Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) perusahaanpatungan Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (IUPHHk)pada hutan tanaman yang dibuat dihadapan Notaris yang berisipersetujuan atas rencana penjualan Izin Usaha Pemanfaatan HasilHutan Kayu (IUPHHK) pada hutan tanaman kepada pihak lain;b.

Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) dariperusahaan pemegang saham Badan Usaha Milik Negara (MenteriBUMN), yang berisi persetujuan atas rencana penjualan Izin UsahaPemanfaatan Hasil Hutan Kayu (IUPHHK) pada hutan tanamankepada pihak lain;c. Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) dariPerusahaan Pemegang Saham Swasta yang dibuat dihadapanNotaris yang berisi persetujuan atas rencana penjualan Izin UsahaPemanfaatan Hasil Hutan Kayu (IUPHHK) pada hutan tanamankepada pihak lain;16.Bahwa PT.

Sumalindo Hutani Jaya, melakukanRapat Umum Pemegang Saham (RUPS), untuk persetujuan pengalihansaham 60 % (enam puluh persen) milik PT. Sumalindo Lestari Jaya Tbk.,pada PT. Sumalindo Hutani Jaya, sebagaimana dijelaskan dalam positaangka (12 dan 13) gugatan ini, dan berdasarkan Rapat Umum PemegangSaham (RUPS), tanggal 30 Juli 2009 tersebut, Direksi PT.

Tergugattidak teliti dan cermat bahwa apakah sudah ada Rapat UmumPemegang Saham (RUPS) persetujuan pengalihan saham swasta/ PT.

Terbitnya surat objek gugatan a quo belum mengakibatkan terjadinyapengalihan saham karena surat tersebut harus ditindak lanjuti dengantindakan hukum lain yaitu RUPS PT. Sumalindo Hutani Jaya. sesuaiUndangUndang Perseroan Terbatas;e.

Benny sebagai Direktur adalah tidak sah karena RUPSLB tersebut tidak dihadiri oleh Terlawan karena ketika RUPS LB ituberlangsung Terlawan tidak berada di Medan dimana hal itu telah terlebihdahulu diinformasikan Terlawan kepada Terlawan Ill selaku DirekturUtama secara lisan ketika menyampaikan undangan RUPS, namunkesempatan itu dimanfaatkan Terlawan V dengan tetap melaksanakanRUPS yang kemudian dilanjutkan dengan RUPS LB dengan agendamemberhentikan Terlawan sebagai Komisaris dan Benny selaku WakilDirektur

dan mengangkat Komisaris dan Dewan Direksi yang barusebagaimana dinyatakan dalam Akta Nomor 11 tanggal 16 Desember 2014;Bahwa kemudian pada tanggal 16 Desember 2014, kembali Terlawan menerima undangan/panggilan RUPS dari PT.

PANTAI PERUPUKINDAH tersebut karena ketika berlangsungnya RUPS, Terlawan tidakberada di Medan, namun Terlawan Ill tidak memperdulikannya dan tetapmenyelenggarakan RUPS dan dilanjutkan dengan RUPS LB di kantorTerlawan di Jalan Air Langga Nomor 16 A dan B Medan sebagaimanadinyatakan dalam Risalah Rapat PT.

PANTAI PERUPUK INDAH tertanggal05 Januari 2015 dan kemudian dituangkan dalam Akta Nomor3543/Leg/2015 tertanggal 5 Januari 2015 tentang Berita Acara Rapat PT.PANTAI PERUPUK INDAH yang dibuat di hadapan Terlawan VI selakuNotaris di Medan;Putusan No.174/Pdt.G/PLW/2017/PN.Lbp,Halaman1514.15.16.Bahwa pelaksanaan RUPS yang dilanjutkan dengan RUPS LB tersebutadalah bertentangan dengan Anggaran Dasar Perseroan dan UU No. 40Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas khususnya Pasal 78 ayat (1) joPasal 75 ayat

;Sebagaimana Berita Acara Sita tertanggal 4 April 20163) Menyatakan Tergugat , Tergugat Il, Tergugat Ill, Tergugat IV danTergugat V telah melakukan perbuatan melawan hukum terhadapPenggugat;4) Menyatakan Keputusan RUPS LB PT.

tahun sebagaimana dimaksuddalam pasal 78 ayat (2) dan RUPS lainnya sebagaimana dimaksuddalam pasal 78 ayat ( 4); Pasal 76 ayat (4), yang berbunyi : Jika RUPS hadir dan/ atau diwakili semua pemegang saham dansemua pemegang saham menyetujui diadakannya RUPS denganagenda tertentu RUPS dapat diadakan dimanapun denganmemperhatikan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Pasal 81 ayat (1), yang berbunyi : (1) Pemanggilan RUPS dilakukan paling lambat dalam jangkawaktu 14 ( empat belas ) hari sebelum

, pemanggilan RUPS,berdasarkan ketentuan hukum dan peraturan perundangan yang berlakuyaitu;Pasal 79 ayat (1), yang berbuny!

: Direksi menyelenggarakan RUPS tahun sebagaimana dimaksuddalam pasal 78 ayat (2) dan RUPS lainnya sebagaimana dimaksuddalam pasal 78 ayat ( 4);Pasal 76 ayat (4), yang berbunyi : Jika RUPS hadir dan/ atau diwakili semua pemegang saham dansemua pemegang saham menyetujui diadakannya RUPS denganagenda tertentu RUPS dapat diadakan dimanapun denganmemperhatikan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Pasal 81 ayat (1), yang berbuny!

: (1) Pemanggilan RUPS dilakukan paling lambat dalam jangka waktu14 ( empat belas ) hari sebelum tanggal RUPS diadakan, dengantidak memperhitungkan tanggal pemanggilan dan tanggal RUPS ;Pasal 82 ayat (2) yang berbunyi : (2) Pemanggilan RUPS dilakukan dengan surat tercatat dan/ ataudengan iklan dalam surat kabar ;Dan sebagaimana ketentuan Pasal 20 ayat (4) jo.

