Ditemukan 1262 data
23 — 5
Bahwa Tergugat Rekonvensi Menolak dengan Tegas sebagaimanadalam gugatan Penggugat Rekonvensi poin 10 sehingga perlu kamitanggapi seagai berikut: Bahwa gugatan rekonvensi yang diajukan Penggugat Rekonvensitidak memunuhi syarat formal gugatan tentang harta yaitu bahwaidentitas obyek gugatan harus jelas artinya gugatan harusmenyebutkan secara rinci batas batas tanah yang diajukan, atashim. 25 dari 68 him.
38 — 47
dapatmemungkiri bahwa pokok perkara dalam gugatan ini berdasarkanfaktafakta persidangan wajib untuk tidak dapat diterima;Halaman 49 dari 52 Halaman PUTUSAN Nomor:137/Pdt/2019/PTMDN Bahwa dengan demikian patut dan beralasan apabil saya selakukuasa hukum dari pemohon banding/Tergugat memohon kepadayang mulia Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan untuk berkenanmenguatkan putusan Aquo, sekaligus memeriksa dan menyatakanmengadili sendiri serta memutuskan perkara yang dimintakanbanding ini dengan Amar Putusan seagai
115 — 18
Bahwa objek yang didalilkan Penggugat pada poin 1 sebagai hartaGuna kaya tidak jelas tidak benar baik luas, batasbatas danalamatnya seagai berikut :Halaman 9 dari 58 halaman Putusan Nomor 2937/Pdt.G/2019/PA.Sbg.Penggugat mendalilkan pada tahun 2018 telah membeli sebidangtanah darat yang berdiri bangunan rumah permanen yang dibelidari bapak Unari/Ibu Uun seluas kurang lebih 140 M2, yang terletakdi Blok Kampung Bunder RT 035, RW 008, Kelurahan DangdeurKecamatan Subang, Kabupaten Subang, dengan batasbatassebagai
Drs. YULIUS GUN, MM
Tergugat:
Bupati Kutai Barat
167 — 83
Tim II/bee Diangkat sebagai PNS II/bSK.841.823.2141 Kenaikan Pangkat II/b ke II/c II/c814.4331795 Kenaikan Pangkat II/c ke IIl/a Ii/a831.821.29063 Pelantikan Sebagai Bagian Pengumpulan lIW/adan Penggandaan Data814.423.33561 Kenaikan Pangkat III/a ke III/b II/b821.2.9/360/MUT2/SK ; .85/1995 Pelantikan Seagai Camat Long Apari II/b814.423.31953 Kenaikan Pangkat III/b ke IlI/c III/c821.2/563/MUT2/SK Pelantikan sebagai Kepala Seksi Pemkab llc12/1999 Kutai BaratPelantikan sebagai Pj.
50 — 7
;Bahwa sesuai Surat Edaran Direksi Perum Pegadaian Nomor : 5OPP.1/1/4 tanggal 10 Maret1999 tentang Buku Pedoman Operasional Kantor Cabang (POKC) dan Peraturan DireksiPerum Pegadaian Nomor : 6201/SDM.200322/2009 tanggal 25 Juni 2009, bahwatugasManager Operasional, Penaksir, Kasir dan penyimpan barang jaminan adalah seagai berikut : Tugas pokok Manager : 2+ 2 = 2+ = 22 22 n nnn nnn nnn nnn =e Mengelola operasional cabang dengan menyalurkan uang pinjaman secara hukum gadai danmelaksanakan usahausaha
Ir. Rudi Zulham Hasibuan
Tergugat:
1.Kementerian Keuangan RI Dirjen Pajak Kantor Wilayah DJP Sumut I KPPP Medan Timur
2.PT. Bank Mandiri Tbk Cabang Imam Bonjol
Turut Tergugat:
1.Nyonya Sai Phaik Choo
2.Nyonya Ooi Hooi Min
3.Tuan Sayed Abdul Rahman Bin Syed Mahmood
145 — 30
Bahwa mengenai Penanggung Pajak telah dijelaskan dalamUndang undang No. 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atasUndang undang No. 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum danTata Cara Perpajakan, seagai berikut : Pasal 1 angka 28 :Penanggung Pajak adalah orang pribadi atau badan yangbertanggung jawab atas pembayaran pajak, termasuk wakilyang menjalankan hak dan memenuhi kewajiban WajibHalaman 47 dari 61 Putusan Perdata Gugatan Nomor 759/Pdt.G/2019/PN MdnPajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan
94 — 57 — Berkekuatan Hukum Tetap
Nomor 467 PK/Pdt/2016peristiwa hukum yang melatarbelakangi Tergugat III dapat diklasifikasikan agarbisa dituntut untuk mengembalikan barang jaminan dan membayar ganti rugikepada Penggugat*;Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas, menurut hemat Majelis eksepsiTergugat poin ini dapat diterima;Tanggapan/Penggugat atas Pertimbangan hukum Judex Facti tersebut danmerupakan alasan keberatan bagi Penggugat dalam pengajuan PermohonanPeninjauan Kembali adalah seagai berikut:Dalam Eksepsi:Bahwa secara fakta
89 — 9
Sebabsesuai dengan hukum acara perdata yang berlaku, Penggugat hanyadiperkenankan untuk memperbaiki kesalahan penulisan (clerical error)yang tidak merubah materi gugatan dan secara tegas Penggugat tidakdiperkenankan untuk merubah petitum gugatan.Bahwa Tergugat s/d Tergugat X dengan tegas membantah danmenolak seluruh dalil gugatan Penggugat kecuali dalildalil yang diakuisecara tegas oleh Tergugat, yang diuraikan seagai berikut :1.
