Ditemukan 1463 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : perjanjian penjanjian perjanian perjanijan pegantian penantian pemandian penangian penanian
Pengadilan PN DENPASAR Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Register : 29-02-2016 — Putus : 31-03-2017 — Upload : 16-08-2017
Putusan PN DENPASAR Nomor 149/Pdt.G/2016/PN Dps
Tanggal 31 Maret 2017 — ERNI SETIAWATI, dk. melawan ESTER JUBLINA PASSA, dkk.
89 — 59
  • Pasal 37 ayat () PPNomor 24 tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah dan Pasal 95Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia(Perka BPN) No. 3 tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksaaan PPNo 24 tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah yang menyatakansebagai benkut : Pasal 19 PP No 10 Tahun 1961, "Setiap pejanjian yangbermaksud memindahkan hak atas tanah, memberikansesuatu hak baru atas tanah, menggadaikan tanah ataumeminjam uang dengan hak atas tanah sebagaitanggungan, harus dibuktikan dengan
Pengadilan PN Cikarang Perdata
Register : 26-11-2020 — Putus : 06-10-2021 — Upload : 08-02-2022
Putusan PN Cikarang Nomor 309/Pdt.G/2020/PN Ckr
Tanggal 6 Oktober 2021 — Penggugat:
ITI Binti SAIT
Tergugat:
1.1. Presiden Direktur PT. PEMBANGUNAN DELTAMAS
2.2. Direktur Utama PT. LOGOS CIKARANG LOGISTICS PARK
Turut Tergugat:
1.Bpk. H. ENDAH (Pangilan nama anaknya)
2.4. Bpk. JASIM alm. (Panggilan nama anaknya) digantikan oleh anaknya bernama JASIM
3.Bpk. H. AMIN MULYADI
4.Kepala Desa Sukamahi
5.PPAT/Camat Kecamatan Cikarang Pusat
6.8. Kepala Kantor Pertanahan/Agraria dan Tata Ruang (ATR) Kabupaten Bekasi
200 — 113
  • (Bandingkan dengan: Soerjono Soekanto, Hukum Adat Indonesia, PenerbitRajawali Pers, Jakarta: 2011, halaman 189 dan Ali Boediarto, Kompilasi AbstrakHalaman 76 dari 87 halaman Putusan Nomor 309/Pdt.G/2020/PN CkrHukum Putusan Mahkamah Agung tentang hukum Tanah, Penerbit IkatanHakim Indonesia, 2000, hal. 103).Menimbang, terkait dengan syarat terang, di dalam Pasal 19 PeraturanPemerintah Nomor 10 Tahun 1961 tentang Pendaftaran Tanah disebutkanbahwa, Setiap pejanjian yang bermaksud memindahkan hak atas
Pengadilan PTUN BANDUNG TUN Pertanahan
Register : 27-04-2012 — Putus : 04-10-2012 — Upload : 08-01-2013
Putusan PTUN BANDUNG Nomor 41/G/2012/PTUN-BDG
Tanggal 4 Oktober 2012 — HJ. ONAH BINTI KANCIT, DKK. VS KAKANTA KAB. BEKASI
53 — 27
  • Intervensi 2) dan sebagian lagi telahberalin kepada Haji Hadiri telah sesuai dengan PeraturanPerundangUndangan yang berlaku ; Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan perlu jugamempertimbangkan apakah secara substansial peralihan haktersebut sesuai dengan Peraturan PerundangUndangan yangberlaku dan AsasAsas Umum Pemerintahan Yang Baik atautidak, dengan pertimbangan hukum sebagai berikut ;Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 19Peraturan Pemerintah Nomor : 10 tahun 1961 menyebutkan :Setiap pejanjian
Pengadilan PTA JAKARTA Perdata Agama
Register : 28-08-2023 — Putus : 21-09-2023 — Upload : 21-09-2023
Putusan PTA JAKARTA Nomor 125/Pdt.G/2023/PTA.JK
Tanggal 21 September 2023 — Identitas Pihak Tidak Dipublikasi
122 — 44
  • Kota Tangerang Selatan, Propinsi Banten dengan batas-batas sebagai beriku:
  • Sebelah Utara : Apartemen Tower Kalyana Nomor 2810;
  • Sebalah Timur : Lobby Apartemen Tower Kalyana;