,pemanggilan RUPS, berdasarkan ketentuan hukum dan peraturanperundangan yang berlaku yaitu : Pasal 79 ayat (1), yang berbunyi : Direksi menyelenggarakan RUPS tahun sebagaimanadimaksud dalam pasal 78 ayat (2) dan RUPS lainnyasebagaimana dimaksud dalam pasal 78 ayat ( 4);Halaman 198 dari 229 Halaman Perkara Nomor 152/PDT/2020/PT.MTRPasal 76 ayat (4), yang berbunyi : Jika RUPS hadir dan/ atau diwakili semua pemegangsaham dan semua pemegang saham menyetujuidiadakannya RUPS dengan agenda tertentu RUPS

BCG atau sebesar Rp57.500.000,00;Pada tanggal 20 April 2006 dilaksanakan RUPS dengan alasanPT.BCG tidak memiliki tempat kerja dan gudang maka disetujui PT.BCGdilikuidasi/ dibubarkan, selanjutnya pada tanggal 10 Mei 2006 sesuai AktaNotaris No. 06 diterbitkan Akta Pembubaran PT. BCG;Pada tanggal 1 Juni 2006 dilaksanakan RUPS Luar Biasa PT. BCG,dimana didalam Berita Acara RUPS yang dibuat didepan Notaris DrajatDarmadji, SH disebutkan Muh.

Putusan Nomor 132/PID/2020/PT.BTNBahwa pada saat dilaksanakan RUPS Luar Biasa tanggal 1 Juni 2006,Terdakwa SRI SURASTITI ikut mendampingi Ny.

BCG. pada tanggal 20 April 2006dilaksanakan RUPS dengan alasan PT.BCG tidak memiliki tempat kerjadan gudang maka disetujui PT.BCG dilikuidasi/ dibubarkan, selanjutnyaHalaman 6 dari 23. Putusan Nomor 132/PID/2020/PT.BTNpada tanggal 10 Mei 2006 sesuai Akta Notaris No. 06 diterbitkan AktaPembubaran PT. BCG. pada tanggal 1 Juni 2006 dilaksanakan RUPS LuarBiasa PT. BCG, dimana didalam Berita Acara RUPS yang dibuat didepanNotaris Drajat Darmadji, SH disebutkan Muh.

Bank BRI Percetakan negara.Sesuai Berita Acara RUPS, didepan Notaris Indrawati Patuh MulyadiIswan, SH dibuat Pemindahan dan Penyerahan Hak Nomor 05 tanggal 29Juni 2007 antara Muhamad Subeno (mewakili PT. BCG) dengan ImeldaWangsaly terhadap bekas Hak Guna bangunan (HGB) No.37 Cimuncangseluas 830 M2 (pemindahan termasuk tanah dan bangunan) dengan biayapenggantian sebesar Rp.115.000.000,00Bahwa pada saat dilaksanakan RUPS Luar Biasa tanggal 1 Juni 2006,Terdakwa SRI SURASTITI ikut mendampingi Ny.

Yang hadir dalam RUPS tersebut diantaranya adalah Terdakwayang hadir mendampingi ahli waris pemegang saham atas nama Suyitnoyaitu isteri kedua Suyitno atau Ibu Terdakwa.

Melakukan sendiri pemanggilan RUPS lainnya, atas permohonanpemegang saham sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 ayat (2),apabila Direksi telah lewat waktu 30 hari terhitung sejak permintaantidak melakukan pemanggilan RUPS lainnya;Bahwa dalam Pasal 66 ayat (2) : Penyelenggaraan RUPS sebagaimanadimaksud dalam ayat (1) dapat juga dilakukan atas permintaan 1 (satu)pemegang saham atau lebih yang bersamasama mewakili 1/10 (satupersepuluh) bagian dari jumlah keselurunan saham dengan hak suara yang sah,atau

RUPS dapat dilangsungkan apabila dihadiri olen pemegang saham yangmewakili lebin dari 2 (Satu per dua) bagian dari jumlah seluruh sahamdengan hak suara yang sah;b.

Melakukan sendiri pemanggilan RUPS tahunan, atas permohonanpemegang saham apabila Direksi atau Komisaris tidakHal. 18 dari 43 hal. Put. No.1542 K/Pdt/2008menyelenggarakan RUPS tahunan pada waktu yang telahditentukan; ataub.

Melakukan sendiri pemanggilan RUPS lainnya atas sahamsebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 ayat (2), apabila Direksiatau Komisaris setelah lewat waktu 30 (tiga puluh) hari terhitungsejak permintaan tidak melakukan pemanggilan RUPS lainnya;Ayat 2:"Ketua Pengadilan Negeri sebagaimana dimaksud dalam ayat (1)dapat menetapkan bentuk isi dan jangka waktu pemanggilan RUPSserta menunjuk ketua rapat tanpa terikat pada ketentuan undangundang ini atau anggaran dasar.Ayat 3 :"Dalam hal RUPS diselenggarakan sebagaimana

Semyung Prima tidakdapat membuktikan jumlah secara kongkrit yang akan diwakili sebagaipemegang saham sebagai syarat untuk mengajukan permintaan RUPS LB,maka Tergugat tidak berhak atau tidak mempunyai kapasitas untukmengajukan permintaan RUPS LB dengan demikian RUPS LB yangdilaksanakan Tergugat tanggal 9 Juni 2006 tersebut cacat hukum ;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas ternyata bahwaputusan Judex Facti dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukumdan/atau undangundang, maka permohonan

Metro Mini tanggal29 April 2000 No. 54 sebagaimana tersebut di atas, hanya dapat bertahansampai dengan tanggal 22 Agustus 2007 dengan alasan hukum bahwa RapatUmum Pemegang Saham Prioritas (RUPSP) dan Rapat Umum PemegangSaham (RUPS) PT.

