atauperaturan perundangundangan yang lebih tinggi dan berdasarkankepatutan/ kepantasan.Bahwa Pemkab tidak mempunyai kewenangan untuk menolak Perdesdan belum pernah terjadi.Bahwa dasar hukum dari Raperdes yaitu Pasal 2 ayat (1) PeraturanDaerah Nomor 3 Tahun 2009 disebutkan bahwa Peraturan Desadibentuk dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan desa yangditetapkan oleh Lurah desa bersama BPD.Bahwa saksi lupa berapa banyak Lurah yang tidak mengirimkanRaperdesnya untuk dievaluasi kepada Pemkab karena banyaknya desadi

Bahwa saksi lupa berapa banyak Lurah yang tidak mengirimkanRaperdesnya untuk dievaluasi kepada Pemkab, karena banyaknya desadi Kab.Bantul sehingga Pemkab sifatnya hanya menerima. Lurahharusnyaaktif.Halaman 125 dari 204 Putusan Nomor : 03/Pid.SusTPK/2015/PN.

;Bahwa saksi lahir dan tinggal di Sekongkang;Bahwa saksi adalah mantan Kepala Desa Sekongkang Bawah mulaitahun 2006 sampai dengan tahun 2012;Bahwa saksi tidak mengetahui batas antara Sekongkang Atas danSekongkang Bawah;Bahwa saksi tahu Pak Hamim memiliki tanah di Sekongkang Bawah,dengan cara mengambil karena dia menjabat sebagai Kepala Desadi Sekongkang Atas;Bahwa saksi mengetahui Penggugat tinggal di Banyuwangi danPenggugat tidak pernah menggarap tanahnya;Bahwa saksi mengetahui Penggugat membeli

Undangan dari Kantor Camat Muntok Nomor 100/137/19.05.01/2013 Tertanggal 20 Maret 2013 tentang Jadwal KegiatanPenetapan dan Penegasan Batas Desa, (terlampir), (Sesuai dengan asli);Surat Undangan dari Kantor Camat Muntok Nomor 146/194/19/05.01/2013 Tertanggal 13 Mei 2013 tentang PemberitahuanJadwal Penegasan Batas Desa, (Sesuai dengan asili); Surat Undangan dari Kantor Camat Muntok Nomor 100/ /19.05.01/2013 Tertanggal 12 Juni 2013 tentang Undangan Penyelesaian Permasalahan Titik Koordinat Batas Desadi

Negeri dengan tugas dan tanggung jawabPutusan nomor 34/Pid.SusTPK/2018/PN Bjm, halaman 87 dari 99selaku kepala desa adalah menyelenggarakan pemerintahan desa,melaksanakan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, danpemberdayaan masyarakat desa; Bahwa berdasarkan Surat Keputusan KepalaKantor Pertanahan Kabupaten Tabalong Nomor : 81/KEP63.09/II/2015, tanggal12 Februari 2015 tentang Penunjukan Lokasi Kelurahan/Desa Kegiatan ProyekOperasi Nasional (PRONA) Tahun Anggaran 2015 menetapkan Kelurahan/Desadi

Kecamatan Karangnongko Kabupaten Klaten (Pereode 2007 s/d2013), dan saksi tidak ada hubungan keluarga.Bahwa saksi pada saat ini menjabat sebagai Kepala Bagian TataPemerintahan Setda Pemerintahan daerah Kabupaten Klaten dandasar hukum pengangkatan saksi adalah SK Bupati Klaten ( No:821.2/59/10 dan tanggal 22 Februari 2012).Bahwa tugas dan tanggung jawab saksi selaku kepala bagian tatapemerintahan berikatan dengan pelepasan tanah kas desa adalahmemberikan petunjuk pembinaan agar pelepasan tanah kas desadi

Bengkayang kepada BupatiBengkayang perihal mohon tandatangan keputusan bupati tentangpenetapan alokasi dana bantuan kKeuangan kepada pemerintah desadi Kab. Bengkayang TA. 2017, tanpa tanggal dan bulan tahun 2017;yang diterima PJ pada tanggal 1912018 dan bagian hukum padatanggal 2212018;Draf Surat Keputusan Bupati Bengkayang nomor : 577/BPKAD tahun2017 tentang penetapan alokasi dana bantuan keuangan kepadapemerintah desa di Kab.

