Ditemukan 1753 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : republik repubiik rebublik replik repulik repoblik repiblik
Pengadilan PTUN JAKARTA TUN Badan Hukum
Register : 23-03-2015 — Putus : 18-05-2015 — Upload : 23-06-2015
Putusan PTUN JAKARTA Nomor 62/G/2015/PTUN-JKT
Tanggal 18 Mei 2015 — DEWAN PIMPINAN PUSAT PARTAI GOLONGAN KARYA (DPP GOLKAR);I. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA, II. H.R. AGUNG LAKSONO dan ZAINUDIN AMALI
560 — 198
  • Surat kepada Penggugat tertanggal 24 Maret 2015pada pokoknya menyebutkan agar tidak menimbulkanmulti tafsir (penafsiran yang berbedabeda) bagi parapihak yang berperkara, anggota, pengurus, kader partaiGolkar, maupun pemerintah dalam hal ini KementerianHukum dan HAM Repubik Indonesia, bahwa pendapatyang berbeda diantara anggota Majelis Mahkamahyaitu Muladi dan H.A.S Natabaya dengan Djasri Marindan Andi Mattalatta yang dituangkan secara tertulisdidalam putusan Mahkamah Partai bukan merupakanisi amar
Pengadilan PN BENGKULU Pidana Khusus Korupsi
Register : 02-11-2016 — Putus : 21-03-2017 — Upload : 11-04-2017
Putusan PN BENGKULU Nomor 71/PID.SUS.TPK/2016/PN.Bgl
Tanggal 21 Maret 2017 — HASMIR,SH.MH Bin ABDUL LIKAH
91 — 49
  • Perkara No.71/Pid.Sus.TPK/2016/PN.BglMenimbang, bahwa dengan tidak terbuktinya dakwaan Primair, makaselanjutnya Majelis akan mempertimbangkan dakwaan Subsidair Pasal 3 Jo.Pasal 18 ayat (1) huruf b, (2) dan (3) UndangUndang Republik Indonesia Nomor31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan UndangUndang Republik IndonesiaNomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan UndangUndang Repubik IndonesiaNomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo.
Pengadilan PN JAKARTA PUSAT Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Register : 15-11-2016 — Putus : 13-03-2018 — Upload : 12-09-2019
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 637/Pdt.G/2016/PN.Jkt.Pst
Tanggal 13 Maret 2018 — Muhamad Rasid,Cs X DEPARTEMENT OF IMMIGRATION AND BORDER PROTECTION (Department Imigrasi dan Batas Perlindungan) ,Cs
311 — 146
  • Duta Besar Jerman untuk Indonesia, (iv) Sekretaris Kedutaan Besar Repubik Federal Jerman untuk Indonesia; dan (v)Pemerintah Republik Indonesia cq.
Pengadilan PN MATARAM Pidana Khusus
Register : 10-02-2021 — Putus : 18-05-2021 — Upload : 24-05-2021
Putusan PN MATARAM Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mtr
Tanggal 18 Mei 2021 — Penuntut Umum:
AJI RAHMADI, SH.MH
Terdakwa:
1.IRWIN alias VIRGA
2.TOMY NOFRIANSAH, S.Pi
183 — 84
  • Mahkamah KonstitusiNomor 25/PUUXIV/2016 yang menyatakan kata dapat dalam pasal 2 ayat(1) dan pasal 3 UndangUndang Nomor 31 tahun 1999 tentangPemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah denganUndangUndang Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak PidanaKorupsi (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134 ,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150)bertentangan dengan UndangUndang Dasar Negara Repubik
Pengadilan PTUN SURABAYA TUN
Register : 09-07-2018 — Putus : 14-03-2019 — Upload : 24-04-2019
Putusan PTUN SURABAYA Nomor 105/G/2018/PTUN.SBY
Tanggal 14 Maret 2019 — Penggugat:
OE MIAUW LING
Tergugat:
LURAH LONTAR, KECAMATAN SAMBIKEREP, KOTA SURABAYA
Intervensi:
1.PT. INTILAND GRANDE
2.Drs. BAMBANG SURYANTO, MM. Msi
3.TRI MULYO
4.H. SLAMET MOENADI
113 — 68
  • Padapasal 2 (UUPA) Undangundang Pokok Agraria mengharuskan pemerintahuntuk mengadakan pendaftaran tanah di seluruh wilayah Repubik Indonesia;Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan adalah pemilik objeksebidang tanah bekas hak yasan yang terletak di Kelurahan Lontar, KecamatanSambikerep, Kota Surabaya sesuai Petok D / Buku Letter C Nomor : 774 Persil37,Kelas S.I luas 640M2 dan Persil 49 Kelas D.II luas 10.390 keduanya tercatatatas nama Saleh, dimana Penggugat memperoleh objek tanah tersebut dengancara