Metro Mini yang baru hasil RUPS Luar Biasa, yangmana dalam Surat Pernyataan tersebut Para Pemegang Saham memintakepada Pengurus yang terpilih secara langsung dengan Akta Notaris 5354hasil RUPS tanggal 29 April 2000 untuk tetap melaksanakan tugas dantanggung jawabnya, maka dengan ini pengurus memberitahukan kepadaBapak/lbu/Pemilik/ Pengelola PT. Metro Mini di Jakarta, untuk sementara :1. Tidak membayar Management Fee ke kantor PT. Metro, atau petugaslapangan yang mengaku sebagai karyawan PT.

Metro Miniberdasarkan hasil pemilihan langsung dalam RUPS tanggal 29 April 2000yang dibuat dalam Akta Notaris No. 53 dan No. 54 (vide barang bukti JPUNo. Urut 3) adalah sebagai benar adanya, tidak ada yang palsu olehkarena memang benar Terdakwa adalah sebagai Direktur Utama hasilpemilinan berdasarkan RUPS tanggal 29 April 2000 Akta Notaris No. 53dan No. 54 tersebut ;5. Bahwa oleh karena itu pendapat dan pertimbangan hukum Judex Factiyang diuraikan dalam poin 1 di atas adalah :1.

Metro Mini adalah berdasarkan hasil RUPS tanggal 29 April2000 Akta Notaris No. 53 dan No. 54 dan ;2. Seandainya pun Judex Facti, menafsirkan jabatan Terdakwa sebagaiDirektur Utama PT. Metro Mini berdasarkan RUPS tanggal 29 April2000 Akta Notaris No. 53 dan No. 54 sebagai jabatan palsu/tidak benarquod non seharusnya Judex Facti tidak memasukkannya sebagai unsurdari Pasal 263 ayat (1) KUHP oleh karena unsur tersebut merupakanunsur dari Pasal 378 KUHP (Penipuan) ;6.

Metro Mini oleh karena selain pengurus berdasarkanSK tersebut karena tidak dipilin oleh RUPS melainkan hanya berdasarkanpenunjukan saja sehingga tidak mencerminkan aspirasi para pemegangsaham juga telah banyak yang kosong (ada yang meninggal dan ada yangtidak aktif lagi) ;. Bahwa karena TH. Panjitan beritikad buruk (bad faith) ingin tetapmenguasai kantor PT.

Di dalamhalaman 3 akte ini, Tergugat II mencantumkan bahwa para pemegang sahamTergugat I telah mengambil keputusan tanpa mengadakan Rapat Umum PemegangSaham (selanjutnya disingkat RUPS) sebagaimana Pernyataan Keputusan ParaPemegang Saham Tergugat I tanggal 20 Februari 2003 yang dibuat di bawahtal gan5 222 non nnnnn nnn nnn nnn nnn nnn nnn nnn nnn nnn nnn neces8.

oleh Tergugat II dengan Tergugat IVyang merupakan sebuah perseroan, maka kepada Tergugat IV juga berlakuketentuan Pasal 103 ayat (3) Undangundang nomor tahun 1995 tentang PerseroanTerbatas, yaitu adanya persetujuan RUPS perseroan yang diambil alih dan RUPSperseroan yang mengambil alih.

Dengan demikian, di dalam jual beli sahamTergugat II juga diperlukan RUPS dari Tergugat I dan Tergugat IV;Hal. 5 dari hal 25 Putusan perdata No.53/Pdt.G/2012.PN.PDG.12.13.14.Bahwa di dalam Akte nomor 37 tanggal 8 April 2003 yang dibuat oleh Tergugat IIItidak disebutkan adanya persetujuan RUPS Tergugat I dan Tergugat IV di dalamjual beli saham Tergugat II kepada Tergugat IV tersebut, sehingga dengandemikian selain melanggar ketentuan Pasal 31 ayat (1) Undangundang nomor 1tahun 1995 tentang Perseroan

Menurut ketentuan Pasal 14 ayat (1)Undangundang nomor tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas, perubahanAnggaran Dasar ditetapkan oleh RUPS.

Suryamas Abadi tersebut adalah pernyataan tertulis yang secara sah telahmenunjukkan bahwa pengambilan keputusan untuk menyetujui penjualan saham milikTergugat II kepada Tergugat IV telah dilakukan tanpa melalui mekanisme Rapat UmumPemegang Saham/RUPS.

Oktober 2007, dengan mendasarkan pada Pasal 1 PRWTdan mengacu pada surat keputusan No. 082/SK/DPO/IV/1995 tentang Mutasi;bahwa tidaklah benar Penggugat mulai bekerja pada Tergugat mulai tanggal 22 Juni1995, karena dalam surat pengunduran dirinya tanggal 12 September 2007disebutkan bahwa Penggugat sendiri mendalilkan bahwa dia mulai bekerja padatanggal 1 Agustus 1995;Bahwa status Penggugat sebagai Pekerja dari Tergugat telah berakhir sejak 3 Maret1998, karena pada tanggal tersebut telah diadakan RUPS

No. 97 tanggal 3 Maret 1998 tentang Risalah rapat PT.Dayasempurna Cellulosatama dan telah mendapat pengesahan dari DepartemenKehakiman RI;1212.12.14.15.16.Bahwa sejak diangkat menjadi Direktur pada tanggal 3 Maret 1998 tersebut,Penggugat tidaklah terus menerus menjadi Direktur, klarena telah terjadi beberapakali RUPS, dimana dalam setiap RUPS tersebut Direksi dan Komisaris selaludiberhentikan;Bahwa RUPS terakhir dimana Penggugat diangkat menjadi Direktur adalah padaRUPS tanggal 1 Pebruari 2005;Bahwa

dengan diangkatnya Penggugat menjadfi Direktur dari Tergugat padatanggal 3 Maret 1998 dalam suatu RUPS dan telah mendapatr persetujuan dariMenteri Kehakiman RI, maka status Penggugat berubah dari Pekerja menjadiPengusaha;Bahwa artinya penggugat dalam hal pesangon, uang jasa maupun tunjangan tidaklagi termasuk dalam subyek yang diatur oleh Undangundang No. 12 tahun 2003tentang ketenagakerjaan, tetapi termasuk subyek yang diatur oleh UndangundangPereseroan Terbatas;Bahwa pasal 1 Undangundang No. 12