  • Sebelah Selatan : Apartemen Tower Kalyana Nomor 2815;
  • Sebelah Barat : Apartemen Tower Kalyana 2801;
    1. 1 (satu) unit Apartemen yang tercatat atas nama Wully Wahyuni, berdasarkan Pejanjian
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata
Putus : 08-04-2014 — Upload : 17-05-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1473 K/PDT/2013
Tanggal 8 April 2014 — PT PERDANA GAPURA PRIMA, Tbk ; TRIA MUTIARI MEILAN, SP
98 — 68 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Sabariah, Notaris, di Kotamadya Daerah Tingkat II Bogor ternyataterbukti apabila Para Penggugat sudah mengetahui, memahami danmenyadari akibat hukum dari kelalaiannya sendiri apabila terlambatmelakukan kewajibannya untuk membayar sebagaimana tercantum dalamklausul huruf B (termaktub didatamnya huruf A s/d huruf E) sebagai berikut:"Memberikan kuasa yang tidak dapat ditarik kembali kepada bank denganhak subsitusi knusus untuk dan atas nama Debitur apabila terjadi peristiwacidera janji berdasarkan pejanjian
Pengadilan PN BANDUNG Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Register : 11-04-2013 — Putus : 24-10-2013 — Upload : 15-04-2014
Putusan PN BANDUNG Nomor 174/PDT.G/2013/PN.BDG
Tanggal 24 Oktober 2013 — GURNIA ALAM HANAWA; MOLLY LAELASARI; lawan PT. CENTRAL ASIA BALAI LELANG; PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) TBK KANTOR CABANG BANDUNG DAGO; PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA CQ KEMENTRIAN REPUBLIK INDONESIA CQ. DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA (DJKN) CQ. KANTOR WILAYAH VIII DJKN BANDUNG CQ. KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA & LELANG (KPKNL) BANDUNG; BADAN PERTANAHAN NASIONAL ( BPN ) R.I. KANTOR PERTANAHAN KOTA BANDUNG.
93 — 35
  • Bahwa berdasarkan Pasal 6 ayat (5) Peraturan Direktur jenderal KekayaanNegara Nomor PER03/KN/2010 tentang Petunjuk Tehnis Pelaksaan Lelang,diatur bahwa Lelang Eksekusi Pasal 6 UU HT terdiri dari :e Salinan /foto copy Pejanjian Kredit;Salinan/foto copy Sertifikat Hak Tanggungan dan Akta Pemberian Hak Tanggungan;Salinan/foto copy sertifikat hak atas tanah yang dibebani Hak Tanggungan;Salinan/foto copy Perincian hutang/junlah kewajiban debitor yang harus dipenuhi( Bukti T.I13);91e Salinan/foto copy
Pengadilan PN CIREBON Perdata
Register : 21-07-2014 — Putus : 23-12-2014 — Upload : 09-09-2015
Putusan PN CIREBON Nomor 38/PDT.G/2014/PN.CBN
Tanggal 23 Desember 2014 — PERDATA PENGGUGAT: - HANDJAYA SUTANTO; TERGGUGAT : - Tentara Nasional Indonesia Cq. Komando Daerah Militer III Siliwangi Jawa Barat Cq. Komando Resort Militer 063 / SGJ Kota Cirebon Cq. Komando Distrik Militer 0614 Kota Cirebon;
113 — 39
  • MoriniBasuki, SH Notaris/PPAT di Kota Cirebon tersebut, telah memberikan hak kepadaPenggugat (HANDJAYA SUTANTO) untuk dapat memanfaatkan tanah yangdisewakan oleh Pihak Kodim tersebut untuk dipakai membuka usaha RumahMakan Nyi Iteung;Menimbang, bahwa pejanjian sewa menyewa merupakan perjanjian timbalbalik sehingga ada hak dan kewajiban yang membebani para pihak yangmelakukan perjanjian.Menimbang, bahwa mengenai kewajiban Pihak yang menyewakan diaturdalam pasal 1550 KUH Perdata yaitu berkewajiban untuk
Pengadilan PN LUMAJANG Pidana Khusus Korupsi
Register : 26-10-2010 — Putus : 21-07-2011 — Upload : 24-09-2012
Putusan PN LUMAJANG Nomor 527/Pid.B/2010/PN.Lmj