PT LUBUK NAGA
Tergugat:
1.Gabungan Kelompok Tani (Gapoktan) Naga Jaya
2.Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI
164 — 112
Dengan dikeluarkannya Keputusan MA 250 K/2020maka perjanjian sewa menyewa kami demi hukum telah berakhir,hal ini dikarenakan operasional kolam pembenihan kami (160 Ha)merupakan bagian dari lahan sengketa yang lebih lanjut ditetapkansebagai lahan sengketa yang lebih lanjut ditetapbkan seagai hutankemasyarakatan.PT.
Dengan dikeluarkannya Keputusan MA 250 K/2020maka perjanjian sewa menyewa kami demi hukum telah berakhir,hal ini dikarenakan operasional kolam pembenihan kami (160 Ha)merupakan bagian dari lahan sengketa yang lebih lanjut ditetapkansebagai lahan sengketa yang lebih lanjut ditetapkan seagai hutankemasyarakatan.2) PT. Aquafarm Nusantara berencana untuk melakukan kerjasamadengan Gapoktan Naga Jaya dan mohon supaya KLHK dapatmemediasi dan/atau memfasilitasi kerjasama tersebute.
40 — 4
Ryacudu Kotabumi Kabupaten Lampung Utara atausetidaktidaknya masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Kotabumi yangberwenang mengadili perkara, baik seagai orang yang melakukan, menyuruh lakukanatau turut serta melakukan, dengan sengaja dan melawan hukum, memiliki barangsesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, yang ada dalamkekuasaannya bukan karena kejahatan, perbuatan tersebut dilakukan para terdakwadengan cara sebagai berikut :Bermula Pemerintah melakukan pendataan
89 — 31
Dalam menjalankan tugastersebut kepada Aboubakar Bintang tidak diberikan ongkos, tetapi sebagaijerih akan diberikan seperdua dari tanah pemberi kuasa (Asminah) yangmasih tinggal dan tidak dijelaskan dimana tanah yang tinggal tersebut.Begitu juga foto copy Surat Penjerahan Hak tanggal 11 Pebruari 1958,diterangkan bahwa berhubung ASMINAH seagai pemegang hak erpachtatas tanah Meerzicht, karena ia telah uzur dan tua, maka tanah erpachtmeerzicht jang masih ketinggalan seluas 1,80 HA diserahkan pemilikannyaHalaman
101 — 47
Di Jalan Taman Siswa Yogyakarta;Bahwa benar di kantor Notaris terdakwa memperkenalkan saksi Ny.Renik Adi Sudarmo, seagai Ny. Harjo Sentono alias Suratinem yangpunya tanah di desa Bener dan Saksi Tri Uni, sebagai Sumarni;Bahwa benar ketika itu saksi Sunaryani, SH. selaku Notarismenanyakan identitasnya saksi Ny. Renik Adi Sudarmodi yangdibenarkan apabila dirinya adalah Ny. Harjo Sentono alias Suratinem;Bahwa benar kemudian saksi Sunaryani, SH. selaku Notaris menjadipercaya apabila saksi Ny.
94 — 21
Soewito seagai penjual dan Slamet Widodo sebagaipembeli dengan segala akibat hukumnya;e Menghukum Tergugat Rekonpensi/Penggugat Konpensi untuk menyerahkanSHM No. atas tanah obyek sengketa kepada Penggugat Rekonpensi untukselanjutnya dibaliknamakan menjadi atas nama R.