Penggugat diangkat melalui RUPS yang kemudian dibuatkanakta notaries dan kemudian telah mendapatkan persetujuandari Menteri Kehakiman R.L;Bahwa dalam KKB VI tersebut pasal 4 (2), halaman 11, telah megatrur bahwa KKBtersebut hanya berlaku bagi seluruh pekerja dari anggota sampai manajer yangbekerja pada Tergugat;Dengan demikian Penggugat sebagai Direktur dari Tergugat tidak termasuk dalamobyek KKB;1420.Del2aBahwa adalah benar Penggugat telah mengundurkan diri sebagai Direktursebagaimana surat pengunduran

DayaSempurna Cellulosatama;e Bahwa proses diangkatnya Penggugat sebagai Direktur melalui Rapat UmumPemegang Saham pada tahun 1997 dan RUPS sudah didaftarkan di DepartemenKehakiman RL;e Bahwa saat itu saksi sudah bekerja di PT Daya Sempurna Cellulosatama;e Bahwa saksi yang bertugas sebagai Staf Legal bertugas membuat SKSK dan AktaAkta di PT Daya Sempurna Cellulosatama;e Bahwa Penggugat mengundurkan diri secara sukarela dari PT Daya SempurnaCellulosatama;19Bahwa PT Daya Sempurna Cellulosatama sudah

laporan tahunan kepada RUPS untuk memperolehpengesahan dan kepada DPRD sebagai laporan;Halaman 7 dari 115 Putusan Nomor 36/Pid.SusTPK/2021/PN Bgl3.

MMS kepada RUPS, serta tidak pernahmengirimkan perhitungan tahunan yang terdiri dari neraca danperhitungan laba/rugi kepada RUPS untuk dilakukan audit oleh akuntanpublik;Bahwa Para Terdakwa tidak pernah membentuk pengawasan internaluntuk mengawasi kegiatan usaha PT.

MMS yang berada di Teluk Rumbia Kabupaten Mukomuko dan saksitidak pernah diajak oleh Para terdakwa selaku Direksi untuk mengadakanRapat Direksi atau Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), tidakpernah mengesahkan laporan keuangan di RUPS;Bahwa, Para Terdakwa tidak pernahn membuat rencana bisnis danrencana anggaran tahunan PT.

MMS;Menimbang, bahwa Para Terdakwa tanpa meminta persetujuan terlebihdahulu kepada RUPS meminjamkan uang Kas PT.

MMS dengan tidakmengindahkan peraturan perundangundangan yang berlaku; hal initerlihat para terdakwa tidak menyusun rencana kerja dan rencanaanggaran, tidak melakukan RUPS, tidak melaporkan kegiatan usahayang dilakukan dalam mengelola PT. MMS kepada RUPS danmenggunakan uang Kas PT. MMS untuk kepentingan pribadi tanpaseijin RUPS.3) Tidak mengindahkan pembatasan tugas dan wewenang sebagai DireksiPT.

Husny Lee Mining serta melakukan Rapat UmumPemegang Saham (RUPS) dan atau Rapat Umum Pemegang Saham LuarBiasa (RUPS LB);Bahwa selanjutnya, menetapkan Penggugat sebagai pemegang sahamterbesar (mayoritas) berhak dan berkewenangan secara hukummenguasai, mengurus (memanagemen) serta mengoperasikanperusahaan in casu PT.

Husny Lee Mining termasuk namun tidak terbatasuntuk melakukan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) dan atau RapatUmum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS LB) (Vide UU Nomor 40tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas);Dalam Pokok Perkara :1.Bahwa, PT.

Husny Lee Mining sertamelakukan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) dan atau RapatUmum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS LB).Memutuskan, menetapkan Penggugat tetap sebagai pemegang sahamterbesar (mayoritas) berhak dan berkewenangan secara hokummenguasai, mengurus (memanagemen) serta mengoperasikanperusahaan in casu PT.

Husny Lee Mining termasuk namun tidak terbatasuntuk melakukan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) dan atau RapatUmum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS LB) (Vide UU Nomor 40tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas).Dalam Pokok Perkara :1.2.3.Menerima gugatan Penggugat untuk seluruhnya.Menyatakan Tergugat bukanlah pihak/Pembeli yang beritikad baik.Menyatakan batal serta tidak mempunyai nilai serta kKekuatan hukum AktaNomor 64 tertanggal 27 Juli 2011 tentang Jual Beli Saham sepanjangterkait penjualan saham

sekarang Pemohon Kasasi telah mengajukanpermohonan Sita Revindikatoer namun ditolak oleh Majelis Hakimbertentangan dengan pasal 1977 KUHPerdata serta Penggugat/Pembanding sekarang Pemohon Kasasi telah mengajukan permohonanagar Tergugat tidak melakukan tindakan atau perbuatan hukum dalambentuk apapun termasuk pengalihan saham milik Penggugat/Pembandingsekarang Pemohon Kasasi sebesar 70% (persen) pada PT Husny LeeMining juga Penggugat/Pembanding sekarang Pemohon Kasasi agarTergugat tidak melakukan RUPS

Bahwa Tergugat tidak membenarkan dan tidak mengakui DalilPenggugat angka 3 sebab selaku Komisaris Perseroan Tergugattidak pernah diundang untuk RUPS LUAR BIASA membahas danHalaman 6 dari 20 halaman Putusan Perdata No. 94/Pdt.G/2020/PN.Tpgmenetapkan perubahan alamat tempat kedudukan PT.