Tanggal 21 Juli 2011 — ENDRO PRAPTO ARIYADI, SH
156 — 34
  • Mutiara telah dipergunakan untuk kepentingan daerah ;e Bahwa sumber pendapatan daerah antara lain pajak daerah dan laba perusahaan yangbagi hasil, sedangkan untuk uang hasil eksploitasi pasir yang disetorkan oleh CV.Mutiara termasuk pemasukan lain dari perusahaan dengan bagi hasil ;e Bahwa sepengetahuan saksi untuk pejanjian dengan pihak ketiga oleh Pemda harusada persetujuan DPRD dalam perkara ini telah ada persetujuan DPRD akan tetapidalam KSO No. 08 tahun 2004 dan KSO No. 10 tahun 2004 beserta
Pengadilan PN DONGGALA Perdata
Register : 21-09-2020 — Putus : 29-03-2021 — Upload : 20-04-2021
Putusan PN DONGGALA Nomor 27/Pdt.G/2020/PN Dgl
Tanggal 29 Maret 2021 — Penggugat:
BAHARUDDIN
Tergugat:
SUARDI
165 — 70
  • Bahwa menurut ahlijikalau misalnya ada rangkaian katakata bohong maka surat pernyataan tersebutdapat dibatalkan karena syarat untuk membuktikan adanya penipuan sebagaisyarat pembatalan pejanjian itu tidak boleh hanya satu kata bohong tetapirangkaian katakata bohong yang mendahului salah satu pihak sehingga pihakyang lain terpengaruh untuk memberikan persetujuan. akan tetapi klausulanyahanya sepihak, sehingga ada indikasi banhwa kesepakatan yang diberikan olehTergugat kepada Penggugat tidak secara
Pengadilan PT BANDUNG Perdata
Register : 22-11-2018 — Putus : 21-01-2019 — Upload : 09-12-2019
Putusan PT BANDUNG Nomor 555/PDT/2018/PT BDG
Tanggal 21 Januari 2019 — Pembanding/Penggugat II : AHLI WARIS Almarhum NUNUNG SAROSIH Diwakili Oleh : H.O.K. JOELI,SH.MH Dkk
Pembanding/Penggugat III : Ahli Waris dari Almarhum ANDI Bin NUNUNG SORASIH Diwakili Oleh : H.O.K. JOELI,SH.MH Dkk
Pembanding/Penggugat I : I'AH Binti UTOM Diwakili Oleh : H.O.K. JOELI,SH.MH Dkk
Terbanding/Tergugat II : Ahli Waris dari Alm. Sunardi
Terbanding/Tergugat I : PT SINAR TIMUR INDUSTRINDO
Terbanding/Turut Tergugat II : Camat Kepala Wilayah Kecamatan Sukaraja Kabupaten Sukabumi
Terbanding/Turut Tergugat I : Dudi Salahudin, SE, SH. Mkn
62 — 29
  • BDGVi.Vil.viii.Menyatakan perbuatan Tergugat dengan tidak membacakanAkta Pejanjian Pengikatan Jual Beli Nomor 12 danmenunda nunda sampai 3 (Tiga) tahun lebih tidakmemberikan Salinan akta kepada Penggugat sehinggaPenggugat mengalami kerugian materi dan imateril adalahperbuatan melanggar hukum sebagaimana yang tercantumdalam Pasal 1365 KUH Perdata serta bertentangan denganUndang Undang Pelayanan Publik No 25 Tahun 2009Pasal 18 Huruf ;Menyatakan Batal Demi Hukum Akta Perjanjian PengikatanJual Beli No
Pengadilan PN JAKARTA SELATAN Pidana Khusus
Register : 27-11-2018 — Putus : 20-03-2019 — Upload : 05-04-2019
Putusan PN JAKARTA SELATAN Nomor 1318/Pid.Sus/2018/PN JKT.SEL
Tanggal 20 Maret 2019 — Penuntut Umum:
MICHAEL DARMAWAN S, SH
Terdakwa:
NUR RAHMAN ISMAIL
463 — 280
  • Terdapat PKS (Pejanjian Kerja Sama) antara BRIS denganperusahaan.2. Persyaratan Perusahaan, antara lain:a. BUMN/BUMD/Perusahaan Swasta yang dalam 2 tahunterakhir menghasilkan Laba.b. Tidak = termasuk dalam daftar list perusahaanbermasalah/Daftar pembiayaan macet BIHal. 31 dari 75 Putusan No. 1318/Pid. Sus/2019/PN. Jkt.Sel.a.c. Domisili Kantor Perusahaan berada di wilayah KantorCabang BRI Syariah.Persyaratan Karyawan, antara lain :a. Karyawan tetap, dengan pengalaman kerja minimal 2 tahun.b.