Pengadilan PN SURABAYA Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Putus : 30-09-2015 — Upload : 12-11-2015
Putusan PN SURABAYA Nomor 453/Pdt.G/2014/PN.SBY
Tanggal 30 September 2015 — PT. PESEROAN DAGANG L’AUTO NV melawan WALIKOTA PEMERINTAH KOTA SURABAYA dkk
183 — 84
  • Embong Kaliasin atas nama KotamadyaSurabaya ;Bahwa mencermati pokok permasalahan gugatan PENGGUGAT, sertamemperhatikan Ketentuan Paal 53 UndangUndang Nomor 5 Tahun 1986 junctoUndangUndang Nomor 9 Tahun 2004 dan SEMA Repubik Indonesia Nomor 2Tahun 1999, ditegaskan dan diatur bahwasanya terhadap suatu Beschiking yangditerbitkan suatu Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara, apabila ada pihak yangmerasa kepentingannya dirugikan atas terbitnya suatu Beschiking tersebut, yangbersangkutan dapat mengajukan
Pengadilan PT MEDAN Perdata Tanah
Register : 21-12-2011 — Putus : 13-03-2012 — Upload : 10-09-2012
Putusan PT MEDAN Nomor 437/PDT/2011/PT-MDN
Tanggal 13 Maret 2012 — PT.PERKEBUNAN NUSANTARA II,DKK X ROKANI,DKK
167 — 137
  • Berdasarkan uraian hukum butir 3 a b, c di atas, gugatan Para Penggugatmohon dinyatakan Niet Ontvankeljik Verklaard ;Berdasarkan uraian dalildalil eksepsi Tergugat diatas, Tergugat mohon kepadaMajelis Hakim Pengadilan Negeri Lubuk Pakam yang memeriksa danmengadili perkara ini agar mempertimbangkan dalildalil eksepsi Tergugatdiatas, khususnya dengan memperhatikan Yurisprudensi Tetap MahkamahAgung Repubik Indonesia No. 217.K/Sip/1970 tanggal 12 Desember 1970yang menyatakan : e Apabila dalam suatu gugatan
Pengadilan PT BANDUNG Pidana Khusus
Register : 14-07-2021 — Putus : 16-09-2021 — Upload : 17-09-2021
Putusan PT BANDUNG Nomor 239/PID.SUS/2021/PT BDG
Tanggal 16 September 2021 — Pembanding/Terbanding/Terdakwa : DADANG TAHYA, Ir.
Terbanding/Pembanding/Penuntut Umum : S.ARNOLD SIAHAAN, SH
250 — 89
  • Fotocopy Pernyataan Keputusan Rapat ( RUPS ) Nomor 22 Tanggal 15 Juni 2010;
  • 1 (satu) Set Fotocopy Pernyataan Keputusan Rapat ( RUPS Luar Biasa ) Nomor 127 Tanggal 27 Mei 2013;
  • 1 (satu) Set Fotocopy Pernyataan Keputusan Rapat ( RUPS Luar Biasa ) Nomor 98 Tanggal 13 Oktober 2014;
  • 1 (satu) Set Fotocopy Pernyataan Keputusan Rapat ( RUPS Luar Biasa ) Nomor 50 Tanggal 27 Augustus 2015;
  • 1 (satu) Set Fotocopy Keputusan Menteri Kehakiman Repubik
Pengadilan PT MATARAM Pidana Khusus
Register : 21-04-2021 — Putus : 24-05-2021 — Upload : 03-06-2021
Putusan PT MATARAM Nomor 6/PID.TPK/2021/PT MTR
Tanggal 24 Mei 2021 — Pembanding/Terdakwa : Ir. HAMDAN
Terbanding/Penuntut Umum I : HADEMAN, SH
Terbanding/Penuntut Umum II : SYAFRUDDIN, SH
190 — 94
  • Mahkamah Konstitusi Nomor25/PUUXIV/2016 yang menyatakan kata dapat* dalam pasal 2 ayat (1) dan pasal 3UndangUndang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsisebagaimana telah diubah dengan UndangUndang Nomor 20 tahun 2001 tentangPerubahan atas UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999 tentang PemberantasanTindak Pidana Korupsi (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150) bertentangan denganUndangUndang Dasar Negara Repubik
Pengadilan PTUN JAKARTA TUN
Register : 23-07-2020 — Putus : 19-01-2021 — Upload : 19-01-2021
Putusan PTUN JAKARTA Nomor 143/G/2020/PTUN.JKT
Tanggal 19 Januari 2021 — Penggugat:
DR. Drs. HR. Prabowo Surjono SH.MH
Tergugat:
MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/BADAN PERTANAHAN NASIONAL
Intervensi:
PT. MAKAELSA. Diwakili oleh IR. YOYONG HARTONO dan NONO SAMPONO
348 — 205
  • Tanggal 14Desember 2010 No. 00214/2010, Luas 210.184 M2, atasnama Yayasan Fatmawati; (fotokopi dari fotokopi);Sertipikat Hak Pakai Nomor 198/Cilandak Barat, 27 Mei2011, Surat Ukur Tanggal 19 Mei 2011 No.00122/Cilandak Barat/2011, Luas 135.574 M2 atas namaPEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA C.Q.KEMENTERIAN KESEHATAN; (fotokopi dari fotokopi);Sertipikat Hak Pakai Nomor 82 sisa/Cilandak Barat, 19September 1990, Surat Ukur Tanggal 14 Desember 2010No. 00214/2010, Luas 210.184 M2, atas namaDEPARTEMEN KESEHATAN REPUBIK
Pengadilan PN MATARAM Pidana Khusus
Register : 10-04-2018 — Putus : 29-08-2018 — Upload : 18-09-2018
Putusan PN MATARAM Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2018/PN Mtr
Tanggal 29 Agustus 2018 — Penuntut Umum:
DEDDI DILIYANTO, SH
Terdakwa:
AMIRULLAH
147 — 87
  • dapat dalampasal 2 ayat (1) dan pasal 3 UndangUndang Nomor 31 tahun 1999tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telahHalaman 273 dari 324 halaman Putusan No. 10/Pid.SusTPK/2018/PN Mtrdiubah dengan UndangUndang Nomor 20 tahun 2001 tentangPerubahan atas UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999 tentangPemberantasan Tindak Pidana Korupsi (lembaran Negara RepublikIndonesia Tahun 2001 Nomor 134 , Tambahan Lembaran NegaraRepublik Indonesia Nomor 4150) bertentangan dengan UndangUndang Dasar Negara Repubik
    Putusan Mahkamah KonstitusiNomor 25/PUUXIV/2016 yang menyatakan kata dapat dalampasal 2 ayat (1) dan pasal 3 UndangUndang Nomor 31 tahun 1999tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telahdiubah dengan UndangUndang Nomor 20 tahun 2001 tentangPerubahan atas UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999 tentangPemberantasan Tindak Pidana Korupsi (lembaran Negara RepublikIndonesia Tahun 2001 Nomor 134 , Tambahan Lembaran NegaraRepublik Indonesia Nomor 4150) bertentangan dengan UndangUndang Dasar Negara Repubik
Pengadilan PN JAKARTA SELATAN Perdata
Register : 09-08-2017 — Putus : 28-09-2017 — Upload : 23-11-2017
Putusan PN JAKARTA SELATAN Nomor 504/Pdt.G.ARB/2017/PN JKT.SEL
Tanggal 28 September 2017 — - PT. MARGA SETIAPURITAMA - PT. MSP Lawan - BADAN ARBITRASE NASIONAL INDONESIA - BADAN PENGATUR JALAN TOL q.q. KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA
475 — 518
  • Marga Setipuritama, Akta No. 22, tanggal 21Juli 2016, yang dibuat di hadapan Wiwik Condro, SH, Notaris di Jakarta, P16.Fotocopi Lampiran Notulensi Rapat Pembahasan Anggaran Ruas Jalan TolBatang Semarang, tertanggal 14 Februari 2013, dengan biaya pengeluarandari PEMOHON adalah Rp. 18.237.729.206, (delapan belas milyar dua ratustiga puluh tujuh juta tujuh ratus dua puluh sembilan ribu dua ratus enamrupiah) Dan Peraturan Menteri Keuangan Repubik Indonesia Nomor58/PMK.02/2008, P17.1.Fotocopi Audit Independen
Pengadilan PN BATAM Pidana Umum
Register : 02-11-2018 — Putus : 18-03-2019 — Upload : 12-04-2019
Putusan PN BATAM Nomor 914/Pid.B/2018/PN Btm
Tanggal 18 Maret 2019 — Penuntut Umum:
RUMONDANG MANURUNG,SH
Terdakwa:
1.JONY Alias ALONG
2.RIDOWAN SALEH NASUTION Alias TOMMY WIGUNA
190 — 1387
  • Membawa keluar negeri adalah kegiatan pembawaan uangsecara fisik melewati wilayah kepabean Repubik Indonesia ;j. Mengubah bentuk adalah perbuatan yang mengakibakanterjasinya perubahan suatu benda seperti perubahan struktur ,volume, Massa, unsur, pola suatu benda ;k. Menukarkan dengan mata uang atau surat berharga adalahTransaksi yang menghasilkan terjadinya perbuatan suatu hartakekayaan termsuk uang atau surat berharga tertentu menjadi matauang atau surat berharga lainnya ;I.