Urusan pribadi dan keinginankembali ke negara asal tidaklah memberi keabsahan untukmengajukan Gugatan pembubaran Perseroan Terbatas kePengadilan Negeri dengan menyimpangi ketentuan pembubaranPerseroan yang wewenangnya ada RUPS sebagai OrganPerseroan;DALAM REKONVENSI:1.

Bahwa Komisaris perseroan sesuai ketentuan pasal 114 UUPTmengawasi bagaimana Perseroan dijalankan, berwenangmenerima dan meminta Laporan keuangan tahunan Perseroanuntuk dibagas dan disahkan pada RUPS tahunan terkait Laporankeuangan tahunan Perseroan.3. Bahwa sampai saat ini Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensitidak pernah membuat Laporan keuangan tahunan Perseroan dantidak pernah mengadakan RUPS untuk itu.

Komisaris Perseroantelah dua kali menggunakan wewenang meminta TergugatRekonvensi/Penggugat Konvensi membuat Laporan keuangantahunan dan mengadakan RUPS membahas Laporan keuangantahunan tersebut namun tidak diindahkan olehnya.

Bahwa secara sewenangwenang ternyata TergugatRekonvensi/Penggugat Konvensi telah melakukan RUPS LUARBIASA membahas dan menetapkan perubahan alamat tempatkedudukan PT.

EnergindoMineral " Nomor 04 tertanggal 11 Pebruari 2008 yang dibuat dihadapanDjasmin, SH, MH Notaris di Jakarta dan telah disahkan berdasarkan KeputusanMenteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No.AHU36364.AH.01.01.Tahun 2008 tanggal 27 Juni 2008 ; 2 Bahwa pada bulan Januari 2010, Penggugat mendapat relaas panggilan sidang diPengadilan Negeri Jakarta Pusat dalam perkara 512/PDT.G/2009/PN.JKT.PSTkarena digugat oleh Tergugat I yang bertindak sebagai Direktur PT.Puteri Meadengan dasar adanya hasil RUPS

amar putusan sebagai berikut :DALAM KONPENS I : 7 222 n nnn nnn nen cence ccs ceceDALAM EKSEPSI : 222 nnn nnn nnn n een cence ne ncn Menolak seluruh eksepsi dari Tergugat II sampai dengan Tergugat VII ; DALAM POKOK PERKARA : 2 22 nine nnn nnn nen neces1 Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian ; 2 Menyatakan sah dan berharga bukti P1 sampai dengan P.30 dan buktiP32 sampai dengan P.53 ; 3 Menyatakan perbuatan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat II, Tergugat Vdan Tergugat V membuat Pernyataan Keputusan RUPS

sebagaimanatertuang didalam Akta yang dibuat oleh Tergugat VII No.123 tanggal 17Oktober 2009 adalah merupakan perbuatan melawan hukum danmerugikan Penggugat ; 4 Menyatakan Akta Pernyataan Keputusan RUPS PT.Puteri Mea yangtertuang didalam Akta No.82 tanggal 30 Juni 2008 yang dibuat olehTergugat VI dan Akta Pernyataan Keputusan RUPS PT.Puteri Mea yangtertuang didalam Akta No. 123 tertanggal 17 Oktober 2009 yang dibuatoleh Tergugat VII adalah tidak sah dan batal demi hukum ; 5 Menyatakan Tergugat II

Bahwa oleh karena putusan dalam perkara TUN tersebut telah berkekuatan hukumtetap dan seluruh produk RUPS yang dilakukan oleh para Tergugat telah puladinyatakan tidak sah dan batal demi hukum, maka kloplah sudah gugatan yangdiajukan oleh Tergugat I ic.

banding atau kasasi ; Berdasarkan seluruh uraian tersebut, Penggugat mohon kepada Majelis Hakim yangmemeriksa dan mengadili perkara ini, memutuskan : 1 Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya ; 2 Menyatakan sah dan berharga semua alat bukti yang diajukan Penggugat dalamperkara ini ; 3 Menyatakan perbuatan TergugatI menggugat Penggugat dan Bupati BaritoTimur dalam perkara No. 512/PDT.G/2009/PNJKT.PST dengan dasar AktaNo.82 tanggal 30 Juni 2008 yang dibuat oleh Tergugat VI dan Akta PernyataanKeputusan RUPS

Bahwa Pelawan merupakan Direktur pada PT.KartiniMandiri Group berdasarkan akta pendiri nomor 04 tertanggal 03Februari 2018 bahkan pemilik saham dalam PT.Kartini Mandiri Group ;5,2 Bahwa dengan kesepakatan dalam akta pendiri perusahaansegala bentuk penyelesaiyan perusahaan harus diselesaikan dalamrapat umum pemegang saham (RUPS) baik dalam segi keuanganperusahaan maupun tindakan tindakan hukum yang timbul dalamperusahaan bahkan melakukan kontrak dengan perusahaan lainHal 2.

Putusan Perdata Gugatan Nomor 42/Pdt.G/2020/PN Sonseharusnya harus ada persetujuan dari rapat unum pemengang saham(RUPS);5.3. Bahwa tindakan hukum yang dilakukan oleh terlawan danTerlawan Il dalam bentuk pelaksanaan eksekusi dalam putusanpengadilan negeri sorong Nomor : 14/PDT.G/2019/PN Son tertanggal16 Juli 2019 jo. Putusan banding pengadilan tinggi jayapura nomor :81/PDT./2019/PT.JAP tertanggal 05 Desember 2019 tersebut sangatmerugikan pelawan;5.4.

