Ditemukan 11051 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : zandar zander zender zonner zolter zondra zonedi zontar
Pengadilan PT PONTIANAK Pidana Umum
Register : 18-11-2020 — Putus : 10-12-2020 — Upload : 10-12-2020
Putusan PT PONTIANAK Nomor 206/PID/2020/PT PTK
Tanggal 10 Desember 2020 — Pembanding/Terdakwa : YULIANA Alias YULI Anak dari SARIANG Alm
Terbanding/Penuntut Umum I : SIMON GINTING,SH
Terbanding/Penuntut Umum II : Muhamad Aprila Ramadhon, S.H
126 — 64
  • Untukmengetahui apakah pelaku dengan sengaja melakukan suatu perbuatansehingga dapat diminta pertanggungjawaban atas delik yangdilakukannya maka harus dilihat dapat kKemampuan jiwa (versdelijkevermogens), doktrin ini secara lebih lengkap disebut dengan actus nonfacit reum nisi mens sit rea (actus reus dan mens rea): suatu perbuatantidak dapat membuat orang bersalah kecuali dilakukan dengan niatjahat atau geen straf zonder schuld., bahnwa Kesalahan merupakanunsur penting dari pertanggungjawaban pidana
Pengadilan PN PELAIHARI Pidana Khusus Narkotika dan Psikotropika
Register : 14-07-2020 — Putus : 13-08-2020 — Upload : 25-08-2020
Putusan PN PELAIHARI Nomor 203/Pid.Sus/2020/PN Pli
Tanggal 13 Agustus 2020 — Dewi Risna als. Ina Risna Binti Firmansyah
61 — 20
  • Societyyang menjelaskan mengenai terbaginya teori retributive dalam hukum pidanayaitu retributive murni, yang berpendapat bahwa pidana harus sesuai dengannilai kKesalahan pelaku, dan retributive tidak murni yang terbagi lagi menjadi 2(dua) sub bagian yang salah satunya menjadi konsep dasar Strict Liabillityyaitu. teori retributive yang distributive (retribution in distribution) yangberpandangan bahwa pidana tidak bisa dikenakan bagi yang tidak bersalah,prinsip tiada pidana tanpa kesalahan (geen straf zonder
Pengadilan PN WONOSOBO Pidana Khusus Narkotika dan Psikotropika
Register : 13-10-2017 — Putus : 05-12-2017 — Upload : 18-12-2017
Putusan PN WONOSOBO Nomor 103/Pid.Sus/2017/PN Wsb
Tanggal 5 Desember 2017 — Penuntut Umum : MUHTAR ADJIR SH, Terdakwa : WAHYU HIDAYAT al YAYAK Bin IWA SUWARDI
90 — 9
  • UndangUndangRepublik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;Menimbang, bahwa pada asasnya tidak seorangpun dapat dijatuhipidana, kecuali apabila pengadilan, karena alat pembuktian yang sahmenurut undangundang, mendapat keyakinan bahwa seseorang yangdianggap dapat bertanggung jawab, telah bersalah atas perouatan yangdidakwakan atas dirinya (Pasal 6 ayat (2) Undangundang No. 48 Tahun2009 tentang Kekuasaan Kehakiman) ;Menimbang, bahwa sehubungan dengan hal itu, dalam hukumpidana terdapat asas geen straft zonder
Pengadilan PN KEFAMENANU Pidana Khusus
Register : 21-10-2020 — Putus : 30-11-2020 — Upload : 09-11-2021
Putusan PN KEFAMENANU Nomor 97/Pid.B/LH/2020/PN Kfm
Tanggal 30 Nopember 2020 — Penuntut Umum:
REZZA F. A, S.H.
