) orang.Study banding KIM tahun 2014 diperuntukan bagi pengurus/anggota KIM tingkat Desadi

Lamongan;9. 2 (dua) Bendel Surat Pertanggungjawaban Kegiatan Program Dana Desadi Desa Sumberjo Kec. Pucuk Kab. Lamongan;10.1 (satu) Bendel Kwitansi tentang penggunaan Dana Desa SumberjoKec. Pucuk Kab. Lamongan;11.1 (satu) Lembar Surat Keputusan Bupati Nomor188/757/Kep/413.013/2013 Tanggal 20 Juni 2013 TentangPemberhentian dan Pengangkatan Kepala Desa Sumberjo Kec. PucukKab.Lamongan (Sdr.

Pasal 15 ayat 1 Peraturan Bupati Bandung Nomor 1 Tahun 2018tentang Tata Cara Pengelolaan dan Penetapan Rincian Dana Desadi Kabupaten Bandung Tahun Anggaran 2018, yang menyebutkanbahwa Kepala Desa bertanggung jawab atas penggunaan DanaDesae. Pasal 8 ayat 2 Peraturan Bupati Bandung Nomor 11 Tahun 2017Tentang Pedoman Pengelolaan Dana Desa yang berbunyi : SusunanPTPKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagaiberikut : Penanggungjawab/ Pengguna Anggaran : Kepala Desaf.

Pasal 15 ayat 1 Peraturan Bupati Bandung Nomor 1 Tahun 2018tentang Tata Cara Pengelolaan dan Penetapan Rincian Dana Desadi Kabupaten Bandung Tahun Anggaran 2018, yang menyebutkanbahwa Kepala Desa bertanggung jawab atas penggunaan DanaDesaBahwa Terdakwa Usep Koswara Bin Uko (Alm) selaku) Kepala Desa WarnasariKecamatan Pangalengan Kabupaten Bandung selaku Penanggung Jawab atauPengguna Anggaran dalam kegiatan pengelolaan Dana Desa yang tidakmelaksanakan kegiatan yang menggunakan Dana Desa tidak sesuaidengan

KAURPEMERINTAHAN bedasarkan Keputusan Kepala Desa Tanjung AruNomor: 87/KEPKDSTA/II/2016 tanggal 22 Februari 2016 s/d 31Desember 2016.Bahwa bedasarkan, Peraturan Bupati Paser Nomor 3 tahun 2016tetang Pengalokasian dan Pembagian Alokasi Dana Desa TahunAnggaran 2016 dan Peraturan Bupati Paser Nomor 4 tahun 2016 tetangTata Cara Pembagian Dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap DesaDi Kabupaten Paser Tahun Anggaran 2016 dan keputusan BupatiPaser Nomor: 412.2/KEP54/2016 tetang Bantuan Keuangan KepadaDesa

Pengambilan dana dilaksanakan oleh Bendahara Desa denganmembawa Rekomendasi Kecamatan, Cek, SK Bendahara Desa,SK Kepala Desa, atau SK Penjabat Kepala Desa.Bahwa bedasarkan, Peraturan Bupati Paser Nomor 3 tahun 2016tetang Pengalokasian dan Pembagian Alokasi Dana Desa TahunAnggaran 2016 dan Peraturan Bupati Paser Nomor 4 tahun 2016 tetangTata Cara Pembagian Dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap DesaDi Kabupaten Paser Tahun Anggaran 2016 dan keputusan BupatiPaser Nomor: 412.2/KEP54/2016 tetang Bantuan

ini sebetulnyasudah standar di dalam pemahaman hukum administrasi negara ; Bahwa tanggapan Ahli mengenai fairplay, Ahli kira jikapelaksanaan seleksi itu dilakukan menurut peraturan perundangundangan maka itu adalah fairplay, kemudian pengumuman itudilakukan dalam waktu yang singkat Ahli kira itu adalah bentuktransparasi, jadi menurut Ahli fairplay dan transparasi ini sangatpenting dan tentu bagus kalau itu memang tercermin di dalam perdakemudian di dalam seleksi yang dilakukan terhadap perangkat desadi

Bahkan menjadikayanya diri, orang lain atau suatu korporasi merupakan tujuan perbuatanmelawan hukum itu dilakukan;Menimbang, bahwa terungkap fakta persidangan bahwa pada 4 (empat) desadi Kecamatan Kampar Utara Kabupaten Kampar terdapat Dana Desa (DD) yangbersumber dari APBN Tahun Anggaran 2015 masingmasing yaitu Desa KampungPanjang sejumlah Rp. 262.934.838,00 (dua ratus enam puluh dua juta sembilanratus tiga puluh empat ribu delapan ratus tiga puluh delapan rupiah), Desa SungaiJalau sejumlah Rp.