Bahwa dalam Akta Pendiri Perusahaan segala bentuk penyelesaianPerusahaan harus diselesaikan dalam RUPS (Point 5.2)Hal 4. Putusan Perdata Gugatan Nomor 42/Pdt.G/2020/PN Son3. Bahwa Tindakan hukum yang dilakukan oleh TERLAWAN danTERLAWAN II dalam bentuk Eksekusi (Putusan PN atas Perkara Perdata No.14/Pdt.G/2019 Jo. Putusan PT. Jayapura atas Perkara Nomor 81/Pdt/2019 PT.JAP sangat merugikan Pelawan (Point 5.3)4.

terhadap Point 5.2 gugatan Pelawan.Bahwa terkait dengan pointpoint kesepakatan yang ada dalam AKTAPENDIRIAN PERUSAHAAN (keuangan, kontrakkontrak dll) harus diselesaikanmelalui Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), menurut Saya merupakanRANAH (Hak dan Tanggung Jawab) Pendiri, Pemilik atau Pesero Perusahaan.sementara Posisi saya adalah sebagai MITRA KERJASAMA Ibu GraciellaMarsiana Caecillia Adisusanto yang dalam Surat Perjanjian Kemitraan tersebutselaku Direktur PT.

) baik dalam segi keuangan perusahaan maupun tindakan tindakan hukum yang timbul dalam perusahaan bahkan melakukan kontrakdengan perusahaan lain seharusnya harus ada persetujuan dari rapat umumpemengang saham (RUPS); Bahwa tindakan hukum yang dilakukan oleh terlawan dan Terlawan Ildalam bentuk pelaksanaan eksekusi dalam putusan pengadilan negeri sorongNomor : 14/PDT.G/2019/PN Son tertanggal 16 Juli 2019 jo.

Turut Terlawan (Semula Turut Tergugat),dan Berita Acara RUPS tersebut dicatat dalamAkta Notaris Nomor 07 tanggal 13 Agustus 2012;5.1.3.4.

Kemudian, karena secara hukum telah dibuatkesepakatan dalam MoA pada tanggal 6 Agustus2012 di Coffee Bean Tebet Indah Square, dantelah diadakannya RUPS tentang peralihan sahamHalaman 10 dari 54 Putusan Nomor 139/Pat.Plw/2017/PN Bks5.2.Turut Terlawan (Semula Turut Tergugat) sertatelah dibuatkan Akta RUPS No. 7 yang sesuaikesepakatan bahwa PT Makira Nature telah dititipisaham Turut Terlawan (Semula Turut Tergugat)oleh Pelawan (Semula Tergugat) dan Terlawan(Semula Penggugat), sedangkan kewajibanmenyetor

Turut Terlawan (Semula Turut Tergugat), danBerita Acara RUPS tersebut dicatat dalam AktaNotaris Nomor 07 tanggal 13 Agustus 2012;Kemudian, karena secara hukum telah dibuatkesepakatan dalam MoA pada tanggal 6 Agustus2012 di Coffe Bean Tebet Indah Square, dantelah diadakannya RUPS tentang peralihansaham Turut Terlawan (Semula Turut Tergugat)serta telah dibuatkan Akta RUPS No. 7 yangsesuai kesepakatan bahwa PT Makira Naturetelah dititipi saham Turut Terlawan (Semula TurutTergugat) oleh Pelawan (Semula

Turut Terlawan (Semula Turut Tergugat),dan Berita Acara RUPS tersebut dicatat dalamAkta Notaris Nomor 07 tanggal 13 Agustus 2012;5.1.2.4.

tersebut Terlawan(Semula Penggugat) didudukan sebagai Direktur Turut Terlawan (Semula Turut Tergugat), danBerita Acara RUPS tersebut dicatat dalam AktaNotaris Nomor 07 tanggal 13 Agustus 2012;5.5.3.3.

Bali Rich Mandiri; Bahwa saksi tidak pernah menerima panggilan baik dalam bentuk suratelektronik maupun surat lainnya terkait RUPS (Rapat Umum Pemegang Saham)PT. Bali Rich Mandiri tanggal 21 Desember 2015; bahwa saksi tidak pernah menghadiri RUPS (Rapat Umum Pemegang Saham)PT.

saksi, dari situ Saksi barumengetahui dan mendapatkan Berita Acara RUPS PT.

), saksi tidak pernah menghadiri RUPS serta menandatangani BeritaAcara RUPS PT.

Bali Rich Mandiri tanggal 21 Desember 2015;Menimbang, bahwa bedasarkan keterangan saksi DJ Haryanto bahwasaksi tidak pernah menerima panggilan atau undangan Rapat Umum PemegangSaham (RUPS), saksi tidak pernah menghadiri RUPS serta menandatanganiBerita Acara RUPS PT.

Bali Rich Mandiri tanggal 21 Desember 2015tidak pernah terjadi maka telah nyata bahwa isi dari Berita Acara RUPS tersebutmemuat keteranganketerangan yang tidak benar;Menimbang, bahwa Berita Acara RUPS PT.

Hendy Trisnaditelah dengan suka rela menjadi bagian dari warga NITdengan memiliki KTP di Maumere (lihat bukti No. 117,12, 13, 14, 15, 16, 17 dan 18) ;Bahwa selanjutnya pada tanggal 1 Oktober 2007 telahdiadakan RUPS untuk membuat akta perubahan danmenerima Hendy Trisnadi untuk dimasukkan ke Aktesebagai pemegang saham 5%, hal ini dilakukan tahun2007 karena setoran modal PT.

Hendy tidak maumenandatangani, akhirnya karena dalam aturan sudahquorum di atas 75%, maka Dirut dapat bertindak sesuaiperaturanKeputusan RUPS, maka Terdakwa berangkat ke Jakartadengan berbekal surat kuasa pemegang saham lainnyayaitu. Terdakwa II dan III hasil Keputusan RUPS untukHal. 15 dari 18 hal. Put. No. 1435K/Pid/2010membuat Akta Perubahan Nomor : 2 tanggal 10 Desember2007 dan nama Hendy sudah dimasukkan dengan memiliki5000 lembar saham senilai RAp.500 juta ;Bahwa meskipun Sdr.