Terdakwa:
APRIANUS SIKI Alias APRI
143 — 61
  • maka dari ituia tidak dapat dihukum karena tidak dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya,misalnya dalam halhal sebagai berikut : 1) Tidak dapat dipertanggungjawabkanberdasarkan pasal 44 KUHP; 2) Telan melakukan perbuatan itu karena terpaksa olehkekuasaan yang tidak dapat dihindarkan (overmacht) menurut Pasal 48 KUHP; 3)Telah melakukan perbuatan itu atas perintah jabatan yang tidak syah menurut Pasal51 KUHP; 4) Telah melakukan perbuatan itu dengan tidak ada kesalahan sama sekaliGeen straf zonder
Pengadilan PN JAYAPURA Pidana Khusus Senjata Api
Register : 25-06-2020 — Putus : 06-08-2020 — Upload : 16-04-2021
Putusan PN JAYAPURA Nomor 201/Pid.Sus/2020/Pn.Jap
Tanggal 6 Agustus 2020 — Pidana - DIAN INDRA PRABUDI
387 — 152
  • /PNJap.recht), atau melanggar hak orang lain (met krenking van eens andersrecht) dan ada juga yang mengartikan sebagai tidak berdasarkan hukum(niet steunend op het recht) atau sebagai tanpa hak (zonder bevoegheid).Menimbang bahwa Hukum pidana mengenai 3 pengertian dasar yaitusifat melawan hukum (unrechf), kKesalahan (schuid), dan pidana(strafe) yangsecara dogmatis unsur kesalahan harus ada dalam hukum pidana.
Pengadilan PN KUTAI BARAT Pidana Umum Kehutanan
Register : 28-09-2020 — Putus : 15-02-2021 — Upload : 05-04-2021
Putusan PN KUTAI BARAT Nomor 143/Pid.B/LH/2020/PN Sdw
Tanggal 15 Februari 2021 — * Pidana : Penuntut Umum : - ISWAN NOOR S.H Terdakwa : - EDY MURSANDI als EDI bin SYAFIUDDIN
385 — 114
  • Bahwa untukpertanggungjawaban pidana tidak cukup hanya dengan dilakukannyaperbuatan pidana saja, akan tetapi juga harus ada kesalahan, atausikap batin yang dapat dicela, yang dalam asas hukum dikenal dengangeen straf zonder schuld (Belanda) atau ohne schuld keine strafe(Jerman), serta tiadanya alasan penghapus pidana pada diri atauperbuatan pelaku perbuatan pidana;Bahwa dalam hukum pidana, juga mengenal alasan penghapus pidanayang disebut juga dengan strafuits/uitingsgronden, yakni meskipunperbuatan
    Menurut hukum Indonesia, tidak adakesalahan tanpa melawan hukum, teori ini Kemudian diformulasikansebagai: tiada pidana tanpa kesalahan atau geen straf zonder schuldatau keine strafe ohne schuld (Jerman) atau actus non facit reum nisimens sist rea atau actus reus mens rea (Latin). Asas ini merupakandasar dari pertanggungjawaban pidana dan tidak ditemukan dalamundangundang. Ada juga postulatlain yang berbunyi nemo punitur sineinjuria, facto, seu defalta.
    Artinya, jika tidak adakesalahan yang merupakan suatu rumusan delik itu dilakukan olehsuatu subjek hukum, maka sangat tegas bahwa subjek hukum tersebuttidak dapat dijatuhi pidana (geen straf zonder schuld);Bahwa terkait dengan bentuk kesalahan berupa kesengajaan, dalamMemorie van Toelichting (MvT) atau risalah pembentukan KUHP diTweede Kammer (Parlemen Belanda) pada tahun 1881 tidakmemberikan definisi tentang kesengajaan, tetapi dalam memoripenjelasan dengan tegas disebutkan bahwa pemerintah Belanda
Pengadilan PN BONTANG Pidana Khusus
Register : 19-10-2021 — Putus : 04-02-2022 — Upload : 07-02-2022
Putusan PN BONTANG Nomor 147/Pid.Sus/2021/PN Bon
Tanggal 4 Februari 2022 — Penuntut Umum:
1.ARDIANSYAH,SH
2.Sonny Arvian Hadi Purnomo, SH
Terdakwa:
1.YUDI LESMANA Bin H. MUHAMMAD DAHRI
2.YUNITA FEDHI ASTRI Binti MISTO YUWONO
225 — 115
  • Mens rea berkaitan pula dengan asas geen straf zonder schuld yangberarti tiada pidana tanpa kesalahan, asas ini juga mensyaratkan adanyakesalahan dalam penjatuhan pidana. Sehingga, dalam penegakan hukumpidana, aparat penegak hukum tidak hanya melihat dan membuktikanperbuatan yang secara lahirian memenuhi rumusan perbuatan dalamperaturan PerundangUndangan, namun juga harus menemukan adanyamens rea atau kesalahan pada diri si pembuat untuk dapat menjatuhkanpidana terhadapnya.
