Ditemukan 1463 data
89 — 59
Pasal 37 ayat () PPNomor 24 tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah dan Pasal 95Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia(Perka BPN) No. 3 tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksaaan PPNo 24 tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah yang menyatakansebagai benkut : Pasal 19 PP No 10 Tahun 1961, "Setiap pejanjian yangbermaksud memindahkan hak atas tanah, memberikansesuatu hak baru atas tanah, menggadaikan tanah ataumeminjam uang dengan hak atas tanah sebagaitanggungan, harus dibuktikan dengan
ITI Binti SAIT
Tergugat:
1.1. Presiden Direktur PT. PEMBANGUNAN DELTAMAS
2.2. Direktur Utama PT. LOGOS CIKARANG LOGISTICS PARK
Turut Tergugat:
1.Bpk. H. ENDAH (Pangilan nama anaknya)
2.4. Bpk. JASIM alm. (Panggilan nama anaknya) digantikan oleh anaknya bernama JASIM
3.Bpk. H. AMIN MULYADI
4.Kepala Desa Sukamahi
5.PPAT/Camat Kecamatan Cikarang Pusat
6.8. Kepala Kantor Pertanahan/Agraria dan Tata Ruang (ATR) Kabupaten Bekasi
200 — 113
(Bandingkan dengan: Soerjono Soekanto, Hukum Adat Indonesia, PenerbitRajawali Pers, Jakarta: 2011, halaman 189 dan Ali Boediarto, Kompilasi AbstrakHalaman 76 dari 87 halaman Putusan Nomor 309/Pdt.G/2020/PN CkrHukum Putusan Mahkamah Agung tentang hukum Tanah, Penerbit IkatanHakim Indonesia, 2000, hal. 103).Menimbang, terkait dengan syarat terang, di dalam Pasal 19 PeraturanPemerintah Nomor 10 Tahun 1961 tentang Pendaftaran Tanah disebutkanbahwa, Setiap pejanjian yang bermaksud memindahkan hak atas
53 — 27
Intervensi 2) dan sebagian lagi telahberalin kepada Haji Hadiri telah sesuai dengan PeraturanPerundangUndangan yang berlaku ; Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan perlu jugamempertimbangkan apakah secara substansial peralihan haktersebut sesuai dengan Peraturan PerundangUndangan yangberlaku dan AsasAsas Umum Pemerintahan Yang Baik atautidak, dengan pertimbangan hukum sebagai berikut ;Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 19Peraturan Pemerintah Nomor : 10 tahun 1961 menyebutkan :Setiap pejanjian
122 — 44
Kota Tangerang Selatan, Propinsi Banten dengan batas-batas sebagai beriku:
- Sebelah Utara : Apartemen Tower Kalyana Nomor 2810;
- Sebalah Timur : Lobby Apartemen Tower Kalyana;
- Sebelah Selatan : Apartemen Tower Kalyana Nomor 2815;
- Sebelah Barat : Apartemen Tower Kalyana 2801;
- 1 (satu) unit Apartemen yang tercatat atas nama Wully Wahyuni, berdasarkan Pejanjian
98 — 68 — Berkekuatan Hukum Tetap
Sabariah, Notaris, di Kotamadya Daerah Tingkat II Bogor ternyataterbukti apabila Para Penggugat sudah mengetahui, memahami danmenyadari akibat hukum dari kelalaiannya sendiri apabila terlambatmelakukan kewajibannya untuk membayar sebagaimana tercantum dalamklausul huruf B (termaktub didatamnya huruf A s/d huruf E) sebagai berikut:"Memberikan kuasa yang tidak dapat ditarik kembali kepada bank denganhak subsitusi knusus untuk dan atas nama Debitur apabila terjadi peristiwacidera janji berdasarkan pejanjian
93 — 35
Bahwa berdasarkan Pasal 6 ayat (5) Peraturan Direktur jenderal KekayaanNegara Nomor PER03/KN/2010 tentang Petunjuk Tehnis Pelaksaan Lelang,diatur bahwa Lelang Eksekusi Pasal 6 UU HT terdiri dari :e Salinan /foto copy Pejanjian Kredit;Salinan/foto copy Sertifikat Hak Tanggungan dan Akta Pemberian Hak Tanggungan;Salinan/foto copy sertifikat hak atas tanah yang dibebani Hak Tanggungan;Salinan/foto copy Perincian hutang/junlah kewajiban debitor yang harus dipenuhi( Bukti T.I13);91e Salinan/foto copy
113 — 39
