Ditemukan 1270 data
180 — 63
Stgyang luas untuk melakukan pembayaran atau melakukan pelunasan hutangyang telah jatuh tempo;Menimbang, bahwa berdasarkan ulasan tersebut maka upaya yangdilakukan oleh Tergugat telah benar dan tidak bertentangan dengan hukum,karena telah sesuai dengan ketentuan bahwa surat peringatan tersebutdikeluarkan setelah didahului oleh kelalaian Penggugat untuk membayarangsuran yang telah ditetapkan dalam akad;Menimbang, bahwa berdasarkan bukti 1.1.10 berupa Fotokopi SuratNomor S79/PNMSNTG/IV/2016 tertanggal
PT.DIAN ANGGARA PERSADA
Tergugat:
1.JHON VERY PANJAITAN disebut juga dengan JHON VERI HASIHOLAN PANJAITAN
2.HERIANTO SITINJAK
3.Antalius Hamonangan Purba disebut juga Antalius H Purba disebut juga dengan Anthalius Purba Amd
4.MEYER SIREGAR
5.NUR AZHARI
6.NOVEN E.SIREGAR disebut juga NOVEN SIREGAR
7.HAMONANGAN GALINGGING
8.MANUTUR SIMAMORA
9.JANUARI disebut juga dengan JANUARI SIHOMBING disebut juga dengan JANUARI SILABAN
10.RIANTO WAHYUDI
11.YOSAFAT GULTOM
12.JHON HENDRIK SITANGGANG
13.WTM.SITANGGANG disebut juga WILLY TOHAP MARUAP SITANGGANG
14.DAHLAN LUMBANTORUAN
15.PARLINDUNGAN SILABAN
16.UCOK
17.HALASSON PETRUS LBN GAOLdisebut juga dengan HALASSON PETRUS LUMBAN GAOL disebut juga HALASSON PETRUS LUMBAN
18.SYAHPUTRA
19.DEDI HUTABARAT
20.HERBRON RAJAGUKGUK
21.AFRANTO NABABAN
22.JULIRANTO LIMBONG
23.DONAL SINAGA
24.AYAYAN disebut juga A.YAYAN
25.NELSON MANULANG disebut juga NELSON MANULLANG
26.MIKE YANTO disebut juga de
85 — 37
,M.H yang berjudulaneka putusan Mahkamah Konstitusi bidang hokum ketenagakerjaandilengkapi dengan ulasan selanjutnya bukti tersebut diberi tanda buktiT7;8.
88 — 17
Kausayang halal yaitu) sesuatu) yang diperjanjikan tidakbertentangan dengan undangundang dan juga tidakbertentangan dengan kaedah moral.Halaman 26 dari 90 halaman Putusan Nomor 0247 /Pdt.G/2016/MS.BnaBahwa Berdasarkan ulasan tersebut di atas logikahukum yang didalilkan Tergugat dalam posita 12 pokokperkara patut untuk di tolak, karena perjajian yang diibuat oleh Tergugat dengan Penggugat hanya akalakalanTergugat untuk menekan Psiskis Penggugat yaitu denganmenakutnakuti Penggugat dengan bebagai dalih.Bahwa
PT TAFINDO PUTRA
Tergugat:
PT DWI DAMAR TIRTA
235 — 98
Bahwa ulasan dan fakta fakta hukum yang dikemukakanPENGGUGAT cukup kuat dan memenuhi ketentuan Pasal 226 ayat (1)HIR/260 Rbg, Pasal 714 Rv, yakni objek sengketa adalah barang bergerak,Pemohon adalah pemilik barang, barang berada di bawah penguasaanTERGUGAT tanpa hak berdasar jualbeli maupun pinjam, dan menyebutdengan seksama barang yang hendak disita. (M. Yahya Harahap, S.H.