Bahwa dalam posita 1, sekitar bulan Januari 2017 TimPengangkatan Perangkat Desa Kedungwaru Kidul, KecamatanKaranganyar, Kabupaten Demak yang diangkat oleh Kepala DesaKedungwaru Kidul, Kecamatan Karanganyar, Kabupaten Demak, telahmengumumkan adanya lowongan pengisian jabatan Perangkat Desadi Desa Kedungwaru Kidul, Kecamatan Karanganyar, KabupatenDemak dengan formasi : Sekretaris Desa dan Modin, dengankualifikasi dan persyaratan yang telah ditentukan oleh TimPengangkatan Perangkat Desa.

Bandongan, Kab.Magelang, periode 2007 2013, berdasarkan Keputusan Bupati MagelangNomor:188.4/266/KEP/02/2007, tanggal 19 Juni 2007, tentang Pengesahan 276(dua ratus tujuh puluh enam) Calon Kepala Desa Terpilih Menjadi Kepala Desadi Kabupaten Magelang Tahun 2007;Bahwa berdasarkan Surat Penetapan Kuasa Pengguna Anggaran (SPKPA)Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan (PNPM MP)Pola Khusus Penanganan Dampak Krisis TA 2010 Kab.

suatuHalaman 7 dari 109tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan NegeriKuala Tungkal, secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkayadiri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikankeuangan negara atau perekonomian negara yaitu telah menjual beras untukrumah tangga miskin jatah Kecamatan Dendang periode bulan Januari 2006s/d April 2006 sebanyak 47.760 Kg yang seharusnya dijual dengan hargaRp. 1000, / Kg (seribu rupiah) kepada masyarakat miskin di 7 (tujuh) desadi

Nomor 07/G/2017/PTUN.KPG.Menurut Penggugat bahwa para calon mengunakan Nomor undiandan mengunakan Lambang sebagai berikut :1) Bernadus Bait menggunakan lambang Kuda ;2) Melkianus Tefa menggunakan lambang Burung Merpati ;3) Daud Sanam menggunakan lambang Pohon Kasuari ;4) Ananias Mella menggunakan lambang Payung ;bahwa berdasarkan Peraturan Bupati Kupang Nomor 25 Tahun 2016tentang Tata Cara Penggadaan dan Pendistribusian Surat Suara, KotakSuara dan Kelengkapan Peralatan Pelaksanaan Pemilihan Kepala DesaDi

sehingga totalselurunnya Rp. 1.319.000, yang saksi titip kepada SdrERWANDI selaku Ketua RT untuk diberikan kepada SekretarisDesa sdr TAMARI sekitar pertengahan Tahun 2017 akan tetapisaksi lupa hari, tanggal dan bulannya ;PutusanNomor : 8/Pid.SusTPK/2020 /PN.Bgl Hal 49 dari 1122) Pembuatan prona dengan jumlah biaya yang dikenakan Rp.500.000. pada pertengahan Tahun 2017 akan tetapi saksilupa akan hari, tanggal dan bulannya dan dana tersebut saksiberikan langsung kepada Sdr KAMARI selaku Sekretaris Desadi

Dlanggu pada kegiatan belanja kegiatanbantuan keuangan kepada desa eks Wilker Jabung tahun anggaran 2011senilai Rp. 275.000.000,5 Peraturan Bupati Mojokerto No.09 Tahun 2011 tentang petunjuk tehnispelaksanaan kegiatan bantuan keuangan kepada Pemerintah desadi eks Wilker Mojosari, Mojokarsi, Mojokerto, dan Jabung tahun anggaran2011.6 1 (satu) lembar Laporan / Evaluasi / Monitoring kegiatan bnatuan keuangankepada desa Bejijong tahun 2011.7 1 (satu) lembar Laporan / Evaluasi / Monitoring kegiatan bnatuan

Bahwa dalam rangka pensertifikata tanah dan bangunanrumah bagi masyarakat desa Lorulun maka pada tanggal, 04Agustus 2014 Kepala desa Lorulun bersama stafnyamelakukan surve ke tanah milik masingmasing warga desadi lokasi tanah Ureman di bawah Tanjakan KampungTua/Pnu Wangim dan diketahui para Penggugat.

