Ditemukan 1817 data
18 — 16
Bahwa terkait nafkah iddah, maka Pemohon sanggupmemberikan nafkah iddah sebesar Rp. 1.000.000, (Satu juta rupiah)X 3 bulan, oleh karena itu Pemohon akan membayar sebesar Rp.3.000.000, (tiga juta rupiah), sesaui dengan kemampuan PemohonSebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS);11.
113 — 60
bukti T1 12;Foto copy Nota sesuai dengan aslinya diberi tanda bukti T1 13;Foto copy kwitansi BiayaBiaya Kapal Tahun 2011 sesuai dengan aslinyadiberi tanda bukti T1 14;Foto copy kwitansikwintansi KM Sari Lancar sesuai dengan aslinya diberitanda bukti T1 15;Foto copy Rincian Nota dan kwitansikwitansi sesuai dengan aslinya diberitanda bukti T1 16;Foto copy nota dan faktur sesuai dengan aslinya diberi tanda bukti T1 17;Fotokopi setoran ke BCA sesuai dengan aslinya diberi tanda T1 18;Fotokopi notanota sesaui
Ninik Handayani
Tergugat:
Ingrid J Driehuizen
110 — 60
Sesaui dengan perjanjian yang dibuat di hadapan notaris, selain itumemang Tergugat yang membayar keseluruhan tanah dan bangunantersebut, sehingga berhak untuk menguasai sertfikat, tanah dan bangunan.Jika Penggugat mengakui tanah tersebut adalah miliknya, darimana asalnyaHalaman 18 dari 50 Putusan Perdata Gugatan Nomor 173/Pat.G/2020/PN Ginseorang mantan tukang pijat bisa mengumpulkan uang untuk membeli tanahtersebut.
Terbanding/Penggugat I : Sandra Pasaribu
Terbanding/Penggugat II : Daniel Pasaribu
Terbanding/Penggugat III : Ramona Pasaribu
Terbanding/Penggugat IV : Natalia Pasaribu
Terbanding/Penggugat V : Michael Pasaribu
Terbanding/Turut Tergugat : Badan pertanahan Kota Bandung
Turut Terbanding/Tergugat II : Tjetje Rusniady Hustawan
Turut Terbanding/Tergugat III : Hendrik Lumanaw
55 — 31
Tidak tepat dalam memaknai bukti pembayaran Pajak Bumi danBangunan (PBB).Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) bukanlah merupakanbukti kepemilikan tetapi adalah bukti menunjukan itikad baik dari seorangwarganegara Indonesia yang mempunyai tanah untuk melaksanakan Hakdan Kewajiban kepada Negara, sesaui pasal 4 ayat (1) dan (2) UndangUndang Nomor 12 Tahun 1985, tentang Pajak Bumi dan Bangunan .Oleh karenanya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi untuk membatalkanPutusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri
150 — 520
menjadi foto dankami sebagai calon kepala desa tidak pernah menyerahkan foto untukterpampankan pada kartu suara calon untuk dipilih;Bahwa dari Panitian tidak ada penyampaian tentang pergantian lambangdengan foto para calon sesuai dengan ketentuan peraturan pemerintah tertentu;Bahwa sepengetahuan saksi masyarakat di desa pemahamannya sangat berbedadengan pemahaman masyarakat di kota sebab pemilihan masyarakat melihatHalaman 67 dari 119 Halaman Putusan Nomor 07/G/2017/PTUN.KPG.pada nomornya karena sesaui
danLambang,sehingga kami panitia pemilihan langsung kotak kepada PanitiaKabupaten turun untuk selesaikan pesoalan yang terkait dengan perubahannomor urut dan lambang para calon;Bahwa peti kotak suara dibuka oleh Panitia pemilihan yaitu Ketua Panitia,bersama sekretaris Panitia dan anggota panitia yang berjumlah 7 (tujuh) orang.Bahwa sepengetahuan saksi peti kotak suara dibuka di depan 4 (empat) orangcalon bersama masyarakat pemilihan pada saat itu;Bahwa semua masyarakat sudah hadir pada saat itu, dan sesaui
37 — 10
., SpN notaris di Kabupaten DeliSerdang sesaui dengan Akte HibahNomor 19 tanggal 31 Mei 2008 kepada Tergugat tidakberkekuatan hukum;Dalam RekonpensiMenolak gugatan rekonpensi Penggugat dr. seluruhnya;Bahwa Tergugat telah menyampaikan duplik tertulis tanggal 14 Juli 2015sebagai berikut:DALAM KONPENSII.
127 — 20
Terdakwa VIIjuga mengaku melempar bom molotov ke arah mobil SuzukiCary, dilemparkan kearah pintunya;Menimbang, bahwa sesaui dengan BAP disebutkan mobilyang dilempar bom molotov oleh terdakwa VII adalah mobilSuzuki Cary No.Pol.
DAHNIR,SH
Terdakwa:
NASRUDDIN ALIAS DIN BIN A. WAHAB
251 — 84
,M.A. dibawah sumpahpada pokoknya menerangkan sebagai berikut:Bahwa sesuai dengan UUD Bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialahhak segala bangsa dan oleh sebab itu maka penjajahan diatas duniaharus dihapuskan karena tidak sesaui dengan prikemanusia danprikeadilan;Halaman 57 dari 112 Putusan Nomor 15/Pid.B/2021/PN SgiBahwa kalau mau diukur, pembukaan undangundang dasar itumengenal kebebasan berekspresi, UndangUndang Dasar itu dibentuktahun 1945, bahwa setiap bangsa, setiap negara yang tersudutkanmenyatakan
,M.A. menyebutkan bahwa sesuai dengan UUD bahwa sesungguhnyakemerdekaan itu alah hak segala bangsa, dan oleh sebab itu maka penjajahandiatas dunia harus dihapuskan karena tidak sesaui dengan prikemanusia danprikeadilan, Majelis Hakim sependapat dengan pendapat ahli Dr.
51 — 16
,dalil Tergugat tersebut adalah tidak benar samasekali, terlalu mengadaada, penuh dengan kebohongan, tidak sesaui fakta hukumyang sebenarnya, dan Insya Allah nanti pada saatnya akan Penggugat buktikan didepan persidangan fakta hukum yang sebenarnya;3.
Terbanding/Penggugat I : PERUSAHAAN UMUM PERUM PERIKANAN INDONESIA
Terbanding/Penggugat II : PERUSAHAAN UMUM PERUM PERIKANAN INDONESIA CABANG BELAWAN
57 — 35
diGabion Belawan harus berdasarkan penetapan besaran sewa Barang MilikNegara dan formula tarif sewa Barang Milik Negara yang ditetapkan olehMenteri Keuangan RI sebagaimana yang diamanahkan oleh peraturanPerundangundangan, dengan demikian penerbitan Surat KeputusanDireksi Perusahaan Umum Perikanan Indonesia Nomor KEP063/PERINDO/DIR.A/III/2016, tanggal 22 Maret 2016, tentang PenetapanTarif Pelayanan Penggunaan Barang/Jasa Yang Dikelola PerusahaanUmum (Perum) Perikanan Indonesia Cabang Belawan tidak sesaui
GabionBelawan harus berdasarkan penetapan besaran sewa Barang Milik Negaradan formula tarif sewa Barang Milik Negara yang ditetapkan oleh MenteriKeuangan RI sebagaimana yang diamanahkan oleh peraturan Perundangundangan, dengan demikian penerbitan Surat Keputusan Direksi PerusahaanUmum Perikanan Indonesia Nomor KEP063/PERINDO/DIR.A/III/2016,tanggal 22 Maret 2016, tentang Penetapan Tarif Pelayanan PenggunaanBarang/Jasa Yang Dikelola Perusahaan Umum (Perum) Perikanan IndonesiaCabang Belawan tidak sesaui
104 — 32
Bukti P2 : Foto Copy sesaui dengan fotocopynya Surat KeteranganTanah Dalam Sengketa, yang diketahui oleh Lurah LowuLowu, tanggal 09 Mei 2015 ;3. Bukti P3 : Fotocopy sesuai dengan aslinya, Surat Keberatan ahli warisLA RAFIDU terhadap pembangunan bangunan oleh Hj. SARI,tertanggal 9 Mei 2015 ;Halaman 27 dari 61 Putusan No:12/Pdt.G/2016/PN.Bau4. Bukti P4 : Fotocopy sesuai dengan aslinya, Berita Acara Hasil Pertemuandengan Hj.
48 — 9
CEO201/SK/414/VI/2011 dimana dalam setiapKenaikan atau Penurunan karir dan Gaji/Upah ditentukan olehPencapaian Target yang dievaluasi setiap 6 (enam) Bulan;Bahwa Para Penggugat telan membuat Surat Pengunduran Diridalam hal Target Penjualan tidak tercapai;Bahwa Upah Para Penggugat terdiri dari Gaji Pokok sebesar Rp.2.310.000,, Tunjangan Operasional Rp. 350.000, dan TunjanganTransport dan Makan yang diberikan sesaui kehadiran, yang besarkeseluruhan menjadi Rp. 3.110.000,;Bahwa Para Penggugat tidak
20 — 23
Bahwa terkait nafkah iddah, maka Pemohon sanggupmemberikan nafkah iddah sebesar Rp. 1.000.000, (Satu juta rupiah)X 3 bulan, oleh karena itu Pemohon akan membayar sebesar Rp.3.000.000, (tiga juta rupiah), sesaui dengan kemampuan PemohonSebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS);11.
SRI RAHMAWATI
Terdakwa:
ASRUL ANWAR
54 — 7
Fathur "mas sampean jupuk barang modena pirowaktu tanggal iku dan dijawab sesaui cekcekan saya lalu saya kembalike bagian produksi:;Bahwa saksi tidak mengetahuinya siapa yang melakukan pencuriannamun untuk mengambil barang tersebut harus menggunakan forklift;Halaman 13 dari 46 Putusan Nomor 664/Pid.B/2019/PN.SdaBahwa setelah dilakukan kroscek antara Gudang Produksi denganGudang Jadi ada barang yang hilang dan saksi baru mengetahui setelahada audit, dan kejadiannya barang hilang saksi tidak mengetahuinya
82 — 25
JONATHAN PHENOMIE, ONG untuk memperjanjikanatau mempekerjasamakan lagi tanah milik Penggugat tersebut kepada pihak ketiga ;Bahwa sesaui pasal 1797 KUHPerdata secara jelas disebutkan, sikuasa tidakdiperbolehkan melakukan suatu apapun yang melampaui kuasanya dan dalam ketentuanPasal 1796 KUHPerdata juga disebutkan untuk memindahtangankan benda benda atauuntuk meletakkan hipotik diatasnya atau lagi untuk membuat suatu perdamaian atau punsesuatu perbuatan lain yang hanya dapat dilakukan oleh seorang
201 — 243
Kep 018/PP FSP KEP/SPSI/VIII/2017,tertanggal 30 Agustus 2017, Tentang Pencabutan Surat KeputusanPerpanjangan Masa Bhakti PUK SP KEP SPSI PT Freeport Indonesia, Periodetahun 2017 2018 adalah sangat berdasar hukum dan sesaui denganketentuan AD ART SP KEP SPSI.TENTANG SURAT KEPUTUSAN YANG DITERBITKAN OLEH PENGGUGATNOMOR. KEP.270/PCSPKEP/SPSI /KAB.MIMIKA/IX/2017, TANGGAL 14SEPTEMBER 2017; NOMOR KEP.271/PCSPKEP/SPSI/ KAB.
Bahwa dengan demikian, Tindakan Tergugat mengukuhkan danmengesahkan serta melantik Tergugat Il adalah sah dan sesaui denganPasal 42 ayat 1 huruf (a), (e), (f) dan Pasal 47 ADART FSP KEP SPSI.36. Bahwa Tergugat dengan tegas menolak dalil Pengugat pada angka 14halaman 9 karena merupakan dalil yang sangat tidak benar, dengan alasanTergugat mengesahkan dan mengukuhkan serta melantik Tergugat Ilberdasarkan rekomendasi Tim Adhoc sebagaimana diterangkan pada dalilHalaman 36 dari 105 Pts.
LAW OFFICE BATUBARA & BELS. Diwakili oleh Rynaldo P. Batubara, SH, MH,
Tergugat:
Kepala Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Pasar Minggu,
152 — 76
Bahwa Penggugat mengajukan permohonan Surat KeteranganBebas Pemotongan dan/atau pemungutan PPh sesaui PeraturanPemerintah Nomor 23 Tahun 2018 pada tanggal 05 April 2019;e.
SRIKANAH, SH
Terdakwa:
ADI BUDIARTO Alias BUDI JENGGO Bin Alm. HADI PUJOSUTOYO
104 — 16
Bahwa Ahli menerangkan bahwa Ruang lingkup yang menjadikewenangan saudara dalam memberikan keSaksian hukum Yaituberkaitan dengan teknis pelayanan tera atau tera ulang UTTP yang diaturoleh UndangUndang RI No. 2 Tahun 1981 Tentang Metrologi Legal.Halaman 24 dari 50 Putusan Nomor 105/Pid.Sus/2020/PN KrgBahwa Ahli menerangkan sesaui dengan Pasal 1 huruf a UU No.2 tahun1981 tentang Metrologi legal yang dimaksud dengan Metrologi adalahiimu pengetahuan tentang alat ukur secara luas, dan Metrologi dilindungoleh
PT. SINAR CAKRA LAKSANA
Termohon:
1.PT. ARTHA KARTIKA PUTRA
2.PT. KARTIKA AGUNG DEWATA
3.PT. NAMASINDO PLAS ABADI
244 — 92
Bukti T 27 : Foto Copy sesaui dengan aslinya Surat PernyataanWanprestasi tertanggal 2 Mei 2018 ;Mernimbang, bahwa Para pihak mengajukan kesimpulan masingmasingtertanggal 7 Mei 2018;Menimbang, bahwa untuk mempersingkat Putusan ini, maka segalasesuatu yang telah terjadi dalam dan selama persidanghan yang selengkapnyatermuat dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termuat dandipertimbangkan dalam Putusanint; TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMMenimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan PenundaanKewajiban
Rich Edward Gaspari
Tergugat:
1.Koperasi Dana Pinjaman Mandiri Sejahtera
2.Yan Gilbert Gaspari
3.Musirah Dewi
4.Raja Solehudin, S.H
Turut Tergugat:
Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Bogor
51 — 74
TERGUGAT IV telah menjalankan tugas danperan jabatan notaris/PPAT sesaui dengan UU Nomor 30 tahun 2004 TentangJabatan Notaris jo.2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas UU Nomor 30tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris dan juga peraturan peraturan yangmengatur tugas dan fungsi PPAt yakni PP Nomor 24 tahun 1997 dan PPNomor 37 Tahun 1998;8.