2007 karena posisi Komisaris harus kembalilagi, sebab pada RUPS I/II sudah mengundurkan diri ;kebetulan di akta juga ada kesalahan nama Terdakwa !

ditulis Ruchiyat Sumadi dan saham Hendy senilai 20%seharusnya 5% setelah dicoba pada RUPS IV danV Sdr. Hendy tetap pada pendiriannya, tidak maumenandatangani daftar hadir atau tandatangan lainnyakarena prinsipnya dia minta uang kembali. SayaJelaskan ada prosedurnya yaitu) pemegang saham membuatsurat penawaran bahwa saham akan dijual dan itu butuhwaktu dan prosedurhukum, jadi persoalan terhenti (bukti No.7 dan 8) ;Bahwa pada tanggal 29 November 2005, Sdr.

l dan takada kesalahan lagi, karena secara aturan perseroankeputusan sudah Quorum di atas 75% tetapi mengingatsudah masuk persidangan Kami jadi raguragu karena adaperaturan RUPS Ketua Pengadilan bisamemerintahkan untuk RUPS lagi dan semua harus hadirdantandatangan sebagai pemegang saham dan menetapkanquorum(Pasal 73 No.6 dan Pasal 67 UU Perseroan 1995 No.1,2,3,4)bukti No.9;Bahwa sehubungan dengan permasalahan paraTerdakwa/para Pemohon Kasasi dengan saksi Hendy, paraTerdakwa telah mengajukan gugatan

LB)yang diadakan oleh Tergugat II di restoran Padzzi, Jalan Cilandak RayaNomor 101, Jakarta Selatan tertanggal 18 April 2016 tidak sah dan bataldemi hukum;Menyatakan segala hasil keputusan yang telah diambil di dalam RapatUmum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS LB) tertanggal 18 April2016 tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum bagi perseroan,pemegang saham, Direksi dan Komisaris perseroan serta pihak ketigalainnya;Menyatakan Akta Nomor 09 tanggal 22 April 2016 yang dibuat oleh TurutTergugat batal

Menyatakan tindakan Tergugat Rekonvensi/Penggugat selama lima tahunsejak tanggal 1 Februari 2011 sampai dengan 1 Februari 2016 tidakmenyelenggarakan RUPS Tahunan, membuat laporan keuanganperusahaan setiap tahunnya dengan standart akutansi keuangan denganaudit dari kantor akuntan publik, laporan kegiatan perusahaan, laporanmengenai perkembangan karyawan perusahaan dan laporan laba rugidalam aktifias bisnis perusahaan, tindakan Tergugat Rekonvensi/Penggugat menyegel kantor Tergugat dan mengelapkan

Menyatakan tindakan Tergugat Rekonvensi/Penggugat selama lima tahunsejak tanggal 1 Februari 2011 sampai dengan 1 Februari 2016 tidakmenyelenggarakan RUPS Tahunan, tidak membuat laporan keuanganperusahaan setiap tahunnya dengan standart akutansi keuangan denganaudit dari kantor akuntan publik, laporan kegiatan perusahaan, laporanmengenai perkembangan karyawan perusahaan dan laporan laba rugidalam aktifias bisnis perusahaan, tindakan Tergugat Rekonvensi/Penggugat menyegel kantor Tergugat dan mengelapkan

Menyatakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS LB) yangdiadakan oleh Tergugat II di restoran Padzzi, Jalan Cilandak Raya Nomor101, Jakarta Selatan tertanggal 18 April 2016 tidak sah dan batal demihukum;4. Menyatakan segala hasil keputusan yang telah diambil di dalam RapatUmum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS LB) tertanggal 18 April 2016tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum bagi perseroan,Halaman 11 dari 15 hal. Put.

didirikanpada tanggal 1 Februari 2011 oleh Penggugat dengan Tergugat Il dihadapan Prisman Effendi, S.H., Notaris di Tangerang dengan susunandireksi Penggugat sebagai Direktur Utama, Tergugat Ill sebagai Direkturdan Tergugat II sebagai Komisaris dan pembagian Penggugat pemegangsaham 25 % dan Tergugat pemegang saham 75 %; Bahwa tidak ada satu buktipun yang menerangkan bahwa Tergugat IVmempunyai hubungan kepengurusan dengan PTI Mudolar Alkesindo,maupun yang berhubungan dengan kepemilikan saham dan RUPS

Bahwa kedua orang mantan Direksi tersebut point 1, melalui RUPS(Rapat Umum Pemegang Saham) pada hari Rabu, tanggal 1 Agustus2012, masingmasing yaitu: Sdr. Anang Arief Sudiro, SE/ Penggugat diberhentikan dari Jabatan Direktur Utama ( dengan masa kerja 6 tahun6 bulan) sedangkan Sdri. Sri Mulyani, SIP/ Penggugat II diberhentikandari Jabatan Direktur (dengan masa kerja 8 tahun 3. Bahwa kedua orang Direksi tersebut, masingmasing yaitu: Sdr. AnangArief Sudiro, SE/ Penggugat dan Sdri.

Bahwa setelah melalui pemeriksaan oleh Tim Pemeriksa yang dibentukPemegang saham, maka pada hari Rabu tanggal 1 Agustus 2012diselenggarakan RUPS (Rapat Umum Pemegang Saham) dan telahdiputuskan untuk memberhentikan Direksi. Dalam RUPS tersebutdisebutkan, bahwa kepada kedua orang (mantan) Direksi akandiberikan THR dan Pesangon setelah Fasilitas Pembiayaan bagikaryawan yang diterima dilunasi terlebin dahulu;9.

