., Panitera Pengadilan Negeri LubukPakam, yang menerangkan bahwa pada tanggal 29 Oktober 2019 Penuntut Umumtelah menghadap Panitera Pengadilan Negeri Lubuk Pakam dan menerangkanbahwa ia mengajukan permohonan banding terhadap Putusan Pengadilan NegeriLubuk Pakam tanggal 22 Oktober 2019 Nomor 1586/Pid.Sus/2019/PN Lbp atas namaTerdakwa RENGGI RONALDO SIJABAT ;Halaman 7 dari 18 halaman Putusan Nomor 1445/Pid.Sus/2019/PT MDNMembaca Akta Pemberitahuan Permintaan Banding Nomor401/Akta.Pid/2019/PN Lbp Nomor

Perkara: 1586/Pid.Sus/2019/PN Lbp, yangditandatangani oleh: Azhary Siregar, SH, Jurusita Pengadilan Negeri Lubuk Pakam,yang menerangkan bahwa pada tanggal 4 November 2019 Jurusita PengadilanNegeri Lubuk Pakam telah memberitahukan kepada Terdakwa bahwa pada tanggal29 Oktober 2019 Penuntut Umum mengajukan permintaan banding terhadap PutusanPengadilan Negeri Lubuk Pakam tanggal 22 Oktober 2019 Nomor1586/Pid.Sus/2019/PN Lop dengan Akta Pernyataan Banding Nomor401/Akta.Pid/2019/PN Lbp ;Membaca Memori

putusan perkara ini diucapkan pada hari Selasatanggal 22 Oktober 2019, yang dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa; dengandemikian pernyataan permohonan banding yang diajukan oleh Penuntut Umumtersebut, diajukan dalam tenggang waktu dan telah memenuhi syaratsyarat formalyang ditentukan dalam Pasal 233 juncto Pasal 67 Kitab Undang Undang HukumAcara Pidana, sehingga permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut secaraformal dapat diterima;Menimbang, bahwa sesuai dengan Akta Permohonan Banding Nomor401

halaman, Perkara Nomor 186/Pdt.G/2018/PA Jnp.Bahwa atas gugatan penggugat tersebut, tergugat tidak memberikanjawaban baik secara lisan maupun tulisan karena tidak pernah hadir dipersidangan setelah proses mediasi meskipun tergugat telah dipanggilsecara resmi dan patut untuk kembali hadir di persidangan serta telahdiberikan kesempatan dan waktu yang cukup untuk mengajukan jawaban.Bahwa untuk meneguhkan dalil gugatannya, penggugat telahmengajukan bukti surat berupa fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor401

Agamasebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 3 Tahun 2006 danperubahan kedua dengan UndangUndang Nomor 50 Tahun 2009 jo.Pasal 14 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentangPelaksanaan UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinanserta peraturan lainnya tentang syarat formil berperkara, maka PengadilanAgama Jeneponto berwenang menerima, memeriksa, mengadili danmenyelesaikan gugatan penggugat.Menimbang, bahwa penggugat adalah isteri dari tergugat yangmenikah secara Islam berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor401

Bahwa Pemohon I dan Pemohon IJ adalah orang yang tidak mampu secara ekonomisebagaimana Surat Keterangan Tidak Mampu dari Kepala Desa BelangBelang Nomor401/110/SKTM/DB/X1/2012 Tanggal 02 Nopember 2012. Oleh sebab itu, Pemohonmohon diizinkan untuk berperkara secara cumacuma (Prodeo);Berdasarkan halhal tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon IT mohon kepada KetuaPengadilan Agama Mamuju Cq.

oleh Penuntut Umum tanggal 25 Januari 2018 Nomor: B595/0.1.4/Euh.1/01/2018 sejak tanggal 30 Januari 2018 sampai dengantanggal 10 Maret 2018;Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tanggal 28Pebruari 2018 Nomor: 71/Pen.Pid/2018 sejak tanggal 11 Maret 2018 sampaidengan tanggal 9 April 2018;Penuntut Umum tanggal 27 Maret 2018 Nomor: B261/0.1.14.3/Euh.2/3/2018sejak tanggal 27 Maret 2018 sampai dengan tanggal 15 April 2018;Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tanggal 10 April 2018 Nomor401

Relaas PemberitahuanMemeriksa Berkas Perkara Banding (Inzage) Nomor W10.U3/1792/HK.01/07/2018 kepada Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya dan NomorW10.U3/1793/HK.01/07/2018 kepada Penuntut Umum masingmasingtertanggal 30 Juli 2018 telah diberi Kesempatan untuk melihat dan mempelajariberkas perkara (inzage) di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatanselama 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak diterimanya relaas pemberitahuantersebut;Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor401