306 — 97
Bahwa berdasarkan Bab II tentang Azas, fungsi, kewajiban dan PerananPers pasal 1 s/d dan penjelasan dari undangUndang Pers : Pers merupakan sarana atau media untuk menjadi kontrol sosial dalamkehidupan berbangsa dan bemegara yang membawa danmenyampaikan pesanpesan , baik berupa pemberitaan, ulasan, maupunpandanganpandangan.Pers nasional berfungsi untuk menyarakan aspirasi kepentinganrakyat, sebagai sarana pengawasan atau sosial kontrol ataspenyelenggaraan negara, yaitu di bidang eksekutif, judikatif
1.ARYANTO PRAMETU (DIREKTUR CV. ADI CIPTA SEJAHTERA)
2.PT. SINTA AGRO MANDIRI
Tergugat:
1.DIAHWATI
2.CV. TANI TANDUR
268 — 201
jagung rusak sehingga penggugat menderitabanyak kerugian materil dan kerugian lainnya berupa ditetapkannya Penggugatsebagai tersangka dalam perkara Tindak pidana korupsi oleh pihak KejaksaanTinggi Nusa Tenggara Barat;Halaman 66 dari 81 Putusan Perdata Gugatan Nomor 40/Pat.G/2021/PN MtrMenimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tentang pembuktianTergugat II Majelis Hakim berkesimpulan Tergugat II tidak berhasil membuktikandalil sangkalannya dengan bukti surat yang diajukan;Menimbang, bahwa dari ulasan
SAHRONI HIDAYAT, SH
Terdakwa:
Novan Cambodian Tirta
131 — 35
ini.Bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menanggapi Replik/ Jawaban atas Pledoi Penasehat Hukum yang diajukanoleh Oditur Militer di persidangan dengan memberikanpendapatnya sebagai berikut :Bahwa Terhadap Replik / Jawaban atas Pledoi yang disampaikan oleh oditur Militer dalam Nota Repliknya,Majelis Hakim menilai tanggapan dan uraian dari Oditurmiliter dalam Repliknya tersebut sudah menjelaskan danmenjawab semua apa yang menjadi keberatan dariPenasehat hukum secara rinci, detil dan cermat yangdisertai ulasan
Pembanding/Tergugat II : HOLIDIN Diwakili Oleh : DEDIY PURNAMA, SH
Pembanding/Tergugat III : ALIMIN NADO Diwakili Oleh : DEDIY PURNAMA, SH
Pembanding/Tergugat IV : LA HURI Diwakili Oleh : DEDIY PURNAMA, SH
Terbanding/Penggugat : MUHAMAD ARFALIN
Turut Terbanding/Tergugat V : Kepala Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Buton
125 — 68
MajelisHakim berpendapat bahwa berdasarkan bukti surat P4 dan T.ll1secara formil telah menerangkan tanah obyek sengketa bahwa tanahobyek sengketa II dikuasai oleh Tergugat III dan tanah obyek sengketa IIIdikuasai oleh Tergugat IV yang mana hal tersebut juga tidak dibantah olehTergugat I, Il, Ill, dan IV, sebenarnya kalau diteliti, dibaca dan disimak baikbaik pada jawaban Para Tergugat/Pembanding telah terdapat satubantahan yang kuat, bantahan yang termuat dalam eksepsi tersebut dapatdilihat dalam ulasan
Guntoro
Termohon:
1.Kepala Kepolisian Republik Indonesia
2.Kepala Badan Reserse Kriminal Republik Indonesia
3.Kepala Kepolisian Resor Metro Bekasi Kota
128 — 71
Maksiat, gemar melacurkan martabat dankehormatan institusinya, sebab selain kurang lengkap atau tidak cukup,juga tidak terdapat penjelasan secara hukum yang berdasarkanlandasan analisis yuridis, yang telah disusun dengan cermat, runtut,logis, sistematis bahwa pada pemeriksaan di tingkat penyidikan telahditerapkan rangkaian jenis teknologi penyidikan terhadap masingmasing alatalat bukti disertai keterangan tentang bentuk, jenis dannama dari masingmasing alat bukti tersebut, demikian juga tidakterdapat ulasan
253 — 97
atas berpindah tangan melalui lelang mohondiletakkan sita jaminan (Conservatoir beslang) terhadap objek jaminan haktanggungan dimaksud dan menyatakan sah dan berharganya sita jaminan yangdimohonkan oleh Para Penggugat ;5 Bahwa olehkarena gugatan ini didukung dengan alat bukti yang kuat, maka pulakiranya beralasan apabila putusan perkara ini dapat dilaksanakan serta merta,meskipun ada verzet, bansing, kasasi maupun upaya hukum lainnya, sesuai denganketentuan Pasal 180 HIR ;Berdasarkan uraian dan ulasan
Terbanding/Tergugat III : CAMAT KECAMATAN GROGOL KOTA CILEGON.