Sri Mulyani,SIP/ Penggugat II melalui RUPS yang diselenggarakan pada hari Rabutanggal 1 Agustus 2012 adalah merupakan Perbuatan Melawab Hukumsebagaimana dimaksud Pasal 1365 KUH Perdata dan sangatmerugikan Penggugat dan Penggugat II, setidaknya berupa Jabatan/Lapangan Pekerjaan dan Penghasilan yang diterimanya setiap bulanuntuk nafkah keluarganya, selama 6 bulan (bulan Agustus 2012 s/dJanuari 2013) dengan perincian sebagai berikut:14.1. Untuk Sdr.

adalah mantan Direktur Utama dan Sadri.Mulyani,SIP (Penggugat Il) adalah sebagai mantan Direktur, yangpengangkatannya menjadi Direksi pada waktu itu berdasarkan RUPS PT.BPRS BEN SALAMAH ABADI di Purwodadi pada tanggal 21Juli 2010 denganAkta Penrnyataan Keputusan Rapat dari Notaris No. 17 tanggal 28 Juli 2010yang dibuat dihadapan Sri Suharni, SH Notaris di Purwodadi;.

Berdasarkan RUPS pada hari Rabu tanggal 1 Agustus 2012 para Penggugattersebut di atas diberhentikan sebagai anggota Direksi adalah benar, denganalasan dan pertimbangan sebagai berikut :. Para pemegang saham harus mengambil langkah yang cepat dan tepat atasburuknya kinerja Direksi (para Penggugat) ; 2202022207.

Bahwa sesuai dengan Akta Notaris Pujiastuti Pangestu,SH No. 32 tanggal 17 Januari 2004 tentang pernyataanKeputusan Rapat PT ANUGERAH INDAH yangdiselenggarakan dalam RUPS PT. ANUGERAH INDAH padatanggal 12 Januari 2004 dikatakan dalam rapat telahdiambil keputusan dengan sah yaitua. Penjualan seluruh saham milik tuan KHO ENGSIANG ;b. Pengeluaran 1.000, (seribu) saham dalamsimpanan perseroan yang ditawarkan untukdiambil oleh para pemegang saham perseroan =;c.

No. 32tanggal 17 Januari 2004 tentang Pernyataan KeputusanRapat PT ANUGERAH INDAH hasil RUPS PT. ANUGERAHINDAH tanggal 12 Januari 2004 telahdiberitahukan kepada Departemen Kehakiman dan HakAsasi Manusia Republik Indonesia Direktorat Jenderal4 Administrasi Hukum Umum. Hal itu sesualdengan surat dari Zulkarnain Yunus SH.MH tertanggal 29Januari 2004 No.

yang bertindak atasnama Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia RepublikIndonesia Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum,surat mana ditujukan kepada Notaris/PPAT PUJIASTUTIPANGESTU,SH ( Vide bukti P2 ) ;Bahwa, sebagai tindak lebih lanjut dari pengalihansaham milik Tergugat I kepada Penggugat, dilakukanjual beli saham di hadapan Notaris Pujiastuti PengestuSH hal itu sesuai dengan akta Notaris PujiastutiPangestu) SH, No. 33 tanggal 17 Januari 2004 ( Videbukti P3);Bahwa, sesuai dengan Keputusan RUPS

Menyatakan bahwa RUPS ( Rapat Umum PemegangSaham ) PT. Anugerah Indah yang dilaksanakanpada tanggal 12 Januari 2004 yang dituangkan dalamakta Notaris Pujiastuti Pangestu,SH. No. 32tanggal, 17 januari 2004 adalah sah dan berhargaserta mempunyai kekuatan hukum ;3. Menyatakan..........3. Menyatakan bahwa akta Notaris Pujiastuti PangestuSH No. 33 tanggal 17 Januari 2004 yang berupa jualbeli saham antara Penggugat dengan Tergugat Isebagai sah dan berharga serta mempunyai kekuatanhukum ;4.

,tertanggal 11 Desember 2012 telah salah dan keliru dalam memaknaiRapat Umum Pemegang Saham (RUPS) karena PT.

JASARI samasekali tidak pernah melakukan RUPS untuk melakukan pembeliandan pemasukan aset ( inbreng) terhadap harta bersama (harta gonogini) milik Turut Termohon Kasasi dan Pemohon Kasasi, apalagiPemohon Kasasi merupakan salah satu Pemegang saham di PT.JASARI sama sekali tidak pernah diundang dan mengikuti ataupunmenghadiri RUPS untuk permasalahan aset tersebut;Bahwa secara umum, menurut Pasal 1 angka 4 Undang UndangNomor 40 Tahun 2007, RUPS sebagai Organ Perseroan, mempunyaiwewenang yang tidak diberikan

Kelll, (Jakarta : SinarGrafika, 2011), hal. 306307);Bahwa kemudian kewenangan RUPS tersebut, dikemukakan ulanglagi pada Pasal 75 ayat (1) yang berbunyi:"RUPS mempunyai wewenang yang tidak diberikan kepada Direksiatau Dewan Komisaris dalam batas yang ditentukan dalam undangundang ini dan/atau anggaran dasar;Bahwa oleh karena itu, secara umum, kewenangan apa saja yangtidak diberikan kepada Direksi dan/atau Dewan Komisaris, menjadikewenangan RUPS, maka, dapat dikatakan RUPS merupakan organtertinggi

JASARI atau Pemegang saham lainnya(dalam hal ini adalah Pemohon Kasasi);Bahwa dalam hal persetujuan untuk melakukan RUPS dalam mataacara Rencana Kerja Tahunan PT. JASARI, Pemohon Kasasi dalamhal ini, tidak pernah menandatangani suatu dokumen apapun terkaitRencana Kerja Tahunan tersebut, oleh karena itu. Rapat UmumPemegang saham (RUPS) PT.

) karena setiap tindak tanduk perusahaanharuslah berdasarkan RUPS;Bahwa ternyata Direktur Utama PT.