    Asas ini dikenal juga dengan asas tiadapidana tanpa kesalahan, geen straaf zonder schuld, nulla poena sineculpa, actus non facit reum, nisi mens sit rea.Berlandaskan pada asas hukum tersebut dan pendekatan pada Pasal 49ayat (1) huruf a UU R.I. Nomor 10 tahun 1998 Tentang Perubahan Atas UUR.I.
    keterangan lain juga disebutkan saksi dari pejabatmarketing yaitu Tjandra Permadi yang menyampaikan mengenai namanamadebitur fiktif tersebut berasal dari Terdakwa bukan Terdakwa II dan mengenaiNiatan/Sikap batin (mens rea) dalam keterangan Terdakwa II yang disampaikandengan sungguhsungguh tanpa dibuatbuat bahwa Terdakwa II tidak ada niatankarena memang tidak terlibat sama sekali dalam perbuatan tersebut.Halaman 21 dari 162 Putusan Nomor 147/Pid.Sus/2021/PN BonPada asas Hukum lainnya yaitu: Geen Straft Zonder
Pengadilan PN JAKARTA UTARA Pidana Umum
Register : 21-07-2020 — Putus : 28-09-2020 — Upload : 11-12-2020
Putusan PN JAKARTA UTARA Nomor 961/Pid.B/2020/PN Jkt.Utr
Tanggal 28 September 2020 — Penuntut Umum:
YONART NANDA DEDY
Terdakwa:
LAUW TEK LIONG
89 — 42
  • Dalam fungsinya sebagai tujuan, jugamengandung arti bahwa keuntungan yang diharapkan tidak harus selalumenjadi kenyataan, tetapi yang penting ialah apakah si pelaku pada waktu itumengharapkan suatu keuntungan.apabila dikaitkan dengan menggunakanpenafsiran secara membalik (argumentum a contrario) terhadap adagiumGeen straf zonder schuld (tiada pidana tanpa kesalahan), maka denganterpenuhinya unsur kesalahan ini pada diri Terdakwa, maka Terdakwa apatHalaman 19 dari 49 Putusan Nomor 961/Pid.B/2020/PN
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus Korupsi Kerugian Keuangan Negara
Putus : 06-12-2017 — Upload : 14-03-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1749 K/PID.SUS/2017
Tanggal 6 Desember 2017 — DARWIN bin MUHAMMAD ALI
108 — 79 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Pasal 193 Ayat (1) huruf a Undangundang Nomor 8 Tahun 1981 jo Pasal 2 Ayat (1) jo Pasal 18 UndangUndangRepublik Indonesia Nomor 31 tahun 1999 sebagaimana diubah dan ditambahdengan UndangUndang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2001, makaterhadap diri Terdakwa haruslah dijatuhi pidana penjara dan pidana denda yangsetimpal dengan kesalahannya sebagaimana dalam doktrin Hukum Pidana dandidalam perundangundangan kita dikenal adanya asas hukum yang menyatakantiada pidana tanpa kesalahan (Geen Straaf Zonder
Pengadilan PN MANADO Pidana Khusus Korupsi
Register : 11-01-2019 — Putus : 27-05-2019 — Upload : 30-07-2019
Putusan PN MANADO Nomor 1/Pid.Sus-TPK/2019/PN Mnd
Tanggal 27 Mei 2019 — - Drs.MAXMILLAN HENDRIK WILLEM PURUKAN
118 — 30
  • penangkapan dan penahanan tersebut harusdikurangkan seluruhnya dari pidana yang telah dijalaninya;Halaman 48 dari55 halaman Putusan Nomor 1/Pid.SusTPK/2019/PN MndMenimbang, bahwa barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umumdipersidangan dalam perkara aquo, yaitu bukti 1 sampai dengan 47 statusnyaakan ditetapkan dalam amar putusan dibawah ini;Menimbang, bahwa didalam doktrin Hukum Pidana dan didalam perundangundangan kita, dikenal adanya azas hukum yang menyatakan Tiada pidana tanpakesalahan (geen straf zonder
Pengadilan PN MUARO Pidana Khusus Narkotika dan Psikotropika
Register : 29-08-2013 — Putus : 20-01-2014 — Upload : 12-02-2014
Putusan PN MUARO Nomor 103/Pid.B/2013/PN.MR
Tanggal 20 Januari 2014 — MUHAMMAD SYUKRI
65 — 21
  • subyektifseseorang (het subjectief recht) atau bertentangan dengan kewajiban hukumpelaku (in srijd is met des daders rechtsplicht) atau bertentangan dengankesusilaan (tegen de goede zeden) atau bertentangan dengan tujuan moral danlalu lintas pergaulan masyarakat (wat indruisch tegen de eischen van de moraal ofhet maatschappellijk verkeer) ;Bahwa dalam hukum pidana di Indonesia sifat melawan hukum tersebut harusmengandung unsur kesalahan dan dalam teori hukum pidana dikenal denganAzas hukum Geen straf zonder
Pengadilan PN WATES Pidana Umum Kejahatan terhadap keamanan negara
Register : 14-05-2012 — Putus : 01-08-2012 — Upload : 19-09-2012
Putusan PN WATES Nomor 55/Pid.B/2012/PN.Wt
Tanggal 1 Agustus 2012 — LENI MARTIN
190 — 39
  • Wt.menurut Undang Undang, mendapat keyakinan bahwa seseorang yangdianggap dapat bertanggung jawab, telah bersalah atas perbuatan yangdidakwakan atas dirinya (Pasal 6 ayat (2) Undangundang No. 48 Tahun 2009tentang Kekuasaan Kehakiman); Menimbang, bahwa sehubungan dengan hal itu, dalam hukum pidanaterdapat asas geen straft zonder schuld, artinya tiada pidana/hukumantanpa kesalahan dan sejalan dengan asas ini dalam doktrin hukum pidanaterdapat apa yang menjadi batasan seseorang bisa dijatuhi pidanasehubungan
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus
Putus : 12-02-2015 — Upload : 01-10-2015
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 362 K/PID.SUS/2015
Tanggal 12 Februari 2015 — Ir. ERMAWAN ARIEF BUDIMAN, S.Si. ; JAKSA/ PENUNTUT UMUM PADA KEJAKSAAN NEGERI MEDAN
87 — 78 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • padanya";Bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangan Majelis Hakim PengadilanTinggi Medan tersebut di atas kami Jaksa Penuntut Umum tidak sependapat, denganalasan sebagai berikut:Unsur "'secara melawan hukum":Sebelum kami menguraikan Unsur secara melawan Hukum dari Tindak pidana ini,yinkanlah kami menjelaskan Perkataan Melawan Hukum dari sisi pandangkedudukannya dalam Hukum;e Perkataan Melawan Hukum menurut penjelasan WvS adalah "Het gevaar konzijn,dad anders ook hij die van zip recht gebrvik maakte, zonder
    Unsur Melawan Hukum;Perkataan melawan hukum menurut penjelasan WvS adalah Het gevaar konzijn,dad anders ook hij die van zijn recht gebruik maakte, zonder daarom juist uitvoering tegeven wettelijk voorschrift in de bepaling der strafwet zoude vallen yang artinya akanterjadi bahaya, bahwa seseorang yang berbuat sesuai dengan hak yang dipunyainya, dankarenanya menjalankan peraturan perundangundangan, akan termasuk dalam rumusantindak pidana (Kutipan dari T. J. Noyon, G. E.