Dengan demikian yang dimaksud dengan Menguntungkan dirisendiri atau orang lain atau suatu korporasi adalah sama artinya denganmendapatkan untung untuk diri sendiri atau orang lain atau Suatu korporasi;Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangansebagaimana telah diuraikan diatas maka Majelis Hakim akanmempertimbangkannya sebagai berikut;Menimbang, bahwa terungkap fakta persidangan bahwa pada 4 (empat) desadi Kecamatan Kampar Utara Kabupaten Kampar terdapat Dana Desa (DD)

PidanaKorupsi, dalam hal ini Mahkamah Agung adalah berpedoman pada putusannyatertanggal 17 Februari 1992, Nomor 1340 K/Pid/1992 yang telah mengambil alihpengertian menyalahgunakan kewenangan yang ada pada Pasal 52 ayat 2 hurufb UndangUndang Nomor 5 Tahun 1986 yaitu menggunakan wewenangnya untuktujuan lain dari maksud diberikan wewenang tersebut atau dikenal dengandetourment de pouvoir (putusan Mahkamah Agung Nomor 742 K/Pid/2007);Menimbang, bahwa terungkap fakta persidangan bahwa pada 4 (empat) desadi

ARDINA RANGKUTIyang dibuat/digunakan dalam pengajuan pengangkatan PNS sebagai Sekretaris Desadi Desa Bintuas tersebut adalah palsu/tidak benar isinya, antaralain yaitu:e 1 (satu) lembar Surat Pernyataan TET!

Menimbang, bahwa sesuai faktafakta yang terungkap dipersidanganterdakwa Husin R Akuba telah terbukti memperoleh atau mendapatkan uangdari pencairan dana PNPM Tahap dan Tahap Il, sesuai dengan SuratPernyataan terdakwa yang diputuskan Dalam rapat Musyawarah Antar Desadi Kecamatan Batudaa Pantai tahun 2012, dimana terdakwa sanggupmengganti uang yang tidak dipertanggungjawabkan tersebut , maka Majelis8586Hakim berpendapat terhadap terdakwa harus dibebani membayar uangpengganti sebesar Rp.

Sehingga ada 16 orang yangmendaftarkan diri menjadi Daftar Pemilin Tambahan(DPTb) dan tidak ada lagi orang yang mendaftarkan dirisebagai Daftar Pemilih Tambahan;Bahwa setelah dilakukan pengumuman daftar pemilihanKepala Desa, Panitia Pemilihan Kepala Desa BintangMarak telah menetapkan Daftar Pemilih Tetap (DPT)sebanyak 650 Orang untuk pemilihan Kepala Kepala Desadi Desa Bintang Marak Tahun 2019, yang merupakanHalaman 9 dari 74 halaman Putusan Nomor: 13/G/2020/PTUN.JBI.10.Gabungan antara Daftar Pemilih

Tindak Pidana Korupsi dalam Penggunaan Dana Bantuan UsahaEkonomi Produktif (UEP) pada Lembaga Perkreditan Desa (LPD) DesaPekraman Selat, Desa Selat Kecamatan Susut Kabupaten Bangli tahun 2013Nomor: SR38/PW22/5/2018 tanggal 23 Februari 2018 yang dilakukanterdakwa dengan caracara antara lain sebagai berikut : Bahwa pada awalnya Lembaga Perkreditan Desa (LPD) Desa PakramanSelat didirikan berdasarkan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat Bali Nomor 268 Tahun 1989 Tentang Pendirian Lembaga Perkreditan Desadi

TindakPidana Korupsi dalam Penggunaan Dana Bantuan Usaha Ekonomi Produktif(UEP) pada Lembaga Perkreditan Desa (LPD) Desa Pekraman Selat, DesaSelat Kecamatan Susut Kabupaten Bangli tahun 2013 Nomor: SR38/PW22/5/2018 tanggal 23 Februari 2018 yang dilakukan terdakwa denganCaracara antara lain sebagai berikut : Bahwa pada awalnya Lembaga Perkreditan Desa (LPD) Desa PakramanSelat didirikan berdasarkan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat Bali Nomor 268 Tahun 1989 Tentang Pendirian Lembaga Perkreditan Desadi

Kutai Timur nomor 9 tahun 2013 tentang pedomanAlokasi dana Desa di Kabupaten Kutai Timur tanggal 22 April 2013,yang didalamnya terdapat: 1 (satu) bundle berkas ASLI sebanyak 11 (sebelas) lembarPeraturan Bupati Kutai Timur nomor 10 tahun 2013 tentangpenetapan alokasi dana Desa di kabupaten Kutai Timur tahunanggaran 2013 dan; 1 (satu) bundle berkas ASLI sebanyak 4 (empat) lembar suratKeputusan Bupati Kutai Nomor: 412.5/K.457/2013 tanggal 23April 2013 tentang pembentukan tim fasilitas alokasi dana Desadi