Pengadilan PN BOGOR Perdata
Putus : 29-06-2016 — Upload : 17-10-2017
Putusan PN BOGOR Nomor 78/Pdt.G/2015/PNbgr
Tanggal 29 Juni 2016 — LUCIANA TIRTAMAN, dkk lawan PT. Bantar Gadung, dkk
221 — 99
  • Nomor 1/Mangunjaya dan HGU Nomor 20/Bantargadungharuslah dinyatakan tidak sah dan batal demi hukum, dengan demikian Tergugat Vberkewajiban untuk menyerahkan kembali dua bidang tanah tersebut kepadaPenggugat dalam keadaan baik dan kosong; Menimbang, bahwa oleh karena semua rangkaian proses yang dilakukan olehTergugat dan Tergugat Il untuk memperoleh perpanjangan HGU Nomor1/Mangunjaya dan HGU Nomor 2/Bantargadung telah dinyatakan melawan hukummaka Surat Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Repubik
Pengadilan PN BANDUNG Pidana Khusus
Register : 26-10-2020 — Putus : 25-05-2021 — Upload : 30-11-2021
Putusan PN BANDUNG Nomor 954/Pid.Sus/2020/PN Bdg
Tanggal 25 Mei 2021 — Penuntut Umum:
S.ARNOLD SIAHAAN, SH
Terdakwa:
DADANG TAHYA, Ir.
393 — 92
  • Fotocopy Pernyataan Keputusan Rapat ( RUPS ) Nomor 22 Tanggal 15 Juni 2010;
  • 1 (satu) Set Fotocopy Pernyataan Keputusan Rapat ( RUPS Luar Biasa ) Nomor 127 Tanggal 27 Mei 2013;
  • 1 (satu) Set Fotocopy Pernyataan Keputusan Rapat ( RUPS Luar Biasa ) Nomor 98 Tanggal 13 Oktober 2014;
  • 1 (satu) Set Fotocopy Pernyataan Keputusan Rapat ( RUPS Luar Biasa ) Nomor 50 Tanggal 27 Augustus 2015;
  • 1 (satu) Set Fotocopy Keputusan Menteri Kehakiman Repubik
Pengadilan PN JAKARTA PUSAT Perdata
Register : 16-01-2015 — Putus : 29-04-2015 — Upload : 26-01-2016
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 24 / PDT.ARB / 2015 / PN.JKT.PST
Tanggal 29 April 2015 — NYONYA SITI HARDIYANTI RUKMANA Cs >< BADAN ARBITRASE NASIONAL INDONESIA (BANI) Cs
737 — 392
  • Putusan Mahkamah Agung Repubik Indonesia, No. 231 K/Pdt.Sus/2011, tertanggal 12 Januari 2012 yang kaidah hukumnyamenyatakan sebagai berikut :Bahwa berdasarkan penjelasan Pasal 70 UndangUndang No. 30 Tahun 1999 ditegaskan bahwa ketentuana s/d c harus dibuktikan dengan putusan Pengadilan;Oleh karena alasan pembatalan Pasal 70 UndangUndangNo. 30 Tahun 1999 tidak dibuktikan dengan putusanPengadilan, maka permohonan pembatalan/gugatan tidakterbuktiC.
Pengadilan PN BLAMBANGAN UMPU Perdata
Register : 16-06-2021 — Putus : 16-11-2021 — Upload : 21-12-2021
Putusan PN BLAMBANGAN UMPU Nomor 10/Pdt.Bth/2021/PN Bbu
Tanggal 16 Nopember 2021 — Penggugat:
PT. Perkebunan Nusantara III Persero
Tergugat:
PT. Bumi Madu Mandiri
Turut Tergugat:
1.Pemerintah Daerah Kab Way Kanan.