24 — 11
Sebabsesuai dengan hukum acara perdata yang berlaku, Penggugat hanyadiperkenankan untuk memperbaiki kesalahan penulisan (clerical error)yang tidak merubah materi gugatan dan secara tegas Penggugat tidakdiperkenankan untuk merubah petitum gugatan.Bahwa Tergugat s/d Tergugat X dengan tegas membantah danmenolak seluruh dalil gugatan Penggugat kecuali dalildalil yang diakuisecara tegas oleh Tergugat, yang diuraikan seagai berikut :1.
187 — 114
Surat Kuasa Khusus Tidak Memenuhi Syarat.e Bahwa Surat Kuasa Khusus tertanggal 7 Oktober 2013 yangdigunakan oleh kuasa Penggugat seagai dasar penandatanganan danpengajuan gugatan aquo tidak memenuhi syarat formil surat kuasakhusus karena tidak menyebutkan secara konkret mengenai pokokperkara dan objek sengketa yang diperkarakan ;e Bahwa Surat Kuasa Khusus Penggugat haya memberikan kuasakepada penerima kuasa untuk berperkara di Pengadilan NegeriJakarta Selatan namun tidak memberikan kuas kepada penerimanyauntuk
193 — 90
Said digantikan oleh Abdul Rochim;Bahwa Abdul Rochim menjabat sejak tahun 2002 sampai dengan tahun2016;Bahwa selanjutnya kepengurusan diganti dan dilanjutkan oleh olehNasrawi selama 2 (dua) tahunan lalu digantikan oleh Rohman Yasin;Bahwa kemudian yang membuat masyarakat Krajan jadi ramai mau chaoskarena Kepala Sekolahnya, sekretaris dijabat istri Kepala Sekolahsedannkan bendahara dijabat keponakannya;Bahwa saksi seagai pengurus bagian Humas MI Miftahul Ulum;Bahwa kemudian saksi mengetahui masalah
116 — 8
Iyyena Sose memperoleh tanah sengketa karena dikasi oleh Puang Maluayang merupakan ayah dari Andi Sose ;Bahwa Puang Malua seagai Raja di Kecamatan Anggeraja ;Bahwa Saksi tidak pernah melihat Pallawa menggarap tanah sengketa ;Bahwa tidak semua tanah sengketa tersebut dikerjakan oleh P.
WARSIH
Termohon:
Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Jabar
99 — 34
kuasa hukum Termohon memperlihatkan bukti T49,T50 dan T51, terhadap buki T49 berupa Perjanjian Kontrak saksitahu itu, akan tetapi terhadap bukti T50 dan T51 saksi tidak tahu ;Bahwa sepengetahuan saksi H.Saolan tidak memiliki tanah yangberlokasi di Desa Gepol Karya, saksi tahu H.Saolan hanya sebagaiPenggarap saja yang ada dilokasi Desa Gempol Karya tersebut;Kemudian saksi meperlihatkan objek tanah yang ada konpensasi padawaktu itu ada Kopensasi kemudian saksi memperlihatkan lokasi tanahtanah sawah seagai
309 — 137
memintakepada Tergugat untuk segera mengembalikan seluruh produk PenggugatHalaman 5 dari 63 Putusan Nomor.73/Pdt.Sus.Merek/2014/PN.Niaga.JKT.PST.yang telah dikirimkan berdasarkan invoice yang belum dibayar oleh Tergugatkepada Penggugat (AP1022, AP1023 dan AP1024) (vide Bukti P12);16.BahwaPemberitahuan Pemutusan Perjanjian Distribusi tertanggal 13November 2013 dikeluarkan berdasarkan pada pelanggaran Pasal 6 ayat (4)Juncto Pasal 4 ayat (1) angka (1.6) Perjanjian Distribusi, yang berbunyilengkap seagai
60 — 38 — Berkekuatan Hukum Tetap
Guna Usaha dicatat dalam bukutanah pada Kantor Pertanahan;3) Ketentuan mengenai tata cara permohonan perpanjangan ataupembaharuan Hak Guna Usaha dan persyaratannya diatur lebihlanjut dengan Keputusan Presiden;Namun lebih jauh dalam Keputusan Presiden R.I No.34 Tahun 1992 tentangpemanfaatan tanah hak guna usaha dan hak guna bagunan untuk usahapatungan dalam rangka penanaman modal asing Pasal 7 mengenaiperpanjangan HGU lebih jauh di atur dalam oleh Kepala Badan PertanahanNasional adalah berbunyi seagai