Pengadilan PT MEDAN Pidana Khusus
Putus : 02-06-2017 — Upload : 02-01-2018
Putusan PT MEDAN Nomor 06/PID.SUS.TPK/2017/PT-MDN
Tanggal 2 Juni 2017 — Drs. M. YAHYA
67 — 40
  • Zakaria Somala Sumadiharga.i:SURAT PEJANJIAN SEWA MENYEWA KENDARAAN RODA EMPATOPERASIONAL PT. BANK SUMUT Nomor : 010/Dir/PPKSkr/SPj/2014, 032/SUPRA/SK/IV/2014, Tanggal : 04 APRIL 2014,Biaya : Rp 17.616.000.000, /Tahun, Pelaksana : CV.
    SURAT PEJANJIAN SEWA MENYEWA KENDARAAN RODAEMPAT OPERASIONAL PT. BANK SUMUT Nomor : 010/Dir/PPKSkr/SPj/2014, 032/SUPRA/SK/IV/2014, Tanggal : 04 APRIL 2014,Biaya : Rp 17.616.000.000, /Tahun, Pelaksana : CV.
    ZAKARIA SOMALA SUMADIHARGA1.SURAT PEJANJIAN SEWA MENYEWA KENDARAAN RODAEMPAT OPERASIONAL PT. BANK SUMUT Nomor : 010/Dir/PPKSkr/SPj/2014, 032/SUPRA/SK/IV/2014, Tanggal : 04 APRIL 2014,Biaya : Rp 17.616.000.000, /Tahun, Pelaksana : CV.
Pengadilan PN MEDAN Pidana Khusus Korupsi
Putus : 27-07-2017 — Upload : 19-12-2017
Putusan PN MEDAN Nomor 14/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Mdn
Tanggal 27 Juli 2017 — - IRWAN PULUNGAN,S.Sos
102 — 75
  • SURAT PEJANJIAN SEWA MENYEWA KENDARAAN RODA EMPAT OPERASIONAL PT. BANK SUMUT Nomor : 010/Dir/PPK-Skr/SPj/2014, 032/SUPRA/SK/IV/2014, Tanggal : 04 APRIL 2014, Biaya : Rp 17.616.000.000,- /Tahun, Pelaksana : CV.
    SURAT PEJANJIAN SEWA MENYEWA KENDARAAN RODA EMPATOPERASIONAL PT. BANK SUMUT Nomor: 010/Dir/PPKSkr/SPj/2014,032/SUPRA/SK/IV/2014, Tanggal :04 APRIL 2014, Biaya :Rp17.616.000.000, /Tahun, Pelaksana : CV.
    ZAKARIA SOMALA SUMADIHARGA1.SURAT PEJANJIAN SEWA MENYEWA KENDARAAN RODA EMPATOPERASIONAL PT. BANK SUMUT Nomor : 010/Dir/PPKSkr/SPj/2014,032/SUPRA/SK/IV/2014, Tanggal : 04 APRIL 2014, Biaya : Rp17.616.000.000, /Tahun, Pelaksana : CV.
    kedua belah pihak; Kecakapan untuk melakukan perbuatan hukum ; objek (suatu yang diperjanjikan adalah suatu hal yang cukup jelas) kausa yang halal ;Menimbang, bahwa menurut Hakim Ketua majelis walaupun PerjanjianNomor 010/Dir/PPKSkr/SPj/2014 .032/SUPRA/SK/IV/2014 ditanda tangani olehpara pihak tanggal 4 April 2014 oleh karena hal tersebut disepakati olen parapihak maka secara azas hukum perdata perjanjian tersebut adalah sah;Menimbang , bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1338 KUHPerdatabahwa semua pejanjian
    SURAT PEJANJIAN SEWA MENYEWA KENDARAAN RODA EMPATOPERASIONAL PT. BANK SUMUT Nomor : 010/Dir/PPKSkr/SPj/2014,032/SUPRA/SK/IV/2014, Tanggal : 04 APRIL 2014, Biaya : Rp17.616.000.000, /Tahun, Pelaksana : CV.