MoriniBasuki, SH Notaris/PPAT di Kota Cirebon tersebut, telah memberikan hak kepadaPenggugat (HANDJAYA SUTANTO) untuk dapat memanfaatkan tanah yangdisewakan oleh Pihak Kodim tersebut untuk dipakai membuka usaha RumahMakan Nyi Iteung;Menimbang, bahwa pejanjian sewa menyewa merupakan perjanjian timbalbalik sehingga ada hak dan kewajiban yang membebani para pihak yangmelakukan perjanjian.Menimbang, bahwa mengenai kewajiban Pihak yang menyewakan diaturdalam pasal 1550 KUH Perdata yaitu berkewajiban untuk
156 — 34
Mutiara telah dipergunakan untuk kepentingan daerah ;e Bahwa sumber pendapatan daerah antara lain pajak daerah dan laba perusahaan yangbagi hasil, sedangkan untuk uang hasil eksploitasi pasir yang disetorkan oleh CV.Mutiara termasuk pemasukan lain dari perusahaan dengan bagi hasil ;e Bahwa sepengetahuan saksi untuk pejanjian dengan pihak ketiga oleh Pemda harusada persetujuan DPRD dalam perkara ini telah ada persetujuan DPRD akan tetapidalam KSO No. 08 tahun 2004 dan KSO No. 10 tahun 2004 beserta
BAHARUDDIN
Tergugat:
SUARDI
165 — 70
Bahwa menurut ahlijikalau misalnya ada rangkaian katakata bohong maka surat pernyataan tersebutdapat dibatalkan karena syarat untuk membuktikan adanya penipuan sebagaisyarat pembatalan pejanjian itu tidak boleh hanya satu kata bohong tetapirangkaian katakata bohong yang mendahului salah satu pihak sehingga pihakyang lain terpengaruh untuk memberikan persetujuan. akan tetapi klausulanyahanya sepihak, sehingga ada indikasi banhwa kesepakatan yang diberikan olehTergugat kepada Penggugat tidak secara
Pembanding/Penggugat III : Ahli Waris dari Almarhum ANDI Bin NUNUNG SORASIH Diwakili Oleh : H.O.K. JOELI,SH.MH Dkk
Pembanding/Penggugat I : I'AH Binti UTOM Diwakili Oleh : H.O.K. JOELI,SH.MH Dkk
Terbanding/Tergugat II : Ahli Waris dari Alm. Sunardi
Terbanding/Tergugat I : PT SINAR TIMUR INDUSTRINDO
Terbanding/Turut Tergugat II : Camat Kepala Wilayah Kecamatan Sukaraja Kabupaten Sukabumi
Terbanding/Turut Tergugat I : Dudi Salahudin, SE, SH. Mkn
62 — 29
BDGVi.Vil.viii.Menyatakan perbuatan Tergugat dengan tidak membacakanAkta Pejanjian Pengikatan Jual Beli Nomor 12 danmenunda nunda sampai 3 (Tiga) tahun lebih tidakmemberikan Salinan akta kepada Penggugat sehinggaPenggugat mengalami kerugian materi dan imateril adalahperbuatan melanggar hukum sebagaimana yang tercantumdalam Pasal 1365 KUH Perdata serta bertentangan denganUndang Undang Pelayanan Publik No 25 Tahun 2009Pasal 18 Huruf ;Menyatakan Batal Demi Hukum Akta Perjanjian PengikatanJual Beli No
MICHAEL DARMAWAN S, SH
Terdakwa:
NUR RAHMAN ISMAIL
463 — 280
Terdapat PKS (Pejanjian Kerja Sama) antara BRIS denganperusahaan.2. Persyaratan Perusahaan, antara lain:a. BUMN/BUMD/Perusahaan Swasta yang dalam 2 tahunterakhir menghasilkan Laba.b. Tidak = termasuk dalam daftar list perusahaanbermasalah/Daftar pembiayaan macet BIHal. 31 dari 75 Putusan No. 1318/Pid. Sus/2019/PN. Jkt.Sel.a.c. Domisili Kantor Perusahaan berada di wilayah KantorCabang BRI Syariah.Persyaratan Karyawan, antara lain :a. Karyawan tetap, dengan pengalaman kerja minimal 2 tahun.b.
67 — 40
Zakaria Somala Sumadiharga.i:SURAT PEJANJIAN SEWA MENYEWA KENDARAAN RODA EMPATOPERASIONAL PT. BANK SUMUT Nomor : 010/Dir/PPKSkr/SPj/2014, 032/SUPRA/SK/IV/2014, Tanggal : 04 APRIL 2014,Biaya : Rp 17.616.000.000, /Tahun, Pelaksana : CV.
SURAT PEJANJIAN SEWA MENYEWA KENDARAAN RODAEMPAT OPERASIONAL PT. BANK SUMUT Nomor : 010/Dir/PPKSkr/SPj/2014, 032/SUPRA/SK/IV/2014, Tanggal : 04 APRIL 2014,Biaya : Rp 17.616.000.000, /Tahun, Pelaksana : CV.