2.PT. Perkebunan Nusantara VII (PTPN VII)
255 — 179
  • A;26.Fotokopi Print out Putusan Mahkamah Konstitusi Repubik Indonesia Nomor48/PUUX1/2013, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tandaP.16.B;27.Fotokopi sesuai dengan aslinya Kajian Potensi Kehilangan Pendapatan yangdisusun KJPP Muttagin Bambang Purwanto Rozak Uswatun dan RekanKJPP MBPRU pada tahun 2014 sampai dengan 2021, selanjutnya padafotokopi bukti Surat tersebut diberi tanda P.17.
    A;Fotokopi Print out Putusan Mahkamah Konstitusi Repubik IndonesiaNomor 48/PUUXI/2013, selanjutnya pada fotokopi bukti Surat tersebut diberitanda TT.Il. 8. B atau P.16. B;Fotokopi sesuai dengan aslinya Kajian Potensi Kehilangan Pendapatanyang disusun KJPP Muttagin Bambang Purwanto Rozak Uswatun danRekan KJPP MBPRU pada tahun 2014 sampai dengan 2021, selanjutnyapada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda TT.II. 9. A atau P.17.
Pengadilan PN SURABAYA Perdata Khusus
Putus : 05-10-2016 — Upload : 21-02-2017
Putusan PN SURABAYA Nomor 08/G.lain lain/2016/PN.Niaga.Sby.
Tanggal 5 Oktober 2016 — Nur Yanu Nugroho, S.T., M.T., dkk lawan PT. LADANG RIZKY JAYA SENTOSA , dkk
213 — 98
  • .;13.Bahwa ketentuan pasal 139 ayat (1) UU No. 37 tahun 2004 ,tentangKepailitan dan Penundaan kewajiban pembayaran utang : piutangyang nilainya tidak ditetapkan, tidak pasti, tidak dinyatakan dalammata uang Repubik Indonesia atau sama sekali tidak ditetapkandalam uang, wajib dicocokan sesuai dengan nilai taksirannya dalammata uang Republik Indonesia14.Bahwa berdasarkan Penetapan Hakim Pengawas No. 11/GugatanHalaman 115 dari 221 Putusan Nomor 08/G.lain lain/2016/PN.
Pengadilan PN SALATIGA Pidana Khusus
Register : 22-01-2019 — Putus : 16-05-2019 — Upload : 02-10-2019
Putusan PN SALATIGA Nomor 10/Pid.Sus/2019/PN Slt
Tanggal 16 Mei 2019 — Penuntut Umum:
HARIS WIDIASMORO ATMOJO, S
Terdakwa:
JIM HERMAN BIN HERMAN
223 — 313
  • (KamusBesar Bahasa Indonesia, edisi kedua, cet , Balai Pustaka Jakarta, 1991, hal391);Halaman 116 dari 153 Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2019/PN SitMenimbang, bahwa dalam ketentuan Undangundang Repubik IndonesiaNomor 10 Tahun 1998 tentang perubahan atas Undangundang Nomor 7 tahun1992 tentang Perbankan, Pasal 1 Ayat (3) menyebutkan Bank Umum adalahbank yang melaksanakan kegiatan secara konvensional dan atau berdasarkanprinsip Syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintaspembayaran dan
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Hak Uji Materiil
Register : 25-08-2015 — Putus : 04-02-2016 — Upload : 14-07-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 53 P/HUM/2015
Tanggal 4 Februari 2016 — ASOSIASI PENGUSAHA HUTAN INDONESIA (APHI) VS 1. MENTERI DALAM NEGERI RI., 2. MENTERI KEHUTANAN RI., 3. MENTERI PEKERJAAN UMUM RI., 4. KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL RI., 5. MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG / KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL RI;
149 — 174 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Fotokopi UndangUndang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentangPembentukan Peraturan Perundangundangan; (Bukti P5);15.Fotokopi Surat Nomor 252/DPAPHI/III/2015, tertanggal 18 Maret 2015Permohonan Peninjauan Kembai Peraturan Bersama Tentang Tata CaraPenyelesaian Penguasaan Tanah Yang Berada Di Dalam Kawasan Hutan;(Bukti P6);16.Fotokopi UndangUndang Repubik Indonesia Nomor 39 Tahun 2008 tentangKementerian Negara; (Bukti P7);17.Fotokopi UndangUndang Republik Indonesia Nomro 23 Tahun 2014 tentangPemerintah