Pengadilan PN BONTANG Perdata Perjanjian
Register : 30-03-2016 — Putus : 26-09-2016 — Upload : 08-06-2017
Putusan PN BONTANG Nomor 7/Pdt G/2016/PN Bon
Tanggal 26 September 2016 — H UDIN MULYONO Melawan KAMIN SITUMORANG
155 — 80
  • Pasal 1833 KUHPdt,kasus itu mengenai apa dan kenapa, itu dijelaskan secara lengkap ;Bahwa ahli menjelaskan bisa saja akta perjanjian dibuatkan oleh notarisapabila notaris pernah menanyakan tentang obyek dan surat yang belumjelas sedangkan para pihak sepakat, iya sudah itu objek sengketa dansudah menunjuk salah satu pengacara untuk dibiayai perkaranyasedangkan kuasa langsung dengan pengacara sepanjang di aktadiceritakan seluruhnya mengenai kasus tersebut ;Bahwa ahli menjelaskan apabila di dalam pejanjian
Pengadilan PN CIBINONG Perdata
Putus : 26-07-2021 — Upload : 15-02-2022
Putusan PN CIBINONG Nomor 57/Pdt.G/2021/PN.Cbi
Tanggal 26 Juli 2021 — * Perdata - Ir. JOHADI AKMAN X PT. PUTRA ADHI PRIMA
390 — 362
  • Dalam bahasa Inggrisdikatakan bahwa Pejanjian yang demikian itu Null and Void (videBukti P11);Bahwa menurut Elly Erawati dan Herlien Budiono dalam bukunyayang berjudul: Penjelasan Hukum tentang kebatalan Perjanjian,terbitan Nasional Legal Reform Program, cetakan Gramidea Jakartatahun 2010, halaman 614, terdapat sejumlah alasanalasan yangdapat dijadikan sebagai dasar suatu perjanjian dikategorikan bataldemi Hukum, yaitu (Bukti P12):1.
Pengadilan PN JAKARTA PUSAT Perdata
Register : 30-07-2018 — Putus : 27-08-2019 — Upload : 13-09-2019
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 410/Pdt.G/2018/PN Jkt.Pst
Tanggal 27 Agustus 2019 — Penggugat:
Kementerian Keuangan Republik Indonesia c.q. Direktorat Jenderal Kekayaan Negara
Tergugat:
M. SYARIF UMAR bin UMAR MUCHSIN
Turut Tergugat:
Pemerintah RI cq. Kementerian Keuangan RI cq. Direktorat Jenderal Pajak
118 — 98
  • Bahwa dengan demikian pejanjian Jual Beli yang diakui oleh Tergugatpada 10 Juni 1961 (angka 1 halaman 10) menjadi mengikat bagiPenggugat selaku Pengelola Barang Milik Negara karena objeksengketa menjadi Barang Milik Negara sesuai dengan ketentuanperaturan perundangundangan;g.
Pengadilan PT SAMARINDA Perdata
Register : 19-12-2018 — Putus : 12-03-2019 — Upload : 16-04-2020
Putusan PT SAMARINDA Nomor 175/PDT/2018/PT SMR
Tanggal 12 Maret 2019 — Pembanding/Tergugat III : DOMIRITAN Diwakili Oleh : DARWIS MANURUNG, SH.M.HUM
Pembanding/Tergugat IV : DHEA AYU P Diwakili Oleh : DARWIS MANURUNG, SH.M.HUM
Pembanding/Tergugat VI : FARIDA BAREK Diwakili Oleh : DARWIS MANURUNG, SH.M.HUM
Pembanding/Tergugat VII : NURHAYATI Diwakili Oleh : DARWIS MANURUNG, SH.M.HUM
Pembanding/Tergugat VIII : ERNAWATI U Diwakili Oleh : DARWIS MANURUNG, SH.M.HUM
Pembanding/Tergugat X : J.H. MANURUNG Diwakili Oleh : DARWIS MANURUNG, SH.M.HUM
Pembanding/Tergugat XI : DOMI L KADU Diwakili Oleh : DARWIS MANURUNG, SH.M.HUM
Pembanding/Tergugat XIII : DONI Diwakili Oleh : DARWIS MANURUNG, SH.M.HUM
Pembanding/Tergugat XIV : F MINO Diwakili Oleh : DARWIS MANURUNG, SH.M.HUM
Pembanding/Tergugat XV : YORIS Diwakili Oleh : DARWIS MANURUNG, SH.M.HUM
Pembanding/Tergugat XVI : BARNADUS ARAM Diwakili Oleh : DARWIS MANURUNG, SH.M.HUM
Pembanding/Tergugat XVII : MARTINUS BALE Diwakili Oleh : DARWIS MANURUNG, SH.M.HUM