No. 264/PID.SUS/2018/PT.DKIhal ini yang pekerjaan seharihari sebagai penegak hukum, dapatmembedakan antara Pelaku penyalahgunaan narkotika dengan pengedargelap narkotika;Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari denganseksama berkas perkara dan putusan Pengadilan negeri Jakarta Selatan Nomor401/Pid.Sus/2018/PN.Jkt.Sel tanggal 11 Juli 2018, memori banding dariPenuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa serta kontra memori bandingdari Penasihat Hukum terdakwa , pengadilan Tinggi tidak sependapat

lahir di Sungai Kakap, tanggal 15 Maret 1989, agamaIslam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan BuruhHarian Lepas, tempat tinggal di Kota Pontianak,disebut Tergugat;Pengadilan Agama tersebut;Telah mempelajari suratsurat yang berkaitan dengan perkara ini;Telah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi di muka sidang;DUDUK PERKARABahwa Penggugat berdasarkan surat gugatannya bertanggal 4April 2019 telah mengajukan gugatan Cerai Gugat yang telah didaftar diKepaniteraan Pengadilan Agama Pontianak dengan nomor401

Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor401/Pdt.G/2019/PA.Tng dari Penggugat ;2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebutdalam register perkara;3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlahRp. 281000, (dua ratus delapan puluh satu ribu rupiah);Demikian penetapan ini dibacakan di Tangerang, pada hari Senintanggal 04 Maret 2019, bertepatan dengan tanggal 28 Jumadilakhir 1440 olehMajelis Hakim Pengadilan Agama Tangerang yang terdiri dari Drs.

Bahwa para Pemohon adalah orang yang tidak mampu/miskin sebagaimanaSurat Keterangan Tidak Mampu yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Keruak,Kecamatan Keruak, Kabupaten Lombok Timur nomor401/21/Kesra/Ds.Krk/2020, tanggal 23 Januari 2020 dan telahmendapatkan Penetapan Ketua Pengadilan Agama Selong Nomor : W22A4/1741/HK.05/IX/2020, tanggal 10/09/2010 tentang pembebasan biayaperkara;Berdasarkan halhal tersebut di atas, para Pemohon mohon agar KetuaPengadilan Agama Selong cq Majlis Hakim memeriksa dan mengadili

sampai sekarang para pemohon tidak memiliki kutipan akta nikah,karena pernikahan para pemohon ternyata tidak terdaftar di Kantor UrusanAgama setempat, sementara pada saat ini para Pemohon membutuhkanakta nikah tersebut untuk alas hukum dalam mengurus pembuatan aktakelahiran, yang memerlukan penetapan pengesahan nikah;Bahwa para Pemohon adalah orang yang tidak mampu/miskin sebagaimanaSurat Keterangan Tidak Mampu yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Perian,Kecamatan Montong Gading, Kabupaten Lombok Timur nomor401

Adapunterdakwa MARTINUS HARIANJA ALIAS PINUS dalam menawarkan untukdijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, Halaman 3 dari 10 Halaman Putusan Nomor 293/PID.SUS/2017/PT MDN.menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan tersebut tidak ada mendapatijin dari pemerintah yang berwenang maupun dari Departemen Kesehatan.Berdasarkan Lampiran Berita Acara Penimbangan Nomor401/10040.00/ 2016 tanggal 20 Oktober 2016 yang di timbang oleh MASLIASANI SIREGAR dan OCTO VRENKY SIAHAAN

Penggugatselaku pihak yang hadir agar rukun kembali dengan Tergugat dalam rumahtangga yang baik, akan tetapi tidak berhasil, sedangkan mediasi tidak dapatdilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;Bahwa pemeriksaan ini dilanjutkan dengan membacakan surat gugatanPenggugat dalam sidang tertutup untuk umum, yang isi dan maksudnya tetapdipertahankan oleh Penggugat;Bahwa untuk memperkuat dalildalil gugatannya, Penggugat telahmengajukan alat bukti tertulis, berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor401

selanjutnya disebut Pemohon;melawan,TERMOHON, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan D3, pekerjaan xxxXXXXX XXXXXX, tempat kediaman = diBULUKUMBA, selanjutnya disebut Termohon;Pengadilan Agama tersebut;Telanh membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut;Telah mendengar keterangan Pemohon;DUDUK PERKARAKABUPATENMenimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya bertanggal27 Mei 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama bulukumbapada hari Kamis tanggal 27 Mei 2021 dengan register perkara Nomor401

Bahwa Pemohon adalah orang yang tidak mampu Berdasarkan SuratKeterangan Tidak Mampu yang dikeluarkan oleh Kantor Desa GempolSari, Kecamatan Sepatan Timur, Kabupaten Tangerang, Nomor401/162/Ds.Gps/IX/2018;. Bahwa pada tanggal 06 November 2007 para Pemohon melangsungkanpernikahan menurut agama Islam di wilayah Kantor Urusan AgamaKecamatan Sepatan Timur, Kabupaten Tangerang, berdasarkan suratketerangan suami istri dari Desa Gempol Sari Nomor474.2/139/Ds.Gps/IX/2018;.

Fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan AgamaKecamatan Johar Baru, Kota Jakarta Pusat, Propinsi DKI Jakarta, Nomor401/04/VII/2007 tertanggal 01 Juli 2007, telah bermeterai cukup dan dinazegeling, yang oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinyaternyata cocok, diberi tanggal, diberi tanda P dan diparaf;Menimbang, bahwa selain bukti surat sebagaimana tersebut di atas,Pemohon juga telah menghadirkan bukti saksi di muka sidang yang ataspertanyaan Majelis Hakim mengaku bernama

Hakim memberikan kesempatan kepada Pemohon untuk membuktikankebenaran dalil permohonannya;Menimbang, bahwa bukti P merupakan fotocopi Kutipan Akta Nikah yangtelah bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, dan ternyatacocok dengan aslinya, berdasarkan bukti tersebut terdapat fakta bahwaPemohon dengan Termohon telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 01Juli 2007, secara sah oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan AgamaKecamatan Johar Baru, Kota Jakarta Pusat, Propinsi DKI Jakarta Nomor401

Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor401/Pdt.G/2020/MS.Bir. dari Penggugat.2. Memerintahkan Panitera Mahkamah Syariyah Bireuen untukmencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara.2.

Bahwa para Pemohon adalah orang yang tidak mampu/miskin sebagaimanaSurat Keterangan Tidak Mampu yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Perian,Kecamatan Montong Gading, Kabupaten Lombok Timur nomor401/540/KESRA/2020, tanggal O02 Maret 2020 dan telah mendapatkanPenetapan Ketua Pengadilan Agama Selong Nomor : W22A4/2208/Hk.05/X/2020, tanggal 16 Oktober 2020 tentang pembebasanbiaya perkara;Berdasarkan halhal tersebut di atas, para Pemohon mohon agar KetuaPengadilan Agama Selong cq Majlis Hakim memeriksa dan

Islam,pendidikan SD, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempattinggal di Desa Samajatem (T.Jepara), Kecamatan PagimanaKabupaten Banggai, sebagai Pemohon Il;Pengadilan Agama tersebut;Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;Telah mendengar keterangan para Pemohon;Telah memeriksa alatalat bukti para Pemohon.DUDUK PERKARAMenimbang, bahwa para Pemohon dengan surat permohonannyatertanggal 01 Oktober 2020 yang didaftarkan di Kepaniteraan PengadilanAgama Luwuk pada tanggal tersebut dengan register perkara Nomor401

memiliki kutipan akta nikah,Hlm 2 Penetapan Nomor 26/Pdt.P/2018/PA.Selkarena pernikahan para Pemohon ternyata tidak terdaftar di Kantor UrusanAgama setempat, Sementara pada saat ini para Pemohon membutuhkanakta nikah tersebut untuk alas hukum dalam mengurus pembuatan aktakelahiran, yang memerlukan penetapan pengesahan nikah;Bahwa para Pemohon adalah orang yang tidak mampu/miskin sebagaimanaSurat Keterangan Miskin yang dikeluarkan oleh Kepala Desa SuwangiTimur, Kecamatan Sakra, Kabuapten Lombok Timur Nomor401

XXX Kelurahan Sindangbarang, Kecamatan BogorBarat, Kota Bogor, Selanjutnya disebut sebagaiTergugat;Pengadilan Agama tersebut;Telah mempelajari berkas perkara Gugatan Penggugat;Telah mendengar keterangan Penggugat, dan memeriksa alat alat bukti dalampersidangan;DUDUK PERKARABahwa Penggugat berdasarkan surat Gugatannya yang telah terdaftar diPengadilan Agama Bogor dengan Register perkara Nomor401/Pdt.G/2019/PA.Bgr tanggal 06 Maret 2019 telah mengajukan halhalsebagai berikut:Hal. 1 dari 6 Hal.

Putusan Nomor401/Pid.B/2019/PN.MIgDemikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis HakimPengadilan Negeri Malang, pada hari Rabu tanggal 4 September 2019 oleh Hj.MIRA SENDANGSARI, SH.

Putusan Nomor401/Pid.B/2019/PN.MIg

Bahwa pemohon adalah orang yang tidak mampu/miskin sebagaimanasurat keterangan miskin yang dikeluarkan oleh Kepala Desa nomor401/ /K.Kesra/II/2017, tanggal 19 Januari 2017 oleh karena Pemohontelah mendapatkan Penetapan Ketua Pengadilan Agama Selong NomorW22A4/ /HK.O5/II/2017, tanggal 01 Februari 2017 tentang pembebasanbiaya perkara;Berdasarkan halhal tersebut di atas, Pemohon dan Pemohon Ilmohon agar Ketua Pengadilan Agama Selong cq Majelis Hakim yangmemeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya