Ditemukan 1554 data
119 — 34
ontvankelijkverklaard).Membebankan biaya perkara pada Penggugat.Apabila Majelis Hakim tidak sependapat, maka kami sampaikan EksepsiLain dan Jawaban Pokok Perkara sebagai berikut :PARA PENGGUGAT TIDAK BERKEPENTINGAN MENGAJUKANGUGATAN A QUO (TIDAK MEMPUNYAILEGITIMA PERSONA STANDI INJUDICIO).2.1.Bahwa Para Penggugat tidak menjelaskan secara rinci dan jelasmengenai kedudukannya dalam mengajukan pembatalan atasKeputusan Menteri Dalam Negeri yang menjadi objek gugatan dalamperkara a quo yang diterbitkan oleh Tergugat.2.1.1
912 — 465
ataupengguna barang dan jasa atau pemilik atau pemberi pekerjaan;2 Bahwa penilaian dan analisa Majelis Komisi terkait dengan persekongkolanvertikal yang dilakukan oleh para Terlapor adalah sebagai berikut;2.1 Pelelangan Tahap Pembangunan Asrama Mavhad Ali Sekolah TinggiAgama Islam Negeri (STAIN) Padang Sidempuan, Sumatera Utara SumberDana Pemanfaatan Penghematan Kementerian Agama Republik IndonesiaAPBN Tahun Anggaran 2011 dan 2012 (vide bukti /.B3, 1.B19, 1.B36, 1.B37,.B47, 1.B50, 1.C1, dan Bd)2.1.1
59 — 52
Harta Tidak Bergerak2.1.1.
1.MURNI binti AMAQ DARMAWATI
2.MULIONO bin AMAQ DARMAWATI
3.MINTA SARI binti AMAQ DARMAWATI
4.MULIANA bin AMAQ DARMAWATI
5.MULYANEM bin AMAQ DARMAWATI
Tergugat:
NINGGRASIP bin AMAQ SATRAJI
117 — 77
Bahwa AMAQ RINI ( Pewaris ) Semasa hidupnya pernah menikahsebanyak satu kali, yakni dengan :Duds INAQ NULIJA dan meninggal dunia tahun 1999, daripernikahanNya tersebut mendapatkan 1 orang anak yaitu bernama;2.1.1. NUGRANEP Binti AMAQ RINI (meninggal dunia tahun2017), dan selama hidupnya pernah menikah dua kali yaitudengan :Hal 2 dari 109 Hal Putusan No.966/Pdt.G/2019/PA.GMa.
155 — 182
Eksepsi Error in PersonaA.2.1.1. Gugatan Diskualifikasi in Person (Gemis aanhoedanigheid)Bahwa Gugatan tertanggal 18 Juli 2019 harus dinyatakanditolak atau setidaktidaknya dinyatakan tidak dapat diterima Halaman 31 dari 92 Putusan Sela PerdataGugatan Nomor 21/Pat.G/2019/PN Pwk.karena adanya persoalan /egal standing atau kedudukan hukumdari Penggugat. Adapun alasan hukum yang menjadi dasarpenggunaan eksepsi ini adalah bersandar pada fakta sebagaiberikut ini :1.
453 — 163
Pelelangan Tahap Pembangunan Asrama Mavhad Ali Sekolah TinggiAgama Islam Negeri (STAIN) Padang Sidempuan, Sumatera Utara SumberDana Pemanfaatan Penghematan Kementerian Agama Republik IndonesiaAPBN Tahun Anggaran 2011 dan 2012 (vide bukti /.B3, 1.B19, .B36, 1.B37,.B47, 1.B50, 1.C1, dan Bd)2.1.1 Tentang Pembuktian Kualifikasi Semu Terlapor Zoledid2.1.1.2Bahwa Majelis Komisi sependapat dengan Kesimpulan Investigatormengenai adanya persyaratan dalam dokumen Pelelangan Tahap I,yang menyatakan Pendaftaran
165 — 126
Istri Pertama Dengan Inaq Urun, telah meninggal duniasekitar tahun 1972 (cerai hidup) dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anakketurunan yaitu:2.1.1. .MINDRAONI Alias INAQ ERLIANA Binti AMAQ URUNAlias H. HAMDANI (Penggugat);2.1.2. HJ. LUTFI MURSID Binti AMAQ URUN Alias H.HAMDANI (Tergugat 1);2.2. Istri kKedua dengan Inaq Hamdiah (cerai hidup) dan daripernikahannya tersebut telah di karuniai 3 (tiga) orang anak keturunan,yaitu:Hal. 5 dari 96 Hal. Putusan No. 1218/Pdt.G/2020/PA.Sel2.2.1.
170 — 222 — Berkekuatan Hukum Tetap
Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan TinggiSurabaya dalam putusan a quo telah salah menerapkan hukum yaituUndangUndang Tindak Pidana Korupsi UndangUndang No. 31 Tahun 1999Jo UndangUndang No. 20 Tahun 2001 pada Pasal 3 yang berbunyi setiaporang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatukorporasi, menyalahgunakan kewenangan atau sarana yang ada padanyakarena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan Keuangan Negaraatau Perekonomian Negara yaitu :2.1.1
199 — 829
Berdasarkan Pasal 11 UU No. 1/1995 maupun Pasal 1 UU PT No.40/2007, Perseroan Terbatas (PT) adalah BADAN HUKUM (Rechiperson,Legal Person / Legal Entity).Oleh karena Tergugat Ill adalah badan hukum berbentuk PerseroanTerbatas, maka Tergugat Ill menurut UU PT No. 1/1995 maupun UU PTNo. 40/2007 adalan BADAN HUKUM (Aecthpersoon, Legal Person /Legal entity) yang memiliki PERSONALITAS (personality) tersendir, yaitu :2.1.1.
Karabha Digdaya adalah jugamerupakan harta kekayaan Negara.2.1.1.
151 — 101
Pusat sebagai Mediator;Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 21 November2016 upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;Menimbang, bahwa telah dibacakan di persidangan surat gugatanPenggugat tersebut, yang isinya dipertahankan oleh Penggugat;Menimbang, bahwa atas dalil gugatan Penggugat tersebut, Tergugat danTurut Tergugat telah mengajukan Jawaban masing masing pada tanggal 30November 2016, pada pokoknyasebagai berikut:JAWABAN TERGUGAT:Dalam Eksepsi:2.1 Mengenai Kompetensi Absolut;2.1.1
183 — 18
Sertifikat atas nama Futikah Munawar (Penggugat Intervensi II)2.1.1.Bahwa SHM No. 10/Desa Pekajon semula terdaftar atas nama Hadji Djimanbin Idjo pada tanggal 21 September 1972 dengan luas 4090 m7.Bahwa pada tanggal 2 Februari 1972 tanah tersebut dijual kepada TjoeKong Hian di hadapan Pejabat PPAT Abdul Latief, dan didaftarkan padatanggal 21 September 1972.Bahwa pada tanggal 4 April 1986 tanah tersebut dijual kepada Ny.
341 — 285
Sikap dan Keputusan saya sebagaimana telah saya buatdidalam surat pernyataan saya tanggal 5 Oktober 2017, dankeputusan saya ini tidak akan berobah untuk selamanya.Keputusan saya ini telah didukung dan disepakati oleh tiga orangsaksi :2.1.1. H. Syarkani Dirin Ahli waris dari H. Dt. LubuakHim 46 dari 128 hlm Putusan No. 0168/Pdt.G/2018/PA.Pyk2.2.2.1.2. H.MasrulD Ahli waris dari D. Dt. Parisai PengawasYayasan Amanah2.1.3. H.
12 — 9
Harta Tidak Bergerak2.1.1.
882 — 739
yang mengakibatkanpencemaran dan/atau kerusakan lingkungan yang menimbulkankerugian lingkungan hidup, dengan alasanalasan sebagaimanayang akan diuraikan dibawah ini.KEDUDUKAN HUKUM DAN IZIN IZIN YANG DIMILIK TERGUGAThal 5 dari 120 hal Putusan Nomor 492/PDT/2017/PT.DKI2.12.2Bahwa, TERGUGAT adalah badan hukum berbentuk PerseroanTerbatas yang didirikan menurut Peraturan PerundangUndanganRepublik Indonesia, berkedudukan' di Jakarta Selatansebagaimana termuat dalam Anggaran Dasarnya sebagai berikut:2.1.1
109 — 49 — Berkekuatan Hukum Tetap
Bahwa Para Penggugat tidak menjelaskan secara rinci dan jelasmengenai kedudukannya dalam mengajukan pembatalan atasKeputusan Menteri Dalam Negeri yang menjadi objek gugatan dalamperkara a quo yang diterbitkan oleh Tergugat.2.1.1 Pasal 1 angka 10 UndangUndang Nomor 51 Tahun 2009tentang Perubahan Kedua Atas UndangUndang Nomor 5Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara(selanjutnya disebut UU Nomor 51 Tahun 2009), mengatur :Pasal 110.
174 — 276
Eksepsi Prosesual di Luar Eksepsi Kompetensi.2.1.Eksepsi Error In Persona (exception in persona)2.1.1. Eksepsi didiskualifikasi atau gemis aanhoeddanighied.Bahwa Penggugat bukan merupakan pihak yang berhak untuk menggugat dalamperkara aquo, dengan alasan :i. Penggugat mendalilkan bernama A.M.
109 — 33
Menetapkan meninggal dunia Saadun Bi pada waktu gempa dan tsunami di Aceh Tahun 2004 dengan meninggalkan ahli waris terdiri dari:2.1 Ahli waris Sakdiah binti Abdul Razak yaitu :2.1.1. Muhammad Nasir bin Muhammad Asyik (cucu laki-laki dari anak perempuan).2.1.2. Iskandar bin Muhammad Asyek (cucu laki-laki dari anak perempuan).2.1.3. Marzuki bin Muhammad Asyek (cucu laki-laki dari anak perempuan)2.1.4. Nurlela binti Muhammad Asyek (cucu perempuan dari anak perempuan).2.1.5.
120 — 49
SALIM PULUKADANG Bin TASLIM PULUKADANG, wafat;Ahli warisnya yang memperoleh bahagian warisan adalah semua anak :2.1.1. RUSTAM HUSEN PULUKADANG Bin SALIM PULUKADANG, lakilaki, memperoleh 1,25 bagian (Sebagai Penggugat XII);2.1.2. NUR PULUKADANG Binti SALIM PULUKADANG, perempuan,memperoleh 0,625 bagian;2.1.3. ADE PULUKADANG Bin SALIM PULUKADANG,, lakilaki, memperoleh 1,25 bagian, (sebagai Penggugat XIII);Pewaris : Alm.
268 — 65
(terkait perkara Kabupaten Empat Lawang)1 (satu) lembar dokumen tertulis BUKT CURANG NO. 2, 2.1.1.Terbukti secara sah dan meyakinkan terjadi Penambahan SuaraPasangan Calon Nomor Urut 2 dst.1 (satu) lembar print out warna tertulis TERJADIPENGGELEMBUNGAN 20 SUARA OLEH NO.
69 — 19
olehTerdakwa selaku Bendahara sebesar satu milyar rupiah, sehinggatotal yang dipakai oleh bendahara berjumlah Rp. 2.100.000.000,(dua milyar seratus juta rupiah)Pertimbangan tersebut di atas dibangun dengan asumsi dari TerdakwaDarwin Sitepu/saksi dalam perkara ini, selaku Kepala Dinas Buna MargaKabuoaten Serdang Bedagai, tanpa menganalisa kebenaran bukti tersebut;Dengan asumsi tersebut Majelis Hakim tidak pernah mempertimbangkankebenarannya atas barang bukti yang diajukan oleh saksi dengan alasan:2.1.1