Pembanding/Tergugat XVIII : ARNOL Diwakili Oleh
95 — 34
  • dibuktikan dengan Kutipan Risalah Lelang yangdibuat oleh pejabat lelang.Jual beli objek sengketa dalam perkara aguo antara Tergugat 1 dan Tergugat 2 dengan Penggugat 1 dalamfakta persidangan berdasarkan bukti surat P1 dan bukti surat P5Halaman 75 dari 88 halaman Putusan Nomor 175/PDT/2018/PTSMR.dilakukan secara dibawah tangan yang bertentangan dengan hukumadat sesuai asas Terang, Tunai dan Nyata dan Peraturan PemerintahNomor 10 Tahun 1961 tentang Pendaftaran Tanah pasal 19 yangmengatur :Setiap pejanjian
Pengadilan PN KALABAHI Perdata
Register : 26-05-2020 — Putus : 08-10-2020 — Upload : 14-12-2020
Putusan PN KALABAHI Nomor 9/Pdt.G/2020/PN Klb
Tanggal 8 Oktober 2020 — Penggugat:
BERNABAS MALEIMAKANI
Tergugat:
1. Pemerintah Repoblik Cq. Kejaksaan Repoblik Indonesia, Cq. Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Timur Cq. Kejaksaan Negeri Alor
Turut Tergugat:
2. Badan Pertanahan Repoblik Indonesia, cq. Badan Pertanahan Nusa Tenggara Timur, Cq. Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Alor
195 — 48
  • Kemudian setelah itu terbit Peraturan Pemerintahdimaksud yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961 tentangPendaftaran Tanah yang mana dalam Pasal 19, Camat (PegawaiPamongpraja) juga diberi kewenangan membuat akta peralihan hak atastanah dengan sebutan sebagai Penjabat sebagaimana diuraikan dalamketentuan Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961,mengatur Setiap pejanjian yang bermaksud memindahkan hak atlastanah, memberikan sesuatu hak baru atas tanah, menggadaikan tanahatau meminjam
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Umum Kejahatan terhadap keamanan negara
Putus : 09-04-2013 — Upload : 22-10-2013
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 87 PK/Pid.Sus/2012
Tanggal 9 April 2013 — GUSTI SYAIFUDDIN, SH., bin H. GUSTI AMIR
40 — 14 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Ho Wui Kiong atau Arifin. di luar areal yangdiizinkan ; (Bukti PK17:Pejanjian Kerjasama Pemungutan Hasil hutanantara PT Tunggol Buana Perkasa dan PT Putra Bulungan Sakti,semula diajukan sebagai Bukti T15) ;4.4.Bahwa Terpidana tidak terbukti menyuruh atau bersamasama denganArifin melakukan penebangan pohon di titik d di luar areal PT TunggulBuana Perkasa.
Pengadilan PN JAKARTA PUSAT Perdata
Register : 09-06-2017 — Putus : 18-04-2018 — Upload : 02-06-2019
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 317/Pdt.G/2017/PN Jkt.Pst
Tanggal 18 April 2018 — Penggugat:
Devin Irawan
Tergugat:
1.PT. Asuransi Sinar Mas
2.DIRRESKRIUM POLDA METRO JAYA KASUBDIT, ANDI ADNAN SYAFRUDDIN, SH., SIK., MM.
3.KETUA DEWAN KOMISIONER OTORITAS JASA KEUANGAN
82 — 33
  • dalil gugatan Penggugatbahwa berdasarkan Surat Perjanjian Kerjasama tanggal 20 Juni 2014 dalampasal 5 ayat (4) maka Tergugat akan melakukan pembayaran kepadaPenggugat paling lama 14 hari sejak persyaratan dokumen rekap tagihan danpada tanggal 1 November 2016 Penggugat mengirimkan tagihan kepadaTergugat namun setelah 14 hari lewat yaitu tanggal 15 November 2016Tergugta tidak mau membayar dengan alasan karena Tergugat melaporkan Penggugat kepada Tergugat II;Menimbang, bahwa apbila berpedoman kepada Pejanjian