LILIK KARNAEN (Daftar Pencarian Orang)memberikan sosialisasi yang pada intinya menyebutkan bahwa warga desadi wilayah Kecamatan Dlingo akan menerima dana susulan, namun yangditerimakan kepada warga tidak utuh Rp.15.000.000, (lima belas juta rupiah)akan tetapi hanya Rp.6.000.000, (enam juta rupiah), dan kerusakan rumahyang sebenarnya termasuk kategori rusak ringan/sedang dimintakan danauntuk kerusakan berat;Bahwa pada saat sosialisasi dengan warga Desa Terong pada waktu yangtidak diketahui secara

Liyas ini biasa dipanggil ibuk Syofyan,yaitu Rasinah; Bahwa saksi mengetahui tentang adanya surat perdamaianyang dibuat (T.9) dan saksi ikut menandatangani suratperdamaian itu; Bahwa meskipun saksi ikut menandatangani surat tersebuttetapi saksi tidak ikut terlibat dalam proses pembuatansuratnya;Hal 74 dari 121 hal Putusan No. 17/Pdt.G/2018/PA.SpnSaksi II Bahwa saksi hanya sekedar ikut membubuhkantandatangan karena pada waktu itu saksi menjadi kepala desadi Koto Renah;Hendra Pelita bin Amir Syah,

tahu apakah terdapat masyarakat Buatan dan Siak yangdatang ke Ukui II ;Saksi *Sumaryo pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :Bahwa Saksi adalah Kepala Desa Kerinci Kanan sejak tahun 2008 s/dsekarang;Bahwa Saksi dahulu sebelum menjabat sebagai Kepala Desa Kerinci Kanan,Saksi pernah menjabat sebagai Sekretaris Desa Kerinci Kanan hingga padatahun 1994 ;Bahwa Saksi terakhir kali menjabat sebagai Sekretaris Desa tahun 1994 olehkarena saat itu Saksi mengundurkan karena ikut dalam pemilihan Kepala Desadi

alokasikan diantaranya : Lumbung desa sebesar Rp. 12.000.000 ( dua belasjuta rupiah ) Tugas belajar (peningkatan Pendidikan) sebesarRp. 4.000.000 ( empat juta rupiah ) kegiatan pemuda 2.655.000( dua juta enam ratus lima puluh lima ribu rupiah ). di pakaikepentingan sendirie Bahwa benar Total seluruhnya yang di pakai kepentingan sendirioleh terdakwa sebesar Rp. 18. 655 .000 ( delapan belas jutaenam ratus lima puluh lima ribu rupiah ) dan sewaktu akanmenjabat di Desa Sukarame ada uang anggaran Lumbung desadi

Pembangunan lapangan desadi Dusun Kamal seluruhnya dibiayai oleh donatur Sdr.

Sehingga di tahun 2014 dana SPP hasil perguliran ditahun 2013 senilai/sebesar Rp.4.308.330.563, (empat meliar tiga ratusdelapan juta tiga ratus tiga puluh ribu lima ratus enam puluh tiga rupiah) digulirkan kembali di tahun 2014 sebesar Rp. 2.448.000.000, pada 11 desadi kecamatan Busungbiu Kab.Buleleng ;Bahwa benar dalam realisasi terhadap dana SPP sebesar Rp.2.448.000.000, (dua meliar empat ratus empat puluh delapan juta rupiah)yang direalisasi untuk 11 desa di kecamatan Busungbiu tersebut telahsesuai

dipungut lagi, karena obyek pungutannyasama yaitu peralihan hak atas tanah dan bangunan, dengan demikianpologoro yang dipungut oleh Pemerintah Desa ketika terjadi peralihan hakatas tanah di desa, sudah tidak ada dasar hukumnya.Bahwa Pemerintah Kabupaten Jepara menerbitkan Surat Edaran Nomor :142.4/1199 tanggal 13 Maret 2017 perihal Larangan pungutan Pologoro dalamJual Beli Tanah, dimana surat tersebut ditujukan kepada Camat se KabupatenJepara, dan diminta Camat untuk meneruskan kepada Petinggi/Kepala Desadi