ZAKARIA SOMALA SUMADIHARGA1.SURAT PEJANJIAN SEWA MENYEWA KENDARAAN RODAEMPAT OPERASIONAL PT. BANK SUMUT Nomor : 010/Dir/PPKSkr/SPj/2014, 032/SUPRA/SK/IV/2014, Tanggal : 04 APRIL 2014,Biaya : Rp 17.616.000.000, /Tahun, Pelaksana : CV.
102 — 75
SURAT PEJANJIAN SEWA MENYEWA KENDARAAN RODA EMPAT OPERASIONAL PT. BANK SUMUT Nomor : 010/Dir/PPK-Skr/SPj/2014, 032/SUPRA/SK/IV/2014, Tanggal : 04 APRIL 2014, Biaya : Rp 17.616.000.000,- /Tahun, Pelaksana : CV.
SURAT PEJANJIAN SEWA MENYEWA KENDARAAN RODA EMPATOPERASIONAL PT. BANK SUMUT Nomor: 010/Dir/PPKSkr/SPj/2014,032/SUPRA/SK/IV/2014, Tanggal :04 APRIL 2014, Biaya :Rp17.616.000.000, /Tahun, Pelaksana : CV.
ZAKARIA SOMALA SUMADIHARGA1.SURAT PEJANJIAN SEWA MENYEWA KENDARAAN RODA EMPATOPERASIONAL PT. BANK SUMUT Nomor : 010/Dir/PPKSkr/SPj/2014,032/SUPRA/SK/IV/2014, Tanggal : 04 APRIL 2014, Biaya : Rp17.616.000.000, /Tahun, Pelaksana : CV.
kedua belah pihak; Kecakapan untuk melakukan perbuatan hukum ; objek (suatu yang diperjanjikan adalah suatu hal yang cukup jelas) kausa yang halal ;Menimbang, bahwa menurut Hakim Ketua majelis walaupun PerjanjianNomor 010/Dir/PPKSkr/SPj/2014 .032/SUPRA/SK/IV/2014 ditanda tangani olehpara pihak tanggal 4 April 2014 oleh karena hal tersebut disepakati olen parapihak maka secara azas hukum perdata perjanjian tersebut adalah sah;Menimbang , bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1338 KUHPerdatabahwa semua pejanjian
SURAT PEJANJIAN SEWA MENYEWA KENDARAAN RODA EMPATOPERASIONAL PT. BANK SUMUT Nomor : 010/Dir/PPKSkr/SPj/2014,032/SUPRA/SK/IV/2014, Tanggal : 04 APRIL 2014, Biaya : Rp17.616.000.000, /Tahun, Pelaksana : CV.
155 — 80
Pasal 1833 KUHPdt,kasus itu mengenai apa dan kenapa, itu dijelaskan secara lengkap ;Bahwa ahli menjelaskan bisa saja akta perjanjian dibuatkan oleh notarisapabila notaris pernah menanyakan tentang obyek dan surat yang belumjelas sedangkan para pihak sepakat, iya sudah itu objek sengketa dansudah menunjuk salah satu pengacara untuk dibiayai perkaranyasedangkan kuasa langsung dengan pengacara sepanjang di aktadiceritakan seluruhnya mengenai kasus tersebut ;Bahwa ahli menjelaskan apabila di dalam pejanjian
390 — 362
Dalam bahasa Inggrisdikatakan bahwa Pejanjian yang demikian itu Null and Void (videBukti P11);Bahwa menurut Elly Erawati dan Herlien Budiono dalam bukunyayang berjudul: Penjelasan Hukum tentang kebatalan Perjanjian,terbitan Nasional Legal Reform Program, cetakan Gramidea Jakartatahun 2010, halaman 614, terdapat sejumlah alasanalasan yangdapat dijadikan sebagai dasar suatu perjanjian dikategorikan bataldemi Hukum, yaitu (Bukti P12):1.
Kementerian Keuangan Republik Indonesia c.q. Direktorat Jenderal Kekayaan Negara
Tergugat:
M. SYARIF UMAR bin UMAR MUCHSIN
Turut Tergugat:
Pemerintah RI cq. Kementerian Keuangan RI cq. Direktorat Jenderal Pajak
118 — 98
Bahwa dengan demikian pejanjian Jual Beli yang diakui oleh Tergugatpada 10 Juni 1961 (angka 1 halaman 10) menjadi mengikat bagiPenggugat selaku Pengelola Barang Milik Negara karena objeksengketa menjadi Barang Milik Negara sesuai dengan ketentuanperaturan perundangundangan;g.