Pengadilan PN SURABAYA Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Putus : 17-06-2015 — Upload : 15-07-2015
Putusan PN SURABAYA Nomor 53/Pdt.G/2015/PN.SBY
Tanggal 17 Juni 2015 — CV. SEGORO MAS melawan KUASA PENGGUNA ANGGARAN INSTITUTSEPULUH NOPEMBER (ITS) Cs
90 — 39
  • didasarkan pada tindakan Diskresi yang tidakbenar dan tidak layak dari Tergugat (wi/lekeur).2.Bahwa sebagaimana diatur dalam Pasal 1365 KUHPerdata bahwa Setiapperbuatan melawan hukum yang oleh karena itu menimbulkan kerugianpada orang lain, mewajibkan orang yang karena kesalahannyamenyebabkan kerugian tersebut mengganti kerugian.3.Bahwa patut untuk dipahami dan dimengerti oleh Para Tergugat dimanadalam melaksanakan perbuatan selaku pejabat, harus diimbangi denganperlekatan asas geen bevoegheid zonder
Pengadilan PN MALANG Pidana Umum
Register : 19-09-2018 — Putus : 13-12-2018 — Upload : 26-12-2018
Putusan PN MALANG Nomor 421/Pid.B/2018/PN Mlg
Tanggal 13 Desember 2018 — Penuntut Umum:
ARY HANDOKO,SH
Terdakwa:
LASTARI NURUL ROZIKIN
93 — 42
  • denganperbuatan yang bersifat melawan hukum sebagai sendi dari perbuatan pidana(delik) yang telah dipertimbangkan dan dibuktikan dalam pertimbanganberkaitan dengan unsur unsur pasal yang didakwakan dalam DakwaanHalaman 43 dari 46 Putusan Nomor 421/Pid.B/2018/PN MIgPenuntut Umum a quo, sedangkan yang kedua perbuatan yang dilakukan olehTerdakwa tersebut haruslah dapat dipertangungjawabkan sebagai sendi darikesalahan, oleh karenanya sesuai dengan asas hukum tidak ada pidana tanpaadanya kesalahan ( gen straaft zonder
Pengadilan PN BANJARNEGARA Pidana Umum Pencurian
Register : 26-07-2017 — Putus : 25-09-2017 — Upload : 08-11-2017
Putusan PN BANJARNEGARA Nomor 101/Pdt.B/2017/PN.Bnr
Tanggal 25 September 2017 — Pidana-UMAR SYARIF Bin MAT ABDUL BARI ,dkk.