Terbanding/Tergugat I : Dr. H. TUBAGUS IMAN ARIYADI, S.Ag. M.Si.
Terbanding/Tergugat II : H. ALGHOZALI S., M.BA
Terbanding/Turut Tergugat I : KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA CILEGON PROVINSI BANTEN BADAN PERTANAHAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA
Terbanding/Turut Tergugat II : CAMAT KECAMATAN PULOMERAK KOTA CILEGON.
85 — 32
(empat belas ribu tiga ratus tiga puluhdelapan meter persegi); atas nama Tergugat (TUBAGUS IMANARIYAD)I) ,PERMINTAAN DAN PETITUM GUGATANBerdasarkan dalil dan Faktafakta yuridish dihubungkan dengan prinsipprinsipserta pasal pasal ketentuan perundang undangan yang Penggugat uraikan diatas,cukup mendasar ulasan untuk meminta kepada Majelis Hakim yang memeriksadan mengadili perkara ini untuk menjatuhkan putusan sesuai dengan Petitumgugatan berikut :DALAM POKOK PERKARA1.
1.NURIMAH YANTI
2.RUSIN
3.SAIPUL BAHRI
Termohon:
KEPOLISIAN SEKTOR TAMBELANG
140 — 107
, Pasal 30, Pasal 33, Pasal 34, Pasal 35, Pasal 38, Pasal 39ayat 2, Peraturan Kapolri Nomor 8 Tahun 2009 tentang Implementasi Prinsip danStandar Hak Asasi Manusia Dalam Penyelenggaraan Tugas Kepolisian NegaraRepublik Indonesia juncto Pasal 4, Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 12, Pasal 13,Pasal 14, Pasal 16 ayat 1, Pasal 17, Pasal 18, Pasal 19, Pasal 20, Pasal 21,Pasal 23, Pasal 24, Pasal 25, Pasal 32, dan Pasal 33 Peraturan Kapolri Nomor 6Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana.Berdasarkan ulasan
67 — 45 — Berkekuatan Hukum Tetap
Keuangan Negara atas KasusDugaan Tindak Pidana Korupsi Biaya Pemungutan Pajak Bumi danBangunan (PBB) pada Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Subangtahun 20052008 Nomor: LAP2300/PW10/5/2011 tanggal 21 Maret 2011yang maksudnya menegaskan, semua Penerimaan dan PengeluaranPemerintah Daerah Kabupaten Subang termasuk BPPBB telahdimasukkan kedalam APBD dan selanjutnya dijabarkan melalui PeraturanBupati Subang dan/atau Keputusan Bupati Subang ;Bahwa di dalam kesempatan ini pula kami menyampaikan danmengulangi ulasan
Soleman Amnahas
Tergugat:
Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Kupang
Intervensi:
MARKUS TUNBONAT
210 — 118
Selain itu dalam pasal 2Undangundang Nomor 30 Tahun 2014 tentang AdministrasiPemerintahan di sebut tentang syarat sahnya sebuah Keputusan,yakni meliputi :e Ditetapkan oleh pejabat yang berwenang ;e Di buat sesuai prosedur; dan ;e Substansi yang sesuai dengan objek Keputusan ;Bahwa sebagaimana Pemohon uraikan diatas, bahwa sertipikattidak dilakukan dengan tidak terpenuhinya prosedur menurutketentuan peraturan perundangundangan yang berlaku ;Sehingga apabila sesuai dengan ulasan Penggugat dalam TergugatA
95 — 48
Atb, tanggal17 September 2014, diberitanda bukti P 8; Foto Copy Putusan Perkara Perdata Nomor: 144/PDT/2014/ PT.KPG, tanggal16 Maret 2015, diberitanda bukti P 9; Foto Copy Putusan Perkara Perdata Nomor: 2138 K/Pdt/2015, tanggal 27Januari 2016, diberi tanda bukti P 10; Foto Copy Surat Permohonan Klarifikasi dan Peninjauan Kembali atas namaMARTINUS MOEN, tanggal 30 Januari 2014, diberitanda bukti P 11; Foto Copy Ulasan tambahan pokok pokok peristiwa secara kronologissebagai argumentum untuk dianalisis
AKHMAD FAUZI als IWAN
Termohon:
DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN PROVINSI NTB
94 — 64
Sehingga apabila sesuaidengan ulasan PEMOHON dalam Permohonan a Quosebagaimana diulas panjang lebar dalam alasan PermohonanPraperadilan ini dilakukan tidak menurut ketentuan hukum yangberlaku, maka seyogyanya harus mengacu pada Pasal 56 ayat(1) dan ayat (2) UndangUndang Nomor 30 Tahun 2014 tentangAdministrasi Pemerintahan;F.
180 — 108
Para Penggugat tidak pernahmemikirkan atau meminta kepada Majelis Hakim mengenai kedudukanSertifikat Hak Milik Nomor. 00099 ketika misalnya tanah a quo harus dibagisecara waris, akankah SHM. 00099 itu batal atau tidak sah ataukah SHMtersebut sirna dengan sendirinya, padahal sepanjang yang Para Tergugatketahui Pengadilan Agama tidak berhak untuk membatalkan sertifikat hakmilik.Bahwa selain itu mencermati posita gugatan Para Penggugat yang menyoaltentang pembagian harta warisan, maka sebagaimana ulasan
107 — 46
Bahwadengan mencermati uraian Petitum Gugatan PENGGUGATdalam butir B.1. di atas, demi hukum terbukti bahwa permintaanPENGGUGAT dalam Petitum Gugatannya tidak jelas (ObscuurLibel) berdasarkan ulasan sebagai berikut:(a) Bahwa dalam Petitum Gugatan butir Il dan Ill, PENGGUGATmeminta kepada Majelis Hakim yang terhormat untukmenyatakan beberapa hal sebagai berikut:i. PENGGUGAT telah melunasi hutangnya kepadaTERGUGAT (vide Petitium Gugatan butir Il); danii.
64 — 36
., maka dalam kontra memori banding ini Kami juga perlumenyampaikan pembahasan dan ulasan tentang dakwaan Subsidair yanguntuk itu Team Penasihat Hukum Terdakwa memberikan analisa sebagaiberikut:DALAM DAKWAANSUBSIDAR : 1.Bahwa Terdakwa WIWIK DWI SETYOWATI, SKM., MM. dalam dakwaansubsidair didakwa melanggar Pasal 3 Jo Pasal 18 UU No.31 tahun 1999tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana diubah danditambah dengan UU No.20 tahun 2001 tentang Perubahan atas UndangUndang Nomor 31 tahun 1999
110 — 70 — Berkekuatan Hukum Tetap
dijatuhkanterhadap Pemohon PK / Terpidana pada putusan di tingkat kasasi,dalam hal ini karena amar putusan di tingkat kasasi adalahmenghukum Pemohon PK / Terpidana telah melakukan perbuatanpidana "terbukti secara sah dan meyakinkan telah melakukanperbuatan sebagaimana pada dakwaan kesatu dan kedua, sertaketiga, padahal dakwaan kesatu dan kedua adalah kumulatifsedangkan dakwaan yang ketiga adalah alternatifyang berarti telah terjadi kerancuan pada amar putusan yangdisebabkan oleh cacat formil, namun ulasan