Pembanding/Tergugat IV : DHEA AYU P Diwakili Oleh : DARWIS MANURUNG, SH.M.HUM
Pembanding/Tergugat VI : FARIDA BAREK Diwakili Oleh : DARWIS MANURUNG, SH.M.HUM
Pembanding/Tergugat VII : NURHAYATI Diwakili Oleh : DARWIS MANURUNG, SH.M.HUM
Pembanding/Tergugat VIII : ERNAWATI U Diwakili Oleh : DARWIS MANURUNG, SH.M.HUM
Pembanding/Tergugat X : J.H. MANURUNG Diwakili Oleh : DARWIS MANURUNG, SH.M.HUM
Pembanding/Tergugat XI : DOMI L KADU Diwakili Oleh : DARWIS MANURUNG, SH.M.HUM
Pembanding/Tergugat XIII : DONI Diwakili Oleh : DARWIS MANURUNG, SH.M.HUM
Pembanding/Tergugat XIV : F MINO Diwakili Oleh : DARWIS MANURUNG, SH.M.HUM
Pembanding/Tergugat XV : YORIS Diwakili Oleh : DARWIS MANURUNG, SH.M.HUM
Pembanding/Tergugat XVI : BARNADUS ARAM Diwakili Oleh : DARWIS MANURUNG, SH.M.HUM
Pembanding/Tergugat XVII : MARTINUS BALE Diwakili Oleh : DARWIS MANURUNG, SH.M.HUM
Pembanding/Tergugat XVIII : ARNOL Diwakili Oleh
95 — 34
dibuktikan dengan Kutipan Risalah Lelang yangdibuat oleh pejabat lelang.Jual beli objek sengketa dalam perkara aguo antara Tergugat 1 dan Tergugat 2 dengan Penggugat 1 dalamfakta persidangan berdasarkan bukti surat P1 dan bukti surat P5Halaman 75 dari 88 halaman Putusan Nomor 175/PDT/2018/PTSMR.dilakukan secara dibawah tangan yang bertentangan dengan hukumadat sesuai asas Terang, Tunai dan Nyata dan Peraturan PemerintahNomor 10 Tahun 1961 tentang Pendaftaran Tanah pasal 19 yangmengatur :Setiap pejanjian
BERNABAS MALEIMAKANI
Tergugat:
1. Pemerintah Repoblik Cq. Kejaksaan Repoblik Indonesia, Cq. Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Timur Cq. Kejaksaan Negeri Alor
Turut Tergugat:
2. Badan Pertanahan Repoblik Indonesia, cq. Badan Pertanahan Nusa Tenggara Timur, Cq. Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Alor
195 — 48
Kemudian setelah itu terbit Peraturan Pemerintahdimaksud yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961 tentangPendaftaran Tanah yang mana dalam Pasal 19, Camat (PegawaiPamongpraja) juga diberi kewenangan membuat akta peralihan hak atastanah dengan sebutan sebagai Penjabat sebagaimana diuraikan dalamketentuan Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961,mengatur Setiap pejanjian yang bermaksud memindahkan hak atlastanah, memberikan sesuatu hak baru atas tanah, menggadaikan tanahatau meminjam
40 — 14 — Berkekuatan Hukum Tetap
Ho Wui Kiong atau Arifin. di luar areal yangdiizinkan ; (Bukti PK17:Pejanjian Kerjasama Pemungutan Hasil hutanantara PT Tunggol Buana Perkasa dan PT Putra Bulungan Sakti,semula diajukan sebagai Bukti T15) ;4.4.Bahwa Terpidana tidak terbukti menyuruh atau bersamasama denganArifin melakukan penebangan pohon di titik d di luar areal PT TunggulBuana Perkasa.
Devin Irawan
Tergugat:
1.PT. Asuransi Sinar Mas
2.DIRRESKRIUM POLDA METRO JAYA KASUBDIT, ANDI ADNAN SYAFRUDDIN, SH., SIK., MM.
3.KETUA DEWAN KOMISIONER OTORITAS JASA KEUANGAN
82 — 33
dalil gugatan Penggugatbahwa berdasarkan Surat Perjanjian Kerjasama tanggal 20 Juni 2014 dalampasal 5 ayat (4) maka Tergugat akan melakukan pembayaran kepadaPenggugat paling lama 14 hari sejak persyaratan dokumen rekap tagihan danpada tanggal 1 November 2016 Penggugat mengirimkan tagihan kepadaTergugat namun setelah 14 hari lewat yaitu tanggal 15 November 2016Tergugta tidak mau membayar dengan alasan karena Tergugat melaporkan Penggugat kepada Tergugat II;Menimbang, bahwa apbila berpedoman kepada Pejanjian