66 — 7
  • alih dan dianggap telahtermuat dalam putusan ini;Menimbang, bahwa pada asasnya tidak seorangpun dapat dijatuhipidana, kecuali apabila pengadilan, karena alat pembuktian yang sah menurutundangundang, mendapat keyakinan bahwa seseorang yang dianggap dapatbertanggung jawab, telah bersalah atas perbuatan yang didakwakan atasdirinya (vide Pasal 6 ayat (2) Undang Undang No. 48 Tahun 2009 tentangKekuasaan Kehakiman);Menimbang, bahwa sehubungan dengan hal itu, dalam hukum pidanaterdapat asas geen straft zonder
Pengadilan PN RENGAT Pidana Umum
Register : 06-05-2021 — Putus : 13-07-2021 — Upload : 21-07-2021
Putusan PN RENGAT Nomor 125/Pid.B/2021/PN Rgt
Tanggal 13 Juli 2021 — Penuntut Umum:
Gus Irwan Selamat Marbun, SH
Terdakwa:
RIDI CANDRA Alias CANDRA Bin SUPRIANTO
91 — 22
  • dua orang atau lebin dengan bersekutu telah terpenuhi;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangantersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat perbuatan Terdakwa telahmemenuhi seluruh unsur Pasal 365 ayat (2) ke2 KUHPidana Jo Pasal 56ke2 KUHPidana sebagaimana dalam surat dakwaan Primair, makaTerdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkanbersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan primair;Menimbang, bahwa asas hukum tiada pidana tanpa kesalahan(geen straaf Zonder
Pengadilan PN TANAH GROGOT Pidana Khusus Narkotika dan Psikotropika
Putus : 11-03-2014 — Upload : 18-08-2015
Putusan PN TANAH GROGOT Nomor 28/Pid.Sus/2014/PN.TG
Tanggal 11 Maret 2014 — -SARJONIE TIRTA ALS JONI Bin EDIYANTO TIRTA -FIRDA FIRDAUS ALS DAUS Bin MISDARIA
44 — 13
  • terpisahkandan merupakan satu kesatuan dalam putusan ini ; Menimbang, bahwa pada asasnya tidak seorangpun dapat dijatuhipidana, kecuali apabila Pengadilan, karena alat pembuktian yang sah menurutUndang Undang, mendapat keyakinan bahwa seseorang yang dianggap dapatbertanggung jawab, telah bersalah atas perbuatan yang didakwakan atasdirinya (Pasal 6 ayat (2) Undangundang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman); Menimbang, bahwa sehubungan dengan hal itu, dalam hukum pidanaterdapat asas geen straft zonder
Pengadilan PN NUNUKAN Pidana Khusus Narkotika dan Psikotropika
Putus : 17-06-2015 — Upload : 06-10-2015
Putusan PN NUNUKAN Nomor 50/Pid.Sus/2015/PN. Nnk
Tanggal 17 Juni 2015 — ILYAS Alias LYAS Bin ABDULLAH
70 — 20
  • Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotikatelah terbukti dalam perbuatan Terdakwa, maka menurut Majelis Hakim dakwaan KeduaPenuntut Umum telah dapat dibuktikan secara sah dan meyakinkan menurut hukumdengan kualifikasi Tanpa hak atau melawan hukum menguasai narkotika golonganI bukan tanaman yang beratnya lebih dari 5 (lima) gram ;Menimbang, bahwa didalam doktrin hukum pidana dan didalam perundangundangan kita, dikenal adanya asas hukum yang menyatakan tiada pidana tanpakesalahan (geen straaf zonder
Pengadilan PN TANJUNG BALAI ASAHAN Pidana Umum
Register : 16-03-2021 — Putus : 09-06-2021 — Upload : 19-07-2021
Putusan PN TANJUNG BALAI ASAHAN Nomor 69/Pid.B/2021/PN Tjb
Tanggal 9 Juni 2021 — Penuntut Umum:
FAHRUL AZMI LUBIS,SH
Terdakwa:
MUHAMMAD ZAFRI ALIAS MEMET
26 — 5
  • haruslah diartikan sebagai benda berwujud yang menurut sifatnyadapat dipindahkan;Menimbang, bahwa pengertian umum istilan melawan hukum*sebagai padanan istilah wederrechttelijk* dalam kepustakaan hukum pidanadikenal 3 (tiga) pengertian yang berdiri sendiri yaitu:a.bertentangan dengan hukum (in strijd met het objektitive recht ) atau;b.bertentangan dengan hak orang lain (in strijd met het subjective rechtvan eenander ) atau;Crnnnn nnn nnn nnn anne nnn nnn enn n nnn n nen n eee tanpa hak sendiri (zonder